Resume Buku Magang Ii.pptx

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H NIP: 199401062018022002

Deskripsi bibliografi buku: JUDUL BUKU DAN PENGARANG Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia (Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak

PENERBIT DAN TAHUN TERBIT

Aswaja Pressindo

2013 Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum.

TEMPAT TERBIT:

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Sleman, Yogyakarta

EDITOR:

CETAKAN KE :

Cak Mad

Dua (II)

Ukuran : 23 x 15,5 cm

KATA KUNCI:

Jumlah halaman buku : X + 160

Sistem Sanksi,

Jumlah halaman lampiran :-

Pidana Anak,

The Sentencing Guidelines

RESUME BUKU: Tiga aliran dalam hukum pidana yang mengkaji sistem pemidanaan.

Aliran klasik

Tiga Teori Tujuan Pemidanaan

Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Aliran Neoklasik

Dan aliran Modern

Teori Prevensi/Relatif

Teori Gabungan

Teori individualisasi menjadi wacana baru dalam pengembangan sistem Sanksi pidana dalam hukum pidana anak di Indonesia • Individualisasi pidana mengarah pada upaya rehabilitasi, re-edukasi, reformasi, resosialisasi, re-adaptasi social dan re-integrasi social

• mengutamakan pemidanaan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku kejahatan.

• Individualisasi pidana adalah pemidanaan yang berorientasi pada orang

Faktor Sebagian Besar Hakim di Indonesia cenderung menjatuhkan pidana penjara pada Anak Penuntut Umum menuntut penjatuhan pidana penjara Hakim meyakini pidana penjara terhadap anak mempunyai “efek jera”

Pola pemikiran hakim masih mengikuti aliran legisme

Variasi Hukum pidana anak diindonesia sangat terbatas

Penempatan Anak dalam LAPAS harus dihindari, karena penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak antara lain sebagai berikut: masyarakat akan memberikan cap (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak

masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak dikucilkan

anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama dipenjara

Sistem Pemidanaan dan jenis pidana dalam hukum pidana anak pada beberapa Negara diluar Indonesia Di Belanda (pasal 77h Stb. Tahun 1994 No.528) Pidana Pokok: Penjara dan denda Sanksi Alternatif: 1.melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa upah 2. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang diakibatkan tindak pidana 3. mengikuti proyek pendidikan

Di Yunani tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa teguran keras, penempatan remaja atau anak di bawah pengawasan orang tua atau walinya

Di Yugoslavia jenis jenis piadana yang diancamkan terhadap anak antara lain tindakan disiplin, tindakan pengawasan intensif, tindakan institusional.

Guides for Sentencing (pedoman penjatuhan pidana)

Di Amerika Serikat untuk membantu Hakim dalam rangka melaksanakan tugas pemidanaan. Advosory Council of the national council on crime and delinquency mengeluarkan buku pedoman pemidanaan dengan judul Guides for Sentencing (pedoman penjatuhan pidana)

pembentukan semacam Sentencing Council tau sentencing Institute sebagaimana terdapat di Eastern Districk of Michigan Amerika serikat. Dimana penjatuhan pidana merupakan hasil dari analisis sekelompok Hakim dari lembaga tersebut, meskipun tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan pidana namun terbukti dapat meningkatkan kualitas putusan Hakim

RUU KUHP Pasal 52 diatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 1. kesalahan pelaku, 2. motif dan tujuan, 3. sikap batin, 4. apakah dilakukan dengan rencana, 5. cara melakukan, 6. sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana 7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Berdasarkan RUU KUHP tersebut dapat diketahui bahwa asas modifikasi seabagimana diajarkan oleh teori individualisasi pidana akan diakui di Indonesia. Ini akan membawa dampak positif bagi narapidana terutama anak

KESIMPULAN:  dalam rangka meningkatkan kualitas putusan Hakim

anak, perlu diterbitkan pedoman pemidanaan sebagaimana sudah dibuat di Negara-negara maju. Pedoman tersebut seyogyanya disusun oleh Mahkamah Agung. Panduan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan , tetapi hanya merupakan pedoman bagi Hakim Anak yang akan menjatuhkan pidana terhadap Anak sehingga bersifat regulasi. Melalui pedoman pemidanaan, Hakim Anak dapat menerapkan pidana dan tindakan sesuai dengan situasi dan kondisi anak tanpa mengabaikan perasaan hukum masyarakat.