SILABUS HUKUM KETENAGAKERJAAN I.
Identitas -
II.
Fakultas Jurusan Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Bobot Semester Mata Kuliah Persyaratan
: Syariah : Hukum Ekonomi Syariah : Hukum Ketenagakerjaan : : 2 (Dua) SKS : IV (Empat) :
Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian dan aspek hukum ketenagakerjaan, mengetahui sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja, pengupahan, tunjungan dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengedilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial.
III.
Tujuan Mata Kuliah Mahasiswa memahami secara universal tentang pengertian dan aspek hukum ketenagakerjaan, mengetahui sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja, pengupahan, tunjangan dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian sengketa ketenagakerjaan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial.
IV.
Materi 1.
Pengertian, Asas dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan.
2.
Sumber – Sumber Hukum Ketenagakerjaan.
3.
Hubungan Kerja
4.
Perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan.
5.
Peraturan perusahaan dan penempatan tenaga kerja.
6.
Sistem pengupahan tenaga kerja.
7.
Kesehatan dan Keselamatan kerja.
8.
Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan.
9.
Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa.
10. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui pengadilan Hubungan industrial 11. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). V.
Metode Pembelajaran 1. 2. 3. 4.
VI.
Evaluasi Hasil Belajar 1. 2. 3. 4.
VII.
Metode Ceramah Metode Tanya jawab Metode Penugasan Metode demontrasi
Nilai Quiz Nilai Tugas Nilai Ujian Tengah Semester Nilai Ujian Akhir Semester
: 15 % : 10 % : 25 % : 50 %
Referensi A. Buku 1. R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan. 2. Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja. 3. Lulu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan.
B. Peraturan Perundang-undangan 1. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. 2. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 4. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.