Semoga Bermanfaat Soalnya.docx.docx

Page 1 of 4

Waktu Sifat

: 120 Menit : Closed book

BAGIAN I : PILIHAN GANDA (Bobot 40) Petunjuk: Pilihlah 1 jawaban yang paling tepat dari 25 pertanyaan dibawah ini dalam waktu 30 menit 1. Berikut ini adalah ketentuan yang mengatur tentang NPWP dan PKP, kecuali: a. PER-45/PJ/2012 b. UU No. 28 Tahun 2007 c. PP 74 Tahun 2011 d. SE-60/PJ/2013 2. Jangka waktu penyelesaian permohonan NPWP dan PKP adalah sebagai berikut: a. 1 hari kerja untuk NPWP dan 5 hari kerja untuk PKP b. 5 hari kerja untuk NPWP dan 1 hari kerja untuk PKP c. 1 hari untuk NPWP dan 5 hari untuk PKP d. 5 hari untuk NPWP dan 1 hari untuk PKP 3. Tuan Rendy, pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan pengumpul kelapa sawit mulai menjalankan usahanya pada tanggal 15 April 2013, kapan batas akhir tuan Rendy mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? a. 1 bulan sejak usaha dijalankan b. 13 Mei 2013 c. 15 Mei 2014 d. A dan B benar 4. Miss Nita, orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan mulai bekerja pada PT. mumetaku sejak 6 Juni 2014, kapan batas akhir Nita wajib memiliki NPWP? a. 6 Juli 2014 b. 31 Juli 2014 c. Akhir bulan Juni 2014 d. B dan C benar 5. Pemeriksaan menguji kepatuhan Wajib Pajak harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang: a. Mengajukan permohonan restitusi pembayaran pajak b. SPT nya menyatakan rugi c. Melakukan peleburan usaha d. Melakukan penggabungan usaha 6. Pemeriksaan pajak sehubungan dengan restitusi Pasal 17B UU KUP dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin yang dibagi menjadi: a. Pemeriksaan khusus b. Pemeriksaan gudang c. Pemeriksaan lapangan d. b dan c benar 7. Standar pemeriksaan pajak terdiri dari: a. Standar umum b. Standar pelaksanaan c. Standar pelaporan d. Semua benar 8. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang mengajukan restitusi adalah sebagai berikut, kecuali: a. Permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dan tidak melampirkan surat kuasa khusus b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia c. Diajukan atas suatu bukti pembayaran d. Harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang mengajukan permohonan 9. Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan restitusi karena terdapat pembayaran pajak oleh WP yang bukan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut, kecuali: a. Asli bukti pembayaran berupa surat setoran pajak b. Bukti pembayaran berupa SSPCP c. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang

Page 2 of 4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

d. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Produk Hukum yang dihasilkan dalam hal permohonan restitusi Wajib Pajak dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah: a. SKPKB b. SKPN c. SKPLB d. SKPKBT Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas suatu: a. Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) d. Semua benar Wajib Pajak mengajukan banding hanya kepada: a. Direktorat Jenderal Pajak b. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak c. Pengadilan Pajak d. Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, kepada Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa: a. Kenaikan 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan b. Kenaikan 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan c. Denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan d. Denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan Dalam hal banding WP ditolak atau dikabulkan sebagian, kepada Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa: a. Kenaikan 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan b. Kenaikan 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan c. Denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan d. Denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan sebanyak: a. 1 (satu) kali b. Lebih dari 1 (satu) kali c. Paling banyak 3 (tiga) kali d. Semua jawaban salah Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada: a. Pengadilan Pajak b. Mahkamah Agung c. Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak d. Semua jawaban salah Pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui: a. Pemeriksaan acara cepat b. Pemeriksaan acara biasa c. Pemeriksaan acara normal d. Semua jawaban salah SPT dianggap tidak disampaikan apabila: a. SPT ditandatangani oleh WP b. SPT tidak melampirkan nomor rekening bank Wajib Pajak c. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Page 3 of 4

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

d. Semua jawaban salah Batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP Badan adalah: a. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak b. Paling lama 6 (enam) bulan setelah akhir tahun pajak c. Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak d. 31 Maret setiap tahunnya Batas waktu penyampaian SPT Masa selain SPT Masa PPN adalah: a. 20 hari setelah akhir masa pajak b. 15 hari setelah akhir masa pajak c. 30 hari setelah akhir masa pajak d. 21 hari setelah akhir masa pajak Jatuh tempo pembayaran untuk suatu masa pajak adalah: a. 20 hari setelah akhir masa pajak b. 15 hari setelah akhir masa pajak c. 30 hari setelah akhir masa pajak d. 21 hari setelah akhir masa pajak Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, akan dikenakan sanksi administrasi: a. Denda Rp100.000 untuk setiap masa pajak b. Bunga 2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak c. Denda Rp100.000 untuk beberapa masa pajak d. Denda Rp500.000 untuk setiap masa pajak Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, akan dikenakan sanksi administrasi berupa: a. Denda Rp100.000 untuk satu tahun pajak b. Bunga 2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak c. Denda Rp1.000.000 untuk beberapa tahun pajak d. Denda Rp500.000 untuk setiap tahun pajak Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa: a. Denda Rp100.000 untuk satu tahun pajak b. Bunga 2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak c. Denda Rp1.000.000 untuk satu tahun pajak d. Denda Rp500.000 untuk setiap tahun pajak Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan penyetoran atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak, akan diberikan sanksi administrasi berupa: a. Bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran b. Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran c. Bunga sebesar 5% (lima persen) per tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran d. Bunga sebesar 4% (empat persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

=======0000=======

Page 4 of 4

BAGIAN II : ESSAI (Bobot 60) Petunjuk: Jawablah 4 pertanyaan dibawah ini dengan benar dalam waktu 60 menit (boleh menggunakan kalkulator tetapi tidak boleh menggunakan handphone atau android dan sejenisnya) Soal 1 (Bobot 40) PT. Seiman Setaqwa, NPWP 01.235.251.3-105.000, alamat Jalan Merdeka Barat No. 15 Langsa, untuk bulan November 2014 PT. Seiman Setaqwa melakukan transaksi yang memiliki aspek perpajakan sebagai berikut:  Mr. Dermawan (K/2) bekerja setahun penuh pada PT. Rajin Pangkal Pandai dengan jumlah penghasilan untuk tahun pajak 2014 sebagai berikut: a. Gaji per bulan : Rp5.000.000,00 b. Tunjangan Transport : 300.000,00 c. Tunjangan Keluarga : 700.000,00 d. Beras 30kg per bulan yang diberikan dalam bentuk natura dengan harga pasar Rp10.500/kg e. Bonus Rp25.000.000,00 setahun Selain pembayaran tersebut, perusahaan juga mengikuti program BPJS sebagai berikut:  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kelompok IV  Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7% dari gaji per bulan  Jaminan Kematian (JKM)  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Mr. Dermawan juga membayar sendiri asuransi dalam rangka program BPJS sebagai berikut:  JHT  Iuran pensiun Rp150.000,00 per bulan Pertanyaan: 1. Hitung PPh yang terutang setiap bulan 2. Hitung PPh atas Bonus 3. Isilah jumlah seluruh PPh terutang pada SPT Masa PPh  Jhoni Ramadan (K/1), tidak memiliki NPWP, tenaga harian lepas yang dibayar sebesar Rp190.000,00 per hari, hitung PPh yang dipotong apabila Jhoni bekerja sebanyak 14 hari pada bulan itu, kemudian isi jumlah PPh terutang untuk bulan itu pada SPT Masa PPh?  Perusahaan membayar jasa notaris pada bulan itu sebesar Rp10.000.000,00, hitung PPh terutang dan isi SPT Masa PPh?

Soal 2 (Bobot 10) Dinas Perindustrian dan perdagangan, NPWP 00.235.789.1-051.000, alamat jalan Hijau Ulat Keket No. 1200 Jakarta Pusat, pada bulan Oktober 2014, Bendaharawan Dinas tersebut membeli kertas kepada PT. Sinaran (DISTRIBUTOR ALAT TULIS) sebanyak 6.000 Rim dengan harga per Rim Rp45.000. hitung PPh terutang? Soal 3 (Bobot 10) Bunga antar pinjaman yang dilakukan oleh PT. XYZ dengan PT. BNM dengan pokok pinjaman Rp100.000.000,00 dan tingkat bunga 15% per tahun. Terutang PPh Pasal berapa? Hitung PPh nya?

=======0000=======