Ta D3 Dian Mulyati.docx

ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA KSPPS BMT BLATER KABUPATEN SEMARANG

TUGASAKHIR

Disusun oleh : Dian Mulyati NIM. 49401600602

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2019

ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA KSPPS BMT BLATER KABUPATEN SEMARANG TUGAS AKHIR Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi

Disusun oleh : Dian Mulyati NIM. 49401600602

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2019 ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

latar Belakang Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia kini begitu cepat

khususnya pada sektor perbankan. Terutama perbankan syariah yang merupakan institusi masyarakat dan diharapkan mampu memperlancar roda perekonomian pada suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam menuntut adanya lembaga keuangan syariah yang sesuai kebutuhan tidak sebatas finansial, namun juga tuntutan moralitas. Dengan adanya sistem bank yang terbebas dari praktik bunga diharapkan mampu menjauhkan pengusaha golongan menengah kebawah dan para pedagang kecil dari jeratan rentenir. Pedagang kecil merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapat bantuan dalam hal penyediaan modal untuk mengembangkan usaha. Ridwan (2004:133-134). Lembaga keuangan syariah saat ini dikenal dengan sebutan KSPPS (Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) atau BMT (Baitul Maal wa Tamwil). sebagai salah satu lembaga keuangan islam dalam oprasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. KSPPS BMT memiliki produk-produk syariah misalnya kredit atau pembiayaan, kredit yang diberikan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha pedagang kecil. Pembiayaan diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Pada KSPPS BMT BLATER pembiayaan syariah yang biasa digunakan adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama 1

(shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenanga. Pembiayaan bermasalah atau yang sering dikenal dengan Non Performing Loan (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (potential loss). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kuranglancar (sub standard), pembiayaan yang diragukan (doubt full), dan pembiayaan macet (loss). Sebagaimana yang terjadi pada KSPPS BMT BLATER yang berlokasi didaerah blater bandungan kabupaten semarang, berdirinya KSPPS BMT BLATER tidak lepas dari fungsinya guna menolong para pengusaha kelas menengah kebawah dan untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) di daerah BLATER dengan menyediakan modal usaha. Sistem pembiayaan yang ditekankan itupun dengan syarat dan kesepakatan yang mudah dan sesuai dengan aturan islam sehingga terhindar dari hal riba, dalam menjalankan oprasionalnya KSPPS BMT BLATER menggunakan sistem terprogram komputer berbasis software akuntansi syariah guna menghindari kesalahan dalam menginput data. Selain itu sistem manual juga diterapkan dalam setiap pelaksanaan kerjanya

2

seperti pembukuan pada setiap transaksi yang berlangsung untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Meskipun beberapa upaya meminimalisir kesalahan telah dilakukan, pembiayaan mudharabah maupun jenis-jenis pembiayaan lain yang telah disalurkan dalam transaksi di KSPPS BMT BLATER kepada masyarakat tetap akan berpotensi timbulnya risiko. Beberapa risiko yang timbul dalam pembiayaan sebagian akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama diawal akad. Besar kecilnya resiko pembiayaan dapat menunjukkan kinerja suatu KSPPS BMT dalam pengelolaan dana yang dipercayakan masyarakat kepada KSPPS BMT tersebut. Setiap KSPPS BMT memiliki suatu usaha pokok pada pembiayaannya, misal menawarkan jasa kredit, dalam pemberian jasa kredit pihak KSPPS BMT perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan kredit pinjaman yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur-unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan perlunya suatu sistem informasi pembiayaan mudharabah untuk pengamanan kredit yang ada pada KSPPS BMT. Tujuan pengamanan adalah menghindari resiko atau setidaknya memperkecil risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itumeningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan kredit pinjaman serta memberikan sistem informasi pembiayaan yang jelas dalam aturan dan prosedurnya sangat penting.

3

Menurut Murdick, R.G (1991 : 27) Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-prosedure atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan atau energi dan atau barang. sedangkan menurut (George H. Bodnar, 2000:1) Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Kesimpulannya Sistem informasi pembiayaan dalam hal pembiayaan berperan sangat penting karena didalamnya mencakup kumpulan informasi serta data mengenai barang dan pihak yang bersangkutan dalam pembiayaan pada suatu KSPPS BMT,

bukti-bukti pada sistem informasi pembiayaan biasanya

berupa formulir catatan pembiayaan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, yang digunakan tenaga pelaksananya dalam melakukan suatu laporan, dan didesain untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan untuk memanajemen sistem pada KSPPS BMT yang berjalan. Selain perannya yang begitu penting pada pembiayaan mudharabah, sistem informasi akuntansi juga berperan penting sebagai pengaman harta kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur-unsur pengendalian atau pencegahan dalam sistem informasi, berbagai kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan dapat dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaiki, sasaran sistem informasi akuntansi juga beragam, meskipun intinya tetap sama, yaitu menyajikan informasi. Dari latar belakang tersebut menjadi sumber bagi penulis untuk mengajukan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS SISTEM INFORMASI

4

PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA KSPPS BMT BLATER” 1.2.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi

permasalahan yang ada sebagai berikut: 1.

Bagaimana sistem informasi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT BLATER?

2.

Bagaimana analisis pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER?

1.3.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem informasi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT BLATER 2. Untuk mengetahui hasil analisis pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER. 1.4. a.

Manfaat Penelitian Bagi penulis Di harapkan mampu menambah ilmu dan wawasan bagi penulis tentang analisis sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS

BMT

BLATER

serta

dapat

meningkatkan

kemampuan

keterampilan penulis dan menjadikan penulis lebih aktif, kreatif, inovatif dalam mengolah kalimat.

5

b.

Bagi Fakultas Ekonomi Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan maupun refrensi, serta diharapkan dapat diolah kembali menjadi penelitian yang lebih sempurna, sehingga mampu menambah ilmu bagi pembacanya khususnya mengenai sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah .

c.

Bagi KSPPS BMT BLATER Diharapkan mampu menjadi masukan dan acuan bagi KSPPS BMT BLATER khususnya dalam sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah, serta diharapkan terjalinnya tali silaturahim yang baik antara penulis dengan pihak KSPPS BMT BLATER.

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Sistem Menurut Mohamad Subhan (2012:8) sistem dapat diartikan sebagai suatu

kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable-variable yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. menurut Gelinas dan Dull (2012:11) sistem merupakan seperangkat elemen yang saling bergantung yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses yang teratur yang dapat mendukung sistem yang lebih besar dan saling memiliki ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut tyoso (2016:1-3) sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan atau sistem adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah. Menurut hutahaean (2014:2) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Menurut Muthaher Osmad (2017:11) sistem keuangan syariah berbeda dengan keuangan konvensional. Dimana sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip syariah. Saat ini kita telah mengenal dan melaksanakan sistem perbankan syariah dan sistem lembaga keuangan syariah bukan bank, sedangkan sistem moneter kita mengikuti aturan yang ada.

7

2.1.1. Manfaat Sistem Menurut Muthaher Osmad (2017:12) Pada prinsipnya, fungsi sistem keuangan di indonesia, dibagi menjadi tiga sistem, yaitu: 1.

Sitem moneter tercangkup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral (departemen keuangan, bank indonesia dan bank yang boleh menerima simpanan giro).

2.

Sistem perbankan

3.

Sistem lembaga keuangan bukan bank, pemegang otoritas moneter yaitu departemen keuangan dan bank indonesia yang memiliki fungsi, sebagai berikut: a. Mengeluarkan uang kertas dan logam b. Menciptakan uang promer (reserves money) c. Mengawasi sistem moneter d. Mengelola cadangan devisa

Adapun fungsi sistem keuangan adalah sebagai berikut: a.

Menyediakan mekanisme pembayaran, baik dalam bentuk uang, rekening koran dan alat transaksi lain.

b.

Menyediakan kredit, dengan menyiapkan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang-barang, jasa-jasa dan membiayai investasi modal.

c.

Pencipta uang, dimungkinkan melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran

8

d.

Sarana tabungan berupa sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk simpanan.

2.1.2. Pembagian Sistem Berdasarkan Fungsi Sistem pembiayaan berdasarkan sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut: 1.

Sistem Bagi Hasil Menurut M. Syafi’i antonio (2010:95) Bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati, bagi hasil menurut syariah diperbolehkan sebab rasulullah telah melakukan bagi hasil, beliau mengabil modal dari siti khadijah sewaktu berniaga ke syam.

2.

Sistem Jual Beli Arifin Zainul (2001:10) Sistem jual beli didasarkan jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan produktif, misalnya pembelian barang pesanan.

3.

Sistem Sewa Arifin Zainul (2001:15)Ijarah termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah, ijarah adalah akad pemindahan ha pengunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik.

9

2.2.

Informasi Menurut Romney dan Steinbart (2012:4) informasi adalah data yang telah

dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Gelinas dan Dull (2012:12) informasi adalah data yang disajikan dalam suatu bentuk yang berguna terhadap aktifitas

pengambilan

keputusan.

Disisi

lain

menurut

tyoso

(2016:31)

informasidalam istilah ekonomi adalah penghalau ketidakpastian, misalnya didalam pasar, consumer preference dan harga. Menurut hutahaean (2014:10) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event) adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. 2.2.1. Fungsi Informasi Fungsi utama informasi menurut hutahaean (2014:10) menambah pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambil keputusan dapat menentukan keputusan lebih cepat, informasi juga memberikan standard, aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan. 2.3.

Sistem Informasi Menurut mohamad subhan (2012:17) sistem informasi merupakan

kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima, tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan

10

dengan lancar dan akhirnya bisa mati. Sedangkan menurut Tata Sutabri, S.Kom., MM, (2005:36) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan

yang

diperlukan.

Pengertian

sistem

informasi

menurut

Tyoso

(2016:1)sistem informasi adalah sistem fisik dan sosial yang didata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu atau bahwa sistem informasi adalah sebagai tipe khusus dari sistem kerja dimana manusia dan/mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan/jasa bagi pelanggan. Menurut hutahaean (2014:15) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. 2.3.1. Fungsi Sistem Informasi Menurut tyoso (2016) fungsi sistem informasi sebagai berikut: 1.

Untuk meningkatkan aksesiblitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna, tanpa dengan prantara sistem informasi.

2.

Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem

3.

Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.

11

4.

Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi

5.

Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi

6.

Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi

7.

Mengembangkan proses perencanaan yang efektif

2.3.2. Konsep Sistem Informasi Menurut Hutahaean (2014:16) Sistem informasi terdiri dari komponenkomponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (building block) yaitu : 1. Blok masukkan (input block) Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar. 2. Blok model (model block) Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan metode matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang sudah diinginkan. 3. Blok keluaran (output block) Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 4. Blok teknologi (technologi block)

12

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian diri secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari unsur utama : a. Teknisi (human wareataubrain ware). b. Perangkat lunak (software) c. Perangkat keras (hardware) 5. Blok basis data (data base block) Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 6. Blok kendali (control block) Banyak faktor yang dapat merusak sistem informasi, misalnya bencana alam,

api,

temperatur

tinggi,

air,

debu,

kecurangan-kecurangan,

kejanggalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan ketidakefisienan, sabotase dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. 2.4.

Pembiayaan Mudharabah Menurut M.Syafi’i antonio (2001:160) pembiayaan merupakan salah satu

tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhn pihakpihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Kasmir (2004:73) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

13

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Muthaher Osmad (2017:10) mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh atau 100 persen modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Menurut Mubarok Hasanudin (2017:159) akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut serta dalam penyertaan modal). Kerja sama antara pemodal (rabbal-mal / shahib al-mal) dan pelaku usaha disebut syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh pihak tertentu atas dasar modal dari milik pihak lain yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (tust/amanah). 2.4.1. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah Menurut M. Syafi’I Antonio (2003:137).mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu: 1.

Mudharabah Muthlaqah Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Disini shahibul maal memberikan kekuasaan sangat besar kepada si mudharib.

14

2.

Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maaldan mudharib dimana mudharib dibatasi dengan batasan usaha, waktudan daerah usaha

2.4.2. Syarat-Syarat Pembiayaan MenurutFatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 syarat-syarat pembiayaan sebagai berikut : 1.

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

2.

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a.

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b.

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c.

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a.

Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b.

Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

15

c.

Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a.

Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b.

Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c.

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil)

modal

yang

disediakan

oleh

penyedia

dana,

harus

memperhatikan hal-hal berikut: a.

Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

16

b.

Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c.

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.4.3. Prinsip-Pemberian Pembiayaan Prinsip 5C menurut Martono dalam buku yang berjudul “ Bank& Lembaga Keuangan Lain ” (2013:57) yaitu: 1.

Character Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan socialstanding calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (wiliingnes to pay).

2.

Capacity Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamanya, dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuanya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayaai dengan kredit.

3. Capital Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur.Cukupkah modal yang tersedia

17

sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif.Baikah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya, semua ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur. 4. Collateral Penilaian terhadap jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disisni adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang diterimanya. 5. Condition Pada prinsip kondisi ( condition ), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan, perdagangan dan persaingan dilingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usananya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada giliranya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur.

18

2.4.4. Alur Pembiayaan Menurut Sholihin Ifham (2010:457) menjelaskan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa “Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”. Menurut

Muhammad

(2006:56),

ketentuan

pelaksanaan

kontrakmudharabah atau penyaluran dana dengan kontrak mudharabah di Bank Syari’ah diatur dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000. Sebagai berikut: a. Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan olehLKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. b.

Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik modal)membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola.

c. Jangka

waktu

usaha,

tata

cara

pengembalian

dana

dan

pemabagiankeuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. d.

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakatibersama dan sesuai dengan syari’ah. Dan LKS tidak ikut serta

19

dalammanajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untukmelakukan pembinaan dan pengawasan. e. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuktunai bukan piutang. f.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat darimudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yangdisengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

g.

Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan,namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat memintajaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkanapabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap halhal yangtelah disepakati bersama akad.

h. Kriteria

pengusaha,

prosedur

penyaluran

dana,

dan

mekanisme

pembagiankeuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. j. Dalam hal penyandang dana Lembaga Keuangan Syari’ah tidak melakukankewajiban atau pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhakmendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan pengertian dan ketentuan diatas dapat dijelaskan alur pengajuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

20

Gambar 2. 1. Alur Pembiayaan Mudharabah Sumber: Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (2004) Keterangan: 1. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa proposal dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah secara lengkap. 2. Nasabah dan BMT melakukan kerjasama dalam suatu proyek usaha sebagai mitra usaha baik dalam modal maupun melaksanakan dan mengelola usaha tersebut. 3. Kemudian nasabah mengembalikan modal ke pihak BMT dengan cara berangsur-angsur

setelah

proyek

usaha

berjalan

dan

menghasilkan

keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi modal dari nasabah dan BMT. Selain keuntungan, kerugian pun dibagi sesuai dengan porsinya.

21

4. Presentase tertentu menjadi hak BMT dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh mudharib, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh BMT dan mudharib. Skema flowchart prosedur pembiayaan mudharabah dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 2. Flowchart Prosedur Pembiayaan Mudharabah Sumber: Pinbuk (2001:2008) Keterangan : 1. Mulai, mengajukan permohonan pembiayan. 2. Menyerahkan indentitas diri (KTP/SIM) dan persyaratan lain. 3. Menerima dokumen, memproses (cek keabsahan), meregister permohonan dalam buku register permohonan dan melakukan analisa. 4. Apakah diterima atau tidak permohonannya. 5. Jika (tidak diterima) menginformasikan pada anggota untuk membuat sebuah penolakan. 6. Jika (diterima) melakukan proses dan analisa form pembiayaan.

22

7. Mengumpulkan surat-surat permohonan pembiayaan dan data jaminan pembiayaan untuk kemudian diserahkan ke bagian staff hukum dan dokumentasi . 8. Menerima data, melakukan analisa kemudian menyerahkan data ke staff pembiayaan. 9. Menerima taksis analisa jaminan, menggabungkan data hasil analisa ke form proposal pembiayaan . 10. menyerahkan kembali data ke staff hukum dan dokumentasi. 11. menerima berkas proposal, merencanakan tanggal proses komite, dan mencatat ke dalam berita acara rapat komite pembiayaan. 12. menyerahkan berkas ke komite pembiayaan. 13. Menerima proposal, analisa proposal pembiayaan. 14. Apakah diterima atau tidak permohonan pembiayaannya. 15. Jika (tidak diterima) menyiapkan surat permohonan pembiayaan oleh staf pembiayaan dan register surat permohonan pembiayaan dan kirimkan ke anggota. 16. Jika (disetujui) komite pembiayaan menandatangani memorandum komite pembiayaan,

staf

pembiayaan

menyiapkan

surat

permohonan.

pembiayaana, staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut dan mengirimkan kepada anggota. 17. Menyiapkan data untuk pengikatan pembiayaan, melakukan pengikatan pembiayaan, siapkan pelepasan pembiayaan. 18. Melakukan pelepasan pembiayaan pada nasabah.

23

2.5.

Pembiayaan Bermasalah Menurut sugiyono (2009:52) masalah diartikan sebagai penyimpangan

antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencan dengan pelaksana. 2.5.1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Menurut Kasmir (2002:102) kemungkinan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut: 1.

Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2.

Dari pihak nasabah, kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk bermaksut tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja .

2.5.2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan yang bermasalah dapat terjadi melalui beberapa factor,yang dapat

merugikan

bank

(shahibul

maal).Untuk

itu

bank

dapat

melakukanpenyelamatan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah.Bank Indonesia melalui PBI Nomor 10/18/PBI/2008, telah mengaturketentuan mengenai strategi

24

penyelesaian bagi perbankkan syari’ah. Strategi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantunasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui: 1. Penjadwalan

kembali

(rescheduling).

Yaitu

perubahan

jadwal

pembayarankewajiban nasabah atau jangka waktunya. 2. Persyaratan

kembali

(reconditioniting),

yaitu

perubahan

sebagian

atauseluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran,jumlah angsuran, jangka waktu dan / atau pemberian potongan sepanjangtidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepadabank. 3. Penataan

kembali

(restructuring),

yaitu

perubahan

persyartan

pembiayaantidak terbatas pada rescheduling atau reconditionoting, antara lain meliputi: a.

Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank

b.

Konversi akad pembiayaan

c.

Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari’ah berjangka waktumenengah.

d. Konversi

pembiayaan

menjadi

padaperusahaan nasabah.

25

penyertaan

modal

sementara

BAB III METODE PENELITIAN 3.1.

Jenis Penelitian Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

pencarian fakta dan interpretasi yang tepat. menurut Sukmadinata (2006:72) menjelaskan Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dengan kata lain penelitian deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan subyek dan obyek tentang suatu keadaan secara objektif, sesuai fakta serta pada data yang ada dan dari hasil terjun langsung pada lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif

ini adalah memberikan

gambaran yang akurat dan pasti tentang sebuah lembaga untuk mengetahui dan memecahkan berbagai masalah yang ada seperti sekarang ini. 3.2.

Obyek Penelitian Untuk melakukan penelitian digunakan Data Sekunder, Menurut Sugiyono

(2005 : 62) “data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.” Dengan metode ini data didapatkan dari slip setoran, slip penarikan, slip angsuran, aplikasi pembiayaan serta brosur produk-produk yang ada di KSPPS BMT BLATER.

26

3.3.

Definisi Operasional 1.

Menurut hutahaean (2014:15) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam

suatu

organisasi

yang

mempertemukan

kebutuhan

pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. 2.

Menurut (suwiknyo dwi, 2009:181) mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Yakni antara pihak pemilik modal (pihak pertama) yang menyediakan seluruh modal atau dana usaha, dengan pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana. Kemudian keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan apabila terjadi kerugian finansial maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana.

3.4.

Metode Pengumpulan Data Menuruti Sugiyono (2013:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. pada metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung pihak KSPPS BMT BLATER dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Profile Company yang bisa didapatkan dari kantornya langsung. Dalam Profile Company ini dijelaskan tentang sejarah berdinya KSPPS BMT BLATER secara spesifik. Data-data yang di dapatkan juga dari brosur KSPPS BMT BLATER.

27

3.5.

Metode Analisis Data Menurut Bogdan dalam sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasi wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, menurut sugiyono (2004) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umumatau generalisasi.langkah-langkah analisis deskriptifadalah sebagai berikut : 1. Menjelaskan sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS Blater. 2. Membandingkan sistem informasi pembiayaan mudharabah dalam bentuk flowchart pada KSPPS Blater dengan teori yang berlaku. 3. Kesimpulan dari analisis data tersebut.

28

BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah singkat KSPPS BMT BLATER KSPPS BMT BLATER merupakan lembaga keuangan syari’ah yang didirikan oleh sebagian Alumni Pondok Pesantren Al Mas’udiyah Blater dan para Masyarakat Jimbaran Kecamatan Bandungan pada tanggal 19 April 2006, KSPPS BMT BLATER dibentuk dalam upaya memberdayakan masyarakat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan berpola syari’ah serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat ataupun anggota dan mitra untuk di bina menuju arah yang lebih baik, jujur, aman, dan adil. KSPPS BMT BLATER merupakan salah satu lembaga KSPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah) yang mengupayakan sistem implementasi ekonomi berpola syariah dalam bentuk lembaga keuangan, sejak awal pendiriannya lembaga ini terus berkembang dan berbenah menuju terwujudnya lembaga ideal yang bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada anggota dan masyarakat sekitar. Sebagai lembaga keuangan berpola syariah yang lahir dan tumbuh dalam sebuah jaringan maka “KSPPS BMT BLATER” bersama-sama dengan lembaga keuangan KSPPS lainnya membentuk sebuah gerakan berjalan beriring, berpacu dan bersinergi dalam mewujudkan sebuah visi dan misi yang menjadi harapan bersama dalam gerakan KSPPS Indonesia. Visi gerakan KSPPS Nasional, yang dirumuskan oleh penghimpunan KSPPS Indonesia dalam bentuk Visi Haluan

29

untuk KSPPS 2020, bahwa KSPPS sebagai SOKO GURU perekonomian Indonesia yang bercirikan masyarakat produktif, sejahtera dan diberkahi, maka KSPPS BMT BLATER akan mengupayakan tercapainya visi tersebut dalam berbagai rencana kerja yang terprogam dan berkesinambungan. Daerah Blater Kecamatan Bandungan merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya adalah petani dan sektor usaha menengah kebawah. adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, merupakan masalah ekonomi dalam bidang usaha pertanian dan usaha perorangan, di wilayah blater bandungan sendiri terdapat keterbatasan dana dan kemampuan manajerial yang kurang Sesuai dengan motto KSPPS BMT BLATER, yang menjadi pedoman KSPPS BLATER selama ini yakni “IKHTIYAR MENUJU HALAL” tentunya dalam melakukan aktivitas keseharian tersebut, sadar sepenuhnya bahwa kemajuan secara lahiriyah yang bersifat duniawi semata bukanlah orientasi yang utama, tapi lebih dari pada itu bahwa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan duniawi maupun akhirat. VISI Menciptakan KSPPS BMT “BLATER” sebagai Lembaga bagi ummat dengan sumber daya yang profesional sehingga tercipta jaringan usaha yang islami. MISI A. Sosial 1. Menciptakan

jaringan

anggota

KSPPS

meningkatkan silaturahmi para anggota.

30

BMT

BLATER

untuk

2. Mempedulikan lingkungan

terutama para

anggota

dalam rangka

memaksimalkan fungsi KSPPS BMT BLATER. 3. Memberikan sumbangan kepada kegiatan yang bersifat sosial. B. Ekonomis 1. Membantu pengusaha kecil sehingga dapat berkembang dan selalu dalam binaan. 2. Menumbuh Kembangkankan usaha kecil sehingga meningkat menjadi usaha menengah. 3. Membentuk dan membina usaha dalam kapasitas kemampuan ekonomi umat islam. 4. Menciptakan mata rantai di kalangan masyarakat sehingga BMT BLATER menjadi pusat kegiatan pelayanan bagi anggota. 4.1.2. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Blater

31

Sumber: KSPPS BMT Blater Keterangan Manager

: Attarokhim,SE

Kabag Pembiayaan

: Ismail

Bag.Penagiahan

: M. Bakdawi

Kabag Marketing

: Edi Purnomo,S.Sy

Bag.Marketing

: Muhamad Syfa’

Kasir/Teler

: Siti Mucharomah,SE

Scurity/CS

: Kafidin

Job Description 1. Manager: a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pegurus dan sudah di setujui BMT. b. Menyusun danmenghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi, financing, yang kemudian disampaikankepada dewan pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT. c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran

biaya-biaya harian untuk

tercapainya target pemasukan yang telah diciptakan secara keseluruhan

2. Kabag Pembiayaan:

32

a. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan customer service. b. Masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk meningkatkankualitas pelayanan. c. Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan pembiayaan. d. Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, dan akurat, baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. e. Memeriksa laporan harian, bulanan, dan mengesahkannya (otorisasi). f. Memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan, dan laporanyang bermasalah. g. Membuat dan mengirimkan laporan keuangan atas persetujuan manager kepada pihak-pihak yangberkepentingan. h. Mengeluarkan biaya opeasional rutin dalam batas wewenang. i. Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas wewenang. 3. Bag.Penagihan: a. Memastikan angsuran yang harus ditagih telah sesuai dengan waktunya. b. Membuat rencana atau jadwal kolekting harian, mingguan, dan bulanan. c. Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menagih simpanan atau angsuran pembiayaan.

33

d. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang ditagih dengan dana yang disetorkan. e. Menghitung seluruh uang yang ditagih. f. Membuat daftar angsuran seluruh nasabah yang menyetorkan uangnya. g. Menyerahkannya kepada teller, dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang diserahkan. 4. Kabag. Marketing: a. Tercapainya target marketing baik funding maupun lending. b. Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO sesuai target yang diberikan. c. Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai A/O atas yang yang diberikan. d. Terselenggaranya rapat merketing dan terselesaikannya permasalahan ditingkat marketing. e. Membuat jadwal rutin rapat marketing dan memastikan agenda-agenda yang penting untuk dibahas. f. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian merketing. g. Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar. h. Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer. 5. Bag.Marketing: a. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.

34

b. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan. c. Mensosialisasikan produk produk BMT kepada masyarakat. d. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainya. 6. Kasir/Teller: a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran. b. Menghitung keadaan keuangan dan transaksi setiap hari. c. Menandatangani formulir slip dari anggota serta mendokumentasikannya. d. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manager cabang. 7. Security/CS: a. Bertanggung jawab dalam hal keamanan. b. Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional KSPPS BMT BLATER. c. Mengawal penyetoran dan pengambilan uang d. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional KSPPS BMT BLATER. 4.1.3. Mekanisme Sistem Yang Berjalan KSPPS BMT BLATER telah menggunakan sistem yang terprogram oleh komputer. Program yang digunakan yaitu software Sistem Akuntansi Syariah. Namun, selain menggunakan sistem yang telah terprogram komputer, KSPPS

35

BMT BLATER menggunakan data manual seperti pembukuan, slip, dan buktibukti lainnya untuk menunjang mekanisme sistem yang berjalan di KSPPS BMT BLATER. Sistem manual ini dilakukan oleh bagian pembukuan dengan menjurnal semua transaksi yang telah terjadi. Memasukkan data secara manual untuk menimalisir kesalahan sedikit apapun dan ketelitian sangat dibutuhkan ketika melakukanproses penginputan data secara manual maupun komputer. Adapun produk-produk yang ditawarkan KSPPS BMT BLATER antara lain: A. Modal Baitut Tamwil : 1.

Simpanan Pokok

2.

Simpanan Wajib

3.

Simpanan Pokok Khusus

4.

Modal Penyertaan

B. Simpanan Baitut Tamwil : 1.

Sirela ( Simpanan Sukarela )

2.

Sisuqur ( Simpanan Qurban )

3.

Sisuka ( Simpanan Sukarela Berjangka )

4.

Sihaji ( Simpanan Haji )

C. Pembiayaan Baitut Tamwil 1.

Pembiayaan Mudharabah (MDA )

2.

Pembiayaan Musyarakah (MSA)

3.

Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil ( BBA)

4.

Pembiayaan Murabahah (MBA)

36

4.2.

Hasil Pengamatan

4.2.1

Sistem Informasi Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT BLATER Sistem dan prosedur pembiayaan memiliki beberapa fungsi dan memegang peranan penting. Sistem informasi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT BLATER mengkaitkan beberapa fungsi dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi tersebut yaitu:

a. Fungsi teller Pada KSPPS BMT BLATER, fungsi teller digunakan untuk memberikan dan menerima kembali formulir dari calon debitur, membuat akad pembiayaan, slip pinjaman dan surat-surat untuk administrasi pembiayaan. Selain itu fungsi teller juga membukukan semua transaksi berdasarkan bukti setoran maupun slip pinjaman serta buku kas harian. b. Fungsi marketing Pada KSPPS BMT BLATER Fungsi marketing digunakan untuk mengadakan survei secara langsung dilapangan yang bertujuan untuk menguji kebenaran data tertulis dari formulir permohonan pembiayaan yang diisi oleh calon debitur dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu hasil survey digunakan untuk melakukan analisis pembiayaan meliputi analisis aspek aman, amanah dan layak.. c. Fungsi Manager Pada KSPPS BMT BLATER Fungsi ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam memberi keputusan pembiayaan calon debitur kepada

37

bagian pembiayaan. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis dan survei yang telah dilakukan oleh bagian pembiayaan dan pemasaran. d. Fungi pembiayaan Pada KSPPS BMT BLATER Fungsi keuangan digunakan untuk menerima pembayaran biaya administrasi pembiayaan dan bertanggung jawab membayarkan dana pembiayaan pada debitur berdasarkan slip pinjaman yang telah diotorisasi oleh bagian pembiayaan kemudian mencatat pada buka kas harian atas setoran dan pengeluaran yang telah dilakukan. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT BLATER dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Formulir Permohonan Pembiayaan Merupakan dokumen yang harus diisi oleh calon debitur pada saat akan mengajukan pembiayaan setelah dinyatakan dapat menerima pembiayaan. Formulir ini berisi tentang data pribadi pemohon, data suami/istri, pekerjaan, penghasilan, data simpanan rekening di bank dan

jaminan

pembiayaan

dari

calon

debitur

tersebut

serta

ditandatangani oleh pemohon pembiayaan, suami/istri pemohon dan penjamin. 2) Formulir Analisa Pembiayaan Merupakan dokumen yang berisi hasil survei dan wawancara secara langsung dari calon debitur yang dilakukan oleh bagian pembiayaan berupa analisis pembiayaan.

38

3) Akad Pembiayaan Merupakan dokumen yang berisi perjanjian antara pihak BMT dan calon debitur atas pembiayaan yang dilakukan. Didalamnya, dijelaskan secara terperinci tentang kesepakatan yang disetujui bersama mengenai pembiayaan dan penggunaan jangka waktunya serta angsurn dan jaminan. Formulir ini dibuat oleh bagian pembiayaan dan ditandatangani oleh nasbah, pengelola BMT, serta dua orang saksi. 4) Slip Pinjaman Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi pembayaran oleh kasir. Slip pinjaman ini berupa dua rangkap dimana 1 berfungsi sebagai bukti penerimaan pembiayaan dari kasir untuk debitur sedangkan yang satunya sebagai dasar pencatatan pengeluaran kas pada buku kas harian. 5) Slip Angsuran Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penerimaan angsuran pembiayaan dari debitur. Slip setoran ini berupa dua rangkap dimana 1 berfungsi sebagai bukti penyetoran angsuran sedangkan yang satunya sebagai dasar pencatatan pengeluaran kas pada buku kas harian. 6) Surat Tanda Terima Angsuran

39

Merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti bahwa debitur telah menyerahkan barang jaminannya. 4.2.2

Prosedur dan Syarat Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT BLATER Dokumen yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah yaitu: a. foto copy KTP b. foto copy KK c. foto copy surat akte nikah d. foto copy surat jaminan e. surat pernyataan dari pemilik jaminan yang bukan atas nama pemohon.

40

Prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah pada KSPPS

BMT

BLATER:

Gambar 4.2.Skema Alur Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Blater Sumber: KSPPS BMT Blater

41

Gambar 4.3.flowchart Alur Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Blater Sumber: KSPPS BMT Blater

42

Keterangan Flowchart : 1. Nasabah datang ke KSPPS BMT BLATER, lalu menuju ke Customer Service untuk form pembiayaan mudharabah. 2. Dilanjutkan dengan pengisian berkas – berkas diantaranya : a. foto copy KTP b. foto copy KK c. foto copy surat akte nikah d. foto copy surat jaminan e. surat pernyataan dari pemilik jaminan yang bukan atas nama pemohon 3. Nasabah menyampaikan tujuan untuk kebutuhan dana kepada Customer Service. Dana yang dibutuhkan sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Dengan menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihakpihak yang terlibat dan tujuan proyek. Juga pihak yang akan memanfaatkan proyek, pengalaman mitra usaha dalam melaksanakan proyek sejenis atau pengalaman mitra usaha dalam proyek lain. Keuntungan yang dapat diraih dari proyek ini dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut.selanjutnya Customer Service menginput data ke komputer, lalu data diserahkan ke Account Officer 4. Setelah Account Officer menerima data, maka Account Officer menganalisis atau memeriksa kelayakan bisnis dengan melakukan survei kepada nasabah, sesuai atau tidaknya data yang di terima dari Customer Service. Data yang tidak sesuai akan di kembalikan ke nasabah, apabila datanya sesuai maka akan ditindak lanjuti

43

5. Dari data yang sesuai tersebut Account Officer menyerahkan data ke Komite untuk dilakukan full consencus (rapat persetujuan) dari hasil full consencus tersebut data yang tidak di terima dikembalikan ke Account Officer, bila permintaan nasabah dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan menyangkut : a. Jumlah Modal usaha b. Jumlah Modal KSPPS BMT BLATER c. Jangka waktu Kerja sama d. Nisbah bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek e. persyaratan lain yang harus dipenuhi nasabah. 6. Account officer akan membuat Surat Persetujuan akad pembiayaan mudharabah untuk nasabah atau biasa disebut SP3 (Surat Penegasan, Persetujuan, dan Pembiayaan). 7. Lalu SP3 akan ditandatanganin oleh manajer KSPPS BMT BLATER. 8. Jika nasabah belum memiliki buku tabungan maka nasabah harus membuat atau membuka rekening dulu. 9. Selanjutnya persepakatan dana yang diberikan kepada nasabah, jika tidak sesuai maka batal, dan jika sesuai maka diinput ke sistem, dan menyepakati Akad pembiayaan yang ingin digunakan. 10. Melapor ke Customer Service dan memeriksa berkas sudah lengkap dan sesuai prosedur, jika sudah lengkap serta sesuai maka akan mendapatkan compliance Sertificate dan selesai.

44

4.2.3. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada KSPPS BMT BLATER Pembiayaan Mudharabah dilakukan oleh pihak KSPPS BMT BLATER untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek atau usaha, sedangkan nasabah akan menjalankan proyek atau usaha sesuai keahlian yang dimiliki dengan sebaiknya, namun apabila pembiayaan tersebut mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pihak KSPPS BMT BLATER selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian nasabah.Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian nasabah maka nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.Pembiayaan di KSPPS BMT BLATER berjalan sedikit kurang lancar dikarenakan masih ada pembiayaan yang bermasalah dan praktiknya tidak sesuai dengan target, hal tersebut disebabkan karena kurangnya evaluasi keuangan terhadap nasabah. atau nasabah yang kurang amanah, dan kurangnya SDM di KSPPS BMT BLATER. Data kolektabilitas pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER (PER 31 Desember 2015 – 31 Desember 2017), adalah sebagai berikut:

KOLEKTABILITAS LANCAR DI PERHATIKAN KURANG LANCAR DI RAGUKAN MACET TOTAL

TANGGUNGAN PERSENTASE 7.155.000 0,16% 368.546.540 8,49% 225.180.044 5,19% 85.250.490 1,96% 124.250.200 2,86% 810.382.274 12,18%

Tabel 4. 1. Kolektabilitas tahun 2015 Sumber : KSPPS BMT BLATER

45

BAKI DEBET PERSENTASE JUMLAH 2.135.548.902 49,17% 252 Orang 1.536.658.930 35,38% 189 Orang 356.025.044 8,20% 40 Orang 190.355.490 4,38% 39 Orang 124.250.200 2,86% 12 Orang 4.342.838.566 100,00% 532 Orang

KOLEKTABILITAS LANCAR DI PERHATIKAN KURANG LANCAR DI RAGUKAN MACET TOTAL

TANGGUNGAN PERSENTASE 9.500.000 0,18% 494.550.650 9,53% 295.180.500 5,69% 190.568.636 3,67% 126.246.656 2,43% 1.116.046.442 16,78%

BAKI DEBET PERSENTASE JUMLAH 2.511.524.000 48,38% 278 Orang 1.968.225.250 37,91% 253 Orang 369.442.440 7,12% 51 Orang 215.840.220 4,16% 43 Orang 126.246.656 2,43% 13 Orang 5.191.278.566 100,00% 638 Orang

Tabel 4. 2. Kolektabilitas tahun 2016 Sumber : KSPPS BMT BLATER

KOLEKTABILITAS LANCAR DI PERHATIKAN KURANG LANCAR DI RAGUKAN MACET TOTAL

TANGGUNGAN PERSENTASE 15.250.000 0,23% 515.655.000 7,75% 442.552.000 6,65% 350.568.636 5,27% 206.224.182 3,10% 1.530.249.818 23,00%

BAKI DEBET PERSENTASE JUMLAH 2.975.932.000 44,74% 286 Orang 2.250.675.000 33,84% 224 Orang 664.610.000 9,99% 65 Orang 554.424.636 8,33% 52 Orang 206.224.182 3,10% 19 Orang 6.651.865.818 100,00% 646 Orang

Tabel 4. 3. Kolektabilitas tahun 2017 Sumber : KSPPS BMT BLATER

Sistematis yang berlangsung saat nasabah

melakukan pengajuan

pembiayaan di KSPPS BMT BLATER, pihak KSPPS BMT BLATER memberikan agunan syarat untuk melakukan pembiayaan yang bertujuan menjamin keamanan dan kepercayaan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dalam akad tersebut. Agunan tersebut juga memiliki syarat tertentu yaitu dalam bentuk BPKB dan Sertifikat, apabila nasabah tidak mampu membayar maka nasabah harus memberikan kepastian kepada pihak KSPPS BMT BLATER agar pihak KSPPS BMT BLATER dapat memberikan kelonggaran pembayaran kepada nasabah. pemberian SP akan dilakukan pihak KSPPS BMT BLATER

46

apabila ada nasabah yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, SP tersebut memiliki 3 langkah : 1.

SP 1 yaitu pihak KSPPS BMT BLATER mengunjungirumah nasabah guna menanyakan perihal alasan kenapa terlambat melakukan pembayaran.

2.

SP2 yaitu pihak KSPPS BMT BLATER mengunjungi rumah nasabah untuk yang kedua kali, guna menanyakan alasan serta memberikan peringatan kepada nasabah secara baik-baik.

3.

SP 3 pihak KSPPS BMT BLATER melakukan negosiasi secara kekeluargaan hingga dapat melakukan penarikan agunan nasabah.

47

4.3. Pembahasan 4.3.1. Sistem Informasi Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT BLATER dengan Teori Secara Umum menurut Pinbuk(2001:2008)

Gambar 4.3.flowchart Alur Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Blater Sumber: KSPPS BMT Blater

48

Keterangan Flowchart: 11. Nasabah datang ke KSPPS BMT BLATER, lalu menuju ke Customer Service untuk form pembiayaan mudharabah. 12. Dilanjutkan dengan pengisian berkas – berkas diantaranya : a. foto copy KTP b. foto copy KK c. foto copy surat akte nikah d. foto copy surat jaminan e. surat pernyataan dari pemilik jaminan yang bukan atas nama pemohon 13. Nasabah menyampaikan tujuan untuk kebutuhan dana kepada Customer Service. Dana yang dibutuhkan sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Dengan menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihakpihak yang terlibat dan tujuan proyek. Juga pihak yang akan memanfaatkan proyek, pengalaman mitra usaha dalam melaksanakan proyek sejenis atau pengalaman mitra usaha dalam proyek lain. Keuntungan yang dapat diraih dari proyek ini dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut.selanjutnya Customer Service menginput data ke komputer, lalu data diserahkan ke Account Officer 14. Setelah Account Officer menerima data, maka Account Officer menganalisis atau memeriksa kelayakan bisnis dengan melakukan survei kepada nasabah, sesuai atau tidaknya data yang di terima dari Customer Service. Data yang tidak sesuai akan di kembalikan ke nasabah, apabila datanya sesuai maka akan ditindak lanjuti

49

15. Dari data yang sesuai tersebut Account Officer menyerahkan data ke Komite untuk dilakukan full consencus (rapat persetujuan) dari hasil full consencus tersebut data yang tidak di terima dikembalikan ke Account Officer, bila permintaan nasabah dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan menyangkut : a. Jumlah Modal usaha b. Jumlah Modal KSPPS BMT BLATER c. Jangka waktu Kerja sama d. Nisbah bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek e. persyaratan lain yang harus dipenuhi nasabah. 16. Account officer akan membuat Surat Persetujuan akad pembiayaan mudharabah untuk nasabah atau biasa disebut SP3 (Surat Penegasan, Persetujuan, dan Pembiayaan). 17. Lalu SP3 akan ditandatanganin oleh manajer KSPPS BMT BLATER. 18. Jika nasabah belum memiliki buku tabungan maka nasabah harus membuat atau membuka rekening dulu. 19. Selanjutnya persepakatan dana yang diberikan kepada nasabah, jika tidak sesuai maka batal, dan jika sesuai maka diinput ke sistem, dan menyepakati Akad pembiayaan yang ingin digunakan. 20. Melapor ke Customer Service dan memeriksa berkas sudah lengkap dan sesuai prosedur, jika sudah lengkap serta sesuai maka akan mendapatkan compliance Sertificate dan selesai.

50

Gambar 4. 2. flowchart prosedur Pembiayaan Mudharabah Sumber: Pinbuk (2001:2008) Keterangan : 1. Mulai, mengajukan permohonan pembiayan. 2. Menyerahkan indentitas diri (KTP/SIM) dan persyaratan lain. 3. Menerima dokumen, memproses (cek keabsahan), meregister permohonan dalam buku register permohonan dan melakukan analisa. 4. Apakah diterima atau tidak permohonannya. 5. Jika (tidak diterima) menginformasikan pada anggota untuk membuat sebuah penolakan. 6. Jika (diterima) melakukan proses dan analisa form pembiayaan. 7. Mengumpulkan surat-surat permohonan pembiayaan dan data jaminan pembiayaan untuk kemudian diserahkan ke bagian staff hukum dan dokumentasi .

51

8. Menerima data, melakukan analisa kemudian menyerahkan data ke staff pembiayaan. 9. Menerima taksis analisa jaminan, menggabungkan data hasil analisa ke form proposal pembiayaan. 10. Menyerahkan kembali data ke staff hukum dan dokumentasi. 11. Menerima berkas proposal, merencanakan tanggal proses komite, dan mencatat ke dalam berita acara rapat komite pembiayaan. 12. Menyerahkan berkas ke komite pembiayaan. 13. Menerima proposal, analisa proposal pembiayaan. 14. Apakah diterima atau tidak permohonan pembiayaannya. 15. Jika (tidak diterima) menyiapkan surat permohonan pembiayaan oleh staf pembiayaan dan register surat permohonan pembiayaan dan kirimkan ke anggota. 16. Jika (disetujui) komite pembiayaan menandatangani memorandum komite pembiayaan,

staf

pembiayaan

menyiapkan

surat

permohonan.

Pembiayaan, staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut dan mengirimkan kepada anggota. 17. Menyiapkan data untuk pengikatan pembiayaan, melakukan pengikatan pembiayaan, siapkan pelepasan pembiayaan. 18. Melakukan pelepasan pembiayaan pada nasabah. Berdasarkan gambar dan uraian flowchart diatas, sistem informasi pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh KSPPS BMT BLATER sudah sesuai dengan teori yang berlaku secara umum. Hal tersebut

52

ditunjukkan dari adanya prosedur yang berlangsung dan persyaratan yang ditentukan oleh KSPPS BMT BLATER. Akan tetapi sistem pengendalian intern pada KSPPS BMT BLATER belum sesuai untuk pemisahan fungsinya dengan teori yang ada secara umum, karena marketing memiliki tugas dan tanggung jawab yang rangkap dibagian marketing, seperti membuat rencana jadwal kolekting dan memastikan waktu untuk penagihan pada nasabah, yang dalam hal ini seharusnya menjadi tugas bagian penagihan. hal ini disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia pada KSPPS BMT BLATER. 4.3.2. Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT BLATER Penanganan sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER telah sesuai dengan sistem penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada umumnya, strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang KSPPS BMT BLATER terapkan memiliki kesamaan

dengan

strategi

Pembiayaan

bermasalah

padaPBINomor

10/18/PBI/2008. Adapun strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER meliputi pemberian SP yang akan dilakukan pihak KSPPS BMT BLATER apabila ada nasabah yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, SP tersebut memiliki 3 langkah :

53

1. SP 1 yaitu pihak KSPPS BMT BLATER mengunjungi rumah nasabah guna menanyakan perihal alasan kenapa terlambat melakukan pembayaran. 2. SP 2 yaitu pihak KSPPS BMT BLATER mengunjungi rumah nasabah untuk yang kedua kali, guna menanyakan alasan serta memberikan peringatan kepada nasabah secara baik-baik. 3. SP 3 pihak KSPPS BMT BLATER melakukan negosiasi secara kekeluargaan hingga dapat melakukan penarikan agunan nasabah. Pembiayaan merupakan suatu penyaluran dana, pihak KSPPS BMT BLATER kepada pihak kedua atau nasabah, berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara pihak KSPPS BMT BLATER dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati Demi keuntungan Bersama. Pembiayaan kepada anggota merupakan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu lembaga BMT kepada Anggotanya untuk pembelian barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung. Pembiayaan yang bermasalah dapat terjadi melalui beberapa faktor, salah satunya adalah kelalaian dari pihak bank atau nasabah yang kurang amanah pada saat melakukan pelunasan pembiayaan, sehingga dapat merugikan bank (shahibul maal). Untuk itu bank dapat melakukan penyelamatan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah. Bank Indonesia melalui PBI Nomor 10/18/PBI/2008, telah mengatur ketentuan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi perbankkan syari’ah. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui:

54

1. Penjadwalan kembali (rescheduling). Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 2. Persyaratan kembali (reconditioniting), yaitu perubahan sebagian atau seluruh

persyaratan

pembiayaan,

antara

lain

perubahan

jadwal

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan / atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyartan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditionoting, antara lain meliputi: a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. b. Konversi akad pembiayaan. c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari’ah berjangka waktu menengah. d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

55

BAB V PENUTUP 5.1.

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Strategi penanganan dalam pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS BMT BLATER akan terealisasi pada saat tunggakan pertama yang dilakukan oleh nasabah, dengan demikian pihak KSPPS BMT BLATER melakukan silaturahim dan menanyakan alasan permasalahannya, tunggakan kedua pihak KSPPS BMT BLATER melakukan peningkatan dalam melakukan penagihan yang dilaksanakan oleh marketing, dan tunggakan ketiga pihak KSPPS BMT BLATER mengeluarkan surat resmi angsuran. Apabila selanjutnya masih belum bisa menganggsur maka pihak KSPPS BMT BLATER melakukan dengan cara 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring). Jika upaya tersebut tidak bisa membuahkan hasil, maka tindak terakhir yaitu mengeksekusi barang jaminan. 5.2.

Keterbatasan Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian dengan hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah bukti sampel yang kecil, serta dalam penelitian ini hanya membahas

56

mengenai pembiayaan mudharabah bermasalah, sedangkan masih ada bebrapa jenis pembiayaan lain yang belum masuk dalam penelitian ini.

5.3.

Saran Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1.

Memperbaiki tugas bagian marketing agar sesuai dengan tugasnya, adapun tugas marketing yaitu: a.

Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.

b.

Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.

c.

Mensosialisasikan produk produk BMT kepada masyarakat.

d.

Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainya.

2.

Dalam memilih nasabah harus lebih selektif dan memenuhi kriteria 4C, adapun kriteria 5C adalah sebagai berikut: a.

Character Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaankebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan socialstanding calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (wiliingnes to pay).

b.

Capacity

57

Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamanya, dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuanya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayaai dengan kredit. c. Capital Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana

distribusi

modal

itu

ditempatkan

oleh

debitur.Cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baikah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya, semua ini dapat

dilihat dari posisi neraca

perusahaan calon debitur. d. Collateral Penilaian terhadap jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disisni adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang diterimanya. e. Condition

58

Pada prinsip kondisi ( condition ), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi

ekonomi,

keadaan,

perdagangan

dan

persaingan

dilingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usananya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada giliranya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur.

59