STANDAR PENGISIAN DI SISPENA 1. STANDAR ISI 6. Tim Pengembang Kurikulum adalah tim yang bertugas antara lain mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah sesuai dengan program keahlian. Keterlibatan Tim Pengembang Kurikulum dibuktikan dengan dokumen penugasan, berita acara dan notulen rapat, serta tanda tangan dari berbagai pihak yang terlibat yaitu seluruh guru mata pelajaran, konselor (guru Bimbingan dan Konseling), dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara pendidikan serta Dunia Usaha dan Industri.
Dibuktikan dengan:
SK penetapan tim pengembang kurikulum sekolah/madrasah. Daftar hadir kegiatan pengembangan kurikulum. Daftar hadir narasumber. Berita acara penetapan kurikulum. Notulen rapat pengembangan kurikulum
7. KTSP disusun mengacu pada Kerangka Dasar pada Standar Isi meliputi:
Perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; Pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan; Pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas; Penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan; Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; dan Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran.
Dibuktikan dengan:
Dokumen KTSP bagian kerangka dasar sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP. Dokumen silabus semua mata pelajaran termasuk muatan lokal dalam bentuk soft copy atau hard copy.
Petunjuk Teknis 8 Prosedur operasional pengembangan KTSP meliputi:
Analisis, mencakup: o Analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kurikulum. o Analisis kebutuhan siswa, satuan pendidikan, dan lingkungan (analisis konteks). o Analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. Penyusunan, mencakup: o Perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. o Pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan. o Pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas. o Penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan. o Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal. o Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran. Penetapan dilakukan kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah. Pengesahan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Dibuktikan dengan dokumen KTSP yang telah disahkan.