Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.docx

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

OLEH

DINDA KAMA DITA

17013010262

DADANG PUSPITA REVANI

17013010266

M. FIRAS ANANDITO

17013010269

HASYA ALIFFIA T.S.P

17013010271

NIKEN INTAN SYABILLA

17013010275

ERIKA AULIA SUSANTO

17013010276

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK AKUNTANSI J UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2018/2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya. Namun secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah dalam menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan mengajukan akuntanbilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan tersebut harus disusun Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Penyusunan laporan keuangan dilakukan tiap-tiap SKPD. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh SKPD Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/Kabupaten. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah dinyatakan standar akuntansi pemerintah.

Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Era transparasi dan globalisasi yang merupakan satu fenomena bagi kreativitas organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan baik pada lingkungan organisasi swasta maupun organisasi public. Pemerintah daerah adalah suatu entitas pelaporan keuangan harus mempertanggungjawabkan tentang kelola keuangan daerah kepada para siswa sehingga sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder yang didalamnya mencakup berbagai pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam bahasa daerah di mana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Pembuatan laporan keuangan ini dilakukan setelah adanya laporan keuangan SKPD dengan batasan waktu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum diserahkan kepada DPRD di laporan keuangan pemerintah daerah terlebih dahulu di audit oleh lembaga negara yang independen yaitu RI dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Apabila DPRD menyetujui laporan keuangan tersebut, maka kepala daerah menetapkan nya menjadi Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan tindak lanjut paket undang-undang tentang keuangan Negara. Hal ini menjadi suatu fenomena baru bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik. Walaupun dalam waktu singkat masih banyak yang kurang yakin bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pemerintah Daerah yang belum mampu melakukan pelaporan keuangan sesuai pelaporan yang ada, secara kuantitas hal ini tercermin melalui jumlah Pemerintah

Daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK mengenai pelaksanaan laporan keuangan Di mana hasilnya sangat belum memenuhi harapan masyarakat. Dengan tidak sempurnanya pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat karena banyaknya komponen laporan keuangan yang perlu dimasukkan identifikasi secara wajar. Para pengguna yang membaca laporan keuangan akan mempertanyakan Apakah penurunan ini terjadi akibat Penyimpangan di daerah atau ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola keuangan atau mungkin karena adanya peraturan peraturan tentang tata cara pengelolaan keuangan yang belum dapat memberikan pemahaman yang sama dengan pembuat aturan tersebut. Asumsi-asumsi pertanyaan tersebut tidak harus menyalakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya pemahaman yang sama antar pengambil kebijakan pelaksana pengelolaan keuangan daerah maupun para auditor sehingga pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan Anda setiap tahun ada perbaikan.

Laporan Keuangan Dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Selama puluhan tahun bahkan sejak Indonesia merdeka laporan keuangan pemerintah belum pernah dikelola dengan transparan sehingga masyarakat sulit untuk memperoleh informasi keuangan negara maupun keuangan daerah sesuai mekanisme pengelolaan. Namun dalam era transparansi dan globalisasi sekarang tuntutan transparansi terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah mutlak diperlukan agar stakeholder mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Sistem akuntansi keuangan di masa lalu dilakukan dengan sistem pembukuan tunggal yang mengakui pendapatan pada saat diterimanya dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya informasi yang dapat diberikan pada unggas seperti kas masuk, kas keluar dan saldo kas. Sedangkan informasi yang kompleks relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan sangat sedikit karena hanya berfokus pada arus dengan pengembalian pada alokasi sumber daya lainnya, pertanggungjawaban kepada publik terbatas pada penggunaan kas dan tidak mencantumkan pertanggungjawaban atas pengelolaan aktiva lainnya serta utang atau kewajiban. Berdasarkan hal tersebut maka informasi keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh stakeholder. Informasi tersebut tidak hanya sebatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan pemerintah dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Dengan melihat penyampaian informasi keuangan yang disampaikan kepada stakeholder melalui laporan keuangan, maka setiap sistem akuntansi atau penentuan keuangan dilakukan perubahan dari basis kas menjadi akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditulis dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003. Adanya peraturan tersebut diharapkan menjadi pemahaman yang sama tentang pengelolaan keuangan sehingga pihak yang menggunakan laporan keuangan daerah memiliki standar yang sama dalam menilai tingkat kepentingan pengelolaan keuangan daerah. Adanya pemahaman yang sama tersebut semua stakeholder seperti masyarakat lembaga pengawas investor dan penjamin dapat menilai dengan standar yang sama.

Penggunaan standar akuntansi yang sama mengakibatkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam hal distribusi alokasi sumberdaya sudah dapat dipercaya karena sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. Alokasi sumber daya tersebut Setiap tahun dituangkan dalam Peraturan daerah tentang APBD. Anggaran akan dilakukan audit oleh BPK audit tersebut akan disimpulkan dalam bentuk opini opini BPK, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Komponen Leporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala Daerah menyampaikan laporan tahunan kepada DPRD yang terlebih dahulu diperiksa oleh BPK. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi: 1. Laporan realisasi APBD laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran. 2. Neraca menyampaikan informasi posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. 3. Laporan arus kas menyajikan informasi kas hubungan dengan aktivitas operasional investasi dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. 4. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi penjelasan narrative dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD dan laporan arus kas. Kepala SKPKD bertugas menggabungkan laporan keuangan dari SKPD sehingga menjadi laporan keuangan konsolidasian Pemerintah daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah. Tahap penyusunan laporan keuangan tersebut adalah : a. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. b. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. c. Kepala SKPKD selaku bendahara Umum Daerah menyusun laporan arus kas pemerintah daerah. d. Kepala daerah Gubernur/Bupati/Walikota selaku Wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. e. Kepala SKPKD menyelesaikan penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah dan menyampaikan kepada kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya kepada daerah menyampaikan kepada BPK untuk diperiksa selama kurang lebih 2 bulan. f. Kepala Daerah menyampaikan laporan keuangan dalam Perda pertanggungjawaban APBD yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan pertanggungjawaban bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan akuntansi pemerintah. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan