Rencana Riset

DISAIN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERKELANJUTAN1 (Studi Kasus Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu) Usman (P 062050111)2

PENDAHULUAN Latar Belakang Awal tahun 1970, merupakan awal kebangkitan kesadaran manusia bahwa dunia ini sarat dengan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Konperensi lingkungan hidup di Stockholm 1972 diprakarsai oleh PBB, menjadikan lingkungan sebagai isu politik global. Kesepakatan ini dijadikan landasan melaksanakan KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992. Untuk mempersiapkan KTT Bumi, PBB membentuk World Comission on Environment and Development (WCED). Komisi ini, berhasil menyusun konsep pembangunan terpadu dengan lingkungan dalam laporan berjudul Our Common Future (WCED, 1987). Konsep ini dikenal pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), yang menjamin agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang (Djajadiningrat, 2001). Menindak lanjuti KTT Bumi, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi perubahan iklim dengan UU No. 6/1994, dan konvensi keanekaragaman hayati dengan UU No. 5/1994. Bahkan, Pemerintah Indoensia hampir bersamaan menetapkan banyak kawasan konservasi termasuk Cagar Alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami (UU No. 5/1990). Penetapan kawasan konservasi bertujuan melindungi ekosistem dan sumberdaya alam, serta proses-proses ekologi di dalamnya (Hardjasoemantri, 1993; UU No. 5/1990). Upaya memadukan pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada larangan bermukim di sekitar atau di dalam kawasan, terbukti tidak berhasil. Karena itu diperlukan upaya untuk memadukan pelestarian kawasan dengan kebutuhan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Upaya pengelolaan dan pelestarian harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan dapat memecahkan persoalan ekonomi dan sekaligus menanggulangi potensi konflik yang sering terjadi. Peran stakeholder yang bertumpu pada pemerintah, pada implementasinya sering memiliki banyak kelemahan dan tentangan karena perbedaan persepsi dan pemahaman tentang kawasan konservasi. Penguatan masyarakat merupakan bagian terpenting dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat ikut menjaga kawasan, karena sumber ekonominya tergantung dengan kawasan tersebut. Hal ini mendorong sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau pihak lain yang dapat mengancam sumber daya alam yang menjadi sumber utama ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendisain kebijakan pengelolaan daerah penyangga dan kawasan konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB) Propinsi Bengkulu. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi stakeholder dan kemudian mengidentifikasi persepsinya terhadap pengelolaan kawasan, (2) mengindentifikasi kebijakan terhadap pengelolaan daerah peyangga dan kawasan, (3) memetakan kepentingan dan 1

Makalah Disampaikan pada presentasi Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Disertasi di Puncak Bogor, 14 Agustus 2006 2 Mahasiswa Program Studi PS PSL-SPS IPB Tahun 2005

0

pengaruh stakeholder dalam mendisain kebijakan, (4) menilai kondisi eksisting ekonomi, biofisik dan potensi konflik pada daerah penyangga dan kawasan, (5) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan daerah peyangga dan kawasan, (6) menyusun perioritas pengelolaan penyangga dan kawasan, dan (7) membuat skenario pengelolaan daerah peyangga dan kawasan CADDB di masa yang akan datang

Kerangka Pemikiran Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB) Propinsi Bengkulu merupakan kawasan konservasi yang mendapat prioritas karena terdapat tanaman endemik Anggrek pinsil (Vanda hookeriana). Disamping itu juga memiliki keunikan karena merupakan Cagar alam yang terdapat di dalam kota, sumber irigasi lahan persawahan seluas 700 hektar, salah satu tujuan wisata, sebagai daerah ruang terbuka hijau, sebagai daerah recharge air bawah tanah yang berfungsi melawan intrusi air laut karena terletak 3 km dari pantai, sebagai salah satu sistem pengendalian banjir, sumber air permukaan yang potensial, dan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat disekitar kawasan tersebut. Berdasarkan kondisi biofisik lingkungan, keadaan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat lokal, serta mencegah terjadinya konflik sosial di sekitar kawasan, maka pendekatan sistem akan digunakan dalam mendisain kebijakan untuk pengelolaan secara berkelanjutan. Pengelolaan dapat dilakukan dengan keterlibatan nyata stakeholder, pembagian peran dan wewenang serta tanggungjawab yang jelas, persepsi dan pemahaman yang sama terhadap masalah konservasi serta adanya komitmen dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan berkelanjutan dengan disain kebijakan yang bertumpu pada stakeholder dan dukungan kelembagaan (pemerintah, masyarakat dan swasta) sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang diperlukan. Gambar 1 memberikan kerangka pemikiran rencana penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1

Hal yang baru dalam penelitian ini yaitu dilakukannya analisis stakeholder dalam menentukan kriteria, indikator, dan skenario kebijakan pengelolaan peyangga dan kawasan konservasi dengan pendekatan sistem. Dalam proses pengambilan keputusan akan menjamin keberlanjutan dan implementasi kebijakan yang telah disepakati bersama untuk mencegah konflik yang berkepanjangan.

METODE PENELITAN Tempat Dan Waktu Kegiatan penelitian direncanakan mulai pada Bulan Juli 2006 s/d Agustus 2007. Lokasi penelitian difokus pada Kecamatan-kecamatan yang berbatasan secara langsung dan sebagai daerah penyangga kawasan CADBB; meliputi Kecamatan Gading Cempaka, Selebar, dan Teluk Segara yang berada di Kota Bengkulu, dan Kecamatan Talang Empat yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Rumusan Masalah Pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi yang berkelanjutan akan sia-sia jika persepsi dan pemahaman dan tidak disertai peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelolanya. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tidak hanya dapat memecahkan persoalan ekonomi dan sosial pada lingkup lokal, namun sekaligus dapat menanggulangi potensi konflik. Pengelolaan yang banyak bertumpu pada pemerintah untuk meregulasi kebijakan dan peraturan pada implementasinya memiliki banyak kelemahan dan menimbulkan perbedaan pandangan dan terjadinya gap yang tajam antara keinginan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini bisa terlihat ketika tahun 1991 adanya kebijakan pemerintah Provinsi membangun jalan ring road yang memotong kawasan catchment area, yang menyebabkan meningkatnya aksesibilitas ke dalam kawasan sehingga memicu perambahan dari 33 kk menjadi 159 KK. Kondisi ini menyebabkan hampir 50% catchment area rusak karena di rambah, dibakar dan dijadikan lahan pertanian. Pembangunan jalan juga menyebabkan semakin rusak sistem suplai air dari catchmen area menuju danau, yang akhirnya menyebab berkurangnya debit air danau, sehingga suplai air untuk irigasi persawahan seluas 700 ha yang berada dihilirnya menjadi bermasalah. Munculnya konflik sosial yang mengarah pada konflik horizontal antara petani dengan perambah, adanya unjuk rasa ke pemda dan DRPD Provinsi, Pemda dan DPRD Kota, dan BKSDA (Usman, 2001; Bapedalda, 2001). Kebijakan pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 1997 yang memberi izin pembangunan sekitar 1000 perumahan pada daerah yang secara ekologis adalah daerah genangan air danau pada musim hujan, kembali memunculkan konflik baru karena tidak adanya kajian AMDAL dan antisipasi terhadap genangan di musim hujan. Hal ini menyebabkan pengembang membuat saluran darinase yang membuang air danau ke Sungai Bengkulu untuk mencegah terjadi banjir musiman pada perumahan tersebut. Kondisi ini kembali menyebabkan semakin parahnya penurunan debit air danau. Kejadian ini memunculkan konflik baru dan terjadi unjuk rasa besar-besaran. Kebijakan insedentil pada saat itu adalah pembuatan tanggul pembatas CADDB dengan kawasan perumahan. Dengan di damping oleh LSM, petani, nelayan tradisionil dan masyarakat akhirnya mendesak pemerintah untuk menutup jalan yang membelah kawasan catchment area untuk mengembalikan fungsi Cagar Alam seperti semula. Pemerintah Kota dan Provinsi akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menutup jalan tersebut sebagai jalan ring road (Usman, 2001; Bapedalda, 2001). Penguatan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya pengelolaan berkelanjutan. Masyarakat dapat menjadi pengontrol dalam upaya pelestarian karena sumber ekonominya sangat tergantung kelestarian kawasan, sehingga akan bersikap kritis

2

terhadap kebijakan atau tindakan yang dapat mengancam sumber ekonominya. Dengan demikian partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor kunci dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sebagai salah satu bentuk perbedaan persepsi dan ketimpangan pemahaman antara stakeholder, maka akan menghasil kondisi eksisting yang tidak sesuai dengan tujuan penetapan kawasan konservasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka evaluasi dan kontrol terhadap disain kebijakan yang akan dibuat diperlukan untuk penilaian status dari kondisi ekonomis, ekologis dan sosial terhadap kawasan saat ini. Peranan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan aparat hukum dapat memberikan dukungan sinergi sebagai upaya pelestarian kawasan. Jika sebelumnya, upaya pelestarian kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelesaikan konflik lebih banyak dilakukan secara sepihak, maka dimasa akan datang upaya-upaya tersebut harus dilakukan dengan melibatkan semua stakholder melalui pendekatan Sistem. Sistem apakah yang cocok untuk mengupayakan pelestarian dan konservasi sebuah kawasan? Bagaimana merumuskan dan mendisain kebijakan agar fungsi-fungsi daerah penyangga dan kawasan dapat berlangsung secara berkelanjutan?

Gambar 2. Perumusan Masalah Berdasarkan kondisi saat ini serta adanya perbedaan kepentingan dari stakeholder dalam pengelolaan kawasan, permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: (1) Siapa saja yang menjadi stakeholder dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan CADDB, (2) Bagaimana persepsi, pemahaman dan keinginan stakeholder tersebut, (3) Apa saja kebijakan pemerintah yang telah ada selama ini?, (4) Apa saja yang menjadi keinginan masyarakat dalam uapaya pengelolaan dan pelestarian kawasan?, (5) Bagaimana kondisi eksisting kawasan saat ini?, (6) Bagaimana menentukan prioritas alternatif kebijakan dalam pengelolaan daerah penyangga dan kawasan pada masa akan datang?, dan (7) Bagiamana skenario kebijakan dalam pengelolaan daerah penyangga dan kawasan pada masa yang akan datang?

3

Rancangan Penelitian Penelitian dilakukan dengan pendekatan sistem dalam menentukan disain kebijakan yang akan digunakan untuk mengelola kawasan konservasi secara berkelanjutan. Untuk merumuskan disain kebijakan melibatkan semua stakeholder dalam menentukan semua kriteria, atribut dan kondisi masa depan Cagar Alam Danau Dusun Besar Propinsi Bengkulu yang diinginkan. Disain kebijakan adalah sebuah proses sehingga untuk membuat kebijakan yang baik di awali dengan menentukan stakeholder yang berpengaruh terhadap pengelolaan kawasan, kemudian dilakukan penelitian tentang persepsi semua stakholder. Persepsi dan pemahan stakeholder selama ini telah menghasil kondisi eksisting kawasan, untuk itu perlu dilakukan suatu bentuk evaluasi dan sebagai upaya menyusun kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan kawasan terpenuhi sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap kondisi kawasan saat ini. Kondisi eksisting kawasan dapat dinilai melalui nilai ekonomis, ekologi, maupun sosialnya. Dari hasil analisis tersebut dilakukan sebuah workshop untuk menilai secara bersama-sama, kemudian faktor-faktor dominan yang mempengaruh kawasan, setelah itu dilakukan pembobotan untuk mengetahui prioritas alternatif kebijakan yang akan diambil. Dalam mendisain kebijakan banyak faktor yang mempengaruhinya sehinga perlu dilakukan sebuah rekayasa sistem untuk mencapai tujuan penetapan kawasan dengan melakukan beberapa skenario kebijakan yang pada akhirnya diperoleh kebijakan yang paling ideal dalam pengelolaan kawasan CADDB. Hasil akhir dari disain kebijakan ini diharapkan akan diperoleh suatu kebijakan baru yang sudah dilakukan validasi dan konfirmasi dengan stakeholder yang terkait yang merupakan salah satu bentuk manajemen yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang berkepanjangan. Tahapan Penelitian ini secara rinci disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Tahapan Penelitian

4

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara; pengisian kuesioner; diskusi dengan pakar, stakeholder utama dan masyarakat; digitasi peta; dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dengan cara mencari dari berbagai sumber, seperti hasil penelitian terdahulu, studi pustaka, peta, rencana tata ruang dan laporan serta dokumen dari berbagai instansi yang berhubungan dengan bidang penelitian. Rincian jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian untuk mengetahui kondisi eksisting di lapangan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian Jenis Data I. Data Primer: 1. Biofisik 2. Ekonomi (biaya, harga, produksi) 3. Sosial (pendidikan, kesehatan, kelembagaan) II. Data Sekunder: 1. Data kependudukan: Kepadatan penduduk, Jumlah penduduk dan tingkat pendidikan, Penduduk menurut jenis kelamin, dan Tingkat migrasi penduduk 2. Data sosial-ekonomi: Data PDRB, Tingkat pendapatan masyarakat, Jenis mata pencaharian, dan PAD 3. Rencana Tata Ruang dan Wilayah penelitian 4. Jenis tanah 5. Peta topografi wilayah, hidrologi dan rupa bumi 6. Peta administrasi wilayah penelitian. II. Analisis Kebijakan 1. Identifikasi perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Kepres, Keputusan Menteri 2. Perda, Keputusan Gubernur, dan Walikota/Bupati III. Penilaian Kondisi Eksisting Biofisik, Sosial dan Ekonomi 1. Hasil Wawancara dan Quisner 2. Peta Digitasi

Sumber Data Hasil pengukuran Responden dan survey pasar Responden BPPS Kota Bengkulu, BPPS Kabupaten Bengkulu Utara BPPS, Bapeda Provinsi Bengkulu BPN dan Puslitbangtanak Bakosurtnal Bapeda DPRD, Pemda Provinsi dan Kota (Content Analysis) BKSDA, Stakeholder (Metode RAPPAM; WWF, 2003)

Analisis Stakeholder Analisis stakeholder adalah suatu sistem untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok atau individu yang terkait, rnengkategorikan informasi, dan menjelaskan kemungkinan konflik antar kelompok, dan kondisi yang memungkinkan teijadinya trade—off (Brown et. a!., 2001). Proses penentuan stakehoIder dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi sendiri berdasarkan pengalaman (berkaitan dengan perencanaan kebijakan) dan berdasarkan catatan statistik serta laporan penelitian. Hasilnya berupa daftar panjang individu dan kelompok yang terkait pengelolaan kawasan konservasi CADDB, (2) Identifikasi stakeholder rnenggunakan pendekatan partisipatif dengan teknik snow ball dimana setiap stakeholder mengidentifikasi stakeholder lainnya. Berdiskusi dengan stakeholder yang teridentifikasi pertama kali dapat mengungkapkan pandangan mereka tentang keberadaan stakeholder penting lain yang berkaitan dengannya. Metode ini dapat membantu pengertian yang lebih mendalam terhadap kepentingan dan keterkaitan stakeholder.

5

Untuk rnemudahkan analisis stakeholder dalam penelitian ini, setiap stakeholder dikategorikan ke dalam 3 kategori yakni Stakeholder Penentu (pengambil kebijakan dan lembaga legislatif), Stakeholder Penunjang (LSM, Perguruan Tinggi, pengusaha dan lembaga donor, swasta), Stakeholder Kunci (Petani, Nelayan, dan lainnya dimana sumber ekonominya sangat tergantung dengan kawasan CADDB). Berdasarkan identifikasi stakeholder tersebut dilakukan analisis kepentingan (importance) dan pengaruh (influence) masing-masing stakeholder dalam kaitan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi CADDB. Kepentingan merujuk pada peran seorang stakeholder di dalam pencapaian output dan tujuan serta menjadi fokus pertimbangan terhadap keputusan yang akan dibuat, sedangkan pengaruh merujuk pada kekuatan yang dimiliki seorang stakeholder untuk mengontrol proses dan hasil dan suatu kebijakan (IIED, 2001; Mardle, 2003). Kegiatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dan kuesioner terhadap wakil dan sernua stakeholder yang teridentifikasi dan hasil analisis stakeholder. Hasilnya berupa skor kepentingan dan pengaruh para stakeholder berdasarkan lima kategori dimana: 1 = kepentingan atau pengaruhnya sangat rendah sampai dengan 5 = sangat tinggi. Indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kepentingan adalah: (1) kepentingan terhadap sumberdaya alam, manusia, dan finansial, (2) kepentingan terhadap informasi, (3) kepentingan terhadap intermediasi, dan (4) kepentingan terhadap forum. Sedangkan indikator dalam menilai pengaruh stakeholder disajikan pada Tabel 2. Skor yang diperoleh dan setiap responden dianalisis dengan statisitik deskriptif yakni modus (untuk setiap item pertanyaan) dan rata-rata untuk total skor. Hasil dan penentuan kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder terhadap kegiatan akan disajikan dalam bentuk grafik hubungan antara tingkat kepentingan dengan pengaruh yang disebut stakeholder grid. Grafik stake holder grid menunjukkan posisi stakeholder dalam penentuan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Tabel 2. Indikator pengaruh stakeholder terhadap pengelolaan kawasan konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Propinsi Bengkulu Pengaruh Stake Holder Organisasi formal Kelompok informal  Hirarki resmi (perintah dan pengawasan, pemegang anggaran)  Otoritas kepemimpinan (formal dan informal, kharisma. politis, kekeluargaan)  Kendali terhadap sumberdaya strategis dalam pengelolaan kawasan  Penguasaan terhadap pengetahuan/keterampilan khusus  Posisi negosiasi (kekuatan mempengaruh stakeholder lainnva)

 Status sosial, ekonomi, dan politik  Tingkat organisasi, konsensus, dan kepemimpinan dalam kelompok  Tingkat pengendalian terhadap sumberdaya strategis  Pengaruh informal melalui hubungan dengan stakeholder lain  Tingkat ketergantungan terhadap stakeholder lain

Analsisi Kebutuhan Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian pendahuluan. Para pihak (Stakeholder) yang terlibat dalam pengelolaan daerah penyangga dan kawasan CADDB Provinsi Bengkulu, akan diperoleh setelah dilakukan penelitian pendahuluan. Dari beberapa riset terdahulu dan studi literatur terhadap persoalan pengelolaan kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Propinsi Bengkulu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Stakeholder kunci, yaitu masyarakat yang penghasilannya bersumber dan sangat tergantungan dengan CADBB dalam bentuk usaha pertanian, perikanan, dan wisata, (2) Stakeholder penentu yaitu dinas dan instansi terkait baik pemerintah daerah maupun pusat yang terkait dengan pengelolaan kawasan CADBB

6

baik secara langsung maupun tidak langsung, (3) Stakeholder penunjang, terdiri dari: perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pengelolaan kawasan CADBB. Identifikasi Sistem Identifikasi sistem merupakan tahap yang penting untuk menentukan variabel sistem. Variabel tersebut terdiri atas variabel Output yang dikehendaki, variabel Input terkontrol, variabel Output yang tidak dikehendaki, variabel Input yang tidak terkontrol, dan variabel lingkungan (Gambar 4).

INPUT TIDAK TERKONTROL  Iklim  Topografi  Harga Komoditas

INPUT LINGKUNGAN  UU No. 5 Tahun 1990  UU No. 23/1997  Kepmen Kehutanan  RTRW  Perda

OUTPUT DIINGINKAN  Kawasan lestari  Peningkatan Pendapatan masyarakat  Peningkatan PAD  Penyerapan Tenaga Kerja  Konservasi debit Air

SISTEM PENGELOLAAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR BERKELANJUTAN INPUT TERKONTROL Pendidikan (SDM) Pengelolaan sumberdaya air Kerjasama lintas sektor Penyediaan infrastruktur penunjang Penyediaan Modal Usaha

OUTPUT TAK DIINGINKAN Degradasi lingkungan Pencemaran perairan Kehilangan biodiversity

DISAIN KEBIJAKAN

Gambar 4. Diagram asupan-luaran sistem pengelolaan kawasan CADBB berkelanjutan

Teknik Pengambilan Keputusan dengan Proses Hirarki Analitik Menurut Saaty (1988) dalam Marimin (2004), ide dan prinsip kerja AHP adalah sebagai berkut : (1) Penyusunan Hirarki. Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif yang kemudian disusun menjadi struktur hirarki, (2) Penilaian Kriteria dan Alternatif melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 s.d 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat dari Tabel 3., (3) Penentuan Prioritas. Untuk setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Nilai-nilai perbandingan

7

relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif.Baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif dapat dibandingakan sesuai dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik, dan (4) Konsistensi Logis. Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Tabel 3.

Skala Perbandingan Saaty (Saaty, 1993)

Nilai

Keterangan

1 3 5 7 9 2,4,6,8

Kriteria/Alternatif A sama penting dengan kriteria/alternatif B A sedikit lebih penting dari B A jelas lebih penting dari B A sangat jelas lebih penting dari B Mutlak lebih penting dari B Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan.

Nilai perbandingan A dengan B adalah 1 (satu) dibagi dengan nilai perbandingan B dengan A.

Analisis Prospektif Menurut Hardjomidjojo (2002), tahapan dalam melakukan analisis prospektif adalah sebagai berikut: (1) menentukan faktor kunci untuk masa depan dari sistem yang dikaji. Pada tahap ini dilakukan identifikasi seluruh faktor penting dengan menggunakan kriteria faktor variabel, menganalisis pengaruh dan ketergantungan seluruh faktor dengan melihat pengaruh timbal balik dengan menggunakan matriks, sebagaimana disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 5, (2) menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama, dan (3) mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Tabel 4. Pengaruh langsung antar faktor dalam pengelolaan CADDB berkelanjutan Dari Terhadap A B C D E F G H I

J

A B C D E F G H I J Surnber:Godet(1999). Keterangan : A - J = Faktor penting dalan sistem Pedoman pengisian: 1. Dilihat dahulu apakah faktor tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap faktor lain, jika tidak ada pengaruh diberi nilai 0. 2. Jika ada pengaruh, selanjutnya dilihat apakah pengaruhnya sangat kuat, jika ya diberi nilai 3.

8

3. Jika ada pengaruh, baru dilihat apakah pengaruhnya kecil = 1, atau berpengaruh sedang = 2. Pedoman penilaian : Skor: Keterangan: 0 Tidak ada pengaruh 1 Berpengaruh kecil 2 Berpengaruh sedang 3 Berpengaruh sangat kuat.

Faktor Penghubung STAKE

Faktor Bebas UN USED

Faktor Terikat Output

Pengaruh

Faktor Penentu INPUT

Ketergantungan Gambar 5. Tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor dalam sistem pengelolaan Kawasan CADDB

9

DAFTAR PUSTAKA Bapedalda Provinsi Bengkulu. 2001. Pengkajian Dampak dan Daya Dukung Lingkungan Daerah Tangkapan Air Danau Dusun Besar. Bengkulu Brown, K., E. Tompkins, and W.N. Adger. 2001. Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-Making. Overseas Development Group. University of East Anglia, Norwich U.K. Brundtland, G.H. 1987. Our Common Future. WCED Djajadiningrat, S.T. 2001. Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan. Departemen Teknik Industri, ITB. Bandung. Ervin, J. 2003. Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management. WWF Switzerland. www.panda.org/parkassessment Godet, M. 1999. Scenarios and Strategies. A Toolbox For Scenario Planning. Librairie des Arts et Metiers, Paris, France. Hardjasoemantri, K. 1993. Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Gadja Mada Univ. Press. Yogyakarta Hardjomidjojo, H. 2002. Panduan Lokakarya Analisis Prospektif. Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Institut Pertaniari Bogor. International Institute for Environment and Development. Working on Policies and Institutions. U.K.

2001. Power Tools: Tools for

Mardle, S., E. Bennett, and S. Pascoe. 2003. Multiple Criteria Analysis of Stakeholder Opinion: A Fisheries Case Study, Centre for the Economics and Managemenet of Aquatic Resources, University of Portsmouth, U.K. Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan. Kriteria Majemuk. Grasindo. Jakarta Saaty T.L. 1991, Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks, Jakarta : Dharma Aksara Perkasa Saaty.T.L. 1988. Decision Making for Leaders : The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World. RWS Publication Pittsburg. Usman.

2001. Kawasan Danau Dusun Besar Harus Tetap Sebagai Cagar Alam. Agroekologi. 1(3): 126-131.

J.

10