Sk Perkusi Gayam.docx

KEPUTUSAN KEPALA DESA KADIREJO KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG NOMOR : 141/ 19 / 2017 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PERKUSI PEGASUS DUSUN GAYAM DESA KADIREJO KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG KEPALA DESA KADIREJO, Menimbang :

Mengingat :

a. Bahwa dalam rangka meningkatan partisipasi, pengembangan prakarsa masyarakat desa untuk menumbuhkan gotong royong dan kebersamaan masyarakat desa melalui kegiatan seni dan budaya perlu pengukuhan pengurus lembaga kemasyarakatan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kadirejo tentang Pengukuhan Pengurus Perkusi Pegasus Dusun Gayam Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan. 1. 2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 ); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296 ); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 ); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peratura Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa Dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ( Lembaran Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 48 ); 19. Peraturan Desa Kadirejo Kecamatan pabelan Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kadirejo Tahun 2017;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

: Mengukuhkan Pengurus Perkusi Pegasus Dusun Gayam Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Perkusi Pegasus mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi dan memelihara kelangsungan organisasi;

KETIGA

: Pengurus melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Perkusi Pegasus Dusun Gayam Desa Kadirejo;

KEEMPAT

: Pengurus Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Kepala Kadirejo;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kadirejo Pada tanggal : 3 Oktober 2017 KEPALA DESA KADIREJO

SUMARJO

Lampiran

: Keputusan Kepala Desa Kadirejo Nomor : 141/17/2017 Tanggal : 3 Oktober 2017

SUSUNAN PENGURUS PERRKUSI PEGASUS DUSUN GAYAM DESA KADIREJO KEC. PABELAN KAB. SEMARANG NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA Himawan Triyoga Amalia Setyoningrum Winda Dwi J Setiani Candra Riyandanu Ilham Syaiful Manan Gilang Reza Ardian Ridha S Agung A

JABATAN DALAM PENGURUS Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Seksi Seni Seksi Seni Seksi Peralatan Seksi Peralatan Seksi Humas Seksi Humas

KEPALA DESA KADIREJO

SUMARJO