Sasaran Belajar Ii Modul 5.2

BPJS SASARAN BELAJAR II MODUL 5.2

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) - UU No. 40 thn 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional dan - UU No. 24 thn 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Merupakan sebuah lembaga hukum nirlaba untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia

Macam BPJS

Jaminan Sosial Nasional  BPJS

BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Sejarah pembentukan dan pengoperasian BPJS melalui serangkaian tahapan, yaitu: 1. 2.

3. 4.

5.

Pengundangan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN pada 19 Oktober 2004; Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 007/PUUIII/ 2005 pada 31 Agustus 2005; Pengundangan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS pada 25 November 2011; Pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek pada 1 Januari 2014; Pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Peserta BPJS Nasional terbagi menjadi dua: • Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

adalah orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu, yang preminya akan dibayar oleh pemerintah. (Perpres No 101 Tahun 2011) • Peserta Bukan PBI

pekerja penerima upah (pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, dan pegawai swasta), pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (investor, pemberi kerja, pensiunan, veteran, janda veteran, dan anak veteran). (Perpres No 12 Tahun 2013)

Cara menjadi peserta BPJS Penentuan golongan PBI atau non PBI 2. Mengisi formulir di kantor BPJS setempat 3. Membayar iuran 1.

Pelayanan kesehatan yang dijamin Pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu pelayanan kesehatan non-spesifikasi: 1. Administrasi pelayanan 2. Pelayanan promitif dan preventif

3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 4. Tindakan medis non-spesialistik baik operatif

manupun non-operatif 5. Transfusi darah 6. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan 7. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi

Pelayanan kesehatan yang dijamin Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yaitu pelayanan kesehatan yang mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan) Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Pelayanan Persalinan Pelayanan Khusus Emergensi

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (kecuali untuk kasus gawat darurat). Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau kosmetik. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan).

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin 8. Pelayanan ortodonsi (meratakan gigi). 9. Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat 10. 11. 12.

13. 14. 15.

terlarang dan/atau alkohol. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang berbahaya. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai eksperimentasi. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Pelayanan kesehatan akibat bencana dan wabah

THANKYOU 