Sekilas Tentang Hmi

Latar Belakang Pendirian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan Lafran Pane pada tahun 1947 dengan dasar keprihatinan atas kondisi umat Islam yang terpecah ke berbagai aliran keagamaan dan politik, serta terjebak dalam kebodohan dan kemiskinan. Saat itu, umat Islam di Indonesia terbagi dalam tiga golongan, yaitu golongan alim ulama yang menjalankan agama sesuai ajaran Nabi, golongan alim ulama yang terpengaruh mistik serta golongan yang berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan kehidupan nyata bangsa Indonesia. Golongan ketiga merupakan kelompok terkecil karena menurut Pane, saat itu agama Islam belum dipelajari secara mendalam. Selain itu, pendidikan dan mahasiswa juga dipengaruhi unsur dan sistem pendidikan Barat yang mengarah pada sekularisme.1 Untuk menuntaskan permasalahan itu, perlu ada suatu organisasi yang mewadahi mahasiswa (Islam) sebagai insan akademik bernafaskan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Penegasan HMI sebagai gerakan intelektual tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI yang bertujuan, menjadikan kadernya (mahasiswa Islam) sebagai insan akademis dan pengabdi yang mendorong cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah SWT.2 Pertentangan pada awal pendirian HMI yang menganggap Lafran Pane memecah belah mahasiswa ditanggapi Pane dengan mendatangkan penceramah untuk menyadarkan mahasiswa akan perlunya gagasan meningkatkan kesadaran ideologi, politik dan organisasi kepada mahasiswa Islam. Gerakan intelektual yang dilakukan HMI berfungsi merumuskan strategistrategi yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan Ideologi Misi keislaman dan kebangsaan HMI, pada masa orde lama sejatinya ialah ideologi yang menyerang kolonialisme (penjajah) dan memusuhi komunisme.3 Ideologi ini kemudian berubah bentuk ketika direproduksi secara intelektual melalui isu-isu; keislaman, keindonesiaan, kemodernan dan sekularisasi yang menjadi tema aktual di era pembangunan. Kemunculan cendekiawan muslim bercorak moderat di 1

Sitompul (1982) dalam M Rusli Karim. 1997. HMI MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia. Bandung : Mizan, Cetakan Pertama. 2 Surya Makmur Nasution. 2006. HMI sebagai Gerakan Intelektual. Diakses dari www.hmikomtpub.or. id, tanggal 23 Desember 2008. 3 Budi Gunawan S. 2007. HMI dan Kevakuman Ideologi. Diakses dari www.hmi-kab-bdg.web.id, tanggal 10 November 2008.

masa itu lebih didorong pada upaya mendamaikan hubungan negara dengan agama (Islam) dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi-politik orde baru. Walaupun HMI bernafaskan Islam, ia tidak berniat mendirikan negara Islam. Sejak awal pendiriannya pun HMI tidak menolak Pancasila, bahkan HMI bertekad mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatannya. Hal ini disebabkan HMI memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi serta Islam dan Pancasila tidak pernah dipertentangkan karena belum adanya larangan untuk menggunakan Islam sebagai dasar organisasi. Trikomitmennya yang terkenal, ”keislaman, keindonesiaan, kemahasiswaan” membuat HMI tidak terjebak pada fanatisme agama secara sempit namun juga menanamkan nilai nasionalisme pada tiap kadernya. Pada awal pendiriannya, HMI juga merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa yang independen saat itu, yang melakukan perannya sebagai organisasi kader dan perjuangan.4

Sejarah Perpecahan HMI Fragmentasi di dalam gerakan mahasiswa bukanlah hal yang mengejutkan karena gerakan mahasiswa memang bukan gerakan yang kohesif dan solid.5 Gerakan mahasiswa tidak berdiri di atas pondasi yang homogen sehingga rentan dengan kemungkinan terfragmentasi di antara mereka. Perbedaan cara pandang dan motivasi dapat membuat gerakan mahasiswa terseret arus konflik yang pada akhirnya akan menurunkan kekuatan mereka dalam menghadapi negara. Pada tahun 1970-an terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan HMI dalam menempatkan Islam dan negara. Sebagian kalangan menempatkan Islam di kedudukan yang paling tinggi, sehingga undang-undang negara harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Pihak lain menganggap Islam adalah bagian dari negara karena negara lebih superior. a. Penyebab perpecahan Pemerintahan Soeharto pada era Orba sangat mengutamakan politik keseragaman dan pemusatan kekuasaan. Oleh karena itu, semua kekuatan sosial dan politik dipaksa untuk mengubah dasarnya dengan Pancasila. Jika menolak, 4

My Kadekoh. 2008. Analisis Historis Gerakan New HMI. Diakses dari www.korkomhmiuii.multiply. com, tanggal 21 Desember 2008. 5 Munafrizal Manan. 2005. Gerakan Rakyat Melawan Elite. Yogyakarta : Resist Book, Cetakan Pertama, hal 183.

dapat berakibat dibubarkan. Tahun 1985, pemerintah mengeluarkan kebijakan UU Ormas yang mewajibkan semua ormas memakai asas tunggal Pancasila. HMI pun terkena dampaknya. Kongres XVI di Kota Padang tahun 1986 menjadi saksi pengaruh negara yang berlebihan untuk memaksakan asas tunggal. MPO (majelis penyelamat organisasi) HMI menolak menurut mereka Islam adalah satu-satunya ideologi yang mereka anut dan dengan menurut pemerintah, berarti gerakan mahasiswa sudah melupakan karakteristik mendasar, yaitu oposan dan tidak pro status-quo. HMI akhirnya pecah menjadi dua, HMI ”Pancasila” menjadi HMI yang ”resmi” diakui negara (tahun 1999 HMI-DIPO mengubah asas Pancasila menjadi Islam) dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) yang tetap kukuh berasas Islam. b. Perbedaan HMI-MPO dan HMI-DIPO HMI-DIPO menilai MPO adalah pemberontak yang menyempal dari HMI, sehingga keberadaannya tidak sah. Sedangkan MPO menilai DIPO adalah sekelompok pengkhianat karena tunduk terhadap status quo. DIPO dinilai jauh dari gerakan mahasiswa yang oposan dan menentang status quo. HMI DIPO dinilai lebih moderat karena mau menggunakan taktik menerima asas tunggal, sedangkan MPO dinilai lebih fundamental dan tidak mau menyerah pada pemerintah yg tiran. Pilihan HMI-MPO untuk “berhadap-hadapan” dengan rezim Orba, mau tidak mau menempatkannya

pada

posisi

pinggiran

(peripheral)

sebagai

organisasi

underground. Kendati demikian, hal tersebut lalu membentuk karakteristik gerakan HMI-MPO yang cukup khas. Ada tiga kawasan strategis yang menjadi tipologi besar gerakan HMI-MPO: Pertama, gerakan moral-politik yang terkonsentrasi di Jakarta. Kedua, gerakan berbasis moralitas Islam-politik yang menonjolkan nilai-nilai usuliyah, tersentralisasi di Makassar dan sekitarnya. Ketiga, gerakan intelektualisme yang berkembang di kawasan Yogyakarta. Sedangkan HMI DIPO membagi ‘spesialisasi’ gerakan tiap kadernya menjadi 3, yaitu politisi, intelektual dan dakwah.6 Pada awal keberadaannya, HMI-MPO tidak hanya sekedar menjadikan Islam sebagai azasnya, tapi juga implementasi nilai-nilai ke-Islam-an yang sangat kental pada kader-kader HMI pada awalnya. Sehingga gerakan HMI-MPO cenderung 6

Akral Ghiffary. 2007. HMI, Umat Islam dan The End Of History? Diakses dari www.hmiushuluddien. multiply.com, tanggal 11 November 2008.

fundamentalis dan eksklusif. Selain itu, sikap radikal dan militansi kader menjadi sebuah pembeda dengan kalangan organisatoris lainnya. Identitas lain yang terlihat dari HMI-MPO adalah tingkat intelektualitas yang dimiliki para kader-kadernya yang memperlihatkan bahwa budaya diskusi dan membaca sangat mendominasi kader-kadernya. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya wacana yang digulirkan oleh aktivis-aktivis HMI-MPO, seperti revolusi sistemik dan gerakan tamaddun. Akan tetapi karena tidak mempunyai akses dalam pemerintahan, maka wacana yang dimunculkan hanya sekedar wacana yang tiada pernah terealisasi. Di dalam pelatihan kader, HMI-MPO lebih menonjolkan aspek keislaman dan agak mengabaikan aspek politik/kebangsaan, sedangkan HMI-DIPO banyak membahas unsur kebangsaan, Pancasila dan UUD Negara. HMI-MPO tidak banyak melakukan politik praktis dan lebih memilih melakukan kajian-kajian karena akses politik kader sangat kecil (terbatas). Status ‘ilegal’ membuat MPO banyak ditekan oleh pemerintah Orba. Usaha untuk menyatukan kedua HMI bukannya tidak dilakukan. Perbedaan AD/ART dan pola rekruitmen pada awalnya menjadi hambatan terjadinya persatuan ‘2 HMI’. Nilai dasar perjuangan (NDP) yang dijadikan landasan perkaderan HMI DIPO berbeda dengan Khittah Perjuangan yang dimiliki HMI MPO, NDP lebih menitik beratkan pada wacana Islam kebangsaan yang dipadukan dengan pemikiran teologi pembebasan (liberal) sedangkan Khittah Perjuangan menekankan pada wacana penafsiran Islam sebagai pandangan hidup (world of view) yang diselaraskan dengan pemikiran kesadaran keberislaman (teosofi transenden). Namun, pada Kongres XXVI HMI di Hotel Novotel, Palembang (29 Juli 2008), kedua HMI sepakat untuk meruntuhkan ego pribadi dan bersatu dalam rangka menegakkan syiar Islam bersama-sama.7 Islah akan ditindaklanjuti dengan merumuskan anggaran dasar (menyatukan asas dan nilai dasar perjuangan) dan menyatukan kepengurusan PB HMI serta menyatukan perbedaan-perbedaan kultural kader-kader HMI di kedua belah.

Peran HMI di Era Orde Lama

7

Admin. Kalla Rangkul Akbar : Sambut Positif Islah HMI Dipo dan MPO. Dimuat di harian Kendari Pos, 29 Juli 2008. Diakses dari www.kendaripos.co.id, tanggal 23 Desember 2008.

HMI pada Orde Lama berasaskan Islam, namun tidak berencana mendirikan negara Islam. Bahkan, salah satu tokoh HMI, Dahlan Ranuwihardjo (ketua umum PB HMI 1951-1953) pernah berdebat dan mengusulkan kepada presiden Soekarno untuk menolak negara Islam dan menerima negara nasional atau NKRI. Sikap intelektual HMI ini bersifat independen. Menjelang pemilu 1955 gerakan mahasiswa terbagi menjadi kiri (isu utama anti-kapitalisme, anti-nekolim dan anti-fasisme) dan kanan (isu anti-komunis & anti kediktatoran). Gerakan kiri misalnya GMNI dan CGMI yang berafiliasi dengan PNI dan PKI, sedangkan gerakan kanan misalnya HMI yang dindikasikan berafiliasi dengan Masyumi. Menjelang demokrasi terpimpin, bandul kekuasaan di bawah Soekarno semakin di sebelah kiri sehingga kelompok mahasiswa kanan mengalami kekalahan.

Padahal,

sejak

diberlakukannya

demokrasi

terpimpin,

gerakan

mahasiswa mengalami ideologisasi yang juga terjadi pada semua organisasi pergerakan. Organisasi yang sesuai dengan ideologi negara dapat berkembang, sedangkan organisasi mahasiswa yang berseberangan dengan ideologi negara terkucilkan atau bahkan dicap kontrev (kontrarevolusi). Presiden Soekarno sempat akan membubarkan HMI karena menilai HMI melakukan tindakan anti-revolusi, reaksioner, aneh, menjadi tkang kritik, liberal dan terpengaruh oleh cara berpikir Barat.8 Pertentangan semakin tajam hingga menjelang peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober) 1965, di mana kekuasaan Soekarno mulai goyah. HMI terlibat bersama kelompok yang banyak berasal dari kaum kanan berkongsi dengan militer mulai mengorganisasi diri untuk menggulingkan presiden. Pertarungan ini akhirnya dapat dimenangkan dengan tergulingnya Soekarno berikut gerakan mahasiswa dan partai politik yang mendukung ideologi Bung Karno.9

Peran HMI di Era Orde Baru a. HMI-DIPO Pada masa Orba, ada kecenderungan yang amat kuat dari alumni HMI-DIPO yang berpengaruh untuk masuk dalam lingkup kekuasaan. Jabatan menteri menjadi mudah diraih bagi orang yang pernah menahkodai HMI. HMI yang menjadi bagian pendiri Orde Baru mengambil peran secara efektif sebagai sumber rekruitmen 8 9

Disarikan dari M Rusli karim, op. cit, hal 105 Disarikan dari Budi Gunawan S, op. cit.

kepemimpinan nasional yang kemudian dikenal dalam doktrin organisasi; ‘HMI sebagai sumber insani pembangunan’. Banyak ditemui tokoh HMI yang mengisi birokrasi kekuasaan sehingga HMI ini tidak lagi menampilkan sosok herois yang terlibat penuh dalam pergerakan mahasiswa seperti ditunjukkan oleh para pendahulunya. Kolaborasi penguasa Orde Baru dengan mantan aktivis mahasiswa, termasuk alumni HMI, berdampak besar terhadap peran HMI yang hampir-hampir absen dalam setiap momentum kebangkitan gerakan mahasiswa. Gerakan DIPO pun senada dan seirama dengan penguasa. Jadi, sulit untuk menemukan hal-hal yang menonjol dari HMI-DIPO. Kritik terhadap pemerintahan nyaris tidak ada. Dan kegiatan yang dilaksanakan DIPO cenderung normatif, seakan menjauh dari idealisme seperti pada 20 tahun awal berdirinya. b. HMI-MPO HMI-MPO adalah sempalan HMI yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Di masa Orba, organisasi ini ditekan dan dianggap sebagai "organisasi terlarang". Sekretariatnya terus dipantau oleh intelejen, kegiatannya direpresi, pendapatnya dipendam secara paksa. Dalam kasus ini, cukup sulit untuk mengatakan sejauh mana peranan MPO pada masa Orba. Kegiatan mereka berkisar di masalah dakwah secara sembunyi-sembunyi di mushala-mushala kampus dan kampung yang menjadi konsentrasi pondokan mahasiswa. Yang mereka lakukan selama itu adalah membangun opini internal turun temurun mengenai kebobrokan orde baru. Selain itu juga ada fungsi regenerasi dengan menanamkan semangat dan cita-cita HMI pada saat awal didirikan, garis perjuangan organisasi, dan lain sebagainya. Bisa disimpulkan, dari kegiatan HMI-MPO di masa orde baru terdapat usaha untuk mempertahankan idealisme dan semangat organisasi ditengah paksaan untuk mengakui asas tunggal Pancasila dan represifitas sebagai akibat pembangkangan mereka. Mereka tidak melakukan kegiatan yang menonjol bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak memiliki sumber daya dan kesempatan untuk melakukan hal itu. Bergerak sedikit saja, bisa-bisa salah satu aktivis mereka hilang tak jelas keberadaannya. Ini yang diwaspadai untuk menghindari pembubaran secara paksa oleh pemerintah. Peran HMI di Era Reformasi

Pada era Reformasi, tepatnya pada periode kepemimpinan Habibie, sikap kedua HMI terbagi dalam dua macam gerakan. HMI-DIPO dengan gerakan konformis moderat mendukung presiden Habibie sebagai pemerintahan transisi, menerima SI MPR secara kritis serta mendesak diadakannya pemilu yang jurdil dan demokratis. Sebaliknya, HMI-MPO yang konfrontatif radikal menolak Habibie yang dianggap tidak konstitusional, menolak SI MPR dan hasilnya, serta menolak pemilu yang diselenggarakan Habibie. HMI-DIPO juga mengutamakan gerakan moral dan intelektual serta melakukan reformasi secara damai, sedangkan HMI-MPO memadukan aksi intelektual dengan aksi jalanan dan bersedia bentrok dengan aparat jika terpaksa. Sifat radikal yang menjadi ciri khas HMI-MPO menjadi nafas perjuangannya. Di era presiden Wahid, HMI juga berperan dalam menentang pemerintahan Gus Dur. Bersama dengan KAMMI dan Konsorsium mahasiswa Indonesia, mereka mendukung pembentukan Pansus Buloggate dan Bruneigate oelh DPR untuk menyelidiki keterlibatan KKN Presiden Wahid.10 Yang menonjol dari HMI –DIPO pada masa setelah reformasi justru bukan gerakannya, namun aktivitas para elitnya yang dikeluhkan sebagai terlalu berorientasi politik. Para elit HMI menganggap organisasi ini sebagai batu loncatan dalam karier politik mereka. Orientasi idealisme HMI telah berubah menjadi ambisi kekuasaan. Hal ini telah mengusik sejumlah alumni HMI hingga memberikan statement keras. (Alm.) Nurcholis Madjid misalnya, pada tahun 2002 meminta HMI dibubarkan saja. Alasannya, orientasi para kader HMI condong menjadi pejabat. Alumni lain juga bersikap serupa. Yasin Kara, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, dan Laode M Kamaluddin, Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam menganggap pergerakan HMI saat ini menjadi terlalu pragmatis dan cenderung untuk kepentingan politik jangka pendek. Tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa kedepan. Pola kaderisasi yang dianut juga tidak berprospek jauh kedepan. Dalam hal ini, pola kaderisasi yang dimaksud adalah doktrinasi terhadap kader-kader baru. Alumni-alumni baru HMI kini banyak tersebar di partai-partai politik. Namun bukan berarti HMI kemudian menjadi kekuatan besar yang memiliki banyak pengaruh di partai politik. Keterlibatan mereka lebih sebagai kepentingan individu alumni. Dalam berbagai isu-isu bangsa, HMI juga sepi aksi dan sikap. Elite

10

Munafrizal Manan, op. cit., hal 186.

organisasi justru sibuk memikirkan nasib politik mereka sendiri. Bukan lagi memikirkan organisasi kedepannya. Penyebaran alumni HMI juga seolah terseparasi sesuai asal mereka. Misalnya, Alumni HMI-DIPO cenderung lebih memilih Golkar dan partai-partai konservatif sebagai kendaraannya setelah "lulus" dari HMI. Sedangkan HMI-MPO memilih partai yang cenderung revolusioner dan "segar" semacam PKS dan partai lainnya. Alumni MPO juga ditekankan untuk tidak bekerja sebagai pegawai negeri. Sikap anti-pemerintah yang ditunjukkan MPO bukan berarti mereka hendak mendirikan negara Islam. Mereka hanya ingin membangun sebuah peradaban yang menurut mereka hanya mungkin dicapai jika dasar organisasi adalah Islam. Pasca 1998, terdapat beberapa pihak yang merasa kecewa dengan HMI dan mendirikan gerakan neo HMI dengan semangat mengembalikan khittah gerakan dan kepeloporan HMI di Nusantara. Gerakan ini juga merasa muak dengan kelambatan penyikapan persoalan bangsa oleh HMI serta sifat organisasi yang masih elitis, strukturalis dan birokratis. Beberapa pokok pikiran yang merupakan ideasi gerakan neo HMI antara lain : memunculkan idiom gerakan HMI kiri yang diilhami oleh pemikiran Islam Kiri “Islamic left” menurut Hasan Hanafi, gerakan struktur vs gerakan kultur, semangat kebangkitan gerakan HMI jilid II, mengembalikan kiprah HMI dalam dunia pergerakan mahasiswa, serta memperbaiki kondisi internal HMI khususnya HMI cabang Jogjakarta.11

11

Disarikan dari My Kadekoh, op. cit.