Sistem Presidensial - Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia.pdf

Sistem presidensial Sistem Pemerintahan

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu[1]:

Presiden yang dipilih rakyat Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden

melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri sistem presidensial

Republik konstitusional

Pendalaman teori

ko

Presidensial Semipresidensial Parlementer Kepala negara

Presiden

Kepala pemerintahan

Presiden

Sifat kepala negara

Populer

Sifat kepala pemerintahan

Populer

Kekuasaan kepala negara

Pemisahan atau pembagian

Masa jabatan kepala negara

P Raja

Perdana Menteri Seremonial Seremonial

Populer Han

ditentukan jangka waktu

seum

(maksimal 2 periode) ditentukan jangka

Masa jabatan kepala pemerintahan

waktu

tidak ditentukan jangka waktu

(maksimal 2 periode) Masa pemilihan umum

ditentukan jangka waktu

tidak ditentukan ja

(4-6 tahun)

(3-5 tahun)

Kekuasaan negara

Pemisahan atau pembagian

Hak prerogratif untuk eksekutif

Presiden

Perdana Menteri

Hak kekuasaan wilayah negara

Presiden

Perdana Menteri

Presiden

Perdana Menteri

Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut

Han

tida Tampilan kepala negara dalam kabinet

(kec

ya

und Men

Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif

tidak

Eksekutif dijatuhkan legislatif

tidak

ya ya Hanya Partai Berk

Posisi eksekutif

Partai politik dan profesional

Mayoritas Parlem partai koalisi)

Hubungan legislatif dan eksekutif

harus lepas dari jabatan

merangkap sebag

legislatif

legislatif

Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif sejajar Pembubaran legislatif oleh eksekutif

legislatif lebih tinggi dibandingkan e

tidak

ya

tidak dapat diganggu gugat

dap

(keputusan mutlak)

mel

ya

tida

untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota ya

tida

Keputusan kepala negara Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih Keterlibatan anggota keluarga kepala negara eksekutif Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara Rangkap jabatan kepala negara

tidak tentu

hany

ya

tida

Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan

Presiden

Perdana Menteri

bersama dengan legislatif

Pemilihan kepala negara

dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)

diwa tem UU

dipilih rakyat (langsung) Pemilihan kepala pemerintahan

atau

ditunjuk Presiden

parlemen

dipilih rakyat (lang parlemen (tidak la

(tidak langsung) Hukuman kepada kepala negara

Pemakzulan

Hukuman kepada kepala pemerintahan

Pemakzulan Mosi tak percaya

Lingkungan Istana Negara

kalangan umum

Posisi elite/orang kaya

setara

Dilu

prib dian ban

Pemilihan parlemen

tepat waktu

berubah-ubah ses keputusan Perdan

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun. Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Republik dengan sistem pemerintahan presidensial  Afghanistan  Angola  Argentina  Benin  Bolivia  Brazil  Burundi  Chili  Kolombia  Komoro  Republik Kongo

 Kosta Rika  Siprus  Republik Dominika  Ekuador  El Salvador  Gambia  Ghana  Guatemala  Honduras  Indonesia  Kenya  Liberia  Malawi  Maladewa

 Meksiko  Myanmar  Nikaragua  Nigeria  Palau  Panama  Paraguay  Filipina  Seychelles  Sierra Leone  Sudan Selatan  Sudan  Suriname  Turkmenistan

 Amerika Serikat  Uruguay  Venezuela  Zambia  Zimbabwe

Sistem presidensial dengan perdana menteri  Azerbaijan  Belarus  Kamerun  Republik Afrika Tengah  Chad  Pantai Gading (Ivory Coast)

 Guinea (Guinea-Conakry)  Equatorial Guinea  Gabon  Kazakhstan  Mozambik  Namibia  Peru[2]  Rwanda  Korea Selatan  Tanzania  Togo  Uganda  Uzbekistan  Yaman

Lihat pula Sistem parlementer Sistem semipresidensial

Referensi 1. ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topi c/134322/constitutionallaw/256930/Monarchical-systems 2. ^ Meskipun ada jabatan perdana menteri, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php? title=Sistem_presidensial&oldid=14296989"

Terakhir disunting 6 bulan yang lalu… Konten tersedia di bawah CC BY-SA 3.0 kecuali dinyatakan lain.