Skripsi Andika -bab 2.docx

BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian Pajak  tolong disesuaikan penomoran selanjutnya Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan udanng-undang yang pelaksanaannyadapat dipaksakan tanpa mendapat

imbalan

secara

langsung

yang

hasilnya

digunakan

untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Defini pajak menurut beberapa ahli : Menurut P.J. A. Andriani (Waluyo, Wirawan, 2002)bahwa : Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam pemerintahan.” Sedangkan menurut Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2002) bahwa : “Pajak ialah iuran rakyat kepada Negara (peralihankekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yangdigunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan Negara.”

1

2

Dan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3.

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

5.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2Fungsi Pajak Menurut Wirawan dan Burton (2007), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah: a.

Fungsi

budgetair,

disebut

juga

fungsi

fiskal,

yaitu

fungsi

untuk

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan UndangUndang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai

3

pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. b.

Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan.

c.

Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atua wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari masyarakat.

d.

Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan

suatu

berkesinambungan.Oleh

tatanan karena

pemerintahan itu,

pemerintah

yang selalu

lebih

baik

berupaya

dan untuk

meningkatkan jumlah penerimaan pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dan harus menjalankan kewajiban perpajakannya sekaligus memperoleh hak dalam bidang perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain, dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak : Subjek Pajak dan Objek Pajak. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.Namun demikian, kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan.Pemahaman dan arti Wajib Pajak harus merujuk lebih dalam lagi untuk

5

mengetahui siapa itu Wajib Pajak, yang menjadi Wajib Pajak, serta hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yaitu tax policy, tax law, dan tax administration.Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut Wirawan dan Burton (2007) sistem pemungutan pajak dibedakan atas: a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. b. Semi Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada petugas pajak dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. c. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. d. With Holding Tax adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.1.5 Pengertian Penerimaan Pajak

6

Penerimaan pajak adalah nilai yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa uang pajak yang diperoleh dari para Wajib Pajak yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan.Penerimaan pajak diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis pajak, secara garis besar yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai. Masing-masing jenis pajak ini merupakan unsur-unsur penerimaan pajak. Jenis-jenis pajak ini diakumulasikan dan menjadi total penerimaan pajak. Berkaitan dengan penelitian terhadap penerimaan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, maka penerimaan pajak disini adalah akumulasi dari seluruh penerimaan per klasifikasi lapangan usaha sehingga total penerimaan pajak dapat diketahui.

2.1.6 Surat Setoran Pajak (SSP) Apabila seseorang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka terhadap seseorang tersebut berlaku kewajiban untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT).Apabila berdasarkan perhitungannya, ternyata terdapat pajak yang masih harus dibayar, maka Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan sarana untuk melakukan pembayaran pajak.

7

Dalam formulir Surat Setoran Pajak, Wajib Pajak harus melengkapi data-data atau keterangan yang diperlukan terkait dengan pembayaran pajak tersebut, berupa: a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Nama Wajib Pajak c. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) d. Masa Pajak dan Tahun Pajak e. Nomor Ketetapan Pajak (khusus untuk pembayaran Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan f. Jumlah Pembayaran g. Tanggal Pembayaran. Pembayaran pajak dilakukan di kantor pos dan bank-bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran pajak. Sekarang hampir semua bank merupakan bank yang dapat menerima pembayaran pajak.Jadi, pembayaran pajak tidak dilakukan

di

Kantor

Pelayanan

Pajak.Kantor

Pelayanan

Pajak

hanya

mengadministrasikan pelaporan pajak serta melakukan pengawasan terhadap kebenaran pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) ini biasanya dibuat dalam rangkap 4 (dalam kasus tertentu bisa menjadi 5), dimana setelah dilakukan validasi oleh Bank, lembar pertama dan lembar ketiga akan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Lembar pertama merupakan arsip bagi Wajib Pajak dan Lembar ketiga dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

8

Wajib Pajak terdaftar. Adapun Surat Setoran Pajak lembar empat menjadi arsip bagi Bank, dan lembar dua melalui Bank akan dikirim ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara.

2.1.7 Klasifikasi Lapangan Usaha Seperti dijelaskan pada Bab Pendahuluan, bahwa untuk memudahkan pengawasan terhadap penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak membagi sektor-sektor lapangan usaha menjadi 21kategori lapangan usaha, dimana masingmasing kategori memiliki beberapa klasifikasi lapangan usaha. Pembagian ini merujuk kepada konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga membagi unit produksi dalam suatu region dalam jangka waktu tertentu dalam 9 unit lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Konstruksi; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan Jasa-jasa lain seperti

Jasa

Pendidikan,

Jasa

Kesehatan

dan

Kegiatan

Sosial,

Jasa

Kemasyarakatan, dan Jasa Perorangan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kategori lapangan usaha menurut konsep PDRB dengan menurut Direktorat Jenderal Pajak, karena kesemuanya mencakup seluruh sektor usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Hanya saja demi memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun tabulasi sektor lapangan usaha, 9 kategori lapangan usaha menurut konsep PDRB dipecah menjadi 21 kategori lapangan usaha. Hal ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan

9

Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2009 Cetakan III dan disesuaikan dengan kebutuhan administrasi perpajakan dan evaluasi pendapatan negara dari pajak. Berikut diuraikan ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori lapangan usaha beserta kode huruf yang digunakan untuk memudahkan pengklasifikasian: 1.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan Pertanian mencakup Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura, yaitu pertanian padi, palawija, perkebunan tebu, tembakau, karet, tanaman obat, termasuk juga pertanian buah-buahan, perkebunan kelapa sawit. Kategori ini juga mencakup Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, seperti jasa pengolahan lahan, jasa pemupukan, jasa penanaman bibit, jasa pemanenan dan pasca panen, dan yang berhubungan dengan kehutanan misalnya Jasa kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi, usaha perkayuan, rotan, mahoni, damar, getah pinus, daun kayu putih. Selain itu, pembibitan dan budidaya ternak juga termasuk dalam kategori ini, seperti pembudidayaan sapi perah, kuda, domba, ayam, itik, burung merpati, dan unggas. Termasuk juga kombinasi peternakan dan perkebunan (mixed farming). Perikanan mencakup kegiatan perikanan laut, seperti penagkapan biota laut, budidaya biota laut, juga di perairan umum, kemudian perikanan darat serta pengolahan sederhana, seperti pengeringan dan penggaraman ikan.

10

2.

Pertambangan dan penggalian Termasuk

disini

adalah

kegiatan

dalam

rangka

upaya

pencarian,

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahanbahan galian (mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam). Pada kategori ini juga mencakup jasa pertambangan minyak dan gas bumi. 3.

Industri pengolahan Sektor ini mencakup sub sektor industri besar dan sedang, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga, yaitu Industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya, industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya, industri penerbitan, percetakan, reproduksi media rekaman, industri batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik, industri barang galian dan bukan logam, industri logam dasar, industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya, industri mesin dan perlengkapannya, industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi dan pengolahan data, industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya, industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya, industri

11

peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan optik dan jam, industri kendaraan bermotor, industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan industri furnitur dan industri pengolahan lainnya. 4.

Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin Listrik mencakup seluruh ketenagalistrikan, yaitu Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan jasa penunjang kelistrikan. Gas mencakup pada pengadaan gas dan distribusi gas baik alam maupun buatan. Begitu juga dengan pengadaan uap/air panas, udara dingin serta produksi es.

5.

Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah Pengadaan air meliputi penampungan, penjernihan, penyaluran air minum, penyaluran air baku, dan jasa penunjang pengadaan air. Pengelolaan Limbah, sampah dan daur ulang barang logam serta non logam juga bagian dari sektor ini.

6.

Konstruksi Termasuk disini kegiatan pembangunan, baik berupa konstruksi gedung, misalnya perkantoran, gedung perbelanjaan, gedung kesehatan, dan pendidikan serta bangunan sipil, seperti jalan, jembatan, terowongan, dan pengairan.Selain itu juga mencakup konstruksi bangunan elektrikal dan komunikasi, instalasi gedung, penyelesaian konsruksi gedung, penyewaan alat-alat konstruksi.

12

7.

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Yang termasuk dalam kategori ini adalahPerdagangan mobil, perawatan dan reparasi mobil, perdagangansuku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan, pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, serta suku cadang dan aksesorisnya, perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar khusus seperti logam, bahan konstruksi, dan barang sisa, perdagangan eceran khusus komoditi makanan, minuman, dan tembakau di dalam bangunan, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus peralatan informasi, perdagangan eceran tekstil, jahit menjahit, kaca, dan bahan konstruksi, perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi, danperdagangan eceran kaki lima dan los pasar.

8.

Transportasi dan pergudangan Transportasi dalam hal ini terdiri dari kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui darat, termasuk jasa penunjang pengangkutannya. Angkutan darat dibagi menjadi angkutan rel dan jalan raya, sedangkan jasa penunjang disini berarti kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal, parkir, serta keagenan barang dan penumpang.

13

Pergudangan mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil, juga termasuk jasa cold storage (tempat pendingin sementara untuk pengawetan). Dalam kategori ini juga termasuk jasa jalan tol, jasa perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konsultasi pariwisata, jasa informasi pariwisata, jasa pengepakan dan pengiriman serta jasa ekspedisi. 9.

Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Penyediaan akomodasi mencakup usaha hotel bintang, hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karyawan serta jasa akomodasi lainnya. Penyediaan makan mimum mencakup restoran/rumah makan, warung makan, bar, kedai makanan dan minuman, pedagang makanan dan minuman keliling, juga jasa boga (catering).

10. Informasi dan komunikasi Yang termasuk dalam kategori ini adalah Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan lainnya, Penerbitan Software, Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran radio, penyiaran dan pemrograman televisi. Komunikasi; kegiatan yang termasuk adalah pemberian jasa pos dan giro, serta telekomunikasi. Pos dan giro meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro, seperti pengirimian surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya. Sedangkan telekomunikasi adalah kegiatan pemberian jasa dalam

14

hal pemakaian hubungan telepon, telegraf, dan teleks.Termasuk juga jasa satelit, jasa radio panggil, jasa komunikasi paket data (provider).

11. Jasa keuangan dan asuransi Kegiatan Bank, baik Bank sentral, Bank devisa, dan Bank non devisa, Pembiayaan non-leasing, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pegadaian, koperasi simpan pinjam, asuransi dan dana pensiun, administrasi pasar modal, bursa efek, jasa penukaran mata uang (money changer), agen asuransi, dan broker. Juga termasuk dalam sektor ini adalah asuransi, reasuransi dan dana pensiun, administrasi bursa efek, dan perdagangan perantara kontrak komiditas dan surat berharga. 12. Real estat Real estat yang dimaksud disini adalah mencakup usaha pembelian, persewaan, dan pengoperasian real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, seperti

apartemen,

bangunan

tempat

tinggal,

dan

bukan

tempat

tinggal.Termasuk juga asrama yaitu usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu singkat, misalnya indekos.Selain itu, ada juga real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. 13. Jasa profesional, ilmiah dan teknis Kategori ini mencakup jasa hukum, akuntansi dan pembukuan, konsultasi pajak, penelitian pasar, dan konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik, jasa sertifikasi, jasa periklanan, jasa penyeleksian dan

15

penyediaan tenaga kerja, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa kebersihan gedung, jasa fotografi,jasa pengepakan, jasa komputer (hardware dan software), jasa pengolahan data dan kegiatan database, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 14. Jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya Meliputi Jasa Persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor dan penunjang kantor, 15. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Kategori ini meliputi kegiatan administrasi pemerintahan yaitu bendahara pemerintah pusat, bendahara pemerintah daerah yang sumber dana dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara bersumber dari APBN dan APBD, juga jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran dan pensiun. 16. Jasa pendidikan Kategori ini meliputi jasa pendidikan dasar, jasa pendidikan menengah, dan jasa pendidikan tinggi baik pemerintah maupun swasta, jasa pendidikan swasta lainnya, seperti jasa pendidikan komputer swasta, jasa pendidikan bahasa swasta, jasa pendidikan kecantikan dan kepribadian swasta, jasa pendidikan keterampilan swasta. 17. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

16

Termasuk dalam kategori jasa kesehatan ini adalah Jasa Rumah Sakit, Praktek Dokter, dan Jasa pelayanan kesehatan lainnya. Untuk kegiatan sosial, termasuk panti wreda, panti asuhan, dan panti sosial lainnya. 18. Jasa kebudayaan, hiburan, dan rekreasi Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas, perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan, kegiatan perjudian, kegiatan pertaruhan, kegiatan olahraga, dan kegiatan rekreasi lainnya seperti wisata arung jeram, karaoke, dan kolam pancing. 19. Jasa lainnya Kategori ini meliputi kegiatan organisasi bisnis, pengusaha dan profesional, kegiatan organisasi buruh, organisasi keagamaan, organisasi politik, jasa reparasi komputer dan peralatan komunikasi, jasa reparasi barang keperluan rumah tangga, jasa binatu, jasa pangkas rambut dan salon kecantikan, jasa pemakaman, jasa penjahitan, jasa perorangan seperti Pegawai Negeri Sipil, Anggota Militer, Pegawai BUMN, Pegawai Swasta dan jasa perorangan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. 20. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan 21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/instansi dari perwakilan negara asing, badan internasional dan regional lainnya, seperti kedutaan besar,

17

konsulat, perwakilan PBB dan suborganisasi UNICEF, UNESCO, WHO, ASEAN, ILO, IMF dan OPEC. Seluruh kategori tersebut nantinya akan diklasifikasikan lagi berdasarkan klasifikasi lapangan usaha dan ini merupakan unsur-unsur penerimaan negara yang sengaja diklasifikasikan demi memudahkan analisa penerimaan pajak dan penyusunan strategi penggalian potensi pajak.

2.2 Pengertian Perusahaan dan Badan Usaha Istilah perusahaan merupakan istilah yang tidak asing bagi kita. Apalagi saat ini telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan kecil di masyarakat. Secara umu, perusahaan diartikan sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan dan dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Menurut Murti Sumarni, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, namun pada kenyataannya berbeda. Pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonimis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Jadi, perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola

18

faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan.

2.2.1 Jenis-Jenis Perusahaan Secara garis besar, perusahaan dapat digolongkan menjadi : 1. Perusahaan Jasa (Service Firm) yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa atau menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Contoh perusahaan ini adalah hotel, kantor akuntan, kantor pengacara, jasa pengangkutan, dll. 2. Perusahaan Dagang (Merchandising Firm) yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan terhadap barang tersebut. Contoh perusahaan ini adalah Dealer, Toserba, Supermarket, dll. 3. Perusahaan Manufaktur/ Pabrik/ Industri (Manufacturing Firm) yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh perusahaan ini adalah pabrik sepatu, pabrik roti, dll.

2.2.2 Jenis-jenis Badan Usaha Pada umumnya badan usaha terdiri dari : 1. Perusahaan Perseorangan yaitu perusahaan yang keseluruhannya dimiliki oleh perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu, pemilik tunggal. Bentuk ini mudah pengelolaannya, biayanya juga tidak

19

terlalu mahal. Kelemahan utama bentuk perusahaan ini adalah sumberdaya keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi. 2. Perusahaan Persekutuan (Firma dan CV) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan adanya suatu perjanjian yang ada diantara mereka. Perusahaan persekutuan dimiliki oleh dua atau lebih individu, masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Sumber daya keuangan tidak hanya berasal pada satu orang saja, tetapi berasal dari beberapa pemilik perusahaan. 3. Perseroan Terbatas yaitu badan hukum terpisah yang dibentuk berdasarkan hukum,

dimana

pemiliknya

dibagi

dalam

bentuk

saham-saham.

Perusahaan perseroan Sering disebut juga korporasi. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum. Biasanya modalnya terdiri dari saham-saham, yang diterbitkan oleh korporasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Keunggulan utama bentuk perusahaan korporasi adalah kemampuan untuk mendapat sejumlah sumberdaya keuangan dengan cara menerbitkan saham tersebut. Sehingga pemegang saham perusahaan ini bisa perorangan, atau individu yang membeli saham perusahaan ini.

2.4 Penelitian Terdahulu Dibuat tabel No

Peneliti, tahun

Judul penelitian

Hasill penelitian

20

Urutkan

tahun

penelitinya

Pradipta (2010), Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan pajak bertumbuh seiring dengan penambahan jumlah wajib pajak. Asrul Hidayat (2013), Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerimaan Pajak dengan Pendekatan Produk Domestik Bruto Sektoral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penerimaan produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil Penelitian menunjukkan adanya pengaruh dominan Produk domestik bruto sektoral terhadap penerimaan pajak, yaitu pada sektor industri pengolahan. Berdasarkan uraian-uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap klasifikasi dan kategori lapangan usaha tersebut diatas serta menganalisa kategori-kategori lapangan usaha yang memberi kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis Sumber pendapatan paling populer bagi negara saat ini adalahpenerimaandari sektor

pajak,

hal

ini

terjadi

sebagai

akibat

adanya

kecenderungan

penurunanpenerimaan negara dari sektor lainmisalnya sektor migas, yang

21

sebelumnyadianggap sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara. Usaha untuk menghimpun penerimaan pajak dari masyarakat tentunya bukanlah merupakan upaya yang mudah untuk dilakukan. Dalam tata cara perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment, tingkat kepercayaan masyarakat pada seluruh aparatur pajak menjadi kunci penting untuk menjamin tercapainya target pajak dari tahun ke tahun. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada seluruh aparatur perpajakan berawal dari rasa puas yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri atas pelayanan yang didapatkannya saat menjalankan administrasi perpajakan di kantor-kantor pelayanan pajak. Pelayanan prima kepada wajib pajak pada sistem self assessment adalah suatu keharusan karena bagaimanapun juga wajib pajak adalah stakeholder dan mitra yang harus diperlakukan dengan sopan. Pelayanan prima diperlukan agar wajib pajak senantiasa jujur dalam menjalankan bisnis dan melaporkan pajaknya. Pemberian pelayanan prima yang terus menerus dan berkesinambungan akan mengedukasi wajib pajak sehingga pada akhirnya nanti wajib pajak mengetahui dengan pasti jumlah yang tepat pajak yang harus dibayar. Dari sisi pengamanan penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak harus mengetahui kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha yang sudah disusun menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Hal ini akan sangat membantu unit kerja Kantor

22

Pelayanan Pajak dalam menentukan strategi yang tepat untuk penggalian potensi sektor usaha tersebut. Strategi yang tepat dalam memaksimalkan kinerja penggalian potensi masing-masing wajib pajak pada kategori lapangan usaha tertentu menjadi kunci penting dalam mengamankan penerimaan pajak pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Strategi ini diharapkan dapat diterapkan pada unit kerja Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia.

Wajib Pajak Badan

Kewajiban Perpajakan

Klasifikasi Lapangan Usaha

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Kontribusi Penerimaan Pajak

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis