Slide Pekanbaru 23 Mei 2008

Disampaikan pada Bintek Manajemen Pemerintahan Daerah Pekanbaru, 23 Mei 2008

Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- Pelayanan Masyarakat - Pelayanan Umum - Pelayanan Publik Pelayanan adalah satu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. (Kamus Umum Bahasa Indonesia) Service is a system that provides something that the public needs, organize by the government or private company. (Oxford, 2000) Public : Negara --- Contoh: Public Authority, Public Building, Public Revenue Public : Umum --- Contoh: Public Offering, Public Ownership, Public Utility Public : Masyarakat --- Contoh: Public Relations, Public Service

Pengertian dalam RUU tentang Pelayanan Publik: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan admnistrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

• Penertiban dan Pembersihan ------------ 1968 – 1971 • Penertiban --------------- 1971-1988 • Pendayagunaan ---------- 1988 - sekarang

• • • •

Pengembangan Sistem ------------ 1988-1992 Pemantapan Sistem ---------------- 1992-1977 Era Reformasi ------------- 1998-1999 Pengembangan Kinerja Pelayanan ---------- 2001 - …

Pelayanan Publik bukan persoalan yang berdiri sendiri

Pembinaan Aparatur  Kelembagaan  SDM Aparatur  Tatalaksana  Pengawasan

Peningkatan Pelayanan Publik (Kepuasan Masyarakat)

FILOSOFI : “Bermula dari Akhir dan Berakhir di Mula”

Pedoman Kep. Menpan

Rewar d

KEBIJAKAN YAN PUBLIK

Sidak Sbg Schock Therapy

IMPLEMENTA SI YAN PUBLIK

Model Percon tohan

Gerakan TP-3 & ISO9000

Inpres No. 5 Tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantas an Korupsi

Kinerja Pelayanan Masih Memerlukan Peningkatan dan Percepatan

Tekad dan semangat Keinginan Memperbaiki Kondisi Pelayanan Publik

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENETAPAN KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN YANG BEBAS KKN

PROGRAM STRATEGIK PELAYANAN PUBLIK (3) (2) (3) (4) (5) (6)

Penyusunan RUU tentang Pelayanan Publik Pengembangan Best Practises. Penerapan Standar Pelayanan Pemberian Penghargaan. Perbaikan Pelayanan Investasi. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

(1) Meminta Gubernur/Bupati/Walikota agar menerapkan standar pelayanan, paling tidak kejelasan syarat-syarat, biaya, dan waktu. (2) Melakukan pendekatan dan mengajak Gubernur/Bupati/Walikota mempelopori peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan unit pelayanan terpadu. (3) Meminta Bupati/Wakikota dan Pimpinan DPRD-nya melihat kemajuan daerah-daerah yang mempelopori peningkatan pelayanan publik

• Berkembang Unit Pelayanan Terpadu,

diantaranya: di Kabupaten Solok, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jembrana, dan Kota Parepare Terus didorong dan dikembangkan dalam hal: • penyempurnaan sistem dan prosedur yang yang telah membentuk. • pembentukan unit pelayanan terpadu bagi yang belum membentuk. • Pada awal 2005 hanya 9 Kabupaten/Kota • Pada tahun 2006 berkembang menjadi 95 Kabupaten/Kota • Akhir tahun 2007 diharapkan 291 Kabupaten/Kota.

• Peningkatan pelayanan yang meningkatkan secara

nyata kesejahteraan rakyat.

Pengembangan Metoda Best Practices dengan Mengangkat Daerah Yang Telah Maju Dalam Bidang Pelayanan Publik

• Pada awal 2005 hanya 6 Kabupaten/Kota • Pada tahun 2006 berkembang menjadi 26 Kabupaten/Kota • Akhir tahun 2007 menjadi 95 Kabupaten/Kota.

STRATEGI KEBERHASILAN Kabupaten Lamongan      

Pengembangan ekonomi kerakyatan dibidang perdagangan Rasionalisasi dan restrukturisasi struktur perangkat daerah Pembentukan pelayanan satu atap Pembuatan Sistem Administrasi Kependudukan Pelayanan akte catatan sipil melalui layanan jemput bola Program percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan pembangunan berskala regional dan nasional seperti : Taman Wisata Bahari Lamongan, pembangunan Lamongan Integrated Shore-Base (pangkalan pantai terpadu untuk pelayanan segala bentuk logistik), penmbangunan sarana dan prasarana transportasi laut

10

STRATEGI KEBERHASILAN Kabupaten SRAGEN      

Komitmen pimpinan Pengelolaan perubahan Pendelegasian wewenang Perbaikan manajemen internal Pemanfaatan ICT dalam pelayanan Kerjasama erat antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan DPRD 11

STRATEGI KEBERHASILAN Kota Pare-pare  

 

Komitmen Pimpinan Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Sistem Pelayanan Satu Atap (UPT-SINTAP) yang selanjutnya dirubah menjadi Kantor Pelayanan Perijinan Daerah Kota Pare-Pare Pelimpahan kewenangan dari Dinas Teknis ke UPT-SINTAP Kewenangan yang dimiliki UPT-SINTAP termasuk urusan penyelesaian administrasi perijinan 12

STRATEGI KEBERHASILAN Kota Balikpapan 

    



Penanggulangan kemiskinan, melalui program pro-poor budgeting dengan mengalokasikan anggaran min 2,5% APBD untuk penaggulangan kemiskinan Pemberian pelayanan gratis bagi keluarga miskin dengan hanya menggunakan KTP Gakin Pembenahan manajemen administrasi kependudukan Pelimpahan kewenangan dari walikota ke Kepala kantor catatan sipil terkait masalah administrasi kependudukan Kantor kependudukan dan catatan sipil sebagai control center dan kantor Kecamatan sebagai front office Pembentukan data base kependudukan dengan menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK) termasuk pemberian tanda termasuk keluarga miskin atau tidak Menggalang kerjasama dengan legislatif untuk pelaksanaan program (sinergi kebijakan antara eksekutif dan legislatif) 13

STRATEGI KEBERHASILAN Kabupaten Jembrana 

Efisiensi pengelolaan Anggaran – – – –



Efisiensi pengelolaan SDM – –



Penghematan struktur dalam penyusunan perangkat daerah Analisis jabatan

Efisiensi pemanfaatan sarana atau alat – –



Pembentukan Tim Desk Anggaran yang dipimpin Bupati, untuk menentukan penggunaaan anggaran Penggunaan standar harga dinamis yang berlaku 3 bulan sebagai dasar pembelanjaan barang Penggunaan taksiran harga sendiri yang disusun oleh perangkat daerah dan siteliti oleh tim independent uyang melibatkan unsur perguruan tinggi untuk menghitung riil cost Mendepositokan sisa uang anggaran setiap tahun, dan bunganya dipergunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat

Relokasi seluruh bagian kantor ke dalam satu bagian Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana malaui program pemeliharaan sarana yang berkelanjutan (engineering system)

Pembentukan Unit pelayanan terpadu untuk pelayanan perijinan

14

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan          

Komitmen Pimpinan Fokus Pelanggan Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Perubahan Pemberdayaan Pegawai Evaluasi Kinerja (misal: Indeks Kepuasan Masyarakat) Effisiensi Penggunaan Sumber Daya Penataan Kelembagaan Pelayanan (Pelayanan Terpadu) Penggunaan IT Penerapan Sistem Manajemen Kualitas :

15