Spo Pcra.docx

PRE CONTRUCTION RISK ASSESMENT ( PCRA ) No. Dokumen

No. Revisi

Halaman 1

Rumah Sakit Islam Banjarnegara Tanggal Terbit Standar Prosedur Oprasional

Ditetapkan, Direktur,

dr. Agus Ujianto,M.Si.,Med.,Sp.B

PENGERTIAN

Pre Contruction Risk Assesment ( PCRA ) adalah kegiatan indentifikasi bahaya sebagai dasar penilaian atas risiko yang timbul dari kegiatan pembangunan atau renovasi fasilitas rumah sakit agar risiko dapat di kontrol dan di kendalikan,yang kemungkinan dapat terjadinya insiden atau kerugian terhadap rumah sakit,pasien, pekerja maupun orang yang beraktifitas di lingkungan rumah sakit,yang di lakukan sebelum kegiatan di mulai .

TUJUAN

1. Sebagai acuan dalam menilai risiko yang dapat terjadi akibat dari kegiatan pembangunan atau perbaikan fasilitas rumah sakit. 2. Untuk memastikan keselamatan , keamanan dan kesehatan bagi pekerja,pasien dan lingkungan atau masarakat sekitar rumah sakit.

KEBIJAKAN

PROSEDUR

1. Undang – Undang nomor 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja . 2. PP 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3. Peraturan Direktur RSI Banjarnegara No. /.Per/RSIB/III/2019 tentang Kebijakan Pelayanan Keselamatan,Kesehatan Kerja dan Lingkungan. 4. Peraturan Direktur RSI Banjarnegara Nomor. /Per/RSIB/III/2019 tentang Manajemen Fasilitas Keselamatan. 1. Tim peelaksana pembangunan dan renovasi melaksanakan koordinasi dengan pengawas K3L terkait rencana pembangunan atau renovasi gedung. 2. Pengawas K3L dan unit kerja terkait melakukan inspeksi kelokasi renovasi atau pembangunan gedung. 3. Pengawas K3L , Ka.Urusan K3L,Tim PPI melakukan Identifikasi bahaya,penilaian risiko sebelum di lakukan kegiatan konstruksi ( PCRA ) 4. Pengawas K3L,unit terkait dan PPI melaksankan rapat koordinasi pembuatan rekomendasi dari hasil risk assesment pra konstruksi dengan mengisi lembar kerja ( form.PCRA ) 5. Formulir di tanda tangani oleh ,Ka.Urusan K3L,PPI,Pengawas K3 ,Pelaksana pembangunan /renovasi dan Direktur. 6. Pengawas K3L,dan PPI memberikan pengarahan dan bimbingan kepada semua pekerja banguanan terkait prosedur kerja,tata tertib kerja pelaksana konstruksi di lingkungan RSI Banjarnegara. 7. Sebelum kegiatan pembangunan atau renofasi petugas pelaksana memasang barier pada lokasi pembangunan atau renovasi yang berfungsi untuk mengurangi tebaran debu maupun matrial keluar lokasi pembangunan. 8. Pembuangan puing sisa matrial atau bongkaran bangunan saat di bawa keluar area untuk di tutup atau di basahi terlebih dahulu. 9. Petugas pengawas pelaksana konstruksi berkoordinasi dengan bagian teknisi pemeliharaan sarana prasaran terkait dengan kelistrikan maupun dalam hal teknis lainnya. 10. Anggaran PCRA masuk jadi satu dengan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan atau Renovasi.

UNIT TERKAIT

Tim Pelaksana Pembangunan dan Renovasi , Sub.Bagian Umum & K3L,Komite PPI

1. Manajerial rumah sakit menginformasikan kepada Komite PMKP-K3RS dan Komite PPI tentang rencana pembangunan atau perbaikan fasilitas rumah sakit. 2. Komite yang melakukan kegiatan analisa dampak yang kemungkinan timbul dari kegiatan pembangunan atau perbaikan fasilitas rumah sakit terhadap lingkungan rumah sakit dengan menggunakan langkah – langkah HIRAC dan ICRA. 3. Komite setelah melakukan identifikasi dan analisa bahaya serta melakukan penilaian risiko,segera memberikan rekomendasi kepada tim pelaksana pembangunan dan perbaikan fasiltas rumah sakit. 4. Bila Tim Pelaksana Pembangunan & Perbaikan Fasilitas menyetujui rekomendasi ,selanjutnya Tim PPFRS dan Komite menandatangani Format Kesepakatan Pengendalian Dampak Lingkungan,dan melakukan assesmen risiko pra konstruksi ( PCRA ) bila ada rencana pembangunan renovasi bangunan. 5. Kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fasilitas rumah sakit dapat di laksanakan setelah kedua belah pihak menandatangani kesepakatan Penerapan Pengendalian Dampak Lingkungan yang di ketahui oleh komite lain yang mempunyai fungsi pengawasan secara independen ( SPI ) dan Direktur. 6. Komite yang bersangukatan bersama manajerial rumah sakit melakukan pengawasan bersama pelaksanaan pembangunan atau rnofasi fasilitas rumah sakit. 7. Komite dapat merekomendasikan penghentian kegiatan bila Tim PPFRS melakukan pelanggaran kesepakatan Pengendalian Dampak Lingkungan. Komite dan manajerial yang mempunyai kewenangan melaksankan pengawasan kegiatan dapat melakukan peneguran dan merekomendasikan pengehentian (pemecatan) pekerja pelaksana yang melanggar peraturan rumah sakit.