Pelanggaran-pelanggaran Praktik Keperawatan Di Indonesia.docx

PELANGGARAN-PELANGGARAN PRAKTIK KEPERAWATAN DI INDONESIA

Disusun Oleh : NAMA

: MEGI ADI SAPUTRA

NIM

: 1614471036

KELAS

: TK III REG 1

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG PRODI KEPERAWATAN KOTABUMI TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Tugas 1. Bagilah kelas menjadi 5 kelompok 2. Siapkan laptop/adroid/ buku referensi 3. Carilah fakta-fakta pelanggaran praktik keperawatan yang terjadi di indonesia (surat kabar elektronik) 4. Identifikasi pelanggaran yang dilakukan 5. Identifikasi peraturan yang dilanggar 6. Identifikasi siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut 7. Identifikasi sanksi yang diputuskan 8. Identifikasi apa yang seharusnya disiapkan/ dilakukan agar tidak melanggar hukum 9. Bagaimana pendapat kelompok dalam mencermati kasus pelanggaran tersebut.

1. Contoh kasus pelanggaran praktik keperawatan di Indonesia

LAMONGAN, KOMPAS.com - Terdakwa mantan perawat National Hospital Surabaya, Zunaidi Abdillah, divonis 9 bulan penjara dalam perkara pelecehan seksual terhadap pasien. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (6/6/2018) sore. Terdakwa dianggap melanggar pasal 290 KUHP ayat 1 tentang pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. "Kepada terdakwa dihukum 9 bulan penjara," kata Agus. Vonis untuk Zunaidi Abdillah lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni penjara 1 tahun 6 bulan penjara. Pertimbangan yang meringankan hukuman terdakwa, menurut Hakim Agus, adalah bahwa terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum, dan menjadi tulang punggung keluarga serta tidak pernah dihukum. "Yang memberatkan, terdakwa merugikan nama baik korban," jelasnya. Mohamad Sholeh, kuasa hukum terdakwa, dikonfirmasi mengaku akan mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. "Kami heran, padahal tidak ada saksi yang memberatkan terdakwa dalam persidangan. Kami pasti banding," ujarnya. Pada 27 Januari lalu, Zunaidi Abdillah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya atas laporan suami pasien korban pelecehan. Beberapa hari sebelumnya, sebuah video viral yang menunjukkan terdakwa meminta maaf kepada pasien karena telah melakukan pelecehan usai pasien menjalani operasi. Terdakwa sempat membantah video tersebut, dan menyebut video tersebut dibuat di bawah tekanan.

Keluarga pelaku sempat mengajukan praperadilan atas status tersangka namun gagal karena saat sidang praperadilan, sidang pokok perkara sudah digelar.

2. Identifikasi pelanggaran yang dilakukan Pelanggaran yang dilakukan oleh perawat tersebut yakni : 1. pelanggaran kode etik keperawatan 2. pelanggaran terhadap hak pasien 3. tindakan pencabulan

3. Identifikasi peraturan yang dilanggar a) Undang – undang nomor 38 tahun 2014 tentang keprawatan pasal 38 ayat (3) yang berbunyi : Dalam praktik keperawatan,klien berhak : 3) mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik,standar pelayanan keperawatan,standar profesi,standar prosedur oprasional,dan ketentuan peraturan perundang-undangan

b) Kode Etik Keperawatan Indonesia Keputusan MUNAS VI PPNI Nomor : 09 MUNAS VI/PPNI/2000 Perawat dan klien 1) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia ,keunikan klien ,dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan kesukuan,warna kulit ,umur ,jenis kelamin,aliran politik dan agama yang di anut serta kedudukan sosial. 2) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghomati nilai nilai budaya adat-istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien. 3) Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.

4. Identifikasi siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut a. Seorang perawat berinisial ZA

5. Identifikasi sanksi yang diputuskan Pasal 290KUHP ayat 1 tentang pencabulan, berbunyi : Dengan hukuman penjara selama - lamanya tujuh tahun, dihukum : 1e. Barangsiapa melakukan perbuatancabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

6. Identifikasi apa yang seharusnya disiapkan/ dilakukan agar tidak melanggar hukum Menurut Undang – undang nomor 38 tahun 2014 tentang keprawatanPasal 37Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban: a. Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya; d. Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; f. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan g. Melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. 7. Bagaimana pendapat kelompok dalam mencermati kasus pelanggaran tersebut.

Menurut kami, dalam melakukan tindakan keperawatan sebaiknya perawat meminta izin terlebih dahulu terhadap pasien ataupun keluarga pasien. Terkait kasus di atas dimana pasien tidak sadarkan diri dan tidak ada keluarga pasien yang

menunggu saat perawat laki-laki akan melakukan tindakan pelepasan elektrode EKG yang masih menempel pada tubuh pasien usai operasi, pendapat kami mengenai kasus tersebut alangkah baiknya jika perawat laki-laki tersebut meminta bantuan kepada perawat perempuan untuk membantunya melepaskan elektrode EKG pada pasien atau perawat laki-laki tersebut menunggu keluarga pasien saat akan melakukan tindakan pelepasan elektrode EKG sehingga tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan.

Pelanggaran yang dilakukan perawat termasuk kedalam pasal 290 KUHP ayat 1 tentang pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya, dimana pasien saat kejadian masih dalam pengaruh obat bius. Selain itu perawat melanggar hak pasien yang tertera dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia Keputusan MUNAS VI PPNI Nomor : 09 MUNAS VI/PPNI/2000 antara perawat dan klien, yang menyebutkan bahwa “Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia ,keunikan klien ,dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan kesukuan,warna kulit ,umur ,jenis kelamin,aliran politik dan agama yang di anut serta kedudukan sosial.” Dan juga Undang – undang nomor 38 tahun 2014 tentang keprawatan pasal 38 ayat (3) yang berbunyi :”Dalam praktik keperawatan,klien berhak mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik,standar pelayanan keperawatan,standar profesi,standar prosedur oprasional,dan ketentuan peraturan perundang-undangan “