Implementasi Gg

IMPLEMENTASI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM STRUKTUR DAN BUDAYA LOKAL BAHAN AJAR DIKLATPIM III

OLEH H. IBRAHIM BUYUNG, S.H. WIDIYAISWARA BADP PROV. RIAU

TUJUAN PEMEBELAJARAN UMUM MAMPU MEMAHAMI BAGAIMANA MENGIMPLEMENTASIKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM STRUKTUR DAN BUDAYA LOKAL

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 





MAMPU MEMAHAMI LINGKUNGAN STRATEGI NASIONAL DAN GLOBAL YANG MENJADI FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP TUNTUTAN IMPLEMENTASI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MAMPU MEMAHAMI PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) SEBAGAI PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA YANG BARU DAN BERKEMBANG DEWASA INI MAMPU MEMAHAMI IMPLEMENTASI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM STRUKTUK DAN BUDAYA LOKAL

PENGERTIAN KEPEMERINTAHAN (UNDP 1997) K E P E M E R I N T A H A N

PELAKSANAAN KEWENANGAN/ KEKUASAAN DIBIDANG -POLITIK -EKONOMI & -ADM

UNTUK MENGELOLA BERBAGAI URUSAN NEGARA PADA SETIAP TINGKAT & MERUPAKAN INSTRUMENT KEBIJAKAN NEGARA

UNTUK MENDORONG TERCIPTANYA KONDISI KESEJAHTERAAN, INTEGRITAS, KOHESIVITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT

MODEL KEPERINTAHAN

Economic governance

Administrative governance Political governance

MODEL KEPEMERINTAHAN Tiga Model Kepemerintahan (UNDP)

Economic governance, yang meliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan dan kualitas hidup;  Political governance, yang mencakup proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan; dan  Administrative governance, yaitu sistem implementasi kebijakan. 

Interaksi Sosial Politik antara Pemerintah dan Masyarakat PEMERINTAH

DINAMIS

KOMPLEKS

BERAGAM

MASYARAKAT

SWASTA

PERAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL

PRINSIPPRISNIP GOOD GOVERNANCE

PEMERINTAH

MASYARAKAT

SWASTA

INTERAKSI SINERGIS KONSTRUK TIF

-TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK -TATA KELOLA PERUSAHAAN YG BAIK -TATA KELOLA MASYARAKAT YG BAIK

PEMB.NAS -INPUT -PROCESS -OUTPUT -BENEFIT OUTCOME/ RESULT IMPACT

T U J U A N N A S I O N A L

PARTNERSHIP PENYELESAIAN MASALAH

KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Menurut UNDP: Hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Menurut PP 101 Tahun 2001: Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat

KARAKTERISTIK ATAU PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Partisipasi masyarakat,  Berdasar hukum (Rule of Law),  Transparansi,  Berdaya tanggap,  Konsensus,  Keadilan,  Efektivitas dan efisiensi,  Akuntabilitas,  Bervisi strategis,  Keterkaitan yang integral (UNDP,1997) 

KARAKTERISTIK ATAU PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Demokrasi dan Pemberdayaan  Pelayanan (A Spirit of Public Service)  Transparansi dan Akuntabilitas  Partisipasi Masyarakat  Kemitraan  Desentralisasi  Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum 

(Mustopadidjaja, 1999)

PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (UU. NO. 28 TAHUN 1999) Asas Kepastian Hukum;  Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,  Asas Kepentingan Umum,  Asas Keterbukaan,  Asas Proporsionalitas,  Asas Profesionalitas, 



Asas Akuntabilitas,

NILAI INSTRUMENTAL PRINSIP-PRINSIP GOOD LOCAL GOVERNANCE Hasil Kesepakatan Asosiasi Pemerintah & DPRD Kab/Kota



PRINSIP PARTISIPASI:



PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT DALAM PROSES PEMR & PEMB. 

PENEGAKAN HUKUM

VISI, MISI, STRATEGI YG JELAS DAN ORIENTASI KEDEPAN 

PENAATAN & KEPASTIAN HUKUM & UU, NORMA, 

TRANSPARANSI

KESETARAAN



DAYA TANGGAP ASPIRATIF, MENDENGAR, CEPAT TANGGAP

PENGAWASAN PENGENDALIAN FUNGSIONAL, POL, & MASY.



KESETARAAN DLM HAK, KEWAJIBAN, PERLAKUAN 

AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN CAPAIAN KINERJA

AKSES INFORMASI & KOMUNIKASI MULTI ARAH 

WAWASAN KEDEPAN

EFISIENSI & EFEKTIVITAS TEPAT SASARAN, EKONOMIS, TEPAT MANFAAT, STANDAR



PROFESIONALISME KUALITAS & KOMPETENSI SDM APARATUR

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE HARUS SALING TERKAIT Akses Informasi

Transparansi Akuntabilitas

Pertukaran Informasi

Partisipasi Masyarakat Konsensus Keputusan Implementasi Efektif & Berkeadilan

Legitimasi Hukum Organisasi Responsif

PENYEBAB KORUPSI….…? Jack Bologne menerangkan Penyebab korupsi dengan G O N E theory

Greeds

Opportunity Corruption

Needs

Exposes

Penyebab korupsi di Indonesia..…. ■ Gaji PNS ■ Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum dan Peraturan ■ Kondisi Lingkungan Kerja, Tugas Jabatan dan Lingkungan Masyarakat Merangsang Timbul Korpusi ■ Mekanisme pengawasan internal disemua lembaga Perbankan, keu dan Birokrasi blm mapan ■ Lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu ■ Rendahnya integritas profesionalisme ■ Kurangnya keteladanan & kepemimpinan elit bangsa ■ Hilangnya nilai-nilai etika dan moral bangsa dalam Mendukung pemberantasan korupsi

Korupsi di Indonesia……. Korupsi di Indonesia SUDAH LUAR BIASA Jadi penanggulangannya harus juga dengan Cara LUAR BIASA

Korupsi sudah meluas dan sistematik Membawa bencana bagi perekonomian Melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat

Perbaikan yang diperlukan…?

Pendidikan Lebih baik • Apa

Mendorong Langkah Menuju GOOD GOVERNANCE

Menyumbang Peran Dalam mengurangi KKN

makna Good Governance ? • Pendidikan apa yang mendorong Good Governance ? • Para pendidikpun perlu menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance

PEMIMPIN MASA DEPAN YANG MANEGE RIALISTIK

PEMIMPIN YANG VISIONER, AL’AMIN & EXPERT PEMIMPIN YANG BERBASIS ETIK ISLAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AKUNTABILITAS RESPONSIBILITY TRANSPARANCY PARTISIPATIF EFISIEN & EFEKTIF ADIL DEMOKRATIS JUJUR CERDAS/TERAMPIL

PEMIMPIN YANG BERMARTABAT, BERBUDAYA DAN BERKEADILAN MENUJU INDONESIA BARU

MEMILIKI 4 SIFAT NABI MUHAMMAAD SAW : 3. SHIDIQ 4. TABLIGH 5. AMANAH 6. FATHONAH

Karakteristik good governance Transparency

1

Accountability Participation

Jika karakteristik ini dijiwai maka tidak sulit melaksanakan good governance sbg upaya pencegahan korupsi

2

Consensus orientation

3

Responsiveness

Strategic Vision

4

Effectiveness & Efficiency

LAN

6

8 5

9

Equity

Rule of Law

7

LATIHAN 1.

2.

3.

KEMUKAKAN VISI & MISI INSTANSI SAUDARA/I BUAT ALUR PELAYANAN DI INSTANSI SAUDARA/I BUAT SKEMA RUANGAN KANTOR/PELAYANAN INSTANSI SAUDARA/I

SEKIAN DAN TERIMA KASIH WASSALAM SEMOGA BERJUMPA LAGI