Sk Tpk Rtlh.docx

KEPALA DESA KADIREJO KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG KEPUTUSAN KEPALA DESA KADIREJO NOMOR: 141/13/2017 TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ( RTLH ) TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA KADIREJO, Menimbang :

a.

b.

c.

Mengingat :

1. 2.

3.

4.

5.

bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kadirejo agar sesuai dengan harapan msyarakat; Bahwa berdasarkan Musyawarah warga Desa Kadirejo memutskan pmbangunan Rehap Rumah tidak Layak Huni (RTLH ) Desa Kadirejo dengan mengajukan bantuan dana Stimulasi Kepada Pemerintah Kabupaten Semarang; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kadirejo Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rumah Tidak layak Huni ( RTLH ) tahun anggaran 2017;

Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 ); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296 ); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 ); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 22. Peraturan Menteri Desa Tertinggal tentang Prioritas penggunaan Dana Desa; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 seri D Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 10); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 seri A Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 14); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 13); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14); 28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daaerah

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Desember 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 78); 29. Peraturan Desa Kadirejo Kecamatan pabelan Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kadirejo Tahun 2017; 30. Peraturan Desa Kadirejo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2017; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA

:

Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rumah Tidak Layak Huni 2017 desa Kadirejo dengan ketetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud dictum Pertama adalah:

(TPK)

sebagaimana

1. Merencakan kebutuhan pembangunan meliputi survey lokasi pembangunan, rencana kebutuhan material, tenaga dan pembiayaan; 2. Melaksakan pembangunan dengan menggerakkan swadaya masyarakat dan melibatkan seluruh elemen masyarakat di wilyahnya guna menumbuh kembangkan semangat gotong royong; 3. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang memberi sumbangan dana, diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan ke Kepala Desa kadirejo. KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dictum pertama bertanggungjawab dalam kelancaran pelaksanaannya.

KETIGA

:

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kadirejo Pada Tanggal 12 Mei 2017 Kepala Desa Kadirejo

Sumarjo Tembusan: Kepada Yth 1. Camat Pabelan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kadirejo Nomor : 141/13/2017 Tanggal : 12 Mei 2017

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kepala Desa Kadirejo

Sumarjo