Resume Pancas.docx

Orientasi Filsafat Pacasila BAB I. PENGETAHUAN ILMIAH PANCASILA Pembahasan pancasila dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pembahasan secara Yuridis kenegaraan dan pembahasan secara lmiah filsafati. I.

Syarat Sifat Ilmiah mempunyai 4 syarat yaitu satu harus berobjek berarti tata cara hidup manusia yang sudah menjadi kebiasaan,budaya, khususnya budaya bangsa Indonesa sebagai objek material, dua metode ialah suatu cara untuk mencari persesuaian antara rumusan pancasila dengan objek materialnya sehingga mencapai kebenaran, tiga harus sistimatik adalah harus mempunyai susunan harmonis dari bagian – bagian menurut aturan tertentu yang ada hubungan satu dengan lainnya, empat universal merupakan rumusannya harus bersifat umum yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, dimana saja, kapan saja, sehingga rumusannya itu dapat dipakai sebgai pedoman.

II.

Empat Pengetahuan ilmah Mempunyai 4 pertanyaan ilmiah yang di hubungkan dengan pancasila. Pengetahuan Deskriptif merupakan pengetahuan ilmiah yang membicarakan tentang sifat – sifat dan keadaan halnya berdasarkan atas pertanyaan ilmiah bagaimana. Contohnya bagaimana keadaan pancasila itu sebenarnya, serta bagaimana sifat – sifat pancasila itu. Pengetahuan Normatif merupakan, pengetahuan ilmiah yang menganalisis hal yang biasa terjadi dan sealu terulang terus. Pengetahuan Esensi mrupakan pengetahuan ilmiah yang menelaah tentang unsur dasar atau hakikat atau juga inti-mutlak yang menjadikan halnya itu ada, sebagai jawaban atas pertanyaan ilmiah apa. Pengetahuan Kausal merupakan pengetahuan ilmiah yang mempelajari tetang asal usul, atas dasar pertanyaan ilmiah. BAB II. DASAR-DASAR KEFILSAFATAN PANCASILA

Pertumbuhannya pancasila merupakan sebagai dasar filsafat Negara hasil kesepakatan dan perenungan yang mendalam para tokoh-tokoh Indonesia, yang kemudian di hayati sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila sebagai dasara filsafat yang secara khusus sebagai filsafat hidup bangsa, adalah berlandaskan kepada hakikat kodrat manusia, walaupun semua tidak terpikirkan oleh tokoh – tokoh kenegaraan Indonesia tentang

hakikat kodrat manusia, namun karena betul – betul perenungan yang mendalam maka secara langsung di jiwai oleh hakikat kodrat manusia dalam hidup bersama. 1. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat a. Ciri – Ciri Filsafat Sistem filsafat harus bersifat koheren yakni berhubungan satu dengan yang lainnya secara runtut tidak mengandung pernyataan – pernyataan dan hal – hal yang saling bertentangan. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh jadi pancasila harus memadai segala hal, gejala yang tercakup dalam permasalahannya sehingga tidak ada yang diluar jangkauannya. System filsafat harus bersifat mendasar yakni pancasila harus mendalam sampai ke inti dari permasalahan sehingga merupakan hal yang sangat fundamental. Sistem filsafat sebagai spekulatif jadi pancasila merupakan hasil pikir para tokoh kenegaraan yang menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran suatu hal. b. Dasar – Dasar filsafat Pancasila Menurut seorang ahli pikir Indonesa, Notonagoro (1905 – 1981) hakikat kodrat manusia yang sebagai dasar filsafat pancasila adalah Monopluralis , yaitu terdiri atas beberapa unsur menjadi satu – kesatuan hakikat kodrat manusia monopluralis dikelompokkan menjadi 3 yaitu, Susunan kodrat manusia Monodualis berarti manusia tersusun atas jiwa dan raga. Sifat kodrat Monodualis, manusia hakikatnya adalah bersifat individu dan social/kelompok. Kedudukan kodrat manusia Monodualis manusia hakikatnya adalah berkedudukan sebgai pribadi, mandiri, dan sebagai makhluk Tuhan. 2. Sarana Penalaran Filsafat a. Prisip – Prinsip Pemikiran Suatu pernyataan yang mangandung kebenaran universal, yaitu kebenarannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja dapat digunakan. b. Metode-metode Perenungan Filsafati Filsafat merupakan suatu analisis secara hati-hati terhadap penalaran mengenai suatu masalah, dan penyusunan secara sistematik suatu sudut pandangaan yang menjadi dasar suatu tindakan. 3. Unsur-unsur Ideologi a. Unsur Keyakinan. Setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah lakuuntuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

b. Unsur Mitos. Setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau suatu badan sebagai kesatuan yang secara fumdamental.

c. Unsur Loyalitas. Setiap ideology menuntut adanya loyalitas serta keterlibatkan optimal para pendukungnya. 4. Pancasila Ideologi Negara Pancasila sebagai ideologi Pancasila adalah merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana pembukaan UUD 1945. Pancasila dirumuskan oleh para tokoh kenegaraan bangsa Indonesia dalam siding BPUPKI dan dilanjutkan dalam sidang PPKI yang menjadikannya sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bukan sekedar suatu kesepakatan politik, melaikan ideology yang diyakini kebenarannya dan yang harus ditaati bersama. Idelogi Pancasila adalah pencerminan suatu masyarakat yang mencita-citakan kebahagiaan dengan tata masyarakat baru adil dan makmur sejahtera lahir batin.

5. Teori Kebenaran dalam Pancasila a. Teori Koherensi Suatu penjabaran dalam ideology dianggap benar bila rumusan penjabaran itu bersifat konsisten dengan konsep-konsep dasar yang sudah diyakini kebenarannya atau penyataan-pernayataan sebelumnya yang dianggap benar. b. Teori Korespondensi Suatu pernyataan dalam ideology yang benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.

c. Teori Pragnitis Suatu pernyataan maupun penjabaran dalam ideology dapat dinilai benar jika konsikuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

BAB 3 KONSEPSI DASAR FILSAFAT PANCASILA

Rumusan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, jika dianalisis memang mampunyai landasan yang betul-betul kuat dan tumbuh subur dalam kehidupan manusia, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima konsep ini disebut juga sebagai “inti mutlak” Pancasila, yang bersifat abstrak umum universal, sedang variasi lain dalam tiap sila merupakan ciri khusus, supaya landasan itu mempunyai arti konkrit. 1. Intensi Inti mutlak Pancasila Setiap term atau konsep mempunyai intensi atau konotasi. Intensi adalah keseluruhan arti yang dimaksud oaleh suatu term. Dengan kata lain dinyatakan bahwa intesi tidak lain adalah isi atau apa yang termuat dalam suatu term. 2. Ekstensi Inti mutlak Pancasila Disamping mempunyai intensi juga mempunyai ekstensi atau denotasi. Ekstensi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term. Dengan kata lain keseluruhan hal sejauh mana term itu dapat diterapkan. 3. Dua sifat umum dalam Pancasila Bahan dasar sebagai inti mutlak Pancasila merupakan pedoman hidup manusia baut umat manusia pada dasarnya adalah sama. Bukan hanya bangsa Indoneisa saja, karena dasar-dasar itu dirumuskan dari inti-inti kehidupan manusia pada umumnya. 4. Isi Arti Sila-sila Pancasila a. Isi Arti Sila Ketuhanan Hakikat ketuhanan sebagai dasar negara ialah sifat-sifat dan landasan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai Kausa Prima, yang mutlak hanya ada satu merupakan asal mula segala sesuatu, tidak berubah dan tidak terbatas serta sebagai pengatur

b. Isi arti sila kemanusiaan Ialah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia monopluralis dalam kesatuan yang seimbang dan harmonis. Hakikat kodrat manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, sifat individu dan sosial, pribadi mandiri dan makhluk Tuhan. c. Isi arti sila persatuan Rakyat Indoneisa sebagai keseluruhan penjumlah semua orang Indonesia mempunyai tanah air tumpah darah tersendiri, sesuai dengan hakikat dari satu maka mempunyai sifat kesatuan sebagai sifat yang mutlak. d. Isi arti sila kerakyatan Rakyat adalah merupakan keseluruhan penjumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau wilayah negara tertentu, atau dengan rumusan yang lain ialah sekelompok manusia yang menjadi warga suatu negara. e. Isi arti sila keadilan Ialah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil sebagai tujuan atau cita-cita, dimana wajib lebih diutamakan dari pada hak. Hakikat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah menjadinya haknya. BAB 4 POKOK-POKOK ISI AJARAN PANCASILA

Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, antara sila satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang bulat tidak terpisahkan walaupun tiap sila dapat berdiri sendiri dan mempunyai fungsi tersendiri, keharmonisan ini karna adanya cerminan dari kehidupan manusia sendiri, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hidup hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan negara lain, hubungan manusia dengan alam, dan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. 1. Uraian singkat ajaran sila pertama Adalah keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap suatu Dzat Yang Maha Kuasa. Adapun perwujudan dari Ketuhanan Yang Maha Esa ini, ialah sikap hidup, pandangan hidup taat dan taklim kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaranNya.

2. Uraian singkat ajaran sila kedua Adalah kesabaran, sikap, dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama umat manusia ialah pengakuan hak asasi manusia (HAM). 3. Uraian singakt ajaran sila ketiga Kelompok besar rakyat Indonesia, baik yang berkebangsaan Indonesia asli maupun yang keturunan asing, dengan adanya perjalanan waktu, dapat juga mempunyai cita-cita yang sama, sehingga akhirnya membentuk suatu kesatuan bangsa negara Indonesia yang disebut Nasionalisme Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa Nasionalisme Indonesia adalah kebangsaan yang dibentuk bukan secara alami, oleh karna itu membutuhkan tokoh-tokoh dalam masa pembentukannya. 4. Uraian singkat ajaran sila keempat Suatu sistem pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu serta di dalam menetapkan sesuatu peraturan dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan keputusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama. 5. Uraian singkat ajaran sila kelima Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahirlah batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradap.

BAB 5 MORAL NEGARA DAN FAHAM INTEGRALISTIK

Sila pertama berfungsi sebagai moral negara, sila kedua juga sebgai moral negara, sila ketiga sebagai dasar negara, sila keempat sebagai sistem negara, sila kelima sebagai tujuan negara. Fundamen moral atau asas moral negara adalah pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat adanya tiga hukum, yaitu hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etik. Oleh karna itu, ketuhanan sebagai dasar negara berarti hak kebebasan beragama bagi warga negaranya. Kebebasan beragama berhubungan erat dengan hak dan kewajiban manusia, dan berhubungan erat juga dengan sifat iman yang sejati.

1. Ketuhanan memelihara perkembangan agama Dapat dirumuskan dua hal yang pokok, yaitu a. Negara Pancasila, secara principal dan secara ideal. Principal adalah tidak mungkin berdasar atas paham golongan agama tertentu sebagai konkretisasi ketuhanan. Ideal adalah tidak menghendaki kebebasan paham golongan agama yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa b. Negara Pancasila, harus menjamin perkembangan agama yang berketuhanan Yang Maha Esa.

2. Hubungan agama dan negara Manusia dalam bermasyarakat, tidak dapat lepas dari dua bentuk persekutuan besar, yaitu agama dan negara. Pada saat sekarang ini keduanya itu merupakan persekutuan kodrat manusia. Antara agama dan negara didalm mengatur tata kehidupan warganya mempunyai cara-cara tersendiri. 3. Tinjauan umum tentang agama Dalam arti umum, istilah agama biasanya dimaksudkan segala bentuk hubungan manusia dengan Yang Maha Esa. Dalam iman keagamaan, manusia percaya akan adanya Allah. karna Allah telah mewahyukan Diri dan kehendakNya. Secara singkat dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan agama adalah persekutuan sosial yang membimbing jawaban manusia untuk memenuhi tuntutan atau perintah Dzat Nan Mutlak sebagai pernyataan lahiriah dari iman. 4. Tinjauan umum tentang negara Negara secara umum dapat didefinisikan sebagai organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hubungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur hubungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara pada hakikatnya teridir atas beberapa unsur mutlak. Yang dimaksudnya adalah wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, tujuan. 5. Kehiudpan agama dan negara Agama dan negara mempunyai peranan sendir-sendiri buat manusia sebagai warganya, keduanya saling melengkapi untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai citacita dan jangan sampai timbul adanya suatu perselisihan. Antara agama dan negara secara principal berbeda sama sekali, perbedaan ini antara lain, dasar asalnya, tujuan, cara pelaksanaan, bentuk organisasi, dan warganya. Negara dan agama tidak dapat dan tidak boleh dicampuradukkan, supaya keduanya menjalankna fungsinya masing-masing.

BAB 6 SISTEM POLITIK DAN EKONOMI PANCASILA Politik negara Indonesia sebagai suatu sistem merupakan penjabaran ideology negara yang khusus dari sila ketiga, keempat, dan kelima. Penjabaran sila ketiga, dan keempat dalam bidang politik adalah pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila. Penjabaran sila kelima dan kedua merupakan pokok pikiran dalam bidang politik adalah merumuskan dasar-dasar pemikiran sistem ekonomi Pancasila. 1. Nasionallisme dalam Pancasila Nasionalisme dan nasional secara etimologi berasal dari Bahasa latin “nation” yang berarti dilahirkan. Kerena rakyat Indonesia berpancasila, maka nasionalisme Indonesia disebut juga dengan nasionalisme Pancasila, yaitu paham kebangsaan yang berdasarkan pada sila persatuan, yang dijiwai oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan, serta menjiwai sila kerakyatan dan keadilan sosial atau sistem demokrasi dan sistem ekonomi. Nasionalisme Indoneisa tercermin dalam “Sumpah Pemuda” yang dipelopori oelh para pemuda bangsa Indoneisa pada tanggal 28 oktober 1928. 2. Sistem politik Indonesia Sistem politik Indonesia adalah keseimbangan pertisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah merupakan bentuk konkrit kerakyatan. Sistem pemerintahan dengan mendasarkan pada tuntutan dan dukungan dari rakyat sebagai pertisipasi masyarakat, sedang tuntutan dan dukungan tersebut dipertimbangkan oleh wakil rakyat dan hasilnya berupa kebijaksanaan untuk rakyat sebagai inisiatif pemerintah.

Pengarang: Noor. Ms. Bakry Penerbit : Liberty, Yogyakarta