Slide Pajak Penerangan Jalan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

MATERI PAJAK PENERANGAN JALAN KONSIDERAN

BATANG TUBUH

PENJELASAN

MENIMBANG

7 BAB

PENJELASAN

MENGINGAT

14 PASAL

UMUM PASAL DEMI PENJELASAN PASAL

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUMBER PAJAK BAB III : DASAR PENGENAAN TARIF, TATA CARA DAN PERHITUNGAN PAJAK BAB IV : MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK BAB V : KETENTUAN LAIN – LAIN BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

DASAR HUKUM PAJAK PENERANGAN JALAN

UU DRT NO 11 TAHUN 1957 TENTANG KETENTUAN PAJAK DAERAH

UU NO. 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 65 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK DAERAH

PERDA NO. 10 TAHUN 1996 PAJAK PENERANGAN JALAN

PERDA NO. 9 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

PERDA NO. 4 THN 2002 TTG KUPD

LATAR BELAKANG PEMUNGUTAN • Pajak Penerangan Jalan Berlaku Sejak Tahun 1987 • Penerangan Jalan Merupakan Sarana Untuk Menambah Keindahan Kota, Kenyamanan Serta Ikut Menunjang Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Yang Dinikmati Oleh Masyarakat • Untuk Membiayai Kebutuhan Tersebut Perlu Adanya Pengenaan Pajak Yang Merata 3 Proporsional Untuk memenuhi Rasa Keadilan

KETENTUAN UMUM

DALAM PERATURAN DAERAH INI YANG DIMAKSUD DENGAN : 1. TENAGA LISTRIK PLN ADALAH ALIRAN LISTRIK YANG DIPASOK OLEH PLN. 2. TENAGA LISTRIK BUKAN PLN ADALAH ALIRAN LISTRIK YANG DIPASOK BUKAN OLEH PLN. 6. PELANGGAN LISTRIK ADALAH ORANG DAN ATAU BADAN YANG MENJADI PEMILIK/PENYEWA/PENGHUNI BANGUNAN RUMAH DAN BANGUNAN LAINNYA YANG MENGGUNAKAN LISTRIK DARI PLN/BUKAN PLN. 8. PENERANGAN JALAN ADALAH PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK UNTUK MENERANGI JALAN UMUM YANG REKENINGNYA DIBAYAR OLEH PEMERINTAH DAERAH.

OBJEK PAJAK

(1) OBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN ADALAH PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. (2) PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), ADALAH PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI PLN MAUPUN BUKAN PLN.

(3) DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), ADALAH : a.PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK OLEH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH; b.PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK PADA TEMPATTEMPAT YANG DIGUNAKAN OLEH KEDUTAAN, KONSULAT, PERWAKILAN ASING, DAN LEMBAGALEMBAGA INTERNASIONAL DENGAN ASAS TIMBAL BALIK BERPEDOMAN PADA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN; c. PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN DENGAN KAPASITAS TERTENTU YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN DARI INSTANSI TEKNIS TERKAIT; d.PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR SEPERTI TEMPAT SOSIAL, IBADAH, FASILITAS

SUBJEK PAJAK (1) SUBJEK PAJAKPENERANGAN JALAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK. (2) WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENJADI PELANGGAN LISTRIK DAN/ATAU PENGGUNA LISTRIK. (3) DALAM HAL TENAGA LISTRIK DISEDIAKAN OLEH PLN MAKA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DILAKUKAN OLEH PLN. (4) DALAM HAL TENAGA LISTRIK DISEDIAKAN BUKAN OLEH PLN MAKA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DILAKUKAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH.

SISTEM PEMUNGUTAN • TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PLN, MAKA SISTEM PEMUNGUTANNYA ADALAH (WITHOLDING ASSESSMENT = PENGENAAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PAJAK) • TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH NON PLN,

MAKA

SISTEM

PEMUNGUTANNYA

ADALAH

(OFFICIAL ASSESSMENT = PENGENAAN PAJAK YANG DIBAYARKAN OLEH WAJIB PAJAK SETELAH TERLEBIH DAHULU DITETAPKAN OLEH GUBERNUR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK).

6

DASAR PENGENAAN (1) DASAR PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN ADALAH NILAI JUAL TENAGA LISTRIK; (2) NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DITETAPKAN : a. DALAM HAL TENAGA LISTRIK BERASAL DARI PLN DENGAN PEMBAYARAN, NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ADALAH JUMLAH TAGIHAN BIAYA BEBAN DITAMBAH DENGAN BIAYA PEMAKAIAN KWH YANG DITETAPKAN DALAM REKENING LISTRIK;

b. DALAM HAL TENAGA LISTRIK DARI BUKAN PLN DENGAN TIDAK DIPUNGUT BAYARAN, NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DIHITUMG BERDASARKAN KAPASITAS TERSEDIA, PENGGUNAAN LISTRIK, ATAU TAKSIRAN PENGGUNAAN LISTRIK, DAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERLAKU DI WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; (3) KHUSUS UNTUK KEGIATAN INDUSTRI, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DITETAPKAN SEBESAR 30 % (TIGA PULUH PERSEN).

TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN

• PLN, Non Industri (3%) • PLN, Industri, Pertambangan Minyak dan Gas Alam (8%) • Bukan PLN, Non Industri (3%) • Bukan PLN, Industri (8%) CARA PENGHITUNGAN = NJTL X TARIF NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik 8

CONTOH PERHITUNGAN • PLN dan Bukan PLN, Non Industri (3%) NJTL = Rp. 5.000.000,Pajak Yang Harus Dibayarkan = Rp. 5.000.000,- X 3% = 150.000,• PLN dan Bukan PLN, Industri, Pertambangan Minyak dan Gas Alam (8%) NJTL = Rp. 50.000.000,Pajak Yang Harus Dibayar = Rp. 50.000.000,- X 8% X 30% = Rp. 1.200.000,-

9

KEBERATAN 



 

Diajukan secara tertulis dengan alasanalasan jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterima ketetapan. Ketetapan secara jabatan, membuktikan ketidak-benaran dan mendapatkan data baru yang terungkap. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Gubernur dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan menerima seluruh, sebagian, menolak atau menambah.

10

PENGATURAN FORMAL KETENTUAN FORMAL UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH, YANG MENGATUR ANTARA LAIN : - PENDAFTARAN - PENYAMPAIAN SPPT

PEMERINTAHPROPINSI DKI JAKARTA

Ter ima K as ih A tas Part isipas iny a

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA