Slide Asp 06

Bab 6

Charging For Service

Bab 6

Charging for Service (Penentuan Harga Pelayanan Publik)

14/04/06

Ulum

Transi 1

Bab 6

Charging For Service

SISTIMATIKA PEMBAHASAN 1. 2. 3. 4.

Sumber Pembiayaan Pelayanan Publik Pelayanan Publik yang Dapat Dijual Argumen Pengenaan Tarif Pelayanan Publik Argumen yang Menolak Pengenaan Tarif Pelayanan Publik 5. Penetapan (Penentuan Harga Pelayanan Publik)

14/04/06

Ulum

Transi 2

Bab 6

Charging For Service

Sumber Pembiayaan Pelayanan Publik •

•

14/04/06

Pajak: iuran masyarakat pada negara yang tidak mempunyai jasa timbal balik individual secara langsung kepada pembayarnya. Biasanya barang publik: barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama sama (misal: jasa polisi, jalan raya, pertahanan nasional, dll) Pembebanan Langsung Pada Masyarakat (Charging for Services): yang membayar hanyalah yang menggunakan (memanfaatkan) jasa pelayanan publik tersebut. Biasanya barang privat: barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa hanya dinikmati secara individual oleh yang membeli (membayar)-nya (misal: listrik, telepon, air, retribusi kios pasar, dll)

Ulum

Transi 3

Bab 6

Charging For Service

Pelayanan Publik yang Dapat Dijual Irigasi Jalan Tol Pendidikan Energi dan Listrik Perumahan Rakyat Transportasi Publik Pelayanan Kesehatan Penyediaan Air Bersih Jasa Pemadam Kebakaran Pengolahan Sampah (limbah) Jasa Pos dan Telekomunikasi Fasilitas Rekreasi (Pariwisata) 14/04/06

Ulum

Transi 4

Bab 6

Charging For Service

Argumen Pengenaan Tarif Pelayanan Publik 1.

•

•

Adanya Barang Privat dan Barang Publik • barang privat: barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasanya hanya dinikmati secara individual oleh yang membeli (membayar)-nya (misal: listrik, telepon, air, retribusi kios pasar, dll) • barang publik: barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama sama (misal: jasa polisi, jalan raya, pertahanan nasional, dll) • barang campuran (merit good): pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan barang ini, pemerintah dapat menyediakan secara langsung, memberikan subsidi, menyerahkan kepada pihak swasta. Efisiensi Ekonomi: jika diberlakukan tarif, maka setiap orang dipaksa berpikir ekonomis dan tidak boros, karena adanya kelangkaan sumber daya. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi. Untuk public good, memang harus murah bahkan gratis. Prinsip Keuntungan: • pembebanan hanya dikenakan pada mereka yang diuntungkan (menikmati fasilitas barang atau jasa), yang tidak menikmati tidak usah membayar. ADIL KAN ? • pembebanan tarif merupakan salah satu PAD

14/04/06

Ulum

Transi 5

Bab 6

Charging For Service

Argumen yang Menolak Pengenaan Tarif Pelayanan Publik 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistim pencatatan dan pengukuran yang handal 3. Yang miskin tidak mampu membayar a) Kesenjangan ekonomi menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan (misal: pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum) b) Penyediaan pelayanan gratis (subsidi) mungkin sia-sia & kurang efektif. Apakah subsidi menjamin dinikmati bagi yang msikin? Apa tidak dikorupsi oleh birokrasi?

4. Adanya Ekternalitas, merit good, dan persyaratan legal Eksternalitas positif (spillover effects): tarif pelayanan terlalu tinggi yang membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakanya (imunisasi) Merit good: lebih baik diberikan secara gratis, tanpa dikenakan biaya (pendidikan) Peraturan perundang-undangan: mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu (pendidikan dasar) 14/04/06

Ulum

Transi 6

Bab 6

Charging For Service

Penetapan (Penentuan) Harga Pelayanan Publik • Dasar pertimbangan: Sosial, Politik, Ekonomi • Manfaat: salah satu sumber penerimaan pemerintah • Prinsip: untuk public good gratis, merit good diberi subsidi, privat good dikenakan tarif sebesar harga pemulihan (full cost recovery prices) • Kendala: a) tidak tahu secara tepat full cost, b) sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi, c) tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar, d) biaya apa saja yang harus diperhitungkan (biaya operasi saja?, capital cost?, marginal cost pricing? ) • Rekomendasi ahli ekonomi: Marginal cost pricing (biaya operasional/variabel, biaya tetap, biaya modal/penggantian aset yang digunakan, biaya penambahan aset) • Teknik (Metoda) penentuan harga pelayanan publik: COST PLUS PRICING

14/04/06

Ulum

Transi 7

Bab 6

Charging For Service

COST PLUS PRICING Harga Pelayanan Publik = COST produksi + MARK-UP COST produksi = Full Costing (bahan baku, tenaga kerja, Overhed T & V MARK-UP = % ttt x Cost produksi

% tertentu

Target Laba + Biaya Administrasi & Penjualan Volume dalam unit x kos produksi per unit

Contoh: Total per unit 1. BB Rp 100.000 Rp 10 2. TK Rp 80.000 Rp 8 3. Overhead T Rp 140.000 Rp 14 4. Overhead V Rp 80.000 Rp 8 5. Penjualan & Adm V Rp 40.000 Rp 4 6. Penjualan & Adm T Rp 20.000 Rp 2 7. Volume produksi & penjualan 10.000 unit 7. Target laba Rp 140.000 14/04/06

Ulum

Transi 8

Bab 6

Charging For Service

Dosen bukan dewa pengetahuan yang merampas proses belajar dan berpikir mahasiswa. Dosen adalah fasilitator, motivator, dan inspirator. 14/04/06

Ulum

Transi 9

Bab 6

Charging For Service

Perilaku datang, duduk, dengar, catat dikurangi berpikir (D3C-B) ternyata paling disukai mahasiswa. Mahasiswa senang menjadi mesin dengarkopi. 14/04/06

Ulum

Transi 10