Notulen Pelatihan Pld Kelas Mandiri.docx

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 5.1. Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa

Waktu

: 16.15-17.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan Sahadi

Tim Notulasi

: Yeni Putri Malinda

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator a. Menjelaskan tujuan Konsep dasar inovasi desa secara benar b. Menguraikan pokok-pokok kebijakan inovasi desa c. Inovasi desa diperlukan dalam pembangunan desa karena setiap pembangunan membutuhkan inovasi-inovasi atau nilai tambah. d. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Inovasi di Desa : Meningkatkan pendapatan desa e. Kendala yang dihadapi dalam program Inovasi Desa : Ide ninovasi, jenisjenis Inovasi nya apa saja bentuknya. Beserta contoh kongritnya yang belum dipahami f. Yang dapat mendorong kegiatan Inovasi Desa : peningkatan Kapasitas pelaku inovasi, bursa Inovasi

g. Inovasi bearti melakukan sesuatu dengan cara yang baru, memiliki ide/gagasan yang baru mengenal bagaimana sesuatu dilakukan / dikerjakan. h. Inovasi dalam pembangunan : pembangunan sebagai historis dan perubahan struktural, secara substansial didorong oleh inovasi i. 5 jenis Inovasi : - Meluncurkan produk baru atau jenis baru dari produk yang sudah dikenal sebelumnya - Aplikasi / metode produksi atau penjualan yang baru - Membuka pasar yang baru - mendapatkan sumber baru dari suply bahan baku - Struktur industri baru 

Dana desa masih banyak dibidang sarana prasarana



PID merupakan Inovasi atau kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan



PID mendukung capaian target RPJMD 2015 – 2019 dengan mendukung pembangunan secara lebih kreatif



PID juga memberikan perhatian terhadap dukungan teknis dari penyedia jasa teknis secara profesional.



Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi.



Sistem Inovasi dibutuhkan bagi desa dikarenakan : 

Dorongan dari perubahan sosial



Kompetisi global



Karateristik pasar yang dinamis



Kecendrungan membentuk jejaring



Posisi tenaga kerja dengan upah tinggi



Dll\



Inovasi Desa marupaka sebuah pola yang sistematis dalam rangka pemecahan masalah dan tantangan



Tujuan PID : 



Strategi Inovasi Desa : 



Melindungi Indiviidu, kelompok atau kelembagaan yang melakukan iinovasi

Membangun kapasitas warga

Tujuan PID : mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa



Sasaran PID : Menguatkan kepeminpinan dan pengolaan PID berfokus pada hasil mengefektikan pengelolaan P3MD.

Tambahan dari pak Feri : -

Inovasi : proses,

-

PID melalukan pendekatan kepada masyarakat dengan informasi informasi tentang inovasi desa

-

Pemanfatan pembangunan bisa dijadikan Inovasi desa

-

Pelayanan bumdes juga termasuk Inovasi

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator a. Menjelaskan tujuan pembelajaran b. Sharing/sudut pandang dari peserta mengenai proses penyusunan dan pemutusan produk hukum di desa 1. ima. ” Proses penyusunan sudah sesuai aturan namun dalam musyawarah keterwakilan masyarakat tidak semua lapisan. Sehingga produk hukum tidak menjawab kebutuhan masyarakat. BPD hanya formalitas, hadir bukan sebagai pengundang tetapi sebagai peserta / audien 1. Dezi Regulasi diatasnya belum jelas namun melaksanakan/membuat regulasi didesa.

desa

sudah

disuruh

2. Agus :”keterwakilan perempuan datang tidak menyampaikan aspirasi namun hanya sebagai penyedia konsumsi.

2

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 1. Mengapa keterwakilan perempuan jarang penyusunan dan pemutusan produk hukum

dilibatkan

dalam

Tanggapan-tanggapan (peserta lain, fasilitator, nara sumber)

proses

Peserta= 1. Rekpawan; “ perempuan malu menyampaikan ide/gagasan”, 2. Ujang : “rapat dilaksanakan pada malam hari sehingga terkendala dalam mengikuti musyawarah” Fasilitator = Solusi : mendampingi perempuan dalam musyawarah .membimbing untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan persuasive terutama pendamping perempuan.

2. Apakah sudah ada pengaturan prosedur dan mekanisme penyusunan produk hukum desa Tanggapan-tanggapan PESERTA= a. Ahmad afandi : sudah ada pengaturan penyusunan produk hukum b. Eva hartini :sudah ada sesuai prosedur,

3

Sessi diskusi kelompok: a. Pembagian kelompok KELOMPOK 1 : KETERWAKILAN PESERTA KELOMPOK 2 : AGENDA YANG DIBAHAS KELOMPOK 3 : KETERLIBATAN MASYARAKAT KELOMPOK 4 : PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSA b. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok -

Masyarakat banyak yang tidak hadir ketika diundang dalam rapat sebaiknya penyelenggara musyawarah memilih waktu yang sesuai dan tepat. Penyelenggara musyawarah harus berkoordinasi dengan unsur masyarakat

-

Agenda yang dibahas dalam rapat biasanya tidak fokus pada musyawarah yang dibahas.

b.

-

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan biasanya kepala desa menginterfensi sebagian masyarakat.

-

Keputusan yang diambil terkadang tidak sesuai dengan skala prioritas

Hasil Diskusi Pleno -

4

Berkoordinasi dengan semua unsur sebelum menyepakati waktu pelaksanaan musyawarah. Moderator dalam memimpin musyawarah harus cakap dalam mengendalikan kegiatan musdes Memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta musyawarah dalam mengemukakan ide dan pendapat Dibuat kesepakatan untuk membuat skala prioritas

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber: 1. Hakikat mudes -

Keputusan harus dapat diterima dengan kala sehat

-

Sesuai dengan kepentingan bersama

-

Keputusan mudah masyarakat

dipahami

dan

tidak

memberatkan

2. Tata tertip dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan permendes PDTT no 2 tahun 2015 a. Prinsip-Prinsip Muswarah Desa 1)

Partisipatif Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa.Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Dalam Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis.

2)

Demokratis Setiap warga masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Desa. Masyarakat diberikan kesempatan sesuai hak dan kewajibannya untuk menyatakan pandangan, gagasan, pendapat dan sarannya terkait pembahasan hal-hal yang bersifat startegis di desa.Musyawarah desa merupakan representasi keterwakilan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan di desa.Musyawarah mendorong kerjasama, kolektivitas, kelembagaan dan hubungan sosial yang lebih harmonis.

3)

Transparan

Proses Musyawarah Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus mengetahui apa yang tengah berlangsung dalam proses pengambilan keputusan di desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan. 4)

Akuntabel Dalam setiap tahapan kegiatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan baik secara moral, teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Azaz musyawarah 1. Inklusi : mengajak masuk dan mengikutsertakan semua masyarakat dari semua ethnik,kondisi,budaya,difabel dll

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas: 1. setiap musyawarah harus ada notulensi, berita acara dan dokumentasi 2. Tata kelola desa yang DEMOKRATIS Antara BPD dan kepala desa harus cheek dan balance

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 3.3. EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Waktu

: 11.40- 15.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan sahadi

Tim Notulasi

: Parjono

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator a) Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan desa b) Menampilan video tentang perencanaan desa c) Pengantar penjelasan materi -

Perencanaan pembangunan desa mengacu perencanaan pembangunan kabupaten/kota

-

Perencanaan pembangunan berjangka (RPJMDes/RKPdes)

didesa

disusun

- Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan di desa Menghargai,perbedaan,praktis,dan

pada secara

strategi,berkelanjutan,keswadayaan, kaderisasi.

2

pemberdayaan

dan

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 1. Mengaja RPJMdes belum bisa menjawab permasalahan di desa Tanggapan-tanggapan (peserta lain, fasilitator, nara sumber) Peserta= -Rikpawan

:

karena tidak ada pengkajian keadaan (potensi,masalah , SDA,SDM) yang ada di desa

di

desa

Fasilitator = titik kritis RPJM des bukan menjawab kebutuhan tetapi keinginan. Sehingga tidak menjawan permasalahan yang ada di desa

3

Sessi diskusi kelompok: a. Pembagian kelompok KELOMPOK 1 : PENYUSUNAN RPJMDes KELOMPOK 2 : PENYUSUNAN RPJMDes KELOMPOK 3 : PENYUSUNAN RKPDes KELOMPOK 4 : PENYUSUNAN RKPDes KELOMPOK 5 : PENYUSUNAN APBDes b. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok -

Tahap Penyususnan RPJMDes 

Persispan (pembentukan tim)



Penyelaras arah kebijakan program litas sektoral



Pengkajian keadaan desa



Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah



Penyusunan rancangan RPJM Des

 -

-

Penetapan RPJMDes

Tahap Penyusunan RKPDes 

Penyunan perencanaan pembangunan



Pembentukan tim penyusun



Pencermatan pagu indikatif



Pencermatan ulang RPJMDes



Penyusunan rancangan RKPDes



Penyusunan RKPdes



Penetapan RKPDes



Perubahan RKPDes

Tahap Penyusunan APBdes 

b.

Hasil Diskusi Pleno Pak Fery 

Penyusunan dokumen RKP des harus mengacu pada permendagri 114 tentang perencanaan desa.RKP disusun berdasarkan RPJMDes yang sudah tertuang setiap tahunnya sehingga tidak lagi melakukan penggalian gagasan dusun lagi.



RKPdes yang disusun tinggal mengambil dari dokumen RPJMDes yang sudah ada.

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

6



Pendamping harus memahami alur penyusunan dokumen RPJMdes, RKPDes, APBDes dengan mengacu kepada permendagri 114



Pendamping harus memberi penjelasan kepada pihak desa dalam menyusun dokumen perencanaan desa yang berpedoman kepada permendagri 114 tentang perencanaan desa, permendagri 111 tentang musyawarah desa

Lain-lain

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 3.1. FAsilitasi Analisis Dan Regulasi Desa

Waktu

: 08.30-10.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan Sahadi

Tim Notulasi

: Parjono

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator j. Menjelaskan tujuan pembelajaran tentang regulasi yang ada di desa. k. Sharing/sudut pandang dari peserta mengenai kondisi regulasi di desa 3. Dari Dahlan. ” regulasi baru sebatas tentang kegiatan dana desa, Perdes RPJMDes, Perdes RKPDes, perdes APBdes,BUMDES.seharusnya perdes tidak hanya sebatas kegiatan dana desa namun semua aspek yang memerlukan adanya sebuah legalitas hukum dari regulasi desa.

4. Eva Hartini ” menjelaskan tentang perdes dan peraturan kepala desa” Peraturan Desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa Peraturan Kepala Desa yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ataupun pelaksanan dari peraturan yang lebih tinggi. 5. Bambang :” mengapa perdes dibuat.karena untuk memuat aturan yang mempunyai kekuatan hukum.

3

Sessi diskusi kelompok: c. Pembagian kelompok Peserta dibagi menjadi 2 kelompok Kelompok I. PERDES YANG ADA DI DESA Kelompok II. DAFTAR KEWENANGAN DESA

d. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok 1. Jenis-jenis perdes a. RPJMDes b. RKPDes c. APBDes d. BUMDes 2. Sering terjadi tumpang tindih antara kewenangan desa dan kabupaten karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi 3. Peraturan di desa harus menjelaska landasan yuridis. e. Hasil Diskusi Pleno Alur Penyusunan Perdes b. Wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa (diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi

pengaturan); c. Dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan; d. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama; e. Penetapan dan penandatanganan peraturan yang sudah disepakati bersama; f. Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan melalui lembaran desa; g. Peraturan dinyatakan sah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkannya di lembaran desa.

f.

Penegasan/penyimpulan/pembulatan akhir oleh fasilitator Pembuatan Perdes 1. PENYUSUNAN PERDES 2. PEMBAHASAN PERDES 3. PENETAPAN PERDES 4. PERUNDANGAN PERDES 5. EVALUASI PERDES 6. KLARIFIKASI PERDES

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 3.2. Musyawarah Desa dalam Pengambilan Keputusan Penyusunan Regulasi Desa

Waktu

: 09.45-11.30 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Feri murtiningrum

Tim Notulasi

: Parjono

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator c. Menjelaskan tujuan pembelajaran d. Sharing/sudut pandang dari peserta mengenai proses penyusunan dan pemutusan produk hukum di desa 1. ima. ” Proses penyusunan sudah sesuai aturan namun dalam musyawarah keterwakilan masyarakat tidak semua lapisan. Sehingga produk hukum tidak menjawab kebutuhan masyarakat. BPD hanya formalitas, hadir bukan sebagai pengundang tetapi sebagai peserta / audien 6. Dezi Regulasi diatasnya belum jelas namun melaksanakan/membuat regulasi didesa.

desa

sudah

disuruh

7. Agus :”keterwakilan perempuan datang tidak menyampaikan aspirasi namun hanya sebagai penyedia konsumsi.

2

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 3. Mengapa keterwakilan perempuan jarang penyusunan dan pemutusan produk hukum

dilibatkan

dalam

Tanggapan-tanggapan (peserta lain, fasilitator, nara sumber) Peserta=

proses

3. Rekpawan; “ perempuan malu menyampaikan ide/gagasan”, 4. Ujang : “rapat dilaksanakan pada malam hari sehingga terkendala dalam mengikuti musyawarah” Fasilitator = Solusi : mendampingi perempuan dalam musyawarah .membimbing untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan persuasive terutama pendamping perempuan.

4. Apakah sudah ada pengaturan prosedur dan mekanisme penyusunan produk hukum desa Tanggapan-tanggapan PESERTA= a. Ahmad afandi : sudah ada pengaturan penyusunan produk hukum b. Eva hartini :sudah ada sesuai prosedur,

3

Sessi diskusi kelompok: a. Pembagian kelompok KELOMPOK 1 : KETERWAKILAN PESERTA KELOMPOK 2 : AGENDA YANG DIBAHAS KELOMPOK 3 : KETERLIBATAN MASYARAKAT KELOMPOK 4 : PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSA b. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok -

Masyarakat banyak yang tidak hadir ketika diundang dalam rapat sebaiknya penyelenggara musyawarah memilih waktu yang sesuai dan tepat. Penyelenggara musyawarah harus berkoordinasi dengan unsur masyarakat

-

Agenda yang dibahas dalam rapat biasanya tidak fokus pada musyawarah yang dibahas.

-

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan biasanya kepala

desa menginterfensi sebagian masyarakat. g.

Hasil Diskusi Pleno -

4

Keputusan yang diambil terkadang tidak sesuai dengan skala prioritas Berkoordinasi dengan semua unsur sebelum menyepakati waktu pelaksanaan musyawarah. Moderator dalam memimpin musyawarah harus cakap dalam mengendalikan kegiatan musdes Memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta musyawarah dalam mengemukakan ide dan pendapat Dibuat kesepakatan untuk membuat skala prioritas

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber: 3. Hakikat mudes -

Keputusan harus dapat diterima dengan kala sehat

-

Sesuai dengan kepentingan bersama

-

Keputusan mudah masyarakat

dipahami

dan

tidak

memberatkan

3. Tata tertip dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan permendes PDTT no 2 tahun 2015 b. Prinsip-Prinsip Muswarah Desa 5)

Partisipatif Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa.Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Dalam Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis.

6)

Demokratis Setiap warga masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Desa. Masyarakat diberikan kesempatan sesuai hak dan kewajibannya untuk menyatakan pandangan, gagasan, pendapat dan sarannya terkait pembahasan hal-hal yang bersifat startegis di desa.Musyawarah desa merupakan representasi keterwakilan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan di desa.Musyawarah mendorong kerjasama, kolektivitas, kelembagaan dan hubungan sosial yang lebih harmonis.

7)

Transparan Proses Musyawarah Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung

demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus mengetahui apa yang tengah berlangsung dalam proses pengambilan keputusan di desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan. 8)

Akuntabel Dalam setiap tahapan kegiatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan baik secara moral, teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Azaz musyawarah 2. Inklusi : mengajak masuk dan mengikutsertakan semua masyarakat dari semua ethnik,kondisi,budaya,difabel dll

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas: 1. setiap musyawarah harus ada notulensi, berita acara dan dokumentasi 4. Tata kelola desa yang DEMOKRATIS Antara BPD dan kepala desa harus cheek dan balance

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 3.3. EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Waktu

: 11.40- 15.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan sahadi

Tim Notulasi

: Parjono

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator d) Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan desa e) Menampilan video tentang perencanaan desa f) Pengantar penjelasan materi -

Perencanaan pembangunan desa mengacu perencanaan pembangunan kabupaten/kota

-

Perencanaan pembangunan berjangka (RPJMDes/RKPdes)

didesa

disusun

- Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan di desa Menghargai,perbedaan,praktis,dan

pada secara

strategi,berkelanjutan,keswadayaan, kaderisasi.

2

pemberdayaan

dan

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 2. Mengaja RPJMdes belum bisa menjawab permasalahan di desa Tanggapan-tanggapan (peserta lain, fasilitator, nara sumber) Peserta= -Rikpawan

:

karena tidak ada pengkajian keadaan (potensi,masalah , SDA,SDM) yang ada di desa

di

desa

Fasilitator = titik kritis RPJM des bukan menjawab kebutuhan tetapi keinginan. Sehingga tidak menjawan permasalahan yang ada di desa

3

Sessi diskusi kelompok: a. Pembagian kelompok KELOMPOK 1 : PENYUSUNAN RPJMDes KELOMPOK 2 : PENYUSUNAN RPJMDes KELOMPOK 3 : PENYUSUNAN RKPDes KELOMPOK 4 : PENYUSUNAN RKPDes KELOMPOK 5 : PENYUSUNAN APBDes b. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok -

Tahap Penyususnan RPJMDes 

Persispan (pembentukan tim)



Penyelaras arah kebijakan program litas sektoral



Pengkajian keadaan desa



Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah



Penyusunan rancangan RPJM Des

 -

-

Penetapan RPJMDes

Tahap Penyusunan RKPDes 

Penyunan perencanaan pembangunan



Pembentukan tim penyusun



Pencermatan pagu indikatif



Pencermatan ulang RPJMDes



Penyusunan rancangan RKPDes



Penyusunan RKPdes



Penetapan RKPDes



Perubahan RKPDes

Tahap Penyusunan APBdes 

b.

Hasil Diskusi Pleno Pak Fery 

Penyusunan dokumen RKP des harus mengacu pada permendagri 114 tentang perencanaan desa.RKP disusun berdasarkan RPJMDes yang sudah tertuang setiap tahunnya sehingga tidak lagi melakukan penggalian gagasan dusun lagi.



RKPdes yang disusun tinggal mengambil dari dokumen RPJMDes yang sudah ada.

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

6



Pendamping harus memahami alur penyusunan dokumen RPJMdes, RKPDes, APBDes dengan mengacu kepada permendagri 114



Pendamping harus memberi penjelasan kepada pihak desa dalam menyusun dokumen perencanaan desa yang berpedoman kepada permendagri 114 tentang perencanaan desa, permendagri 111 tentang musyawarah desa

Lain-lain:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 4.2. Arah dan Orientasi Pengembangan Ekonomi Desa

Waktu

: 14.30-16.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Fery Murtiningrum

Tim Notulasi

: Yeni Putri Malinda

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator l. Menjelaskan tujuan pembelajaran tentang Pengembangan Ekonomi Desa. m. Sharing/sudut pandang dari peserta mengenai kondisi regulasi di desa 8. Dari Parjono. ” Kemanjuan ekonomi desa sangat sibnifikan , dari adanya dana desa cukup membantu perekonomian masyarakat desa misalnya pengangutan hasil kebun jadi mudah sehingga ekonomi masyarakat terbantu.

9. Buyung ” menjelaskan tentang kemajuan ekonomi dalam bentuk alat-alat perangkat pesta seperti kursi tenda dan alat tarup sudah tersedia di desa. 10. Ahmad Affandi :” Desa sudah maju dalam perekonomian desa, semua desa sudah mendirikan Bumdes. Peningkatan sumber daya desa.

POTENSI : Adalah daya kekuatan atau kemampuan suatu desa untuk dioptimalkan dan dikembangkan -

Sumber Daya Alam, SDM, Sesuatu yang bisa dikembangkan

-

Persawahan, Perkebunan, Sungai, Tambang, Air Terjun, Danau

Aset : Adalah kekayaan yang dimiliki desa -

SDM, SDA

1. Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa. 2. Pasal 33 UUD 1945 ” Perekonomian diisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan BUMDES Adalah badan usahmilik desa yang seluruh satau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal Strategi Pengembangan BUMDES

6

-

Strategi Replika

-

Linkoge Sr

Lain-lain:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 3.2. Musyawarah Desa dalam Pengambilan Keputusan Penyusunan Regulasi Desa

Waktu

: 09.45-11.30 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Feri murtiningrum

Tim Notulasi

: Parjono

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator e. Menjelaskan tujuan pembelajaran f. Sharing/sudut pandang dari peserta mengenai proses penyusunan dan pemutusan produk hukum di desa 2. ima. ” Proses penyusunan sudah sesuai aturan namun dalam musyawarah keterwakilan masyarakat tidak semua lapisan. Sehingga produk hukum tidak menjawab kebutuhan masyarakat. BPD hanya formalitas, hadir bukan sebagai pengundang tetapi sebagai peserta / audien

11. Dezi Regulasi diatasnya belum jelas namun melaksanakan/membuat regulasi didesa.

desa

sudah

disuruh

12. Agus :”keterwakilan perempuan datang tidak menyampaikan aspirasi namun hanya sebagai penyedia konsumsi.

2

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 5. Mengapa keterwakilan perempuan jarang penyusunan dan pemutusan produk hukum

dilibatkan

dalam

proses

Tanggapan-tanggapan (peserta lain, fasilitator, nara sumber) Peserta= 5. Rekpawan; “ perempuan malu menyampaikan ide/gagasan”, 6. Ujang : “rapat dilaksanakan pada malam hari sehingga terkendala dalam mengikuti musyawarah” Fasilitator = Solusi : mendampingi perempuan dalam musyawarah .membimbing untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan persuasive terutama pendamping perempuan.

6. Apakah sudah ada pengaturan prosedur dan mekanisme penyusunan produk hukum desa Tanggapan-tanggapan PESERTA= a. Ahmad afandi : sudah ada pengaturan penyusunan produk hukum b. Eva hartini :sudah ada sesuai prosedur,

3

Sessi diskusi kelompok: b. Pembagian kelompok KELOMPOK 1 : KETERWAKILAN PESERTA KELOMPOK 2 : AGENDA YANG DIBAHAS KELOMPOK 3 : KETERLIBATAN MASYARAKAT KELOMPOK 4 : PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSA c. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok

c.

-

Masyarakat banyak yang tidak hadir ketika diundang dalam rapat sebaiknya penyelenggara musyawarah memilih waktu yang sesuai dan tepat. Penyelenggara musyawarah harus berkoordinasi dengan unsur masyarakat

-

Agenda yang dibahas dalam rapat biasanya tidak fokus pada musyawarah yang dibahas.

-

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan biasanya kepala desa menginterfensi sebagian masyarakat.

-

Keputusan yang diambil terkadang tidak sesuai dengan skala prioritas

Hasil Diskusi Pleno -

4

Berkoordinasi dengan semua unsur sebelum menyepakati waktu pelaksanaan musyawarah. Moderator dalam memimpin musyawarah harus cakap dalam mengendalikan kegiatan musdes Memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta musyawarah dalam mengemukakan ide dan pendapat Dibuat kesepakatan untuk membuat skala prioritas

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber: 5. Hakikat mudes -

Keputusan harus dapat diterima dengan kala sehat

-

Sesuai dengan kepentingan bersama

-

Keputusan mudah masyarakat

dipahami

dan

tidak

memberatkan

4. Tata tertip dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan permendes PDTT no 2 tahun 2015 c. Prinsip-Prinsip Muswarah Desa 9)

Partisipatif

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa.Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Dalam Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. 10) Demokratis Setiap warga masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Desa. Masyarakat diberikan kesempatan sesuai hak dan kewajibannya untuk menyatakan pandangan, gagasan, pendapat dan sarannya terkait pembahasan hal-hal yang bersifat startegis di desa.Musyawarah desa merupakan representasi keterwakilan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan di desa.Musyawarah mendorong kerjasama, kolektivitas, kelembagaan dan hubungan sosial yang lebih harmonis. 11) Transparan Proses Musyawarah Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus mengetahui apa yang tengah berlangsung dalam proses pengambilan keputusan di desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan. 12) Akuntabel Dalam setiap tahapan kegiatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan baik secara moral, teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Azaz musyawarah 3. Inklusi : mengajak masuk dan mengikutsertakan semua masyarakat dari semua ethnik,kondisi,budaya,difabel dll

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas: 1. setiap musyawarah harus ada notulensi, berita acara dan dokumentasi 6. Tata kelola desa yang DEMOKRATIS

Antara BPD dan kepala desa harus cheek dan balance

6

Lain-lain:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Senin, 18 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 3.3. EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Waktu

: 11.40- 15.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan sahadi

Tim Notulasi

: Parjono

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator g) Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan desa h) Menampilan video tentang perencanaan desa i) Pengantar penjelasan materi -

Perencanaan pembangunan desa mengacu perencanaan pembangunan kabupaten/kota

-

Perencanaan pembangunan berjangka (RPJMDes/RKPdes)

didesa

disusun

pada secara

- Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan di desa Menghargai,perbedaan,praktis,dan strategi,berkelanjutan,keswadayaan, kaderisasi.

2

pemberdayaan

dan

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 3. Mengaja RPJMdes belum bisa menjawab permasalahan di desa Tanggapan-tanggapan (peserta lain, fasilitator, nara sumber) Peserta= -Rikpawan

:

karena tidak ada pengkajian keadaan (potensi,masalah , SDA,SDM) yang ada di desa

di

desa

Fasilitator = titik kritis RPJM des bukan menjawab kebutuhan tetapi keinginan. Sehingga tidak menjawan permasalahan yang ada di desa

3

Sessi diskusi kelompok: a. Pembagian kelompok KELOMPOK 1 : PENYUSUNAN RPJMDes KELOMPOK 2 : PENYUSUNAN RPJMDes KELOMPOK 3 : PENYUSUNAN RKPDes KELOMPOK 4 : PENYUSUNAN RKPDes KELOMPOK 5 : PENYUSUNAN APBDes b. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok -

Tahap Penyususnan RPJMDes 

Persispan (pembentukan tim)



Penyelaras arah kebijakan program litas sektoral



Pengkajian keadaan desa



Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah

-

-



Penyusunan rancangan RPJM Des



Penetapan RPJMDes

Tahap Penyusunan RKPDes 

Penyunan perencanaan pembangunan



Pembentukan tim penyusun



Pencermatan pagu indikatif



Pencermatan ulang RPJMDes



Penyusunan rancangan RKPDes



Penyusunan RKPdes



Penetapan RKPDes



Perubahan RKPDes

Tahap Penyusunan APBdes 

b.

Hasil Diskusi Pleno Pak Fery 

Penyusunan dokumen RKP des harus mengacu pada permendagri 114 tentang perencanaan desa.RKP disusun berdasarkan RPJMDes yang sudah tertuang setiap tahunnya sehingga tidak lagi melakukan penggalian gagasan dusun lagi.



RKPdes yang disusun tinggal mengambil dari dokumen RPJMDes yang sudah ada.

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas: 

Pendamping harus memahami alur penyusunan dokumen RPJMdes, RKPDes, APBDes dengan mengacu kepada permendagri 114



Pendamping harus memberi penjelasan kepada pihak desa dalam menyusun dokumen perencanaan desa yang berpedoman kepada permendagri 114 tentang perencanaan desa, permendagri 111 tentang musyawarah desa

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: Mandiri / NALA

Materi/PB/SPB

: SPB 5.2. Mekanisme Tahapan Program Inovasi Desa

Waktu

: 08.00-08.15 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan Sahadi

Tim Notulasi

: Yena Nofitasari

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator n. Menjelaskan Kebijakan #4. Proses Kegiatan Percepatan PID Tahun 2017. o. Kerangka Pemahaman Modul p. Sosialisai PID q. Pembentukan TIM Inovasi Desa r. Bursa Inovasi Desa s. Alur Bursa Inovasi -

Ada Tiga Bidang

t. Tahapan Kegiatan Fasilitasi PID oleh TA PID 3

Sessi diskusi kelompok:

Penerapan Tahapan PID dalam Mekanisme Pembangunan Desa c. Pembagian kelompok Peserta dibagi menjadi 3 kelompok Materi Diskusi : Tahapan Pid, Tahapan Pembangunan Desa, Langkah Fasilitasi d. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok 1: 4. TAHAPAN PID - Sosialisai di Desa - MAD (Musyawarah Antar Desa) 5. TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA -

Perencanaan, Penganggaran, Pembelanjaan Pembangunan, Pencatatan dan Pelaporan (SPJ)

,Pelaksanaan

- Pelaporan dan Serah Terima 6. LANGKAH FASILITASI -

Pendampingan Tentang Adanya PID

-

Dengan Adanya PID Terbentuklah TPID di Tingkat Kecamatan

Nama-nama Kelompok : 1. ALHAM 2. YENA NOFITASARI 3. AGUS 4. IMA 5. YENA 6. HERA 7. RIPA 8. YENI 9. WINDRA 10. KUS

e. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok 2: 1 . TAHAPAN PID

- MAD 1 - Pembuatan RAB dan Dokumen 2. TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA 3. LANGKAH FASILITASI f.

Hasil Pembahasan Diskusi Kelompok 3 : 1. TAHAPAN PID - MAD 1 - Pemilihan TPID Kecamatan - Penyusunan Desain & RAB - Bursa Inovasi Desa 5. TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA - Revieu RPJMDes - Penyusunan RKP - Penetapan RKP Mealui Musrenbang Desa - Musyawarah Penyusunan APBDes - Penetapan APBDes - Pelaksanaan 6. LANGKAH FASILITASI - Sosialisai Usulan PID ke Desa - Memasukan Usulan yang ada di PID ke APBDes

Nama-nama Kelompok : 1. PAHMI 2. EVA 3. HADI 4. RIKI 5. BUYUNG 6. APANDI

7. EPTIN 8. REKPAWAN 9. IRAWAN 10. EKO

b. Penegasan/penyimpulan/pembulatan akhir oleh fasilitator Bursa Inovasi Harus Seiring berjalan dengan

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

6

Lain-lain:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: Mandiri / NALA

Materi/PB/SPB

: SPB 5.3. Penggunaan DOK PID

Waktu

: 08.15-09.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan Sahadi

Tim Notulasi

: Yena Nofitasari

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sesi oleh fasilitator g. Penggunaan DOK-PPID h. Ketentuan Umum Pencairan dan Penyaluran DOK PID – 1 i.

Ketentuan Umum Pencairan dan Penyaluran DOK PID – 2

j.

Penggunaan DOK PID – 20 % Dari Dana yang cair, 20 % untuk Dana Bursa Inovasi di Tingkat Kabupaten.

k. Penggunaan DOK PID – 80 % l.

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran DOK Satker Provinsi→Satker Perbantuan→Tim Inovasi Kabupaten→Tim Pelksanaan Inovasi Desa→Satker Provinsi→KPPN-BO

KPPN→Kabupaten (TPID Kecamatan) m. Lokasi dan Beberapa Alokasi PID PID dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota yang berjumlah 434 Kabupaten dan berbasis di seluruh n. Tim Pelaksanaan Inovasi Desa TPID berada di level kecamatan o. Tugas TPID Menerima dan Menyalurkan Pengetahuan Desa

DOK

Inovasi

dan

pengelolaan

p. TPID Terdiri Dari : 1. Ketua 2. Bendahara 3. Sekretaris 4. Bidang

2

Pertanyaan-pertanyaan peserta:

3

Sessi diskusi kelompok:

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber: 4.

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

6

Lain-lain:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI

PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: SPB 6.1. Sosialisasi Komitmen Hasil Bursa Inovasi Desa

Waktu

: ………………..WIB

Pelatih/Fasilitator

: Fery Murti Ningrum

Tim Notulasi

: Yena Nofitasari

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator j) Konsolidasi Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa k) Menampilkan video tentang Konsolidasi Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa

Rencana

-

Penyampaian Berkas

-

Kick Off Meeting

-

Penyiapan SK Pembentukan TIM Inovasi Desa

-

Pembekalan TIM Inovasi Desa Kabupaten dan

-

Rapat TIM Inovasi Kabupaten untuk Mensortir Inovasi

-

Rapat Panitia Bursa Inovasi Desa

-

Survey Lokasi Bursa Inovasi Desa

Pelaksanaan

-

Penyiapan Materi dan Konfirmasi Undangan (Pengecekan Berkas)

-

Dokorasi dan Gladi Bersih Bursa Inovasi Desa

-

Panitia Melakukan Pengecekan Akhir (Semua Rangkaian Kegiatan dari awal sampai Berakhirnya Acara)

-

Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa

-

Laporan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa

l) Pengantar penjelasan materi

2

-

Penetapan Komitmen Bursa Inovasi Desa

-

Hasil Komitmen Desa itu Isu atau tantangan, potensi yang dimiliki desa dan Inovasi yang akan di terapkan serta dukungan teknis.

-

Kades yang sudah ikut Bursa Inovasi itu harus Melaporkan ke TIM PID dan TIM akan menindak lanjuti atas hasil Bursa Inovasi Desa itu.

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 4. Ima : 1. Dasar Komitmen Bursa Inovasi Desa 5. Bagai Mana Program2 Dalam P3MD ini Bisa Berguna dan Menerapkan , Meningkatkan Kapasitas Kehidupan Tanggapan-tanggapan Fasilitator = 1 . - Ada Penjelaskan Apa saja Inovasi2 yang ada di desa - Memberikan Stempel - Memberikan Rengkin - Adanya dukungan Teknis 2. Lihat dari hasil perkembangan yang ada di desa tentang bursa inovasi desa itu terlebih dahulu

3

Sessi diskusi kelompok: Tema Diskusi : Proses Adaptasi Inovasi Desa 1. Pembagian kelompok

KELOMPOK 1 : KELOMPOK 2 : KELOMPOK 3 : 2. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok 1: 1 . Langkah Kegiatan

ii.

iii.

-

Sosialisai

-

Musdes

-

Penyelarasan dengan Program PMD

Pelaku yang Dilibatkan -

Kades beserta TIM

-

BPD, Kades dan Unsur Masyarakat

-

TIM Penyusun RKP, TIM TPID

Hasil yang di Inginkan -

Tersosialisainya Komitmen Inovasi

-

Kesepatan Program Kegiatan Inovasi Desa

-

Keselarasan Antara PID dan P3MD dalam RKP Desa

Nama-nama Kelompok : i.

.ALHAM

ii.

AGUS

iii.

PARJONO

iv.

YENA

v.

YENI

vi.

HERA

vii.

KUS

viii.

RIPA

Hasil Diskusi Kelompok 2 : i.

Langkah Kegiatan - Komitmen Inovasi yang dipilih untuk dilaksanakan - Pelaksanaan Kegiatan

ii.

Pelaku yang dilibatkan -

Pendamping TPID Kades dan Unsur Masyarakat

-

Kegiatan Inovasi Desa

6. Hasil yang diinginkan -

Perencanaan RKTL yang Menjadi Komitmen Produk Inovasi Desa

Hasil Diskusi Kelompok 3 : i.

Langkah Kegiatan -

Sosialisai dan Menyampaikan Pada Masyarakat tentang Bursa Inovasi Desa

-

Membentuk TIM Desa

-

Melakukan Pemetaan dilakukan Inovasi Desa

-

Pelaksanaan yang Melibatkan Seluruh Pihak Terkait di Inovasi Desa

Desa yang Ada Potensi untuk

5. Pelaku yang Dilibatkan -

Masyarakat, dan TIM TPID

6. Hal yang Ingin Dicapai -

Diharapkan Adanya Perimbangan Hasil dan Kondisi Wisata Yang Lebih Baik Lagi

Nama-nama Kelompok : i.

PAHMI

ii.

EKO

iii.

RIKI

iv.

IRAWAN

v.

EVA

vi.

RENI

vii.

BUYUNG

viii.

APANDI

ix.

EPTIN

x.

REKPAWAN

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

6

Lain-lain:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 4 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: SPB 6.1. Sosialisasi Komitmen Hasil Bursa Inovasi Desa

Waktu

: ………………..WIB

Pelatih/Fasilitator

: Yawan Sahadi

Tim Notulasi

: Yena Nofitasari

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator a. Apa Bentuk Kegiatan Inovasi yang Pernah Dilihat b. Tayangan Film Inovasi Desa

2

Pertanyaan-pertanyaan peserta: 1. Bambang : 1. Rabat datanya apakah 2. Rabat beton ketika hujan ditutup pakai mulsa 3. Produksi beras organik (Harga tinggi)

Tanggapan-tanggapan tentang Pidio yang Pertama Fasilitator = 1 . – Inovasi Dari Pidio yang pertama yaitu, Pendapatan Desa Fasilitator = 2 . –Mereka embuat Strateri Sehingga Secara Rasional Mereka Dekat Dengan Masyarakat / Bersentuhan Langsung dengan masyarakat

3

Sessi diskusi kelompok: Tema Diskusi : Proses Adaptasi Inovasi Desa 4. Pembagian kelompok KELOMPOK 1 : KELOMPOK 2 : KELOMPOK 3 : 5. Hasil Pembahasan Diskusi kelompok 1: 1 . Langkah Kegiatan

ii.

iii.

-

Sosialisai

-

Musdes

-

Penyelarasan dengan Program PMD

Pelaku yang Dilibatkan -

Kades beserta TIM

-

BPD, Kades dan Unsur Masyarakat

-

TIM Penyusun RKP, TIM TPID

Hasil yang di Inginkan -

Tersosialisainya Komitmen Inovasi

-

Kesepatan Program Kegiatan Inovasi Desa

-

Keselarasan Antara PID dan P3MD dalam RKP Desa

Nama-nama Kelompok : i. .ALHAM ii. AGUS iii. PARJONO iv. YENA

v. YENI vi. HERA vii. KUS viii. RIPA

Hasil Diskusi Kelompok 2 : i.

Langkah Kegiatan - Komitmen Inovasi yang dipilih untuk dilaksanakan - Pelaksanaan Kegiatan

ii.

Pelaku yang dilibatkan -

Pendamping TPID Kades dan Unsur Masyarakat

-

Kegiatan Inovasi Desa

2. Hasil yang diinginkan -

Perencanaan RKTL yang Menjadi Komitmen Produk Inovasi Desa

Hasil Diskusi Kelompok 3 : i.

Langkah Kegiatan -

Sosialisai dan Menyampaikan Pada Masyarakat tentang Bursa Inovasi Desa

-

Membentuk TIM Desa

-

Melakukan Pemetaan dilakukan Inovasi Desa

-

Pelaksanaan yang Melibatkan Seluruh Pihak Terkait di Inovasi Desa

Desa yang Ada Potensi untuk

7. Pelaku yang Dilibatkan -

Masyarakat, dan TIM TPID

8. Hal yang Ingin Dicapai -

Diharapkan Adanya Perimbangan Hasil dan Kondisi Wisata Yang Lebih Baik Lagi

Nama-nama Kelompok : i.

PAHMI

ii.

EKO

iii.

RIKI

iv.

IRAWAN

v.

EVA

vi.

RENI

vii.

BUYUNG

viii.

APANDI

ix.

EPTIN

x.

REKPAWAN

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

6

Lain-lain:

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 5 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 7.1. Identifikasi Inovasi Desa

Waktu

: 14.00 -15.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: FERY MURTININGRUM

Tim Notulasi

: YENI PUTRI MALINDA

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator u. Yang perlu diidentifikasi : -

Pengalaman eksperiensial Ide ide pemangku kepentingan

-

Pengetahuan berbasis pengalaman yang merugikan dan menguntungkan desa dapat menjadi pendorong pemerintahan desa masyarakat untuk bekerja lebih baik.

-

Pengetahuan yang telah terdokumentasi. Foto,catatan tertulis

v. Yang menentukan apa layak yang dibagi -

Para Ahli

-

Seseorang mendapat tugas untuk menangkap pengalaman para ahli

-

TPID masyarakat, pemerintahan desa dan tenaga pendamping desa

w. Contoh kegiatan yang sudah dilakukan oleh pendamping ke desa tentang Inovasi Desa menurut peserta pelatihan : -

Sosialisasi ke desa tentang Inovasi Desa

-

Menggali inovasi inovasi desa

-

Upload kegiatan inovasi desa di media sosial,

-

Bisa juga disharing lewat Video tentang inovasi desa

-

Foto-foto kegiatan ditempelkan di papan Informasi

x. Kriteria Inovasi yang layak ditangkap PID: -

Ada kebutuhan akan inovasi yang ditangkap

-

Cara yang berbeda dalam memanfaatkan potensi desa

-

Pengalaman yang berkelanjutan

-

Relevan

aplikatif

menyelesaikan

dan

telah

terbukti

masalah berhasil

atau dan

y. Mengapa kegiatan Inovasi perlu didokumentasikan : -

Inovasi perlu didokumentasikan karena agar tidak hilang kalau pelakunya tidak aktif lagi. Memberikan dampak hasil yang baik.

-

Perlu keterampilan khusus untuk dapat mengidentifikasikan adanya inovasi.

-

Akan memberikan percepatan perubahan pembangunan desa

-

Pertukaran Inovasi dapat berdampak pada perbaikan kualitas belanja Apbdes.

FORMULIR DOKUMENTASI/NOTULENSI PROSES PELATIHAN HARIAN OLEH PESERTA/EO-PANITIA PELATIHAN PENYEGARAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL – P3MD KLUSTER/PROVINSI : NALA/BENGKULU

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Desember 2017

Hari ke……. dari …….

: 5 dari 5

Kelas

: Mandiri

Ruang / Hotel

: NALA

Materi/PB/SPB

: PB 8.1. RKTL

Waktu

: 15.15 -16.00 WIB

Pelatih/Fasilitator

: YAWAN SAHADI

Tim Notulasi

: YENI PUTRI MALINDA

No

Uraian Hasil Pencermatan

1

Poin-poin Penjelasan awal sessi oleh fasilitator a. Setelah pembelajaran ini peserta diminta untuk membuat RKTL

2

RKTL Per Kabupaten : a. Kab. Muko Muko : -

Proses Persencanaan

-

Pendampingan pelaksanaan kegiatan

-

Pelaporan kegiatan

-

Koordinasi tentang sinergiprogram antara P3MD dan PID

b. Kab. Bengkulu Selatan -

Kesadaran masyarakat tentang Inovasi Desa

-

Pelaporan Bulanan

-

Mendampingi desa verifikasi APBDES 2018

-

Fasilitasi Musrenbangdes untuk tahun 2019

-

Tentang SIPEDE

c. Kab. Seluma -

Review RPJMDEs

-

Review RKPDES

-

Rencana APBDES

d. Kab. Kaur -

Penyelesaian dok RKPDES

-

Tanggapan-tanggapan (peserta lain, fasilitator, nara sumber)

3

Sessi diskusi kelompok: c. Pembagian kelompok d. Hasil Diskusi Pleno

e. Penegasan/penyimpulan/pembulatan akhir oleh fasilitator

4

Poin-poin Input/pengayaan materi oleh fasilitator &/atau nara sumber:

5

Kesepakatan yang dibangun fasilitator dengan peserta untuk perbaikan kinerja, terkait materi yang dibahas:

6

Lain-lain: