Resume Buku Magang Ii.pptx

RESUME BUKU MAGANG I

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H NIP: 199401062018022002

Deskripsi bibliografi buku:

TEMPAT CETAKAN EDITOR: Ukuran KATA KUNCI: :TERBIT 2KE :

RESUME BUKU: Tiga aliran dalam hukum pidana yang mengkaji sistem pemidanaan. Aliran

Tiga Teori Tujuan Pemidanaan

Teori

Teori individualisasi menjadi wacana baru dalam pengembangan sistem Sanksi pidana dalam hukum pidana anak di Indonesia

Faktor

Penempatan Anak dalam LAPAS harus dihindari, karena penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak antara lain sebagai berikut:

Sistem Pemidanaan dan jenis pidana dalam hukum pidana anak pada beberapa Negara diluar Indonesia Di Belanda (pasal 77h Stb. Tahun 1994 No.528) Pidana Pokok: Penjara dan denda Sanksi Alternatif: 1.melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa upah 2. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang diakibatkan tindak pidana 3. mengikuti proyek pendidikan

Di Yunani tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa teguran keras, penempatan remaja atau anak di bawah pengawasan orang tua atau walinya

Di Yugoslavia jenis jenis piadana yang diancamkan terhadap anak antara lain tindakan disiplin, tindakan pengawasan intensif, tindakan institusional.

Guides for Sentencing (pedoman penjatuhan pidana) Di

RUU KUHP Pasal 52 diatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 1. kesalahan pelaku, 2. motif dan tujuan, 3. sikap batin, 4. apakah dilakukan dengan rencana, 5. cara melakukan, 6. sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana 7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Berdasarkan RUU KUHP tersebut dapat diketahui bahwa asas modifikasi seabagimana diajarkan oleh teori individualisasi pidana akan diakui di Indonesia. Ini akan membawa dampak positif bagi narapidana terutama anak

KESIMPULAN: dalam rangka meningkatkan kualitas putusan Hakim

anak, perlu diterbitkan pedoman pemidanaan sebagaimana sudah dibuat di Negara-negara maju. Pedoman tersebut seyogyanya disusun oleh Mahkamah Agung. Panduan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan , tetapi hanya merupakan pedoman bagi Hakim Anak yang akan menjatuhkan pidana terhadap Anak sehingga bersifat regulasi. Melalui pedoman pemidanaan, Hakim Anak dapat menerapkan pidana dan tindakan sesuai dengan situasi dan kondisi anak tanpa mengabaikan perasaan hukum masyarakat.