Sanksi Pelanggaran Kode Etik.docx

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Sering kita jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga halhal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkatkan menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila demikian, aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan yang memberikan sanksi-sanksi hokum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanki pidana.1 Dalam melaksanakan tugas profesinya guru indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. Dari kode etik tersebut penulis hanya akan membahas masalah pelanggaran dan sanksi yang diberikan jika ada guru yang melanggar kode etik guru.

Pasal 7 (1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kude Etik Guru Indonesia. (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.

Pasal 8 (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru. (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.

Pasal 9 (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. 1

Manpan Drajat dan Ridwan Effendi, Etika Profesi Guru, Bandung. Alfabeta, 2014, hlm. 110-113

(2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. (6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Contoh kasus pelanggaran, diantaranya sebagai berikut : 1. Guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru. 2. Guru tidak memahami sifat-sifat yang khas/ karakteristik pada anak didiknya. 3. Guru memperlakukan peserta didiknya segara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang. Adapun sanksi yang dikenakan kode etik guru tersebut adalah guru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai guru karena : 1. Melanggar sumpah dan janji jabatan 2. Melanggar perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama 3. Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus. Sanksi terhadap guru dapat juga berupa : 1. Teguran 2. Peringatan tertulis 3. Penundaan pemberian hak guru

4. Penurunan pangkat 5. Pemberhentian dengan hormat 6. Pemberhentian dengan tidak hormat Sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan social dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut : 1. Teguran 2. Penugasan 3. Skorsing 4. Dikeluarkan dari sekolahan