Simulasi Laporan Operasional Pemerintah Ri Berdasarkan Lkpp 2008

2

La po ra n Op er asi on al RI Uraia n dan Simul asi | Laporan Operasional (LO)

3

LAPORAN OPERASIONAL Penyajian akuntansi sektor publik dengan accrual accounting di nilai sebagai sebuah kebutuhan dewasa ini. UU Nomor 17/2003 pun mengamanatkan setidak-tidaknya tahun 2008, LKPP telah menyajikan akuntansi akrual. Nyata-nya amanat ini belum terpenuhi. Tantangannya memang berat. Berkaca dari pengalaman Australia, perlu berbagai syarat yang harus dipenuhi, mulai: kapasitas SDM , diklat yang konstruktif, IT yang tangguh, manajemen data yang kuat, dan manajamen kinerja yang memadai. Terlepas dari pemenuhan syarat-syarat tersebut, persoalan yang tak kalah menarik adalah: bagaimana melakukan konversi cash toward accrual yang berlaku sekarang ke accrual? sehingga nanti dapat memperoleh Laporan Operasi (IPSAS menyebutnya sebagai Statement of

Financial

Performance)?

IPSAS

merekomendasikan

laporan

pemerintah terdiri dari: Statement of Financial Position, Statement of Financial Performance, Statement of Changes In Net Assets/Equity, Cash Flow Statement, dan Accounting Policies and Notes to The Financial Statements. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan

| Laporan Operasional (LO)

4

mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka

pengukuran

kinerja,

informasi

berbasis

akrual

dapat

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang

sebenarnya.

Oleh

karena

itu,

akuntansi

berbasis

akrual

merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. namun dalam peralihan dari prinsip kas ke akrual tentu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah dilaksanakan dengan sederhana. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan kajian yang mendalam terutama dalam kajian teoritis dalam prakteknya di kemudian hari. Oleh karena itu dalam bagian berikut

ini,

akan

diuraikan

secara

singkat

mengenai

beberapa

permasalahan praktis yang terkait dengan kajian penerapan akrual di Indonesia. Komponen

laporan

keuangan

yang

harus

disusun

dalam

akuntansi pemerintah Indonesia berbasis akrual? Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi,

dan

perubahan

ekuitas

suatu

entitas

pelaporan

yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

| Laporan Operasional (LO)

5

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 3. menyediakan

informasi

mengenai

sumber,

alokasi,

dan

penggunaan sumber daya ekonomi; 4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 5. menyediakan

informasi

mengenai

cara

entitas

pelaporan

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 7. menyediakan

informasi

yang

berguna

untuk

mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

| Laporan Operasional (LO)

6

2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Untuk

memenuhi

tujuan

umum

ini,

laporan

keuangan

menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset; kewajiban;

ekuitas

dana;

pendapatan-LRA;

belanja;

transfer;

pembiayaan; pendapatan-LO; beban; dan arus kas. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan di atas, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersamasama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Dengan demikian untuk mencapai tujuan dari penyampaian informasi yang relevan dan andal tersebut, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan

anggaran

(budgetary/statutory

reports)

dan

laporan

finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan sekurangkurangnya pos-pos: 1) Saldo Anggaran Lebih awal;

| Laporan Operasional (LO)

7

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan 5) Lain-lain. a. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana pada tanggal

tertentu. b. Laporan Operasional Laporan

keuangan

mencakup

laporan

operasional

yang

sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 2) Beban dari kegiatan operasional ; 3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; 4) Pos luar biasa, bila ada; serta Surplus/defisit-LO. a. Laporan Arus Kas; Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan b. Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pospos: 1) Ekuitas awal

| Laporan Operasional (LO)

8

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. ;ap lainnya yang bernilai sangainnya yang bernilai sangat substansialahan fundamental, a. Catatan atas Laporan Keuangan. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: 1) Informasi

Umum

tentang

Entitas

Pelaporan

dan

Entitas

Akuntansi; 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk

diterapkan

atas

transaksi-transaksi

dan

kejadian penting lainnya;

| Laporan Operasional (LO)

kejadian-

9

5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 7) Menyediakan

informasi

lainnya

yang

diperlukan

untuk

penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Untuk Laporan Realisasi Anggaran jelas harus dibuat oleh pemerintah, karena laporan ini bersifat statutory, undang-undang mengharuskan.LRA sendiri di banyak tempat banyak dipakai oleh parlemen sebagai alat komunikasi dengan eksekutif, jadi yang besar kemungkinan masih di akomodir dalam UU kita nanti. Jadi intinya, LRA adalah wajib. Oleh karena LRA harus dibuat, dan LO diinginkan untuk menjadi output dalam proses akuntansi, sistem akuntansi yang dibuat harus bisa mengakomodir terbentuk kedua. Dalam pemikiran ini, maka sistem cash basis di lakukan untuk mengasilkan LRA sedangkan accrual accounting dilakukan untuk menghasilkan LO dkk. Jadi, dalam hal ini, proses paralelisasi dilakukan, cash basis untuk menghasilkan LRA (beberapa

praktisi

berpendapat

di

serta

juga

dengan

laporan

perubahan SAL, disebut Laporan Anggaran) dan accrual accounting untuk menghasilkan LO dkk. Menurut

penulis,

cara

paralelisasi

ini

yang

paling

mudah

dilakukan. (ataukah ada cara lain yang lebih mudah??). Dalam paralelisasi dua proses ini, setiap transaksi terjadi, maka dilakukan analisis

atas

transaksi

tersebut.

Bila

mempengaruhi

LRA

| Laporan Operasional (LO)

maka

10

dilakukan jurnal cash basis, bila mempengaruhi LO maka dijurnal dengan jurnal accrual basis. Jadi 1 transaksi bisa saja: 1. dijurnal di cash basis 2. dijurnal di accrual basis 3. dijurnal di kedua jurnal: cash dan accrual basis. Persoalan akan timbul bila kita memikirkan kenyataan bahwa dalam konteks SAI di kementerian/lembaga teknis, tidak ada akun Kas, yang ada hanya Kas di Bendahara. Setiap penerimaan yang didapatkan oleh kementerian/lembaga langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (Rek. KUN). Sedangkan, setiap pengeluaran yang dilakukan oleh kementerian/lembaga secara “prinsip” dilakukan secara LS sehingga dana “mengalir” dari rekening negara ke rekening supplier atau pihak yang berhak. Dalam SAI di cara cash toward accrual diperkenalkan aku Hutang kepada KUN dan Piutang dari KUN untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran, hasilnya adalah LRA. Bila ditambahkan jurnal korolari menjadi “Neraca”. Proses jurnal dengan akun Hutang kepada KUN dan Piutang dari KUN dapat dipertahankan, untuk menghasilkan LRA, tanpa jurnal korolari tentunya. Karena Neraca dkk nantinya akan dihasilkan dari jurnal-jurnal accrual. Secara gampangnya, dalam jurnal akrual kita mencatat “Kas atau Piutang” pada “Pendapatan-LO”. Karena kita tidak mendapatkan Kas sama sekali (langsung disetor ke kas negara), maka harus dipikirkan suatu perlakukan unik seperti “Hutang Kepada KUN” dan “Piutang Dari KUN” dalam pencatatan cash basis.

| Laporan Operasional (LO)

11

Cara yang terpikirkan, kemungkinan adalah menganggap semua dana baik belanja LS dan UP/GU serta pendapatan melalui Bendahara. Walaupun secara administrasi tidak melalui Bendahara, akan tetapi Bendahara dapat menggunakan SP2D dan nomor bukti setor PNBP sebagai dasar pencatatan. Setelah asumsi “semua aliran dana dari dan ke KUN melalui dan di catat oleh Bendahara”, maka transaksi-transaksi yang terkait dengan KUN bisa kita akomodir dalam jurnal-jurnal LO (jurnal accrual). Jurnal perantara/transito bisa kita gunakan dalam hal ini. Sebagai Contoh Sederhana: Dibayar secara LS ke PT Amburadul Rp 100.000.000 atas jasa kebersihan bulan ini. Jurnal Anggaran Dr Belanja Barang Rp 100juta Kr Piutang dari KUN Rp 100juta Jurnal Accrual Dr Beban Belanja Barang Rp 100juta Kr Akun Transito Rp 100juta Pada saat Bendahara “menerima” uang dari KUN (KPPN-red) maka Akun Transito di Kr. “Penerimaan” di Bendahara ini maksudnya adalah menerima SP2D LS ataupun SPsD UP/GU. Sebaliknya saat Bendahara “mengeluarkan” atau “menyetorkan” uang ke KUN maka Akun Transito di Dr. Pengeluaran (atau penyetoran) ke KUN ini maksudnya adalah melakukan penyetoran pendapatan negara ke KUN.

| Laporan Operasional (LO)

12

Namun perlu diingat bahwa jurnal-jurnal accrual yang lain di LO mengikuti kaidah jurnal akuntansi akrual yang kita kenal. Sehingga pengakuan asset tidak perlu menggunakan jurnal kolorari. Asset diakuisaat diperoleh. Terminologi beban digunakan, bukan belanja! Pada akhir periode akuntansi, Akun-akun transito akan ditutup padaSILPA suatu akun yang menggambarkan perubahan ekuitas pada transaksi-transaksi transito. Akun ini (apapun namanya) yang hasil penutupan pada LO akan sama dengan SiLPA yang dihasilkan dari perhitungan LRA. Akun ini (apapun namanya) harus menjadi salah satu pertimbangan

dalam

(Statement

Changes

of

menghitung In

Net

Laporan

Perubahan

Assets/Equity)

bersama

Equitas dengan

Surplus/Defisit dari LO.

Laporan Operasional Salah satu laporan yang harus dibuat oleh pemerintah apabila nantinya menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah pembuatan Laporan Operasional. Kerangka konseptual par 42 : Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun

kas

belum

dikeluarkan

dari

Rekening

Kas

Umum

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan

| Laporan Operasional (LO)

13

pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. Jadi laporan Operasional terdiri dari Pendapatan dan Beban, untuk pengakuannya adalah seperti akuntansi komersiil (basis akrual). Pendapatan diakui ketika telah ada hak dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih (timbul hutang). Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah

untuk

kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 2. Beban dari kegiatan operasional; 3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; 4. Pos luar biasa, bila ada; 5. Surplus/defisit-LO. Dalam

hubungannya

dengan

laporan

operasional,

kegiatan

operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

| Laporan Operasional (LO)

14

Dalam

laporan

operasional

yang

dianalisis

menurut

suatu

klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsifungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu. Entitas

pelaporan

yang

mengelompokkan

beban

menurut

klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode kelebihan

tersendiri,

pada entitas yang berbeda mempunyai

maka

standar

ini

memperbolehkan

| Laporan Operasional (LO)

entitas

15

pelaporan

memilih

salah

satu

metode

yang

dipandang dapat

menyajikan unsur operasi secara layak. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa

dikelompokkan dalam

kelompok tersendiri. Laporan Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan,

sehingga Laporan Operasional

menyediakan informasi : (a) mengenai

besarnya beban yang harus ditanggung oleh

pemerintah untuk menjalankan pelayanan; (b)mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; (d)kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; (e) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga | Laporan Operasional (LO)

16

antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai

keterkaitan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

penyusunannya. Pengakuan dan pengukuran 1. Pengakuan Pendapatan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LO diakui pada saat: a. Pendapatan diperoleh; b. Pendapatan direalisasi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangundangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang

telah

selesai

diberikan

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah pada kas umum negara/daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 2. Pengakuan Beban Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. | Laporan Operasional (LO)

17

Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat: a. timbulnya kewajiban; b. terjadinya konsumsi aset; c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum

negara/daerah.

Contohnya

tagihan

rekening

telepon

dan

rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Transaksi Pendapatan-Lo Dan Beban Berbentuk Barang/Jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

| Laporan Operasional (LO)

18

Penjelasan

ringkas

mengenai

item-item

dalam

Laporan

Operasional disajikan sebagai berikut ini : 1. Pendapatan Perpajakan Pendapatan perpajakan secara umum Berdasarkan basis akrual, piutang dan pendapatan diakui pada saat timbulnya hak. Pengertian timbulnya hak tersebut perlu dijelaskan

bahwa

timbulnya

harus

ditandai

dengan

suatu

dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut diperkirakan dapat direalisasikan. Dalam pengertian ini tidak termasuk potensi-potensi sumber-sumber daya yang belum dieksploitasi (national resources), misalnya kandungan minyak, kandungan batu bara, ikan, hutan, dan sebagainya. Khusus

terhadap

perpajakan,

perlu

dilakukan

pengaturan

tersendiri karena adanya berbagai jenis pajak dan mekanisme penetapan

dan

pemungutannya.

Dalam

mekanisme

yang

menganut prinsip “self assessment”, besarnya kewajiban pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri diikuti dengan pembayaran angsuran pajak. Oleh karena itu, pembayaran angsuran pajak sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Penentuan besarnya pajak oleh wajib pajak sendiri diyakini lebih mencerminkan titik pengakuan yang lebih obyektif. Dengan demikian, meskipun masih ada perhitungan akhir tahun fiskal dengan media surat pemberitahuan

tahunan

(SPT),

tidak

akan

mengurangi

pendapatan yang telah diterima secara signifikan. Memang dimungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran oleh wajib pajak yang mengakibatkan dilakukan koreksi pendapatan dengan restitusi. Akan tetapi jika terjadi lebih bayar pajak, maka besaran

| Laporan Operasional (LO)

19

restitusi pajak akan ditentukan oleh kantor pajak dengan suatu penetapan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Atas jenis pajak yang menganut prinsip penetapan oleh kantor pajak terlebih dahulu, penerapan basis akrual akan mudah dilakukan. Saat penetapan besarnya pajak oleh fiskus dapat digunakan sebagai adanya hak pemerintah atas pendapatan pajak.

Pada

saat

penetapan,

pendapatan

langsung

diakui

meskipun belum diterima pembayaran secara tunai. Jenis pajak seperti ini lazim dijumpai dalam pajak daerah misalnya Pajak Hotel, Pajak Bahan Galian C, Pajak Reklame, dan lain-lain. Sehingga rumus pendapatan pajak LO = pembayaran pajak yang sudah dilakukan (diterima pemerintah) + dikeluarkannya SKP (piutang pajak pada Neraca) 2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Dalam draft SAP akrual disebutkan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengertian timbulnya hak tersebut perlu dijelaskan bahwa timbulnya harus ditandai dengan suatu dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut diperkirakan dapat direalisasikan. 3. Pendapatan Hibah Pengakuannya sama dengan pengakuan pendapatan secara umum. 4. Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam IPSAS No. 1 disebutkan “EXPENSES ARE

| Laporan Operasional (LO)

20

DECREASES IN ECONOMIC BENEFITS OR SERVICE POTENTIAL DURING THE

REPORTING

PERIOD

IN

THE

FORM

OF

OUTFLOWS

OR

CONSUMPTION OF ASSETS OR INCURRENCES OF LIABILITIES THAT RESULT IN DECREASES IN NET ASSETS/EQUITY, OTHER THAN THOSE RELATING TO DISTRIBUTIONS TO OWNER”

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Untuk beban penyusutan, Pemerintah sendiri belum menerapkan penyusutan terhadap asetnya. Sehingga kami tidak mengetahui jumlah beban penyusutan yang akan dicantumkan dalam LO.

5. Kegiatan Non-operasional Aset dan Pendapatan Transaksi

Aset dibeli tetapi belum dibayar

Perlakuan metode

Perlakuan metode

Cash

Accrual Dicatat sebagai aset

Tidak dicatat

dan menimbulkan kewajiban. Dicatat penurunan

Aset digunakan

Tidak dicatat

Aset dibayar

Dicatat penambahan

Dicatat penurunan

aset dan penurunan

kewajiban dan

terhadap aset.

| Laporan Operasional (LO)

21

kas Pemberian jasa kepihak lain Tagihan dikirim Pembayaran diterima

penurunan kas.

Tidak dicatat

Dicatat pendapatan dan piutang

Tidak dicatat

Tidak dicatat.

Dicatat menambah

Dicatat penurunan

kas dan mengakui

piutang dan

pendapatan

penambahan kas.

6. Pos Luar Biasa Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: •

kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,

•

tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan

•

kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Bagaimanapun,

masih

terdapat

beberapa

isu

terkait

dengan

penyusunan Laporan Operasional. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut :

| Laporan Operasional (LO)

22

1. Apakah penandingan pendapatan dan beban dalam LO mempunyai arti penting dalam mengukur kemampuan ekonomi suatu entitas pemerintahan? Terdapat

usulan

bahwa

penandingan

pendapatan

dan

beban

(matching cost against revenue) dalam LO tidak mempunyai arti penting

karena

beban

yang

dikeluarkan

pemerintah

tidak

dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Pihak yang pro berargumen bahwa pendapatan dan beban dihasilkan dari proses yang terpisah. Hampir tidak ada hubungan beban yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Sedangkan pihak yang kontra menekankan

seharusnya

penandingan

menunjukkan

makna

tertentu. Jika makna itu tidak dapat dipertunjukkan, tidak ada gunanya dilakukan penandingan. 2. Kapan saat pengakuan pendapatan? KSAP mengusulkan bahwa saat pengakuan pendapatan adalah pada saat timbulnya hak. Pihak yang pro menurut prinsip akuntansi yang diterima umum, pengakuan pendapatan untuk basis akrual adalah pada saat timbulnya hak. Pihak yang kontra berargumen bahwa dalam operasional pemerintah, terkadang sulit menentukan saat timbulnya hak. Contoh: piutang/pendapatan pajak berdasarkan mekanisme self assesment.

SIMULASI LAPORAN OPERASIONAL BERDASARKAN LKPP 2008 Pada bagian berikutnya dari tulisan ini (Lampiran), akan disajikan hasil penyusunan Laporan Operasional versi penulis berdasarkan LKPP 2008 audited.

| Laporan Operasional (LO)