Skripsi

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA 17 (TUJUH BELAS) PELAKU USAHA LPG DI WILAYAH BANDUNG DAN SUMEDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DISUSUN OLEH : MARLENE NATHANIA 0 1000 1500 254

Program Kekhususan I (Hukum Bisnis)

BAB I LATAR BELAKANG

• Kebutuhan masyarakat Indonesia atas LPG meningkat beberapa tahun belakangan • Memicu persaingan antar setiap pelaku usaha • Persaingan mendorong terciptanya ketentuan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 • UU tersebut memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional • Ketentuan di dalamnya meliputi 3 prinsip pokok larangan dan 2 metode pendekatan • Tetapi, pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat

KASUS POSISI

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 14/KPPU—I/2014 Memutus 17 (tujuh belas) pelaku usaha LPG di Bandung dan Sumedang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No 5 tahun 1999. Pasalnya pada tanggal 21 Juni 2011 ketujuhbelas pelaku usaha melakukan kesepakatan bersama yang dibuat dalam Nota Kesepakatan mengenai harga jual LPG kepada pelanggan LPG di wilayah Bandung dan Sumedang. Putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Putusan No 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg. Dengan dalil bahwa Nota Kesepakatan yang disepakati hanya berupa surat biasa berupa usulan penetapan harga jual LPG yang pelaksanaannya akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dan tanda tangan Eksekutif LPG dan Gas Product Region III PT (Persero) SAM LPG Bandung.

PERMASALAHAN 1. Apakah Nota Kesepakatan (MoU) yang dimaksudkan oleh para pelaku usaha termasuk dalam kategori Perjanjian Penetapan Harga berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? 2. Bagaimana kesesuaian pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pengadilan Negeri bandung dalam memutuskan Perjanjian Penetapan Harga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

METODE PENELITIAN • Tipe Penelitian

: Normatif

• Sifat Penelitian

: Deskriptif

• Data

: Sekunder

• Analisis Data: Kualitatif • Cara Penarikan Kesimpulan : Deduktif

BAB II A. Memorandum of Understanding atau Nota Kesepakatan B. Hakikat Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha C. Jenis-jenis Perjanjian Penetapan Harga D. Pasar Bersangkutan E. Jenis Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha F. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

A. MOU / NOTA KESEPAKATAN MoU = Letter of Intent MoU dibuat sebagai tahap awal dalam membuat kontrak Memorandum : suatu ringkasan pernyataan secara tertulis yang isina menjelaskan syarat sebuah perjanjian Understanding : suatu pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya yang sifatnya informal

B. HAKIKAT PERJANJIAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA • Undang-Undang No 5 Tahun 1999

• Pasal 1313 KUHPer

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih

Syarat Sah Perjanjian (1320 KUHPer)

Perjanjian yang dilarang

Kegiatan yang dilarang

Posisi Dominan

•Oligopoli •Penetapan Harga •Pembagian Wilayah •Pemboikotan •Kartel •Trust •Oligopsoni •Integrasi Vertikal •Perjanjian Tertutup •Perjanjian dengan pihak luar

• • • •

Kegiatan Monopoli Kegiatan Monopsoni Penguasaan Pangsa Pasar Persekongkolan

• Adanya posisi dominan • Adanya syarat-syarat penghalang

JENIS-JENIS PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

PASAR BERSANGKUTAN • PASAR MENURUT PRODUK

1. PENETAPAN HARGA

• PASAR MENURUT GOGRAFIS

2. DISKRIMINASI HARGA 3. PENETAPAN HARGA DI BAWAH HARGA 4. PERJANJIAN DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

PENDEKATAN DALAM HPU PENDEKATAN RULE OF REASON = YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENDEKATAN PER SE ILLEGAL = DILARANG

 TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DIATUR DALAM PASAL 35 – 36 SEBAGAI LEMBAGA PUBLIK SEBAGAI PENEGAK DAN PENGAWAS PELAKSANAAN PERSAINGAN USAHA

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN A. KRONOLOGI KASUS

B. PROFIL PARA PIHAK

21/6/2011 NOTA KESEPAKATAN LAPORAN HASIL PENELITIAN PENYELIDIKAN GELAR LAPORAN RANCANGAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PENETAPAN KOMISI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OBJEK : DUGAAN PELANGGARAN PASAL 5 AYAT (1) UU NO 5 TAHUN 1999

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

PT LIMAS RAGA INTI PT SURYA BUANA RAHAYU PT SUMBER KERANG INDAH PT ADIGAS JAYA PRATAMA PT TIRTA GANGGA TAMA PT ARIAS MAS PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN PERUSAHAAN GAS NEGARA BANDUNG PT KURNIA SARI RAHAYU PT SINARBAKTI ABADIGAS PT BARAGAS NASIONAL PT INAHOVTRACO PT LEMBANG ABADI INDAH PT SAWITTO INDAH BERKAH PT GUNA BUDI UTAMA PT GRIYA PUTRA ANUGRAH PT API GAS NASIONAL

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Apakah Nota Kesepakatan (MoU) yang dimaksudkan oleh para pelaku usaha termasuk dalam kategori Perjanjian Penetapan Harga berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? A. MOU TERMASUK KATEGORI PERJANJIAN PENETAPAN HARGA?

PUTUSAN KPPU V PUTUSAN PN BANDUNG X

UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PASAL 5 AYAT 1 UU NO 5 THN 1999) • PELAKU USAHA • MEMBUAT PERJANJIAN • PELAKU USAHA PESAING • MENETAPKAN HARGA ATAS SUATU BARANG/JASA • YANG HARUS DIBAYAR KONSUMEN • PASAR BERSANGKUTAN YANG SAMA

DITINJAU DARI SYARAT SAH PERJANJIAN

DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

B.KESESUAIAN PENERAPAN PENDEKATAN HUKUM OLEH KPPU DAN PN BANDUNG MENURUT UU NO 5 TAHUN 1999

KPPU = PENDEKATAN PERSE ILLEGAL

PN BANDUNG = PENDEKATAN RULE OF REASON

TERDAPAT BEBERAPA PUTUSAN PENETAPAN HARGA YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN RULE OF REASON

BAB V PENUTUP KESIMPULAN

SARAN

“I CAN DO ALL THINGS THROUGH HIM WHO GIVES ME STRENGTH”