Sambutan Deputi Sipteknas Krt

„

iii

SAMBUTAN DEPUTI MENRISTEK BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM IPTEK NASIONAL Kesadaran semakin pentingnya “peran daerah” dalam pengembangan iptek dan sistem inovasi khususnya serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya menandai beberapa pergeseran pandangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai negara dewasa ini. Indonesia juga merespon hal ini antara lain melalui penguatan landasan perundangan. Undangundang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3Iptek) misalnya, merupakan landasan legal yang penting bagi pemajuan iptek dan memperkuat kontribusi iptek dalam pembangunan di Indonesia. Undangundang tersebut antara lain memberikan landasan hukum penting peran pemerintah daerah dalam konteks ini. Sementara itu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan antara lain bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3). Ditegaskan pula dalam Pasal 27 (Ayat 1, butir g) bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Perkembangan dalam legislasi tentu sangat penting, namun belumlah cukup untuk menggalang dan menggerakkan sumber daya dan kapabilitas secara nasional bagi pengembangan sistem inovasi dan daya saing. Perluasan pemahaman, partisipasi aktif, keprakarsaan dan langkah-langkah kolaborasi yang sinergis oleh banyak pihak, termasuk dalam meningkatkan koherensi antara kebijakan daerah – nasional, sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Karena itu, upaya penulis mengupas topik pengembangan sistem inovasi daerah dari perspektif kebijakan sangat relevan dan penting baik bagi para pembuat kebijakan maupun para pemangku kepentingannya. Analisis ataupun pandangan penulis tentu tidaklah otomatis sebagai pandangan/sikap resmi lembaga manapun. Walaupun begitu, diskusi dan pandangan independen penulis yang disampaikan dalam buku ini saya nilai penting antara lain dalam rangka memperkaya pemikiran dan memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di Indonesia. Ke depan, kerjasama antara BPPT dengan KRT yang telah terjalin selama ini antara lain dalam upaya perbaikan kebijakan dan implementasi program iptek perlu terus diperkuat. Saya menyampaikan apresiasi dan berharap bahwa kepeloporan penulis dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang sistem inovasi daerah beserta gagasan dan semangat ajakannya mendorong perbaikan penadbiran inovasi (innovation governance) yang mewarnai buku ini dapat turut berkontribusi dalam mendorong pemajuan sistem inovasi dan peningkatan daya saing daerah di Indonesia. Jakarta, Pebruari 2005 Deputi Menristek Bidang Pengembangan Sistem Iptek Nasional

Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS