Sk Tpk New 3.docx

KABUPATEN TANGERANG KEPUTUSAN KEPALA DESA ..................... NOMOR : 141/Kep. –Ds. /2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang

: a. Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa di desa, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa ................; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa .......... Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

: 1. 2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukkan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 6. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa; 9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Desa Nomor ........tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN: Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa .............. Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap proses pengadaan barang /jasa mulai dari tahap kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.

KETIGA

: Surat Keputusan Tim Pengelola Kegiatan ini berlaku pada Kegiatan yang memerlukan Tim Pengelola sebagai Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 : Masa Bhakti selama satu tahun anggaran 2018. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT KELIMA KEENAM

Ditetapkan di

.........

Pada tanggal

..... Pebruari 2018

KEPALA DESA .............

....................

Tembusan Keputusan disampaikan kepada : 1. Yth. Bupati Tangerang Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kaupaten Tangerang; 2. Yth. Camat .................; 3. Yth. BPD ..................; 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 141/Kep. –Ds. /2018 TANGGAL : ...... Pebruari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN

NO 1 1 2 6

KEDUDUKAN DALAM TIM

JABATAN STRUKTURAL

NAMA

2

3 Sekretaris Desa Ketua LPM Ketua Karang Taruna

4

KETUA SEKRETARIS ANGGOTA

KEPALA DESA .................

..........................

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 141/Kep. –Ds. /2018 TANGGAL : ...... Pebruari 2018

PENJELASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA 1.

2.

3.

4. 5.

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip Pengadaan barang/jasa: a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya; c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat; d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya; e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan maksud memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayahn setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyrakat setempat. Apabila Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/jasa yang dianggap mampu. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KEPALA DESA .................

..........................