Sk Pembagian Jasa Pelayanan (non Kapitasi Dan Jamkesda).docx

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MONI NOMOR : 37.a / 18 / PUSK / I / 2018

TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA NON KAPITASI DAN JAMKESDA DI PUSKESMAS MONI

KEPALA PUSKESMAS MONI,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah, sebagai upaya perlindungan kesehatan kepada masyarakat diperlukan dana untuk Jasa Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

b.

bahwa dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu memperhitungkan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Moni;

Mengingat

:

1.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 tentang Perubahan Peraturan Presiden) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255 );

2.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ende, Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 Nomor 47);

4.

Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Ende;

5.

Keputusan Bupati Ende Nomor 313/KEP/HK/2016 tentang Pengaturan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ende Tahun 2016;

6.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Nomor : 836/01/TU/III/2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Jamkesda di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Ende Tahun 2016.

7.

Kesepatan Rapat Pembagian Jasa Pelayanan, hari Selasa Tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2018, tentang Persentase Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi dan Jamkesda adalah sebagai berikut : a. Tenaga Medis (20%) b. Tenaga Paramedis (80%)

MEMUTUSKAN

Kesatu

: Pembagian Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi dan Jamkesda di Puskesmas Moni Tahun 2018;

Kedua

: Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi dan Jamkesda

mencakup

Variabel

Kehadiran,

Variabel

Status

Variabel

Status

Kepegawaian dan Variabel Masa Kerja;

Ketiga

: Pedoman

Penilaian

Variabel

Kehadiran,

Kepegawaian dan Variabel Masa Kerja serta Formulasi Perhitungan

Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi dan Jamkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Keempat

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018;

Kelima

: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Moni

Pada tanggal

: 10 Januari 2018

KEPALA PUSKESMAS MONI

Yohanes Mori

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MONI NOMOR

: 37.a / SK / MONI / I / 2018

TENTANG

: PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA NON KAPITASI DAN JAMKESDA DI PUSKESMAS MONI

I.

PEDOMAN PENILAIAN VARIABEL A. Pengertian 1. Variabel

adalah

suatu faktor atau unsur yang dinilai, terdiri dari

variabel kehadiran, variabel status kepegawaian dan variabel masa kerja; 2. Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil kerja SDM dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja; 3. Bobot adalah nilai yang disepakati SDM puskesmas; 4. Skor adalah jumlah angka yang diperoleh sebagai hasil perhitungan bobot dikalikan angka 10.

B. Variabel Penilaian Jasa Pelayanan Non Kapitasi dan Jamkesda 1. Variabel Kehadiran a. Yang dimaksud dengan kehadiran dalam penilaian ini adalah kehadiran berdasarkan jadwal jaga rawat inap dan persalinan dengan shift 1 x 24 Jam; b. Hadir setiap hari kerja berdasarkan point a (diberi nilai 1 point per hari); c. Ketidakhadiran akibat sakit, izin dan tanpa keterangan tidak termasuk dalam perhitungan penilaian kehadiran; 2. Variabel Status Kepegawaian Adalah

variabel

yang

menilai

SDM

puskesmas

berdasarkan

pengelompokkan status CPNS, PNS dan Kontrak / PTT. 3. Variabel Masa Kerja Adalah merupakan variabel yang menilai SDM puskesmas berdasarkan masa kerja yang dihitung sejak bekerja di Institusi Pemerintah, yang dibuktikan dengan SK CPNS dan surat tugas.

II.

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENILAIAN 1. Pelaksanaan Penilaian a. Penilaian Variabel Status Kepagwaian Pembobotan masing – masing status kepegawaian SDM puskesmas diatur berdasarkan : No

Status Kepegawaian

Bobot

1.

PNS

8

2.

CPNS

6

3.

PTT/Kontrak

4

b. Penilaian Variabel Masa Kerja Pembobotan dilakukan untuk masa kerja yang masing – masing individu dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka yang mempunyai masa pengabdian lebih lama. Penilaian Masa Kerja yang digunakan adalah sebagai berikut : No

Masa Kerja

Point

1

0-5 Tahun

0

2

5-10 Tahun

5

3

Lebih dari 10 Tahun

10

2. Formulasi Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan duapat diformulasikan sebagai berikut : Point Status + Kehadiran + Kepegawaian

Point Masa Kerja

Jumlah Seluruh Point Ketenagaan

x

Total Jaspel yang telah ditetapkan