Resume Kwn Kelompok 5.docx

BAB V DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI INDONESIA (resume) Proses pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia , menyerap dan menyepakati filosofi konsep pendidikan Internasional yang cenderung semakin manusiawai, realistis, egaliter, demokratis, dan religious. Kebijakan pendidikan tinggi Indonesia, menerima deklrasi UNESCO (1998). Pendidikan tinggi di Indonesia mempunyai fungsi untuk pembentukan sosok lulusan yang utuh dan lengkap ditinjau dari segi kemampuan atau ketrampilan dan kematangan atau kesiapan pribadi. Karenanya pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual dan anggun secara moral. Melalui pendidikan kewarganegaraan di harapkan warga Negara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang di hadapi masyarakat, bangsa dan Negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga Negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri. A. DEMOKRASI 1. Demokrasi dan Implementasinya Peranan Negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi, ini karena dua alasan: a. Hampir semua Negara di dunia menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental . b. Demokrasi sebagai asas Negara secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda (Rais, 1955:1). 2. Arti dan Perkembangan Demokrasi Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. 3. Bentuk-Bentuk Demokrasi Dalam suatu Negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan sistem: a. Sistem Presidensial : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan permintaan) sepenuhnya berada di tangan presiden. b. Sistem Parlementer : Sistem ini menerpakan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Kepala eksekutif (head of government) adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala Negara (head of state) adalah berada pada seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang presiden misalnya di India.

B. DEMOKRASI INDONESIA (DEMOKRASI PANCASILA) Undang undang dasar menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum rechstaat, negara indonesia berdasarkan negara hukum(rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka(machstaat) 2. Sistem konstitusionil, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Maka demokrasi yang menjadi dasar dari uud 1945 ialah demokrasi konstitusionil. Disamping itu corak khas demokrasi indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permasyarakatan perwakilan, dimuat dalam dalam pembukaan undang-undang dasar. Dengan demikian demokrasi mengandung arti disamping nilai umum, dituntut niali nilai khusus seperti niali nilai yang memebrikan pedoman tingkah laku manusia indonesia dalam hubungannya dengan tuhan yang maha esa, sesama manusia, tanah air dan NKRI, pemerintah dan masyarakat. Pengertian lain dari demokrasi indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia(demokrasi pancasila). Secara ringkas, demokrasi pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budipekerti luhur, berkepribadian indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi pancasila, sistem pengorganisasian negara di lakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus di selenggarakan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi di padukan dengan cita-cita hidup bangsa indonesia yang di jiwai oleh semangat kekeluargaan , sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. C. DEMOKRASI PENDIDIKAN Dimasa lampau, pendekatan yang sentralistik dan cenderung kepada totaliterisme bukan merupakan sesuatu yang ditabukan, malah terkesan dihalalkan. Kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan serta manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan lulusan pendidikan kita manusia “robot” tanpa inisiatif. Meskipun keadaan ini yang paling umum di Asia (Newsweek September 6, 1999) namun keadaan di Indonesia adalah yang terparah. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi berjalan secara indoktriner. Gelombang demokratisasi mempunyai konsekuen lebih lanjut dalam desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Disadari atau tidak, sistem pendidikan kita selama ini lebih banyak diarahakan kepada suatu bentuk pendidikan yang intelektualistik karena hanya mengembangkan beberapa aspek terbatas dari intelegensi manusia. Demokrasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan. Banyak sekali ketidaksesuaian dalam kenyataan yang berakibat terhadap pola pikir masyarakat. Sektor pendidikan secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Otonomisasi sektor pendidikan yaitu segala tanggung jawab berada ditangan guru dan kepala sekolah Pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan Indonesia dilaksanakan secara

demokratis dan berkeadilan. Gagasan dekomratisasi ini didasari oleh pertimbangan yang sederhana, yakni memperbesar partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Terkait dengan demokratisasi penyelenggaraan sekolah ini setidaknya ada 3 aspek yakni semokrasi dalam penyusunan, pengembangan dan implementasi kurikulum disekolah dan demokrasi dalam proses pembelajaran. Demokrasi dalam kurikulum tidak akan berjalan dengan baik bila pada pengelolaan sekolahnya otokratis, sentralistik dan kurang aspiratif serta kurang pelibatan mitra horizontal sekolah. Paradigma baru pendidikan diharapkan dapat menjadi solusi awal dalam mengatasi rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan di Indonesia yang berakibat pada rendahnya rata-rata kualitas SDM Indonesia dalam konteks persaingan regional dan global. D. MEMBANGUN DEMOKRASI Hal yang tak kalah penting adalah upaya kita agar terbangunnya etika dan moralitas politik baru, khususnya di kalangan para elit dan tokoh politik, yang sebangun dengan tuntutan sistem politik demokratik. Prasyarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah terbangunnya kebudayaan dan kepribadian politik demokratik yang menurut Gould (1998) meliputi elemen-elemen: inisiatif rasional politik, kesantunan politik, disposisi resiprositas toleransi, fleksibilitas dan open mindness, komitmen, kejujuran, dan akhirnya keterbukaan. Dengan demikian berarti, terbangunnya etika dan moralitas politik yang berkeadaban demokratik merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar lagi.

DAFTAR PUSTAKA 1) Besar, Abdulkadir. 1996. Perkembangan Ideologi-Ideologi Dunia dan Ketahanan Nasional, dalam Ichlasul Amal dan Armaydi Armawi. Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarata: Gadjah Mada University Press. 2) Kaelan, H. dan Achmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Paradigma. 3) Iskandar, amir. 1994. revolusi demokrasi. Jakarta : yayasan obor. 4) Jurnal : “Demokrasi dalam Pendidikan” oleh Joni Rahmat Pramudia diakses pada 03 Maret 2017 5) Jurnal : “Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa” Oleh Hartuti Purnaweni Diakses pada 04 Maret 2017

RESUME PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN BAB V DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI INDONESIA

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 5 ANGGOTA : 1. WINDA FEBRI ANISA FITRI (041611535013) 2. KHILYA AINIYA NUR OKTAVIA(041611535032) 3. ALDA ARLIANSYAH(041611535037) 4. IZZATUL ISMA (041611535045)

UNIVERSITAS AIRLANGGA 2017