Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.docx

Laporan keuangan pemerintah pusat Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan disebut laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan harus dibedakan antara pengertian laporan keuangan dan laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan, aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi dan entitas pelopor. Peraturan yang berlaku termasuk PABU (prinsip akuntansi Berterima umum atau general accounting principles). Laporan keuangan hanyalah salah satu media dalam penyampaian informasi. Di Indonesia pedoman penyusunan laporan keuangan bagi organisasi sektor publik adalah : 1. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 atau PSAK 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba 2. Standar Akuntansi pemerintah yang dituangkan dalam peraturan pemerintah PP Nomor 24 tahun 2005 Pedoman pertama PSAK 45 sering menjadi pedoman organisasi sektor publik yang bergerak di berbagai sektor baik berupa Yayasan, LSM termasuk Institusi-institusi pendidikan. Sedangkan pedoman kedua SAP menjadi pedoman wajib bagi seluruh komponen pemerintah baik di pusat maupun daerah. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang amanat rakyat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini telah ditegaskan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dalam pasal 30 UU nomor 17 tahun 2013 dinyatakan: 1. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir 2. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, Neraca Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Sementara itu pasal 31 UU nomor 17 tahun 2003 secara Senada juga menyatakan: 1. Gubernur atau bupati atau walikota menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir 2. Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah

Laporan keuangan yang dituntut oleh undang-undang nomor 17 tahun 2003 tersebut merupakan laporan jenis general perpose financial statement yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan umum.

JENIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai Realisasi Pendapatan belanja dan pembiayaan dari entitas yang dibandingkan dengan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Laporan realisasi anggaran disajikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:  Pendapatan  Belanja  Transfer  Pembiayaan 2. NERACA Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Elemen-elemen yang terdapat di dalam neraca:  Aset  Kewajiban  Ekuitas dana 3. LAPORAN ARUS KAS Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan arus kas terdiri dari:  Penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum negara atau daerah  Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum negara atau daerah 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian atas angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan direkomendasikan untuk

diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan yang wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi mikro, pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadiaan penting lainnya. d. Informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam laporan keuangan. e. Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan bisnis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan kas. f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Menurut Anthony (1999) dan Mardiasmo (2002) mengelompokkan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Lembaga pemerintah Investor dan kreditor Penyedia sumber daya Badan pengawas Konstituen

Menurut Henley (1992) Mengelompokkan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok yaitu :            

anggota terpilih masyarakat sebagai pemilih atau pembayar pajak pelanggan atau klien karyawan atau pegawai pelanggan dan pemasok pemerintah Pesaing regulator pemberi pinjaman donor dan sponsor investor atau partner bisnis kelompok penekan lainnya

Borgonovi dan Anessi-Pessina (1977) dan Mardiasmo (2002) mengelompokan laporan keuangan sektor publik ke dalam 11 kelompok yaitu          

Masyarakat pengguna jasa public Masyarakat membayar pajak Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atau aktivitas organisasi Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah Badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan sebagainya Investor asing dan country analyst Generasi yang akan datang Lembaga Negara Kelompok partai Manajer public Pegawai pemerintah

Serikat Dagang sektor public GASB, bastian (2003) Mengelompokkan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar yaitu:   

masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman

Menurut Bastian pemakai laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:      

Legislatif dan manajemen sektor public Masyarakat Investor dan kreditor Institusi internasional Aparat sektor publik Pengamat

Menurut standar akuntansi pemerintah terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan yaitu:    

Masyarakat Para wakil rakyat lembaga, pengawas dan lembaga pemeriksa Pihak yang memberi atau berperan dalam proses dan fungsi investasi dan pinjaman Pemerintah

TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Mardiasmo menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut: 1. Kepatuhan dan pengelolaan Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public. laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan informasi otorisasi Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan dating. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan organisasi Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 5. Hubungan Masyarakat Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber fakta dan gambaran Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam