Transparan-han 1

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Bahan Ajar Diklatpim Tk. III (oleh: Eddy Warman S.H)

DAMPAK PELAKSANAAN HAN

LINGKUPERIZINAN

KESEHA-

NGAN

TAN

PERUMAHAN

KEPEGAWAIAN PERTARIFAN

PENGATURAN LALU LINTAS

PER-

SUMBER SENGKETA TUN

PERPAJAKAN

TANAHAN JAMINAN SOSIAL

DLL

Interaksi Sosial Politik antara Pemerintah dan Masyarakat PEMERINTAH

DINAMIS

KOMPLEKS

BERAGAM

MASYARAKAT

SWASTA

@ MENCARI @ MEMPEROLEH @ MEMBERI INFORMASI PENYEL NEGARA

 DAPAT LAYANAN YANG ADIL  DAPAT PERLIN DUNGAN HUKUM SAMPAIKAN : • SARAN • PENDAPAT ATAS KP PENYELENGGARA NEGARA

Akuntabilitas

Good Governance

Responsibility

Transparancy

Aparatur Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan Adalah :

Efisien & Efektive

Adil

Clean Government

Proporsional

Profesional

Partisipatif

HAK DAERAH 

    





Mengatur & mengurus sendiri urusan Pemerintahannya Memilih pemimpin daerah Mengelola aparatur daerah Mengelola kekayaan daerah Memungut pajak daerah & Retribusi Mendapatkan pembagian hasil dari pengelolaan SDA & SD lainnya yg berada didaerah Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yg sah Mendapatkan hak lainnya yg diatur dalam peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN DAERAH Melindungi masy, menjaga perasatuan kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI  Meningkatkan kualitas kehidupan masy  Mengembangkan kehidupan demokrasi  Mewujudkan keadilan & pemerataan  Meningkatkan pelayanan dasar pendudukan  Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, sosial, dan fasilitas umum yg layak 

Batasan Hukum § §

§

E. Utrech : Hukum adalah Himpunan peraturanperaturan/larangan-larang-an) dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. E.M. Meyers (De Algemene Begrip-pen van het Burgelijk Recht) : Hukum semua aturan yang mengandung per-timbangan kesusilaan, ditujukan kepa-da tingkah laku manusia dalam ma-syarakat, dan menjadi pedoman bagi Penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Leon Duguit : Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyara-kat, aturan yang daya penggunaan-nya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat.

n

n

sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar me-nimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Immanuel Kant : Hukum ialah kese-luruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan ke-hendak bebas dari orang lain, menu-ruti peraturan hukum tentang kemer-dekaan. S.M Amin (Bertamasya ke Alam Hukum) : Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturanaturan yang ter-diri dari norma dan sanksisanksi, tu-juan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manu-sia, sehingga keamanan dan keter-tiban

u

u

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (Pelajaran Hukum Indonesia) Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manu-sia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana ter-hadap peraturan-peraturan tadi ber-akibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. M.H Tirtaatmidjaja (Pokok-pokok Hukum Perniagaan) : Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tinda-kan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri/ harta.

o

o

NEGARA HUKUM

Negara berdasarkan atas hukum yaitu segala perbuatan / tindakan pemerin-tah didalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan kepada hukum dan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku. Konsep negara hukum berkembang pada akhir abad 18 dan awal 19, di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl yang lebih dikenal den-gan RECHTS STAATS, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon dikembang oleh A.V Dicey yang lebih di-kenal dengan RULE OF LAW.

Adapun unsur-unsur Rechtsstaats (Eropa) dan Rule of Law (Anglo Saxon). Rechtsstaat Perlindungan terhadap HAM. Pemisahan/pembagian kekuasaan negara untuk menjamin HAM.

Rule of Law Supremasi aturan hukum Kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Pemerintah berdasarkan PUU.

Adanya jaminan terhadap HAM.

Adanya Peradilan Administrasi.

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM a. Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara RI: 1. Indonesia Ialah negara berdasar-kan atas hukum (Rechtsstaat), ti-dak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machtsstaat). 2. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak ber-sifat absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas). b. Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum.

PRINSIP NEGARA HUKUM Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan.

PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Ø

Ø

E. Utrecht mengetengahkan “HAN (hukum pemerintahan) adalah men-guji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (Ambsdrager) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus”. Selanjutnya E, Utrecht men-jelaskan bahwa “HAN adalah yang mengatur sebagian lapagan pekerja-an administrasi negara. Cornelis Van Vollenhouven : HAN ialah kesemua kaidah-kaidah hukum yang bukan hukum tata negara mate-riil, bukan hukum perdata materiil dan bukan hukum pidana materiil (Teori residu).

u

u

u

J.M Baron de Gerando : hukum administrasi adalah peraturan-pera-turan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat (Le droit administratif a pour object le regles qui regissent les rapports recip-roques de I’administration avec les administres). Prof. Mr.J. Oppenheim : Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturanaturan hukum yang harus menjalankan kekuasaannya. Jadi pa-da asasnya mengatur negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Dr.Mr.H.J Romijn : Hukum admini-strasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak.

n

Prajudi Atmosudirdjo : HAN adalah hukum mengenai seluk beluk adminis-trasi negara (HAN heteronom) dan hukum yang dicipta atau merupakan hasil buatan administrasi negara (HAN otonom).

HAKEKAT DAN CAKUPAN HAN Hakekat HAN mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan war-ganya serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negaranya dari tindakan sewenang-wewenang aparatur Pemerintah. Cakupan HAN (Prajudi Atmo-sudirdjo) : adalah HAN mengatur we-wenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara.

Van Wijk-Konjnenbelt dan P. de Haan Cs. Mengatakan HAN meliputi : Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendali-kan masyarakat; Mengatur cara - cara partisipasi warga negara dalam proses pen-gaturan dan pengendalian tersebut; Perlindungan hukum (rechtsbesherming); Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA §

§

§

Prof. Mr.J. Oppenheim : Hukum Tata Negara ialah keseluruh-an aturanaturan hukum yang meng-adakan alat-alat perlengkapan dan mengatur kekuasaannya. Fritz Flener : Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan pasif, sedangkan HAN mengatur negara dalam keada-an aktif. Dr.Mr.H.J.Romijn: Hukum Tata Negara ialah keseluruh-an aturan aturan hukum yang meng-atur negara dalam keadaan statis sedangkan Hukum Administrasi negara ialah aturan-aturan hukum yang mengatur negara dalam keadaan dinamis.

Van Vollenhouven : Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan - peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang itu kepada badan - badan tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah kedudukannya. Djokosutono : Hukum Tata Negara sebagai hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan di dalam rangka pan-dangan mereka terhadap “Negara se0bagai organisasi”.

TUJUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: 1.

2.

Memberikan batasan dan ke-wenangan terhadap Pejabat Administrasi Negara; Memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenangwenang Pejabat Administrasi Negara.

TUJUAN PERADILAN ADMINIS-TRASI NEGARA : •

Prayudi : Tujuan Peradilan Administrasi adalah mengem-bangkan dan memelihara administrasi negara yang menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut UU ( wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) dan atau berfungsi secara efisien.

n

n

Sachran Basah: Tujuan Peradilan Administrasi adalah untuk memberi-kan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepenting-an masyarakat dengan kepentingan individu. S.F Marbun: Tujuan Peradilan Admi-nistrasi dapat dirumuskan secara preventif untuk mencegah tindakan-tindakan administrasi negara yang melawan hukum dan merugikan, se-dangkan secara represif ditujukan terhadap tindakan-tindakan adminis-trasi negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat perlu dan harus dijatuhi sanksi.

BENTUK PERBUATAN PEMERINTAH a.

b.

Jenis-jenis perbuatan pemerintah n Perbuatan non yuridis n Perbuatan yuridis (rechtshan-deling)

Perbuatan pemerintah yang ber-sifat hukum publik 1)

2)

c.

Perbuatan hukum publik yang bersegi dua, dan Perbuatan hukum publik yang bersegi satu.

Perbuatan Pemerintah yang ber-sifat hukum privat.

PERBUATAN PEMERINTAH (Perbuatan Yang Dilaksanakan Pejabat Administrasi a. PERBUATAN PEMERINTAH DILAK-SANAKAN BERDASARKAN: 1. Peraturan Perundang-undangan yang ada; 2. Belum ada Peraturan Perun-dangannya (Freies Ermessen / Discretion). b. Freies Ermessen / Discretion /Kebijakan: – Sjachran Basah : Freies Ermessen adalah keleluasan dalam menen-tukan kebijakankebijakan melalui sikap tindak administrasi negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

n

n

AV. DICEY (Bagir Manan) discreationary power adalah berisi kebebasan Mahkota atau aparat-nya untuk melaksanakan suatu tin-dakan tanpa terlebih dahulu harus meminta persetujuan/pengatur oleh parlemen. S.F Marbun Freies Ermessen adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalanpersoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba, dimana hukum tidak mengaturnya.

a.

TOLAK UKUR PENGGUNAAN FREIES ERMESSEN / DISCRETION/ KEBIJAKAN: 1. Adanya kebebasan yang dimung-kinkan oleh hukum kepada admini-strasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; 2. Terdapat persoalan yang penting dan segera mendesak untuk se-gera diselesaikan; 3. Harus dapat dipertanggungjawab-kan secara moral dan hukum.

HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA MORAL DAN HUKUM Secara moral : berdasarkan Pancasila dan Sumpah/Janji; 2. Secara Hukum: – Batas atas: wajib taat asas ter-hadap tata urutan peraturan per-undang-undangan Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal dan tidak melanggar hukum; – Batas bawah: tidak boleh me-langgar hak warga negara atas pe-kerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 1.

PERSOALAN YANG PENTING DAN MENDESAK (Marcus Lukman) adalah : 1. Persoalan yang muncul harus men-yangkut kepentingan umum; 2. Munculnya secara tiba-tiba dan be-rada diluar rencana; 3. Untuk mengatasi hal tersebut PUU-nya secara khusus belum ada; 4. Penyelesaiannya tidak bisa memakai prosedur Administrasi biasa (Normal); 5. Jika tidak cepat diselesaikan persoal-an tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

KEPUTUSAN (BESHIKKING) § E.Utrecht : Beshikking/Ketetapan ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. § W.F Prins : Beshikking/Ketetapan ialah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat satu organ itu. § Van der Pot : Beshikking/Ketetapan ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan dan per-nyataan-pernyataan alat-alat pemerin-tahan dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengada-kan perubahan dalam perhubungan-perhubungan hukum.

§

Sjachran Basah : Beshikking/Ketetapan ialah keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum untuk me-nyelenggarakan pemerintahan (dalam arti kata sempit). § UU No.5 Tahun 1986 :Keputusan ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, yang berisi tindakan hukum TUN, yang berdasarkan PUU yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/Badan Hukum Per-data. § Yang dapat disebut sebagai Badan / Pejabat Administrasi Negara adalah : a. Instansi resmi pemerintah dibawah Presiden

a. Instansi resmi diluar pemerintahan (Badan Negara) b. Badan Hukum Perdata yang didirikan oleh Pemerintah; c. Instansi Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah; d. Lembaga Swasta yang melaksana-kan tugas pemerintahan.

JENIS KEPUTUSAN 1. Keputusan yang bersifat Positif : a. Keputusan yang umumnya menim-bulkan /melahirkan keadaan hukum baru. b. Keputusan mendirikan / membubar-kan suatu badan hukum. c. Keputusan yang menimbulkan hak baru yang menguntungkan. d. Keputusan yang membebankan ke-wajiban baru. 2. Keputusan yang bersifat Negatif: Ke-putusan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum/penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan / mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada.

Bentuk Keputusan negatif : a. Suatu pernyataan tidak berwenang; b. Suatu pernyataan tidak diterima; c. Suatu penolakan; 2. Keputusan yang bersifat Konstitutif: Keputusan yang menimbulkan hak baru bagi seorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu. 3. Keputusan yang bersifat Deklaratoir: Keputusan untuk mengakui suatu hak yang telah ada dan diberikan karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 4. Keputusan menurut isinya : a. Keputusan kilat;

KEPUTUSAN YANG SAH 2. Keputusan harus dibuat oleh Badan / Organ yang berwenang; 3. Keputusan harus diberi bentuk dan harus memenuhi prosedur pembuatannya; 4. Keputusan tidak boleh memuat keku-rangan yuridis; 5. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

KEPUTUSAN YANG TIDAK SAH 8. Keputusan yang batal karena hukum; 9. Keputusan yang batal mutlak; 10. Keputusan yang batal nisbi; 11. Keputusan yang dapat dibatalkan;

SUMBER HUKUM Pengertian Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut di-langgar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum sendiri menurut Prof. Dr. Sudikno, SH sering dipergunakan dalam beberapa arti seperti berikut ini: – Sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa. – Menunjukan sumber hukum ter-dahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.

a. Sebagai sumber berlakunya yang memberikan kekuatan penguasa, masyarakat. b. Sebagai sumber dari mana hukum dapat diketahui misalnya dokumen dokumen, undang-undang, batu bertulis. c. Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum pada hakekatnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : a. Sumber hukum materiil b. Sumber hukum formal Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Termasuk dalam sumber hukum formal adalah : • Undang-undang • Kebiasaan • Yurisprodensi • Traktat (perjanjian antar negara) • Perjanjian • Doktrin

UNDANG-UNDANG Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undangundang dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Undang-undang dalam arti materiil Adalah setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung kepada masyarakat umum. b. Undang-undang dalam arti formal Adalah setiap peraturan perundang yang dibentuk oleh alat perlengkap-an negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang ber-laku. Undangundang dalam arti formal pada hakikatnya adalah keputusan alat perlengkapan negara yang karena cara pem-bentukannya disebut undang-undang.

Asas berlakunya undang-undang: – Undang-undang tidak boleh berlaku surut; – Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama (lex posterior derogat legi priori). – Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mem-punyai derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam undang-undang yang tidak se-derajat mengatur obyek yang sama dan saling bertentangan maka hakim harus menerapkan undang-undang yang lebih tinggi dan me-nyatakan undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat (lex superior derogat legi inferiori).

§

§

Undang-undang yang khusus menge-sampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

KEBIASAAN Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang. Ke-biasaan tersebut diterima oleh masya-rakat sehingga masyarakat beranggapan memang harus berlaku demikian kalau tidak berbuat demikian merasa berlawanan dengan kebiasa-an dan merasa melakukan pelang-garaan terhadap hukum. Beberapa syarat tertentu, yaitu : a. Adanyan perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat tertentu. b. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh : kebiasaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya.

YURISPRUDENSI Menurut ketentuan pasal 22 AB jo pasal 14 Undangundang Nomor 14 tahun 1970 bahwa seorang hakim tidak boleh menolak jika diminta memutuskan suatu perkara dengan alasan karena belum ada aturan hukumnya. Dari kenyataan yang demikian dapat dimengerti dalam praktek peradilan bahwa hakim adalah pembentuk undang-undang. Ada dua macam yurisprodensi yaitu : a. Yurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkai-an keputusan serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (standar arresten);

a. Yurisprudensi tidak tetap ialah ke-putusan hakim terdahulu yang bukan standar arresten.

TRAKTAT Traktat sebagai hukum formal harus disetujui oleh DPR kemudian baru diratifikasi oelh Presiden dan setelah itu baru mengikat terhadap negara peserta dan warga negaranya. Traktat yang memerlukan persetujuan DPR adalah traktat yang mengandung materi sebagai berikut : a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri misalnya perubahan wilayah. b. Perjanjian kerjasama ekonomi,pinjaman. c. Soal-soal yang menurut UUD dan sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan bentuk undang-undang misalnya soal kewarganegaraan,kehakiman.

PERJANJIAN Perjanjian (overeenkomst) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk mela-kukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Perjanjian adalah sah apabila meme-nuhi syaratsyarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. Orang yang mengadakan perjanjian garus cakap dalam arti mampu membuat perjanjian (orang dewasa, tidak sakit ingatan); b. Ada kata sepakat atau persesuaian kehendak antara para pihak yang bersangkutan; c. Mengenai obyek tertentu; d. Dasar yang halal atau kausa.

Disamping unsur-unsur yang harus dipenuhi ada juga asas-asas dalam perjanjian, yaitu : c. Asas konsensualisme adalah perjanji-an itu telah terjadi apabila telah ada konsensus antara pihakpihak yang mengadakan perjanjian. d. Asas kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian bebas mengenai apa yang diperjanjikan bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya. e. Asas pacta sunt servanda maksudnya adalah bila perjanjian telah disepakati berlaku mengikat para pihak yang bersangkutan sebagai undang-undang.

DOKTRIN Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim dapat menemuk-an hukumnya. Ilmu hukum adalah sum-ber hukum tetapi ilmu hukum bukan hukum karena tidak mempunyai kekuat-an mengikat sebagai hukum seperti undang-undang.

SUMBER HUKUM ADMINISTRASI HEGARA Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 perihal sistem Pem-erintahan Negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Sumber hukum formal yang dijadikan sebagai dasar hukum nasional adalah sebagai berikut : 1. Pancasila; 2. Undang-Undang Dasar 1945; 3. Ketetapan MPR; 4. Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; PERMEN/KEPMEN Peraturan Daerah (PERDA); Yurisprudensi; Hukum Tidak Tertulis; Hukum Internasional; Keputusan TUN; Doktrin.

Sedangkan Tata Urutan dan Sumber Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Ketetap-an MPR No. III/MPR/2000, sebagai berikut : – Undang-Undang Dasar 1945; – Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; – Undang-undang; – Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UndangUndang (PERPU); – Peraturan Pemerintah; – Keputusan Presiden; – Peraturan Daerah.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA 1. ALASAN PENDIRIAN PTUN a. Landasan Filosofis : 1) Mencapai suatu masyarakat adil dan makmur; 2) Negara Indonesia adalah Negara Hukum; 3) Menghindari adanya kese-wenang-wenangan aparatur pemerintah terhadap rakyat; 4) Menciptakan aparatur pemerin-tah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

b. Landasan Yuridis: 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Ke-hakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Th. 2004; 2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Th 2004. a. Landasan Sosiologis : Memberikan Perlindungan dan ke-pastian hukum terhadap masyarakat. 4. TUJUAN: Untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan negaranya yang ditimbulkan akibat keputusan TUN yang diambil oleh Penjabat Administrasi Negara.

BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PTUN 1. Tata Usaha Negara adalah Adminis-trasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urus-an pemerintah baik di pusat mau-pun daerah. 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Ne-gara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah ber-dasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dike-luarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkret , indivi-dual.

Dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 2. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan.

1. Tergugat adalah Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

YANG TIDAK TERMASUK DALAM KEPUTUSAN TUN 1. Keputusan TUN yang merupakan per-buatan hukum perdata. 2. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan TUN yang masih memer-lukan Persetujuan. 4. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. 5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan

1. Keputusan TUN mengenai tata usaha ABRI. 2. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

PUTUSAN PENGADILAN 1. Jenis Putusan : a. Gugatan ditolak; b. Gugatan dikabulkan; c. Gugatan tidak diterima; d. Gugatan Gugur. 2. Pelaksanaan Putusan: a. Putusan Pengadilan harus diucap-kan dalam sidang terbuka untuk umum (Ps. 108 ayat 1); b. Hanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan (Ps.115);

dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari (Ps.116 ayat 1); b. Dala, hal 4 bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (Ps.116 ayat 2); c. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan-nya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Peng-adilan, agar Pengadilan memerintah-kan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut (Ps. 116 ayat 3);

a. Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan (Ps 116 ayat 4); b. Instansi atasan dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah meme-rintahkan pejabat untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut (Ps. 116 ayat 5); c. Dalam hal instansi atasan, tidak mengindahkan maka Ketua Pengadil-an mengajukan hal ini kepada Presi-den sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerin-tahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut (Ps. 116 ayat 6).

1. Ganti Rugi : a. Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan mem-peroleh kekuatan hukum tetap (Ps. 120 ayat 1); b. Salinan Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan pula oleh pengadil-an kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut dalam waktu 3 hari setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap(Ps. 120 ayat 2);

a. Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Ps. 120 Ayat 3). 1. Rehabilitasi : a. Dalam hal gugatan yang berkaitan dalam bidang kepegawaian di-kabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan ke-pada penggugat dan tergugat da-lam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (Ps. 121 ayat 2); b. Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirmkan pula oleh Pengadilan

kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan. Rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (Ps. 121 ayat 2). 3. Upaya Administratif : Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH-AN YANG BAIK Asas-asas umum pemerintahan yang baik (behoorlijkheid), G.J Wiarda mengusulkan lima asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: – Asas “fair play” (het beginsel van fair play); – Asas kecermatan (zorgvuldigheid); – Asas sasaran yang tepat (zuverheid van oogmerk); – Asas keseimbangan (ovenwichtig-heid) – Asas kepastian hukum (rechts-zekerheid) Sedangkan dalam yurisprudensi AROB (Peradilan Administrasi Belanda) menyebutkan bahwa asasasas umum pemerintah baik meliputi:

§ § § § § § § § § §

Asas pertimbangan (motiveringsbeginsel); Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel); Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel); Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan (vertrouwensbeginsel of beginsel van opgewekte verwachtingen) Asas persamaan (gelijkheidsbeginsel) Asas keseimbangan (ovenwichtigheidsbeginsel); Asas kewenangan (behoegheidsbeginsel); Asas fair play (beginsel van fair play) Larangan “detournement de pouvoir” (het verbod detornement de pouvoir); Larangan bertindak sewenang-wenang (het verbod van willekeur).

S.F Marbun merinci asas-asas umum pemerintahan yang baik ke dalam 17 (tujuh belas) asas, yaitu : 1) Asas persamaan; 2) Asas keseimbangan,keserasian dan keselarasan; 3) Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang; 4) Asas ganti rugi karena kesalahan; 5) Asas kecermatan; 6) Asas kepastian hukum; 7) Asas kejujuran dan keterbukaan; 8) Asas larangan menyalahgunakan wewenang; 9) Asas larangan sewenang-wenang; 10) Asas kepercayaan atau pengharapan; 11) Asas motivasi; 12) Asas kepantasan dan kewajaran; 13) Asas pertanggung-jawaban;

1) 2) 3)

Asas penyelenggaraan kepentingan umum; Asas kebijaksanaan; Asas itikad baik.

Sedangkan di Indonesia asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan Prof.Kuntjoro Purbopranoto adalah sebagai berikut: – Asas kepastian hukum (principle of lergal security); – Asas keseimbangan (principle of proportionality); – Asas kesamaan (dalam mengambil keputusan pangreh/ principle of equality); – Asas bertindak cermat (principle of carefulness); – Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation).

§ Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence); § Asas permainan yang layak (principle of fair play); § Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness); § Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation); § Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the qonsequences of annulled decision); § Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protection the personal way of life); § Asas kebijaksanaan (sapientia); § Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN disebutkan bahwa asas-asas umum penyeleng-garaan negara yang baik meliputi : 1) ASAS KEPASTIAN HUKUM,yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; 2) ASAS TERTIB PENYELENGGARA-AN NEGARA ,yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyeleng-garaan negara; 3) ASAS KEPENTINGAN UMUM,yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif,akomodatif, dan selektif;

1) ASAS KETERBUKAAN, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 2) ASAS PROPORSIONALITAS, yaitu asas yang mengutamakan kese-imbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; 3) ASAS PROFESIONALITAS, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ke-tentuan peraturan perundang-undang-an yang berlaku; dan

1) ASAS AKUNTABILITAS yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyeleng-gara Negara harus dapat dipertang-gungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang ke-daulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN a. UU No.43 Tahun 1999, Pasal 35 : 1) Sengketa kepegawaian diselesai-kan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. b. UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 Butir 4: Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara Orang/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat TUN, baik di Pusat

maupun Daerah sebagai akibat di-keluarkanya Kep. TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasar-kan PUU yang berlaku.

KESIMPULAN

§

Kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan (Mochtar kusuatmadja); § HAN sangat penting dalam penye-lenggaraan kekuasaan Negara oleh Administrasi Negara. § HAN Berfungsi dua sisi : a. HAN berperan mengatur wewe-nang, tugas dan fungsi Administrasi Negara; b. HAN membatasi kekuasaan Ad-ministrasi Negara. 4. HAN mengakibatkan sikap tindak Ad-ministrasi Negara harus sesuai recht-matige dan wetmatige;

1. HAN berperan seluruh sikap tindak dan penggunaan kekuasaan oleh Administrasi Negara. 2. KAPAN AKAN DIMULAI PENEGAK-KAN HUKUM DEMI TERCAPAINYA SUPREMASI HUKUM GUNA ME-WUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR.

TERIMA KASIH