Sk Pedoman Pelayanan Klinis Pkm Bungi.docx

PEMERINTAH KOTA BAUBAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BUNGI Jln. Anoa Km. 12 Telp/hp: 085145730762 Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUNGI NOMOR :

/2019

TENTANG PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS BUNGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS BUNGI,

Menimbang

: a.

bahwa pelayanan klinis Puskesmas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasien;

b.

bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;

c.

bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan klinis di Puskesmas Bungi;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut dengan huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Bungi;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajban Pasien;

6.

Peraturan Menteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

8.

Peraturan Merteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

9.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016

tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUNGI TENTANG PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS BUNGI.

Kesatu

: Pedoman Pelayanan Klinis di Puskesmas Bungi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini

Kedua

: Prosedur Pelimpahan Tugas Dokter kepada paramedis Puskesmas Bungi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Liabuku Pada tanggal : 6 Januari 2019 KEPALA PUSKESMAS BUNGI,

ISMAIL, SKM

LAMPIRAN I NOMOR TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS : /SK/II/2019 :PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS BUNGI

PEDOMAN PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS BUNGI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada saat pasien berkunjung ke sebuah pelayanan kesehatan, harapan pasien adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Pelayanan kesehatan pada puskesmas sesungguhnya tidak hanya memberikan pelayanan medis profesional namun juga memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik- baiknya, pasien dan keluarga juga mengharapkan kenyamanan dan keamanan baik dari segi petugas yang cekatan, kenyamanan ruang tunggu, antrian yang tidak terlalu lama, kebersihan toilet maupun dari sumber daya manusia yang bertugas ditempat pelayanan kesehatan tersebut harus profesional. Selain itu pelayanan klinis puskesmas merupakan salah satu tempat pelayanan yang pertama, yang diharapkan pasien maupun keluarga pasien adalah sebagai tempat pemberi informasi yang jelas sebelum pasien mendapatkan tindakan / pelayanan berikutnya bahkan sampai memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi Pelayanan klinis di Puskesmas Bungi berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan berusaha memenuhi segala aspek mutu kesehatan. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya serta tuntutan masyarakat akan pemenuhan kesehatan yang prima maka layanan klinis dipuskesmas berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarananya. B. Tujuan a. Tujuan khusus Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan klinis di Puskesmas Bungi dengan mutu tinggi serta mengutamakan keselamatan pasien. b. Tujuan umum 

Pelayanan klinis dapat berjalan dengan baik berdasarkan SOP sehingga keselamatan pasien dapat dimaksimalkan.



Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata,terjangkau dengan pengutamaan pada upaya preventif dan kuratif.



Menciptakan pelayanan klinis yang nyaman dan lingkungan yang aman.



Menjadi pelayanan klinis dengan SDM yang Tanggung Jawab, Disiplin, Kebersamaan.

C. Sasaran Sasaran dari pedoman ini adalah semua penyelengara pelayanan klinis baik itu staf medis (dokter/dokter gigi), paramedis (perawat, bidan), ahli gizi, kesehatan lingkungan serta administrasi loket dan rekam medis serta pasien yang terkait untuk bekerjasama dalam pelaksanaan

Pelayanan klinis di

Puskesmas Bungi. D. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup pedoman pelayanan klinis ini adalah rawat jalan tingkat pertama, UGD, rawat inap dan pelayanan persalinan. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi penkajian penyakit, diagnosis dan pengobatan. Poliklinik rawat jalan Puskemas Bungi memiliki beberapa unit pelayanan klinis : 1. Loket dan rekam medis 2. Poli Umum 3. Poli KIA (kesehatan ibu dan anak), KB (Keluarga Berencana) 4. Pelayanan Imunisasi 5. Poli TB 6. Poli Gigi 7. Poli MTBS 8. Poli Gizi 9. Poli Sanitasi 10. Poli IMS 11. UGD 12. Laboratorium 13. Apotek 14. Pelyanan Skrinign IVA

E. Batasan Operasional a. Pelayanan unit pelayanan klinis : 1. Poli Umum : dimana didalamnya mencakup pelayanan pemeriksaan dan penentuan diagnosa maupun tindakan. Didukung oleh dokter umum dan tenaga paramedis (perawat) 2. Poli KIA dan KB : Menangani pasien antenatal care, pasien kebidanan dan penyakit kandungan, neonatus (bayi 0-1 bulan) dan pasien yang ingin mendapatkan akses KB. Pasien yang hendak mendapatkan vaksinasi, Pelayanan skrining IVA Didukung oleh tenaga bidan dan juru Imunisasi terlatih. 3. Poli Gigi : Menangani penyakit gigi dan mulut dengan didukung oleh tenaga perawat gigi. 4. Poli MTBS : Menangani pasien Balita sakit usia 0 -5 tahun yang dilayani secara terpadu dan terpantau. Didukung Oleh tenaga Dokter dan perawat terlatih

5. Poli Gizi

: Menangani pasien yang mengidap penyakit tertentu dan memerlukan kolaborasi

asuhan gizi yang tepat dan terukur. Didukung oleh tenaga Gizi 6. Poli Sanitasi

: Menangani pasien yang mengidap penyakit tertentu dengan factor penyebab yang

berhubungan dengan kesehatan lingkungan pasien yang bersangkutan. Didukung oleh tenaga Sanitarian 7. Layanan gawat darurat : Menangani pasien yang datang ke puskesmas dengan keadaan yang memerlukan pertolongan segera dan melakukan rujukan emergensi ke fasilitas yang lebih baik bila diperlukan. Layanan gawat darurat dilakukan setiap hari selama 24 jam. Didukung oleh tenaga dokter, perawat dan bidan. 8.

Laboratorium : Laboratorium puskesmas mampu melayani pemeriksaan darah rutin (hemoglobin), pemeriksaan glukosa strip, cholesterol strip, asam urat strip , rapid test malaria maupun mikrskopis malaria, golongan darah, test kehamilan /plano test, fiksasi sputum/BTA. Didukung oleh Analis Laboratorium yang terlatih, pemeriksaan rapid HIV dan sipilis dan frambusia

9.

Apotek : Pasien yang sudah mendapat resep tokter selanjutnya menyerahkan ke apotek untuk pengambilan obat. Didukung oleh tenaga farmasi

10. Pelayanan Rawat Inap : Melayani pasien yang memerlukan rawat inap sehingga dapat di observasi penyakitnya maupun keadaan umum. Didukung leh tenaga Dokter dan perawat 11. Pelayanan Persalinan : Menangani pasien yang memerlukan bantuan persalinanan. Didukung oleh tenaga Bidan b. Pelayanan Administrasi Loket dan Rekam medis Pasien saat datang untuk berobat, mengambil nomor antrian terlebih dahulu, kemudian di panggil sesuai urutan antrian untuk dicatat datanya dan jenis tanggungan jaminan kesehatan (umum, BPJS) serta dicarikan rekam mediknya, selanjutnya diarahkan ke unit layanan rawat jalan yang dituju sesuai dengan keluhan pasien.

BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Semua karyawan puskesmas wajib berpartisipasi dalam pelayanan klinis mulai dari Kepala Puskesmas, dokter ,perawat, bidan, D3 gizi, asisten apoteker, D3 kesling, Sarjana kesehataan masyarakat, petugas administrasi (loket dan rekam medis) petugas keamanan (satpam), petugas kebersihan (cleaning service), supir ambulance. Kualifikasi sumber daya manusia yang ada di pelayanan klinis puskesmas adalah : 1. Tenaga Medis Tenaga medis yang ada di pelayanaan klinis adalah tenaga medis yang bersertifikat,dan berkompeten dibidangnya dalam arti sudah lulus dari pendidikan kedokteran umum sebagai dokter umum atau lulus dari pendidikan kedokteran gigi sebagai dokter gigi. 2. Tenaga Perawat Untuk menunjang pelayanan klinis di puskesmas harus di dukung oleh tenaga perawat yang memiliki keterampilan, pendidikan dan pelatihan yang mendukung dalam pelayanan klinis. 3. Tenaga kesehatan lain Dalam hal ini tenaga kesehatan lain juga juga diperlukan dalam pelayanan klinis untuk mendukung berjalannya pelayanan Klinis,diantaranya ahli gizi,farmasi,analis laboratorium, sanitarian serta perawat aaupun bidan yang terlatih di masing-masing unit pelayanannya . B. Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan penyelenggara pelayanan klinis dikoordinir oleh kepala puskesmas bersama penanggung jawab UKP (upaya kesehataan perorangan) dan koordinator tiap unit layanan klinis sesuai dengan kesepakatan. NO

JENIS KETENAGAAN

JUMLAH

1

Kepala Puskesmas

1

2

Dokter Umum

3

4

Perawat Gigi

1

5

Perawat

6

6

Asisten Apoteker

1

7

Bidan

7

8

Ka.TU

1

9

Nutrisionis + Pelaksana Gizi

2

10

Sanitarian

1

11

Administrasi

1

12

Kesmas

1 JUMLAH

25

C. Jadwal Kegiatan Puskesmas Bungi melakukan pelayanan setiap hari senin sampai dengan jumat. Jam buka loket pelayanan Puskesmas Bungi yaitu: o Senin-Kamis

: 08.00 - 14.00 WITA istrahat 12.00-13.00

o Jumat

: 08.00 – 14.30 WITA istirahat 11.30-13.30

Pelayanan di Puskesmas Bungi sebagai berikut : No

Poliklinik

Jadwal

Penagnggung jawab

1

Poli umum,

Senin-Kamis: Jam I 08.00-

-

Dr.Anna Yuliana

12.00 WITA Jam II 13.00-

-

Komang

14.00 Jumat : Jam I 08.00-11.30

Mariasih -

Febyana noya

Senin-Kamis: Jam I 08.00-

-

Nonce Mumu

12.00 WITA Jam II 13.00-

-

Risma

Senin-Kamis: Jam I 08.00-

-

Hj. Yuliani

12.00 WITA Jam II 13.00-

-

Made Sri Yulianti

14.00

-

Rafika

Jumat : Jam I 08.00-11.30

-

Rezky

Senin-Kamis: Jam I 08.00-

-

Dr. Winda

12.00 WITA Jam II 13.00-

-

Muliaty, amk

14.00

-

WITA jam II 13.30-14.30 2

Poli Gigi,

14.00 Jumat : Jam I 08.00-11.30 WITAJam II 13.30-14.30 3

Poli KIA dan KB

WITA jam II 13.30-14.30 4

Poli MTBS

Jumat : Jam I 08.00-11.30 WITA jam II 13.30-14.30 5

Poli IMS

Kamis : Jam 08.00-11.00 Jumat : Jam 08.00-10.00

6

Poli TB

7

Poli Gizi

Selasa : Jam 08.00-11.00 Rabu : Jam 08.00-11.00

Muliani

8

Poli Sanitasi

Kamis : Jam 08.00- 11.00

9

Pelayanan Imunisasi

Setiap tgl 20 tiap bulannya

Rizkyani razak

10

Peayanan Skrining IVA

Additional

Hermawati

11

Layanan UGD 24 jam

24 jam

Dr.fitriani

12

Layanan Persalinan

24 jam

Hermawati Harnia Apri melin

13

Pelayanan Poskestren

Senin, rabu Jam 08.00- 11.00

BAB III STANDAR FASILITAS Denah Ruang Pelayanan klinis dilakukan oleh penyelenggara pelayanaan klinis pada tiap-tiap unit layanan klinis. Pelaksanaan rapat untuk koordinasi dilakukan di aula Puskesmas Bungi. BANGSAL ANAK

BANGSAL WANITA

BANGSAL PRIA

ISOLASI Rg.Program

R.JAGA Rg.Adm

RG.KA PUS Ruang tunggu

RG.KIA/ KB

RG.BERSALI RG. N JAG A BID AN GUDANG OBAT

TOILET

LABORAT ORIUM

APOTEK

Poli TB

Gudang umum

RG.TU

AULA, Poli Sanitasi, Poli Gizi, poli P2M(IMS, Ruang Imunisasi

POLI GIGI

STERILI SASI

Rg.RM

Poli MTBS

UGD

POLI UMUM

loket

Tempat Parkir

Lapangan Apel

Keterangan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

: : : : : : : : : : :

UGD Poli KIA,KB,Imunisasi Ruang Periksa KIA Poli Gigi Poli Umum Ruang Bersalin Apotek Loket Ruang Rekam Medis Ruang Konseling Ruang Kepala Puskesmas

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

: : : : : : : : : : :

Gudang Obat Aula / Ruang Pertemuan Ruang Tata Usaha Toilet Ruang Sterilisasi Teras / Ruang Tunggu pasien Ruang Program Laboratorium Gudang Tempat Parkir Lapangan Apel

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN

A. LINGKUP KEGIATAN PELAYANAN Lingkup kegiatan pelayanan klinis ini untuk melakukan tata laksana pelayanan terhadap pasien, yaitu : 1. Pasien umum dan Pasien KIS yang rawat jalan/rujukan 2. Layanan gawat darurat. Kegiatan layanan klinis terhadap pasien mencakup : a. Pendaftaran pasien dan rekam medis b. Pengkajian, keputusaan, rencana layanan klinis pasien c. Pelaksanaan layanan klinis pasien d. Rencana rujukkan/pemulangan pasien B. METODE 1. PENDAFTARAN PASIEN Metode yang dilakukan pada pendaftaran pasien mengunakan Metode antrian dan untuk rekam medis mengunakan metode pemberian nomor cara unit dan juga mengunakan metode buku bantu berdasarkan tempat tinggal. Metode antrian merupakan suatu garis tunggu dari satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan (fasilitas layanan). Jadi teori atau pengertian antrian adalah studi matematikal dari kejadian atau gejala garis tunggu. Kejadian garis tunggu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan (kapasitas) pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pelanggan yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan pelayanan. Metode pemberian nomor secara unit, pada pasien datang pertama kali untuk berobat jalan maka pasien tersebut mendapat satu nomor rekam medis. Yang mana pada nomor tersebut akan dipakai selamanya untuk melakukan kunjungan-kunjungan selanjutnya. Dan berkas rekam medis tersebut akan tersimpan dalam satu berkas dengan satu nomor pasien berdasarkan per tempat tinggal (RT) dan luar wilayah. Pada proses pendaftaran pasien dipandu dengan prosedur yang jelas. Identitas pasien harus dipastikan minimal dengan dua cara identifikasi, yaitu : nama pasien, tanggal lahir, alamat dan nomor rekam medis. Adanya informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedia, dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat yang meliputi: tarif, jenis pelayanan, dan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran. Hak dan

kewajiban pasien harus diperhatikan pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran. a. Jenis Pasien Yang Datang Ke Puskesmas Pasien yang datang ke Puskesmas Bungi merupakan pasien rawat jalan. Menurut status kegawatannya, dibedakan menjadi : 1) Pasien Gawat Darurat Pasien Gawat Darurat berhak mendapatkan prioritas pelayanan pendaftaran. 2) Pasien Non Gawat Darurat. Menurut jenis kedatangannnya, dapat dibedakan menjadi : 1) Pasien Baru Pasien Baru adalah Pasien yang baru pertama kali datang ke Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan kesehatan 2) Pasien Lama Pasien Lama adalah Pasien yang pernah datang sebelumya untuk keperluan mendapatkan pelayanan kesehatan b. Prosedur Pendaftaran Pasien 1) Pasien datang mengambil nomor antrian. 2) Petugas pendaftaran memanggil pasien berdasarkan nomer antrian. 3) Petugas menyapa pasien dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa). 4) Petugas menanyakan tujuan kedatangan pasien. 5) Petugas memprioritaskan pelayanan pasien Gawat Darurat dengan mendahulukan pelayanan pendaftaran. 6) Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah berkunjung ke Puskesmas Bungi atau belum untuk menentukan status pasien lama atau pasien baru. 7) Untuk pasien lama : a) Petugas pendaftaran menanyakan Kartu identitas berobat pasien b) Petugas loket pendaftaran mengambil berkas Rekam Medik bagi pasien tersebut. c) Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan prosedur identifikasi pasien. d) Apabila pasien tercatat sebagai peserta BPJS, petugas memeriksa status kepesertaan pasien dan entry kunjungan di aplikasi pcare. e) Petugas melakukan pencatatan kunjungan pasien pada Buku Register Pendaftaran. f) Petugas mempersilakan pasien menuju ruang tunggu pelayanan yang dibutuhkan. 8) Untuk pasien baru : a) Petugas pendaftaran menanyakan Kartu Identitas Pasien (KTP / KK / Kartu Identitas lain yang berlaku)

b) Petugas loket pendaftaran menanyakan apakah pasien memiliki kartu BPJS atau tidak. -

Jika pasien mempunyai kartu BPJS, petugas memeriksa status kepesertaan pasien dan entry kunjungan di aplikasi pcare.

-

Jika pasien tidak memiliki kartu BPJS, petugas mencatat sebagai pasien umum.

c) Petugas loket membuatkan Rekam Medik dan Kartu Identitas Berobat bagi pasien tersebut. d) Untuk pasien baru dengan status pasien umum, petugas membuatkan tanda bukti pelayanan antara lain : - Administrasi Rekam Medik; - Retribusi (khusus untuk Pasien); kemudian meminta pasien untuk membayar biaya administrasi di bagian pendaftaran. e) Apabila pasien telah selesai melakukan pembayaran administrasi pendaftaran, Petugas menyerahkan Kartu Identitas Berobat kepada pasien, dan memberi tahu pasien agar kartu tersebut selalu dibawa setiap berkunjung ke Puskesmas Bungi untuk keperluan pelayanan kesehatan. f) Petugas melakukan pencatatan kunjungan pasien pada Buku Register. g) Petugas mempersilakan pasien menuju ruang tunggu pelayanan yang dibutuhkan. c. Persyaratan Pendaftaran Adalah Persyaratan teknis dan Administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Persyaratan pelayanan di bagian pendaftaran, dengan posisi yang mudah dilihat oleh pasien. Persyaratan Loket Pendaftaran: 1) Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2) Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) 3) Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS) d. Jenis Pelayanan Jenis pelayanan adalah jenis pelayanan berupa upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Jenis pelayanan berupa upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang diselenggarakan di Puskesmas Bungi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Ada ketetapan Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas. 3) Tersedia informasi tentang jenis pelayanan sehingga pasien mengetahui dan memahami jenis pelayanan Puskesmas serta dapat memanfaatkanya. Adapun jenis pelayanan berupa upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang diselenggarakan di Puskesmas Bungi antara lain : 1) Pelayanan Gawat Darurat, Persalinan 2) Pelayanan Rawat Jalan -

Pelayanan Pemeriksaan Umum

-

Pelayanan Kesehatan Gigi

-

Pelayanan KIA / KB

-

Pelayanan Imunisasi

-

Pelayanan MTBS

-

Pelayanan skrining IVA

3) Pelayanan Penunjang -

Pelayanan Laboratorium

-

Pelayanan Konseling Gizi

-

Pelayanan Konseling Sanitasi

-

Pelayanan Kefarmasian

e. Tarif pelayanan Tarif pelayanan yang dibebankan kepada pasien sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Baubau nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kota Baubau. Adapun tarif yang berlaku saat ini sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini : a.

Poliklinik Umum dan Gigi TARIF (Rp.)

NO

JENIS PEMERIKSAAN

1 1

2 Pemeriksaan Dokter/Dokter Gigi

JASA

JASA

OBAT-

SARANA

PELAYANAN

OBATAN

TOTAL

3

4

5

6

2.000

3.000

3.000

8.000

b.

Tindakan Umum dan Gigi TARIF (Rp.)

NO

JENIS PEMERIKSAAN

1

2

JASA

JASA

OBAT-

SARANA

PELAYANAN

OBATAN

TOTAL

3

4

5

6

1

Tindakan Kecil

10.000

25.000

15.000

50.000

2

Tindakan Sedang

25.000

100.000

25.000

150.000

f. Hak dan Kewajiban Pasien Hak dan kewajiban pasien ditetapkan dan disosialisasikan kepada Masyarakat dan semua pihak yang terkait. Hak – hak pasien meliputi : a) Berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di puskesmas b) Berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien c) Berhak memperoleh layann yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa dikriminasi d) Berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional e) Berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi f) Berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan g) Berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik didalam maupun di luar puskesmas h) Berhak mendapat privasi yang kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data- data medisnya i)

Berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan

j)

Berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, termasuk menolak pengobatan dan menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain

k) Berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis l)

Berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di puskesmas

m) Berhak memilih tenaga kesehatan untuk memberi pelayanan n) Berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelakuan puskesmas terhadap dirinya

o) Berhak menggugat dan menuntut puskesmas apabila puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai standard baik secara perdata ataupun pidana p) Berhak mengeluhkan pelayanan puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Kewajiban pasien meliputi : a) Berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di puskesmas b) Berkewajiban mematuhi nasehat dokter, dokter gigi dan petugas kesehatan lainnya. c) Berkewajiban menggunakan fasilitas pusksemas secara bertanggungjawab d) Berkewajiban menghormati hak- hal pasien lain, pengunjung dan tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di puskesmas e) Berkewajiban memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya f) Berkewajiban memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya g) Berkewajiban mematuhi rencana yang rekomendasikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan disetujui oleh pasien yang bersangkutansetelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan h) Berkewajiban menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya i)

Berkewajiban memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima (bagi pasien umum)

Melakukan identifikasi kendala fisik, bahasa, dan budaya serta penghalang lain dan ditindak lanjuti. 2. PENGKAJIAN, KEPUTUSAN DAN RENCANA LAYANAN Pengkajian awal dilakukan secara paripurna dilakukan oleh tenaga yang kompeten melakukan pengkajian. Kajian awal meliputi kajian medis, kajian keperawatan, kajian kebidanan, dan kajian lain oleh tenaga profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan diidentifikasi serta dicatat dalam rekam medis dengan langkah: a. Anamnesis Hasil Anamnesis berisi keluhan utama maupun keluhan penyerta yang sering disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien. Penelusuran riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya yang merupakan faktor risiko, riwayat keluarga, riwayat sosial, dan riwayat alergi menjadi informasi lainnya pada bagian ini. Pada beberapa penyakit, bagian ini memuat informasi spesifik yang harus diperoleh dokter dari pasien atau keluarga pasien untuk menguatkan diagnosis penyakit.

b. Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Penunjang Sederhana (Objective) Bagian ini berisi hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang spesifik, mengarah kepada diagnosis penyakit (pathognomonis). Meskipun tidak memuat rangkaian pemeriksaan fisik lainnya, pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik menyeluruh tetap harus dilakukan oleh dokter layanan primer untuk memastikan diagnosis serta menyingkirkan diagnosis banding. c. Penegakan Diagnosis (Assessment) Bagian ini berisi diagnosis yang sebagian besar dapat ditegakkan dengan anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Beberapa penyakit membutuhkan hasil pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis atau karena telah menjadi standar algoritma penegakkan diagnosis. Selain itu, bagian ini juga memuat klasifikasi penyakit, diagnosis banding, dan komplikasi penyakit. d. Rencana Penatalaksanaan Komprehensif (Plan) Bagian ini berisi sistematika rencana penatalaksanaan berorientasi pada pasien (patient centered) yang terbagi atas dua bagian yaitu penatalaksanaan non farmakologi dan farmakologi. Selain itu, bagian ini juga berisi edukasi dan konseling terhadap pasien dan keluarga (family focus), aspek komunitas lainnya (community oriented) serta kapan dokter perlu merujuk pasien (kriteria rujukan). Dokter akan merujuk pasien apabila memenuhi salah satu dari kriteria “TACC” (Time-AgeComplication-Comorbidity) berikut: Time : jika perjalanan penyakit dapat digolongkan kepada kondisi kronis atau melewati Golden Time Standard. Age : jika usia pasien masuk dalam kategori yang dikhawatirkan meningkatkan risiko komplikasi serta risiko kondisi penyakit lebih berat. Complication : jika komplikasi yang ditemui dapat memperberat kondisi pasien. Comorbidity : jika terdapat keluhan atau gejala penyakit lain yang memperberat kondisi pasien. Selain empat kriteria di atas, kondisi fasilitas pelayanan juga dapat menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan rujukan demi menjamin keberlangsungan penatalaksanaan dengan persetujuan pasien. Proses kajian tersebut mengacu pada standar profesi masing-masing profesi. Dimana proses pelaksanaan pelayanan klinis ini harus didukung oleh peralatan dan tempat yang memadai dan menjamin keamanan bagi petugas dan pasien. Untuk tiap pasien rencana layanan yang disusun dikelola dengan rencana layanan terpadu dan berkesinambungan dan

melibatkan pasien serta mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan memperhatikan tata nilai budaya pasien. Proses kajian dilakukan dengan memperhatikan tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu.Kajian awal memberikan informasi untuk : a. Mengetahui riwayat alergi b. Mengetahui riwayat pasien terhadap pengobatan sebelumnya c. Mengetahui riwayat penyakit dalam keluarga d. Memilih jenis pelayanan/tindakan yang terbaik bagi pasien serta rencana tindak lanjut dan evaluasi. e. Informasi kajian baik medis,keperawatan, kebidanan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan di catat di rekam medis. Pemberian informasi mengenai efek samping dan risiko pelaksanaan layanan dan pengobatan diberitahukan kepada pasien begitu juga hal-hal yang memuat pendidikan dan penyuluhan pasien dilakukan dalam rencana layanan klinis mengenai manfaat pengobatan dan tindakan yang akan diberikan, komplikasi bila tidak dilakukan pengobatan dan alternatif lain untuk menangani masalah pasien. Petugas pemberi layanan klinis wajib memberikan penyuluhan atau pendidikan kepada pasien atau keluarga. Semua hal yang dilakukan selama pengkajian dicatat di rekam medis. Pada pasien dengan kondisi gawat atau darurat harus diprioritaskan dalam pelayanan berdasarkan pedoman triase. Adanya pembentukan tim kesehataan antar profesi diperlukan bila dilakukan pelayanan klinis secara tim. Pendelegasian wewenang pada layanan klinis diperlukan untuk diperlukan agar terjaga kesinambungan pelayanan dan pelayanan terjaga dan tertata dengan baik sehingga penanganan pasien dapat dilakukan dengan baik. Namun dalam pelaksanan pendelegasian wewenang baik dalam kajian mapun keputusan layanan harus dilakukan melalui proses pendelegasian wewenang dan pendelegasian wewenang diberikan kepada tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan. 3. PELAKSANAAN LAYANAN Pelaksanaan layanan dipandu dengan pedoman dan prosedur pelayanan klinis (pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, dan pelayanan profesi kesehatan yang lain) sesuai dengan rencana layanan dan perkembangan serta perubahan rencana layanan tercatat dalam rekam medis oleh tenaga medis/paramedis dan profesi kesehatan lainya. Pelaksanaan layanan ini dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Dalam pelaksanaan layanan klinis ini, pasien dimonitor, dievaluasi, dan ditindak lanjut Bila dalam pelaksanaan layanan dilakukan tindakan medis/pengobatan yang beresiko (Anestesi, pembedahan dan tindakan lainya) maka dilakukan pemberian informasi kepada pasien dan adanya persetujuan pasien (pasien mengisi form informed consent) serta didokumentasikan pada rekam medis. Pasien berhak untuk menolak pengobatan,berhak untuk menolak jika dirujuk ke sarana kesehatan lain. Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, maka pasien tersebut

diberikan informasi tentang hak pasien untuk membuat keputusan, akibat dari keputusan, dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. Rencana layanan klinis dan layanan terpadu pada kasus yang memerlukan penanganan secara oleh lebih dari satu profesi maka akan dilakukan penanganan secara tim. Kasus-kasus gawat darurat harus diprioritaskan dan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan pasien gawat darurat dan kasus-kasus berisiko tinggi harus ditangani sesuai dengan prosedur pelayanan kasus berisiko tinggi. Kasus gawat darurat yang bisa ditangani di Puskesmas Bungi adalah: 

Cedera Kepala Ringan



Luka Bakar derajat I dan II



Vulnus laceratum



Status asmatikus



Kejang demam sederhana



Keracunan

Kasus beresiko tinggi yang bisa ditangani di Puskesmas Bungi adalah: 

Persalinan kurang bulan (<37 minggu)



Pre eklampsia ringan



Ibu hamil terlalu tua atau muda



Pernah gagal hamil



Terlalu lambat hamil



Kehamilan lebih bulan



Terlalu cepat hamil lagi



Kehamilan kurang bulan



Terlalu lama hamil lagi



Tuberkulosis Paru



Terlalu banyak anak



Kusta

Kasus-kasus yang perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya infeksi harus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan (kewaspadaan universal). Pemberian obat/cairan intravena harus dilaksanakan dengan prosedur pemberian obat/cairan intravena yang baku dan mengikuti prosedur aseptik. Untuk pelayanan anestesi lokal dan pembedahan harus dipandu dengan prosedurpemberian anatesi lokal dan sedasi harus dilakukan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi, perawat dan atau perawat gigi serta bidan yang bekerja di Puskesmas Bungi yang memiliki surat izin praktek.Jenis sedian anastesi lokal di Puskesmas Bungi, sebagai berikut : a.

Lidokain 2 %;

b.

Chlorethyl; Sedasi yang disediakan di Puskesmas Bungi, yaitu : Diazepam 2 mg danFenobarbital

Pelayanan anastesi dan pembedahan harus dilaksanakan oleh petugas yang kompeten.Sebelum melakukan anastesi dan pembedahan harus mendapatkan informed consent.Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anastesi dan pembedahan.Kinerja pelayanan klinis harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas. Pelaksanaan layanan dilaksanakan secara tepat dan terencana untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.

Dalam pelaksanan pelayanan ini tenaga kesehatan harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien serta mengidentifikasi keluhan pasien dan tindak lanjutnya. 4. RENCANA RUJUKAN DAN PEMULANGAN Dokter yang menangani pasien bertanggung jawab untuk melaksanakan proses rawat jalan (pemulangan) atau pun proses rujukan. Adanya umpan balik dari fasilitas rujukan, maka dokter yang menangani wajib menindak lanjuti. Pada rujukan pasien ditulis resume klinis. Resume klinis meliputi: nama pasien, kondisi klinis, prosedur/tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan akan tindak lanjut dan diberi informasi pilihan tempat rujukan untuk pasien umum atau BPJS (berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tempat rujukan BPJS). Pelayanan terpadu puskesmas dilakukan dengan mengunakan sitem rujukan internal. 1. Petugas melakukan monitoring dan mendampingi pasien saat rujukan di sesuaikan dengan kondisi atau keadaan kesehatan pasien. adapun syarat bagi petugas yang melakukan monitoring dan mendampingi pasien saat dirujuk adalah : 

Petugas yang memiliki STR



Telah mengikuti sosialisasi kegawatadaruratan

2. Umpan balik dari fasilitas rujukan wajib di tindak lajuti oleh dokter yang menangani. 3. Jika pasien tidak mungkin dirujuk, puskesmas wajib memberikan alternatif pelayanan. 4. Rujukan pasien harus disertai dengan resume klinis. 5. Resume klinis meliputi nama pasien, kondisi klinis, prosedur/tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan akan tindak lanjut. 6. Pasien diberi informasi tentang hak untuk memilih tempat rujukan. 7. Pasien dengan kebutuhan khusus perlu didampingi oleh petugas yang kompeten yaitu perawat atau bidan dan dilakukan monitoring kondisi pasien pada saat dan selama proses rujukan. 8. Kriteria merujuk pasien meliputi : a. Hasil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak mampu diatasi. b. Hasil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis ternyata tidak mampu diatasi dan apabila telah di obati dan dirawat ternyata memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. c. Pasien memerlukaan pelayanaan medis spesialis /subspesialis

dirumah sakit

berdasarkan keadaan penyakit yang diderita pasien d. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan puskesmas. e. Apabila telah diobati

berulang kali di puskesmas ternyata pasien memerlukan

pemeriksaan dan pengobatan di sarana kesehatan yang lebih mampu. f.

Pasien dirujuk 1x24 jam sejak diagnosa ditegakkan kecuali untuk rujukan rawat jalan (Dinas Kesehatan membuat suatu sistem rujukan secara online antara Puskesmas dengan seluruh RS yang ada di Kota Baubau dan membuat kebijakan dimana pasien

gawat darurat yang akan dirujuk dapat di tangani di RS terdekat tanpa pembatasan wilayah dan jaminan kesehatan). 9. Pada saat pemulangan( rawat jalan), pasien/ keluarga pasien diberi informasi tentang tindak lanjut layanan. 10. Pemulangan pasien Observasi dipandu oleh prosedur yang baku. Syarat pemulangan pasien Observasi di UGD dan Ruang Bersalin : 

Pasien dengan keadaan umum sudah baik dan dalam kondisi stabil



Untuk pasien bersalin, pasien tidak ada keluhan, kondisi stabil dan keadaan umum baik, G1 24 jam post partum, G2 dan seterusnya 12 jam post partum.

Syarat Pemulangan di Ruang Rawat Inap :  Pasien telah ditangani dan melewati fase emergency atau gawat darurat yang mengancam jiwa atau berpotensi menimbulkan kecacatan.  Pasien dalam kondisi stabil baik kesadaran,kondisi umum,vital sign, fungsi fisiologis tubuh,serta psikis 11. Dokter/bidan yang menangani pasien bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemulangan/rujukan.

BAB V LOGISTIK Kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pelayanan klinis berdasarkan permintaan tiap unit layanan. Dimana untuk kebutuhan logistik peralatan kantor berupa ; form informed consent, form rujukan BPJS, form rujukan umum, kertas resep, permintaan laboratorium, Ballpoint, kertas A4, catridge print, tinta stampel, bantalan stampel, buku register, buku untuk rujukan dan buku tindakan, map, type x. peralatan untuk kebersihan, serta sabun handwash (handscrub), bayclin. Plastik. dll Untuk kebutuhan logistik bahan habis pakai medis unit layanan meminta kebutuhan tersebut sesuai dengan keperluan kepada unit layanan farmasi. Logistik bahan habis pakai medis di unit layanan klinis berupa kasa kotak steril, kasa gulung, jarum, spuit 3/5/10cc, benang, povidene iodine (Betadine), plester, Nacl 0,9%, infuse set, obat-obat emergency, oksigen, dll.

BAB VI KESELAMATAN PASIEN Dalam perencanaan pelayanaan klinis perlu diperhatikan keselamatan pasien dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap pasien harus dilakukan untuk tiap-tiap unit layanan klinis. Keselamatan pasien puskesmas adalah suatu sistem dimana puskesmas membuat asuhan pasien lebih aman. Didalam pelayanan klinis ada beberapa standar yang harus dilaksanakan dalam keselamatan pasien : a.

Ketepatan identitas, dalam hal ini target yang harus terpenuhi adalah 100%. Label identitas tidak tepat apabila salah penulisan nama, salah jenis kelamin dan salah alamat.

b.

Ketepatan penyampaian hasil penunjang harus 100 %. yang dimaksud tidak tepat apabila salah ketik, salah memasukkan diberkas pasien / list pasien lain.

c.

Ketepatan pemberian obat yang meliputi tepat identitas/pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat cara/rute (oral, parental, topikal,rektal,inhalasi), tepat waktu dan tepat dokumentasi.

BAB VII KESELAMATAN KERJA Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pelayanan klinis perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas

dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala

kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan layanan klinis. Upaya pencegahan risiko terhadap kemungkinan yang dapat terjadi harus dilakukan di unit-unit layanan klinis. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjanya,perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungannya. Mengacu pada pengertian tersebut maka diharapkan setiap petugas medis maupun non medis dapat menerapkan sistem keselamatan kerja diantaranya ; a.

Tersedianya APD yang memenuhi standart serta dapat menggunakanya dengan benar baik itu masker, penutup kepala, kaos tangan, skoret/apron, kacamata, pelindung kaki dan sebagainya.

b.

Tersedianya tempat pembuangan sampah yang dibedakan infeksius dan non infeksius serta terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan jarum ataupun spuit bekas.

c.

Aturan untuk tidak melakukan recuping jarum suntik setelah dipakai ke pasien.

d.

Setiap petugas medis menganggap bahwa setiap pasien dapat menularkan penyakit sehingga unsur keselamatan kerja dapat terus dilaksanakan.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Kinerja pelaksanaan pelaksanaan layanan klinis dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut: a.

Ketersediaan jenis unit-unit layanan klinis yang sesuai dengan standar pelayanan minimal puskesmas

b.

Ketepatan pelaksanaan pelayanan klinis sesuai dengan jadwal

c.

Kesesuaian petugas yang melaksanakan pelayanaan klinis

d.

Memperhatikan keselamataan pasien (tepat identifikasi pasien)

e.

Kepuasan pelanggan Permasalahan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini maupun pada audit internal.

BAB IX PENUTUP Pada prinsipnya pelayanan klinis adalah bagian pelayanan kesehatan puskesmas yang mengedepankan akan Tanggung Jawab, Disiplin, Kebersamaan dan mengutamakan keselamatan pasien. Semoga dengan adanya pedoman pelayanan klinis ini, pelayanan klinis dapat berjalan dengan baik serta semakin dipercaya oleh masyarakat.

Ditetapkan di : Liabuku Pada tanggal : 4 Januari 2018 KEPALA PUSKESMAS BUNGI,

ISMAIL

LAMPIRAN II NOMOR TENTANG

:KEPUTUSAN KEPALAPUSKESMAS : /SK/I/2018 :PROSEDUR PELIMPAHAN WEWENANG

PROSEDUR PELIMPAHAN TUGAS DOKTER KEPADA PARAMEDIS PUSKESMAS BUNGI 1. Dokter dan Dokter gigi yang telah memiliki SIP berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedoteran yang meliputi : a.

Mewawancarai pasien

b.

Memeriksa fisik dan mental pasien

c.

Menentukan pemeriksaan penunjang

d.

Menegakkan diagnosa

e.

Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien

f.

Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi

g.

Menulis resep obat dan alat kesehatan

h.

Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi

i.

Memberikan pengobatan pada keadaan darurat guna penyelamatan nyawa, dokter atau dokter gigi dapat melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi diluar kewenagan klinisnya sesuai dengan kebutuhan medis.

2. Perawat yang telah mempunyai SIP di lingkungan Puskesmas

Bungi dapat melakukan praktik

keperawatan yang meliputi : a.

Pelaksanaan asuhan keperawatan, meliputi: pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan.

b.

Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat

c.

Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagai mana yang tercantum dalam poin sebelumnya.

3. Perawat gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, meliputi : a.

b.

Upaya kesehatan gigi dan mulut, meliputi : -

Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kleompuk dan masyarakat

-

Pelatihan kader

-

Penggunaan alat peraga gigi

Upaya pencegahan penyakit gigi, meliputi : -

Pemeriksaan plak

-

Tehnik sikat gigi yang baik

-

Pembersihan katang gigi

-

Pencegahan karies gigi dengan flour dan dengan tehnik kumur-kumur dan pengolesan flour pada gigi

c.

Tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas, meiputi:

d.

-

tindakan kegawatdaruratan pada kasus gigi dan mulut sesuai standar pelayanan

-

perawatan paska tindakan ( hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari dokter gigi)

pelayanan hygiene kesehatan gigi, meliputi: -

hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut

-

sterilisasi alat kesehatan gigi

-

pemeliharaan alat kesehatan gigi

-

lingkungan kerja

-

pencegahan infeksi silang

selain keperawatanpada poin sebelumnya perawat gigi dapat melaksanakan tindakan medik terbatas berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis dari dokter gigi atau penugasa Pemerintah sesuai kebutuhan, yaitu: a.

pencabutan gigi sulung dan gigi tetep satu akar dengan topikal atau infiltrasi anastesi.

b.

Penembalan gigi susun atau dua bidang dengan glass ionomer, bahan amelgem atau bahan lain.

4. Bidan yang telah mempunyai SIB di lingkungan Puskesmas Bungi dapat melakukan praktik kebidanan yang meliputi : a. Pelayanan kesehatan ibu pada masa masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa diantara dua kehamilan pelayanan ibu meliputi: -

Pelayanan konseling pada mas pra hamil

-

Pelayanan ANC pada kehamilan normal

-

Pelayanan persalinan normal

-

Pelayanan ibu nifas normal

-

Pelayanan ibu menyusui

-

Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

Dalam hal ini, bidan berwenang untuk: -

Penjahitan luka jalan lahir tingkan I dan II

-

Penanganan kegawat daruratan, dilanjudkan dengan perujukan

-

Pemberian tablet Fe pada ibu hamil

-

Pemberian Vit A dosis tinggi pada ibu nifas

-

Fasislitasi / bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi ASI Eksklusif

-

Pemberian uterotonika pada menejeman kala tiga dan postpartum

-

Penyuluhan dan konseling

-

Bimbingan pada kelompok ibu hamil

-

Pemeberian surat keterangan kematian

-

Pemberian surat keterangan cuti bersalin

b. Pelayanan kesehatan anak, yaitu pada bayi baru lahir, anak balita, dan anak pra sekolah. Dalam hal ini bidan berwenang untuk: -

Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi vit K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat

-

Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk

-

Penanganan kegawat daruratan dan di lanjudkan dengan perujukan

-

Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah

-

Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah

-

Pemberian konseling dan penyuluhan

-

Pemberian surat keterangan kelahiran

-

Pemberian surat keterangan kematian

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB, yang meliputi : -

memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan KB

-

pemberian alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan yang tersebut, bidan di Puskesmas Bungi berwenang melakukan pelayanankesehatan meliputi : a. pemberian alat kontrasepsi suntik, AKDR, Alat kontrasepsi bawah kulit b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervise dokter c. penangan bayi dan balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan d. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas e. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual (IMS) termasuk pemberian kondom dan penyakit lain f.

pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui informasi dan edukasi

g. pelayanan kesehatan lain yang merupakan program pemerintah pelayanan kesehatan yang tertulis pada poin sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah dilatih 5.

Asisten apoteker yang meiliki SIP berwenang melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Bungi, meneriman resep dan menyiapkan obat. Apabila asisten apoteker tidak berada di tempat maka wewenang dilimpahkan kepada perawat atau bidan. Ditetapkan di : Liabuku Pada tanggal : 5 Januari 2019 KEPALA PUSKESMAS BUNGI,

ISMAIL