Reformasi-birokrasi-area-vi-penguatan-sistem-manajemen-sdm-aparatur-analisis-pengadaan-cpns-1503018815.pdf

ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, maka Setjen DPR RI pada Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tingkat Magister (Golongan IIIb) dan Sarjana (Golongan IIIa) dengan mengacu pada formasi CPNS Setjen DPR RI Tahun 2013 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeMenpan dan RB). Pengadaan CPNS tersebut merupakan bagian dari perencanaan SDM Setjen DPR RI sebagaimana yang tercantum dalam Road Map Penataan Sistem Manajemen Aparatur Setjen DPR RI yang sudah ditetapkan sebelumnya, khususnya tentang kebijakan diversifikasi jabatan keahlian dan dukungan keahlian, yaitu menciptakan berbagai jenis keahlian yang disesuaikan dengan fungsi DPR baik untuk dukungan keahlian yang akan mendukung terhadap pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun pengawasan, serta mendukung terhadap pelaksanaan fungsi Setjen DPR RI baik administrasi, teknis maupun keahlian. Dalam proses kegiatan pengadaan CPNS tentunya akan mengalami beberapa tahapan kegiatan mulai dari tahapan pelaksanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Dalam menyusun Pengadaan CPNS Tahun 2013 harus memperhatikan dua hal utama, yaitu: 1. Penerimaan CPNS tahun 2013 merupakan bagian dari kebijakan Sistem Penerimaan CPNS Nasional. Sistem penerimaan CPNS nasional memiliki karakteristik, yaitu: a. Sistem yang dibangun merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi di bidang Penataan Sistem Manajemen Aparatur dengan sasarannya dihasilkannya PNS yang profesional, jujur, bertanggngjaab netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang dididudukinya serta sejahtera. Dengan sasaran menghasilkan PNS yang profesional, 1

jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan didudukinya maka harus dimulai pada saat mereka direkrut. Untuk itu Kegiatan Penerimaan CPNS harus dilaksanakan secara transparan dan bebas KKN. b. Proses transparansi dimulai dengan mengumumkan secara terbuka ke masyarakat sesuai dengan formasi yang dibutuhkan (sudah disetujui oleh Kemen PAN&RB). c. Untuk menjamin proses transparansi dan bebas KKN maka Arah Kebijakan Pengadaan CPNS 2013 dibentuk dua pengawasan, yaitu Pengawasan

Internal

Pemerintah

dan

Pengawasan

Eksternal.

Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari: Pengawas Internal Instansi, BPKP, BIN, KPK (Deputi Pencegahan), POLRI (Bareskrim), BPPT,

Lemsaneg, Kemen

PAN&RB dan

BKN.

Sedangkan

Pengawasan Eksternal yang merupakan konsorsium LSM.

2. Arah Kebijakan Pengadaan CPNS Tahun 2013 antara lain: a. Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) oleh Konsorsium. b. Penyusunan Tes Kompetensi Bidang (TKD) oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional. c. Penggandaan dan distribusi soal secara nasional/desentralisasi atau pengunaan Computer Assisted Test (CAT) bagi yang telah siap. d. Pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CAT bagi instansi yang sudah siap. e. Penetapan ambang batas kelulusan (passing grade) TKD oleh Kemen PAN&RB. f.

Pengumuman hasil TKD oleh Kemen PAN&RB.

Kemudian agar selama proses tahapan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang siap dan memenuhi standar. Selanjutnya berdasarkan penjelasan di atas, maka agar proses Pengadaan CPNS sesuai dengan yang diharapkan maka perlu disusun analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Analisis kebutuhan selanjutnya dibedakan dalam sarana dan prasarana

2

utama, infrastruktur pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT), dan sarana dan prasarana pendukung.

B. SARANA DAN PRASARANA UTAMA Sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan CPNS adalah: 1. Kebutuhan ruang, yang terdiri dari: a. Ruang sekretariat. Ruang ini digunakan untuk melaksanakan proses administrasi selama persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan CPNS Setjen DPR RI Tahun 2013. b. Ruang pemprosesan administrasi. Ruang ini digunakan untuk melakukan verifikasi antara berkas lamaran online dengan dokumen. c. Ruang pelaksanaan tes. Ruang ini digunakan untuk pelaksanaan TKD, TKB, tes psikotes lanjutan dan tes wawancara. 1) Kebutuhan

ruang

untuk

pelaksanaan

TKD

harus

mampu

menampung pelaksanaan tes bagi ±7000 peserta. Kebutuhan ruang ini adalah mampu menampung ±200 meja komputer (CAT). 2) Kebutuhan

ruang

untuk

TKB

harus

mampu

menampung

pelaksanaan tes untuk ± 700 peserta. Jika TKB mengunakan LJK maka pelaksanaan tes akan dilaksanakan dalam satu hari sehingga kebutuhan ruangnya lebih luas dibandingkan TKD. 3) Kebutuhan ruang untuk psikotes lanjutan dan tes wawancara untuk ± 100 peserta. d. Kebutuhan

ruang

ini

disertai

dengan

kebutuhan

mebeulair

pelengkapnya seperti meja dan kursi. Termasuk kelengkapan ruang lainnya yang dibutuhkan seperti: 1) Papan tulis; 2) Audio visual; dan, 3) Dan sebagainya. 2. Sarana dan prasarana Information, Communication and Tehnology (ICT). Sarana dan prasarana ini digunakan selama proses persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan CPNS yang berbasis ICT seperti pendaftaran online, pelaksanaan kegiatan Computer Assisted Test (CAT).

3

C. INFRASTRUKTUR PELAKSANAAN CAT Sesuai dengan kebijakan nasional dimana pelaksanaan tes dilakukan dengan mengunakan Computer Assisted Test (CAT), maka dibutuhkan infrastruktur yang siap. Beberapa infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Computer Assisted Test (CAT) adalah: 1. Komputer dengan spesifikasi: a. Processor Intel Core 2 Duo; b. Memory 2 GB; c. HD 250 GB; d. DVDRW; e. Keyboard dan Mouse Optic PS2; f.

Display minimum 1024 x 768 pixel;

g. Network card 100 mbps dan wifi; h. Browser Google Chrome; dan i.

Antivirus update;

2. Jaringan lokal (local networking) mengunakan hub/switch dan router serta wifi sesuai dengan standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client (min1/100). 3. Genset/UPS untuk mengantisipasi PT PLN apabila pemadaman listrik. 4. LD TV untuk memonitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer. 5. Infocus projector untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan CAT System.

D. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan adalah: 1. Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk menyelenggarakan proses administrasi selama proses pengadaan CPNS. 2. Penyediaan alamat PO Box. Ini dibutuhkan agar surat lamaran dan dokumen

pendukungnya

terkumpul

secara

terpusat

sehingga

memudahkan proses seleksi administrasi. 3. Sarana dan prasarana untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan kegiatan Pegadaan CPNS.

4

4. Sarana dan prasarana parkir selama proses pelaksanaan kegiatan Pegadaan CPNS. 5. Sarana dan prasarana medis untuk mengantisipasi masalah kesehatan selama proses pelaksanaan kegiatan Pegadaan CPNS.

E. PENUTUP Demikian analisis kebutuhan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan CPNS Setjen DPR RI Tahun 2013.

5