Persfektif

PERSFEKTIF NEGARA DAN BANGSA DALAM KONTEKS OTDA

OLEH H. IBRAHIM BUYUNG, S.H. WIDIYAISWARA BADP PROV. RIAU

CITA-CITA BANGSA MERDEKA

BERSATU

MAKMUR

BERDAULAT NEGARA

ADIL

   

TUJUAN & TUGAS NEGARA INDONESIA (ALINEA KE-4 PEMBUKAAN UUD ’45) Melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yg bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

TRANSFORMASI MENUJU 10 PRINSIP Pemerintah Katalis, mengarahkan ketimbang mengayuh Pemerintah Milik Rakyat, memberi wewenang ketimbang melayani Pemerintah yg Kompetitif, menyuntikkan persaingan kedalam pemberian pelayanan Pemerinatah yg digerakkan Misi, mengubah organisasi yg digerakkan peraturan Pemerintah yg berorientasi pada Hasil, membiaya hasil bukan masukkan Pemerintah Berorientsasi Pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi

Pemerintah Wirausaha, menghasilkan ketimbang sekedar membelanjakan Pemerintah Antisipatif, mencegah dari pada mengobati Pemerintah yg terdesentralisir Pemerintah yg berorientasi Pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar

HAK DAERAH Menagtur & mengurus sendiri urusan Pemerintahannya Memilih pemimpin daerah Mengelola aparatur daerah Mengelola kekayaan daerah Memungut pajak daerah & Retribusi Mendapatkan pembagian hasil dari pengelolaan SDA & SD lainnya yg berada didaerah • Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yg sah • Mendapatkan hak lainnya yg diatur dalam peraturan perundang-undangan • • • • • •

KEWAJIBAN DAERAH Melindungi masy, menjaga perasatuan kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI Meningkatkan kualitas kehidupan masy Mengembangkan kehidupan demokrasi Mewujudkan keadilan & pemerataan Meningkatkan pelayanan dasar pendudukan Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, sosial, dan fasilitas umum yg layak

Mengembangkan sistem jaminan sosial Mengembangkan Meyusun perencanaan & tata ruang daerah Meyusun Mengembangkan SD produktif daerah Mengembangkan Melestarikan lingkungan hidup, sosbud Melestarikan Mengelola administrasi kependudukan Mengelola Membentuk & menerapkan peraturan perundangMembentuk undangan sesuai dg kewenangannya Kewajiban lain yg diatur dalam peraturan Kewajiban perundang-undangan

VISI INDONESIA MASA DEPAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL (GBHN 19992004) “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berahlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.”

VISI RIAU 2020

(Perda No. 36/2001, 3/2002, 4/2002 memuat visi Riau 2020)

Terwujudnya prov. Riau sbg pusat perekonomian & kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yg agamis, sejahtera lahir & bathin di Asia Tenggara th 2020

KWNGN PUSAT

PRADIGMA BARU OTDA UU 32/2004

POWER SHARING

KWNGN DAERAH PROV KWNGN DEARAH KAB/KOTA

PS 18 UUD’ 45

PAD

UU 33/2004

FINANSIAL SHARING

DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PINJAMAN DERAH LAIN-LAIN YG SAH

BIDANG LAIN OTDA (DESESNTRALISASI) DEKONSENTRASI TGS PEMBANTUAN OTDA (DESESNTRALISASI) PD, RD, BUMD, KEKAYAAN DERAH, DLL •BHGN PENERIMAAN PBB, BPHTB •PENERIMAAN SDA (KEHUT, PERTAMB. UMUM, PERIKANAN •DANA ALOKASI UMUM •DANA ALOKASI KUSUS

ALASAN PERLUNYA OTDA Demi tercapainya efektifitas pemerintahan. Demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masy yg semakin baik Demi pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan pemabangunan Pemeliharaan hub yg serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dlm rangka menjaga keutuhan NKRI

PRINSIP PELAKSANAAN OTDA • Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab • Yg luas dan utuh diletakkan pada daerah kab/kota, sedangkan OTDA provinsi merupakan otonomi yg terbatas • Harus sesuai dg konstitusi Negara shgg tetap terjamin hub yg harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah • Harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sbg fungsi legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas peneyelanggaraan PEMDA

KEUNTUNGAN OTDA • Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan • Dalam menghadapi masalah yg mendesak, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari Pusat • Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yg buruk, karena setiap keputusan dapat segera dilaksnakan • Mempermudah menyesuaikan diri kpd kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah yg dibutuhkan oleh masy • Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenagan dari Pusat • Dari segi Psikologis, dapat memberikan kepuasan bagi daerah, karena sifatnya yg lebih langsung

KELEMAHAN OTDA • Karena besarnya organ-organ Pemerintahan, maka struktur Pemerintahan bertambah kompleks yg mempersulit koordinasi • Keseimbangan & keserasian kepentingan antar daerah dapat lebih mudah terganggu • Dapat mendorong munculnya daerahisme/provinsialisme • Menimbulkan biaya yg lebih besar

MANUSIA PELAKSANA

FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTDA

KEUANGAN DAERAH

PERALATAN

ORGANISASI & MANAJEMENEN

1 KEPALA DAERAH 2 DPRD 3 KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH 4 PARTISIPASI MASYARAKAT 1 2 3 4

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PERUSAHAAN DAERAH DINAS DAERAH DAN PENDAPATAN LAINNYA

1 PERANGKAT KERAS (CTH: GEDUNG / RUANG) 2 PERKANTORAN (MESIN TIK, MEJA, KURSI, KERTAS, DSB 3 KOMUNIKASI (TELP, FAXIMILI, DLL) 4 TRANSPORTASI (KENDARAA, DLL) 1 MEMAHAMI & MENGETAHUI UNSUR2 ORGANISASI - ADANYA “SEKELOMPOK ORG” MEMPUNYAI - TUJUAN BERSAMA - KERJASAMA / USAHA BERSAMA - PEMBAGIAN KERJA DIBAWAH - SUATU PIMPINAN 2 MEMAHAMI MANAJEMEN SBG SUATU SENI KETERAMPILAN ATAU KEAHLIAN & MANAJEMEN SBG SUATU PROSES

Appendix Diagram penduduk menurut etnistas-Riau Sumber : Ford,2003:136

Sunda 2% Bugis 2%

Lain-lain 7%

Banjar 5%

Melayu 39 %

Batak 7%

Minang 12%

Jawa 26 %

MASALAH UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU KEMISKINAN KEBODOHAN INFRASTRUKTUR

Jumlah masyarakat miskin yg masih relatif tinggi yaitu 11,25%

Penyediaan infrastruktur yg masih belum optimal di wilayah Prov. Riau

• Cakupan pelayanan air bersih pedesaan yg baru mampu melayani sebesar 30% dr kebutuhan masyarakat • Resiko elektrifikasi sebesar 40% • Permasalahan pembangunan lainnya seperti pelestarian lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan, ketertiban dan keamanan masyarakat dsb

Relatif rendahnya kualitas SDM; • Penduduk usia 10 thn keatas yg tidak tamat SD sebesar 54,32% • Pelayanan kesehatan yang masih belum optimal • Tingkat pengangguran terbuka 10,39%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT K2I PENGENTASAN KEMISKINAN

ASPEK EKONOMI • Penguatan modal usaha • Redistribusi aset • Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat • Networking pasar • Penguatan teknologi & keterampilan masyarakat

PENINGKATAN KUALITAS SDM KHUSUSNYA BID. PENDIDIKAN • Pelayanan dasar pendidikan – Wajib belajar 9 tahun • Peningkatan mutu pendidikan – Pembangunan Sarana /

•

•

• •

Prasarana pendidikan – Kualitas, kuantitas & kesejahteraan Guru – Penguatan kurikulum Relevansi Pendidikan – Life Skill – Penguatan sekolah2 kejuruan Bantuan & dukungan pengembangan perguruan tinggi Peningkatan pelayanan dasar kesehatan & rumah sakit Penguatan keterampilan kerja

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR • Pembangunan

infrastruktur mendukung investasi • Penyediaan infrastruktur pedesaan : – Jalan desa – Air bersih pedesaan

– Listrik desa – Rumah layak huni • Pemeliharaan /

peningkatan jalan / jembatan

ARTI PEMBANGUNAN

Input (SD)

Input Manajemen Pemabangunan (MP)

PROSES

Output (SD Baru)

SD BARU Nilai Tambah = SD

KALAU NILAI TAMBAH POSITIF & MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT = PEMBANGUNAN

STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN • • • • • •

Simple, sederhana, mudah dimengerti. Measurable, hasil yang dicapai jelas dan terukur Applicable and Accountable, Dapat dan mudah dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan. Riskless and Costless, resiko kegagalan dan biaya kecil. Target and time bound, mencapai target yang diinginkan pada waktu yang ditetapkan. Disingkat “SMART”

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH • • • • • •

Tetap berada didalam kerangka NKRI Tetap menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Membudayakan demokrasi di semua segi berkehidupan bernegara. Pemerataan dan keadilan dalam berperan serta dan dalam memperoleh manfaat yang dihasilkannya. Masyarakat, kelompok usaha kecil dan menengah dipacu untuk berperan serta secara aktif. Memanfaatkan secara bijaksana semua potensi sumberdaya nasional yang berada di daerah sesuai dengan fungsi dan keadaan masing-masing.

• Menghormati keragaman yang ada di daerah. • Bekerjasama dibidang ekonomi, sosial budaya dan bidang kegiatan yang lainnya dengan semua daerah. • Melaksanakan pembangunan secara tepat guna dan efektif. • Pelaku pembangunan daerah adalah – – – – – –

Pemerintah daerah Masyarakat Badan hukum swasta Pemerintah provinsi Pemerintah pusat dengan dana sendiri atau dan lain, Organisasi internasional dan negara lain.

5 INDIKATOR PENINGKATAN PELAYANAN • BETTER  • • • •

LAYANAN MAKIN LAMA MAKIN BAIK & BERVARIASI NEWER  MENJADI MAKIN BARU FASTER  MAKIN CEPAT CHEAPER MAKIN MURAH MORE SIMPLE  MAKIN MUDAH

MASALAH PERSATUAN DAN KESATUAN

KEMISKINAN & PENDISTRIBUSIAN BLT KEBODOHAN & MUTU PENDIDIKAN

KELANGKAAN BBM

MASALAH KKN

INDONESI A SAAT INI MASALAH LINGKUNGAN KEAMANAN & KENYAMANAN

LATIHAN • BERIKAN KOMENTAR DAN TANGGAPAN SAUDARA/I TERHADAP PERNYATAAN INDONESIA SAAT INI • DISKUSIKAN & PAPARKAN FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI TERHADAP MASALAH YANG DIHADAPI INDONESIA SAAT INI

SEKIAN DAN TERIMA KASIH WASSALAM SEMOGA BERJUMPA LAGI