Sk Anestesi & Sedasi.docx

RUMAH SAKIT UMUM PEKERJA Jl. Raya Cakung Cilincing Tanjung Priok Jakarta 14140 Telpon : (021) 29484848, Faximile : (021) 29482875 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PEKERJA NOMOR : /SKD/DIR.1.0/01/2019 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN ANESTESI-SEDASI PROSEDURAL DI RUMAH SAKIT UMUM PEKERJA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PEKERJA Menimbang

:

a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Pekerja, maka diperlukan panduan dan acuan untuk melakaksanakan pelayanan yang berbasis patient safety. b. Pelayanan Anastesia (termasuk sedasi moderat dan dalam) harus memenuhi standard secara seragam dan terintegrasi pada seluruh pelayanan di Rumah Sakit Umum Pekerja c. Pelayanan

Anastesia

setiap

pasien

direncanakan

dan

di

dokumentasikan d. Merujuk Surat Keputun Direksi Nomor : …/…/…/2019

tentang

kebijakan umum pelayanan di Rumah Sakit Umum Pekerja e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, b, c, dan d, perlu ditetapkan kebijakan Pelaanan Rumah Sakit Umum Pekerja tentang kebijakan Pelayanan Anastesia-Sedasi Prosedural di Rumah Sakit Umum Pekerja. Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kedokteran

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1438/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 5. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Indonesia

Nomor

HK.02.02/Mnkes/251/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anastesiologi Dan Terapi Intensif. 6.

Hospital By Laws Rumah Sakit Umum Pekerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKSI RUMAH SAKIT UMUM PEKERJA TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN ANASTESI-SEDASI PROSEDURAL

Pertama

:

Pelayanan anastesia dan prosedural tersedia di Rumah Sakit Umum Pekerja untuk memenuhi kebutuhan pasien dan dilakasanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Mnkes/251/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anastesiologi Dan Terapi Intensif serta Panduan Pelayanan Klinis (PPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di Rs Umum Pekerja.

Kedua

:

Pelayanan Anestesi , sedasi moderat dan dalam yang adekuat, regular dan nyaman tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien

Ketiga

:

Pelayanan anastesia dan sedasi prosedural tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien baik yang bersifat elektif maupun emergensi secara kontinu selama 24 jam setiap hari.

Keempat

:

Pelayanan anastesia dan sedasi prosedural dilakukan secara seragam dan terintegrasi

di seluruh tempat pelayanan di Rumah Sakit Umum

Pekerja sesuai dengan PPK dan SPO yang berlaku

Kelima

:

Pelayanan anastesia dan sedasi prosedural dilakukan oleh dokter spesialisasi anastesioogi yang merupakan staf medis Rs Umum Pekerja

dan tidak menggunakan sumber luar.

Keenam

:

Dokter spesialis anestesiologi yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah dokter yang telah menyelesaikan Program profesi Dokter Spesialis (Sp 1) Anastesiologi dan Terapi Intensif, memiliki Suat Tanda Registrasi (STR) , SIP, dan diberikan kewenangan klinis oleh Direktur utama. Semua kelengkapan administrasi tersebut tersimpan pada berkas dokumen kepegawaian masing-masing dokter meliputi:

1. Teknik dan berbagai cara sedasi 2. Farmakologi obat-obatan sedasi dan penggunaan obat reversal 3. Persyaratan pemantauan 4. Tata laksana komplikasi akibat sedasi

Ketujuh

:

Pada setiap layanan sedasi terdapat perawat yang membantu sesuai dengan kompetensinya, dan diberikan kewenagngan oleh rumah sakit dalam melakukan : 1. Persyaratan pemantauan 2. Tata lakasana komplikasi terhadap sedasi 3. Penggunaan obat reversal 4. Kriteria pemulihan

Kedelapan

:

Seluruh pelayanan anastesia dan sedasi prosedural berada di bawah tanggung jawab Penanggung Jawab (PJ) Pelayanan Anastesia.

Kesembilan

:

Penanggung jawab pelayanan anastesia bertanggung jawab dalam: 1. Pengembangan, implementasi, dan memelihara kebijakan prosedur. 2. Pengawasan administratif. 3. Pemeliharaan program pengendalian mutu. 4. Memantau dan menelaah seluruh pelayanan anastesia dan sedasi berkoordinasi dengan Kepala Instalasi Bedah dan dilaporkan dalam laporan bulanan.

Kesepuluh

:

Pelayanan sedasi prosedural dilakukan secara seragam diseluruh RS Umum Pekerja sesuai dengan standar pada PPK dan SPO yang berlaku dimana mengidentifikasi hal-hal berikut: 1. Kualifikasi khusus atau staf yang terlibat dalam proses sedasi prosedural. 2. Peralatan Medis Yang Digunakan 3. Bahan yang dipakai 4. Cara Pemonitoran di Rumah Sakit

Kesebelas

:

Layanan sedasi prosedural dapat dilakukan di area berikut ini: 1. Instalasi bedah 2. Ruang Tindakan Kebidanan 3. Ruang IGD 4. Ruang ICU 5. Ruang HCU Yang dilakukan oleh dokter spesialis anastesia dan perawat anstesia

Keduabelas

:

Pelayanan sedasi prosedural mencakup proses-proses dibawah ini : 1. Asesmen prasedasi 2. Edukasi mengenai tindakan sedasi yang dilakukan, resiko dan alternatifnya. 3. Edukasi mengenai analgesia pascatindakan yang akan dilakukan, risiko dan alternatifnya 4. Pelaksanaan sedasi secara umum 5. Pemantauan selama sedasi 6. Pemantauan pascasedasi 7. Discharg dan ruang pulih 8. Penanganan nyeri pasca tindakan

Ketigabelas

:

Setiap pasien yang akan menjalani sedasi prosedural wajib dilakukan asesmen prasedasi untuk mengevaluasi risiko dan kesesuaian layanan sedasi prosedural yang akan diberikan. Asesmen setidaknya ini mecakup : 1.

Identifikasi masalah/kesulitan jalan napas yang dapat mempengaruhi

jenis teknik sedasi yang digunakan 2.

Evaluasi pasien beresiko tinggi untuk kelayakan sedasi

3.

Rencana jenis teknik sedasi dan kedalaman sedasi yang akan diberikan sesuai dengan prosedur/tindakan yang akan dilakukan

4.

Pemberian sedasi secara aman

5.

Menafsirkan temuan dari pemantauan pasien selama pemantauan dan pemulihan sedasi

6.

Keempatbelas

:

Informasi penanganan nyeri pasca prosedur yang akan diberikan

Asesmen prsedasi dan prainduksi dilakukan oleh dokter Spesialisasi Anastesiologi

Kelimabelas

:

Asesmen prasedasi dilakukan di unit terkait sebelum tindakan

Asesmen

prasedasi

didokumentasikan

pada

Formulir

Konsultasi

Keenambelas

:

Praanastesia-Sedasi dalam rekam medik pasien

Ketujuhbelas

:

Pasien, keluarga atau pengambil keputusan dari pasien yang akan menjalani sedasi wajib mendapatkan edukasi mengenai tindakan sedasi yang akan dilakukan, risiko, manfaat, alternatif tindakan yang dilakukan, analgesia pasca tindakan, oleh dokter spesialis anestesiologi yang dituliskan ke dalam Lembar Informed Consent (pembiusan). Persetujuan tindakan anastesia wajib dilakukan secara tertulis pada lembar informed consent (Pembiusan).

Kedelapanbelas

:

Tindakan sedasi yang dilakukan wajib didokumentasikan dalam Status Anastesia/Sedasi yang minimal mencakup : teknik sedasi, jenis obat yang digunakan dan dosisnya, serta komplikasi akibat sedasi (bila ada).

Kesembilanbelas

:

Obat reversal (pembalik) tersedia pada trolley emergensi tempat dilakukannya sedasi prosedural.

Keduapuluh

:

Pemantauan selama sedasi prosedur di dokumentasikan dalam Status Sedasi/Anastesia dalam rekam medik pasien.

Keduapuluhsatu

:

Setiap pasien yang telah menjalani sedasi wajib dilakukan pemntauan pascasedasi oleh Perawat Anastesia dan didokumentasikan pada Status Sedasi/Anastesia dalam rekam medik pasien.

Keduapuluhdua

:

Pemantauan pascasedasi mencakup hal berikut ini : 1. Tanda vital/dinamik 2. Tingkat kesadaran 3. Komplikasi yang terjadi 4. Skor discharge

Keduapuluhtiga

:

Discharge dari ruang pulih pascasedasi dilakukan setelah pasien memenui kriteria Aldrete untuk pasien dewasa atau kriteria Strewart untuk pasien pediatrik yang didokumentasikan pada Stats Sedasi/Anastesia dalam rekam medik dan atas persetujuan Dokter Spesialis Anastesiologi yang bertugas.

Keduapuluhempat

:

Dokter Spesialis Anastesiologi memiliki kewenangan untuk menentukan ruang perawatan yang sesuai untuk perawatan pascasedasi sesuai dengan kondisi pasien.

Keduapuluhlima

:

Pelayanan anastesia yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah tindakan medis kedokteran untuk menghilangkan kesadaran atau pelumpuh otot untuk sementara waktu (reversibel) yang bertujuan untuk menghilangkan nyeri/ketidaknyamanan

akibat

pembedahan/prosedur

invasif

dan

memfasilitasi tindakan pembedahan. Dalam defenisi ini tercakup dalam anastesia umum dan regional.

Keduapuluhenam

:

Pelayanan anastesia mencakup proses dibawah ini: 1. Asesmen praanestesia 2. Edukasi mengenai tindakan anastesi yang akan dilakukan, risiko dan alternatifnya. 3. Edukasi mengenai analgesia pascaoperasi yang akan dilakukan, risiko dan alternatifnya. 4. Asesmen prainduksi

5. Pelaksanaan anastesia secara aman 6. Pemantauan selama anastesia 7. Pemantauan pasca anastesia 8. Discharge dari ruang pulih 9. Penanganan nyeri pascaoperasi

Keduapuluhtujuh

:

Setiap pasien yang akan menjalani anastesia wajib dilakukan Asesmen Praanastesia sebelum tindakan tersebut dilakukan, untuk mengevaluasi risiko dan kesesuaian layanan anastesia yang akan diberikan.

Keduapuluhdelapan

:

Asesmen praanastesia dilakukan oleh dokter spesialis anastesiologi

Keduapuluhsembilan

:

Asesmen prananastesia didokumentasikan pada Formulir Konsultasi Praanastesi dalam rekam medik pasien.

Ketigapuluh

:

Pasien, keluarga atau pengambil keputusan dari pasien yang akan menjalani anastesia wajib mendapatkan edukasi mengenai tindakan anastesi yang akan dilakukan, risiko, manfaat, alternatif dan tindakan yang akan dilakukan, oleh dokter spesialis anastesiologi yang dituliskan dalam Lembar Informed Consent (pembiusan). Persetujuan tindakan anastesia wajib dilakukan secara tertulis pada

Lembar Informed Consent

(pembiusan).

Ketigapuluhsatu

:

Setiap pasien yang akan menjalani anastesia wajib dilakukan asesmen prainduksi oleh dokter spesialis anestesiologi untuk mengevaluasi ulang kondisi pasien sesaat sebelum induksi anastesia dan didokumentasikan pada Status Anastesia/Sedasi dalam rekam medik.

Ketigapuluhdua

:

Layanan anastesia dilakukan oleh Dokter Spesialis Anastesiologi sesuai RKK yang diterbitkan oleh direktur utama dan didokumentasikan dalam Status Anastesia/Sedasi dalam rekam medic

Ketigapuluhtiga

:

Pemantauan selama anastesi dilakukan sesuai standar profesi yang berlaku

Ketigapuluhempat

:

Jenis pemantauan dan frekuensi pemantauan dilakukan sesuai kondisi pasien, teknik anastesia yang digunakan dan pembedahan dengan guidelines yang berlaku (PPK)

Ketigapuluhlima

:

Setiap pasien yang telah menjalani anastesi wajib dilakukan pemantauan pascaanastesia diruang pulih sadar oleh perawat anastesia sesuai dengan RKK yang diberikan atau sesuai asesmen dokter spesialis anestesiologi dapat langsung ditransfer ke ICU.

Ketigapuluhenam

:

Pemantauan

pasca

anestesia

didokumentasikan

pada

Status

Anastesia/Sedasi dalam rekam medik pasien yang mencakup hal berikut ini: 1. Tanda vital/hemodinamik 2. Tingkat kesadaran 3. Pemulihan/regresi anestesia regional 4. Komplikasi yang terjadi 5. Skor discharge

Ketigapuluhtujuh

:

Discharge pasien dari ruang pulih pascaanastesia dilakukan berdasarkan hasil penilaian berdasarkan hasil penilaian dari kriteria Aldrete untuk pasien dewasa atau kriteria Stewart untuk pasien pediatrik atau pasien PADSS untuk pasien rawat jalan yang didokumentasikan pada status Sedasi/Anastesia dalam rekam medik dimana pengukurannya dilakukan oleh perawat anastesia dan atas persetjuan Dokter Spesialis Anestesiologi yang bertugas.

Ketigapuluhdelapan

:

Dokter Spesialis Anastesiologi memiliki kewenangan untuk menentukan jenis

level

perawatan

selanjutnya

yang

sesuai

untuk

perawatan

pascaanastesia berdasarkan skor dari kriteria discharge diatas.

Ketigapuluhsembilan

:

Satu orang Dokter Spesialis Anestesiologi bertanggung jawab melakukan asessmen prainduksi, pemberian sedasi ataupun anastesi pada saat intraoperasi/prosedur invasif, sampai dengan pemantauan saat diruang pulih sadar secara berkelanjutan.

Keempatpuluh

:

Pelayanan sedasi pada kasus emergensi adaah pemberian obat sedasi atau disosiasi dengan atau tanpa penghilang nyeri sehingga menyebabkan kehilangan kesadaran yang bertujuan untuk memfasilitasi tindakan resusitasi dan intubasi yang dapat dilakukan diseluruh area perawatan pasien dan dapat dilakukan oleh seluruh dokter yang telah mendapatkan pelatihan sedasi.

Keempatpuluhsatu

:

Pelayanan anastesia lokal adalah tindakan medis kedokteran memberikan obat-obat anastetik lokal pada bagian tubuh tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyeri tanpa disertai penurunan kesadaran dimana dapat dilakukan oleh seluruh doter di RS Umum Pekerja sesuai RKK yang diberikan oleh direktur utama dan didokumentasikan pada Laporan Pembedahan dalam rekam medik.

Keempatpuluhdua

:

Dengan berlakunya surat keputusan ini, Maka Surat Keputusan Direksi Nomor 116/ARS/IX/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi-Sedasi Prosedural dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempatpuluhtiga

:

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestiya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal :

Januari 2019

Direktur Utama,

dr. Merty Supriharti