Quiz Accounting.docx

Asersi = pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit asersi. Asersi adalah representasi tersirat atau tersurat yang diungkapkan oleh manajemen tentang transaksi dan akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Mbulet? Oke mari kita sederhanakan. Jadi kan auditor ngaudit. Nah, pas ngaudit itu, auditor harus punya asumsi bahwa manajemen menyatakan baik secara eksplisit atau implisit tentang transaksi, akun, atau pengungkapan laporan keuangan. Nah, “pernyataan” klaim manajemen ini disebut asersi. Contohnya gini, kalau di laporan keuangan ada gedung senilai 300 juta, dianggap bahwa manajemen menyatakan: * gedung itu secara fisik ada pada tanggal laporan keuangan * gedung itu dimiliki oleh perusahaan * nilainya bener segitu * gedung itu dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan Nah, contoh empat ‘pernyataan’ itu disebut asersi. Jadi perusahaan gak perlu bilang juga begitu, ketika ngeliat ada catatan gedung 300 juta di neraca, pikiran auditor udah langsung menuju ke asersi-asersi tersebut. Asersi manajemen dibagi menjadi tiga, untuk transaksi, untuk akun, dan untuk pengungkapan. Nah sekarang cukup kita bahas aja yang transaksi. Jadi menurut buku auditing dari Pak Arens, maka pembagian asersi menurut PCAOB assertion dan International and AICPA assertions. Akuntanmin pakai mahzab yang International and AICPA assertions ya. Jadi nanti biar gak salah paham. Oh iya, nanti kalau bingung apa sih PCAOB dan AICPA bisa googling sendiri, kalau masih ga paham chat aja pake fitur di kanan bawah. Nah, asersi untuk kelas transaksi untuk AICPA itu ada 5: 1. Occurance, yang menekankan bahwa setiap transaksi yang tercatat itu apakah benar-benar sudah terjadi atau belum. Jadi nanti akan diurut dari transaksi ke bukti. 2. Completeness, jadi semua kejadian dan transaksi yang seharusnya tercatat apakah sudah benar-benar tercatat secara lengkap. 3. Accuracy, memastikan semua angka dan data terkait dengan transaksi dan kejadian yang dicatat itu memang sudahd dicatat secara tepat. 4. Classification, memastikan bahwa setiap transaksi dan kejadian sudah digolongkan ke dalam akun yang tepat. 5. Cut off, setiap transaksi dan kejadian sudah dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Ini lah kelima asersi terkait dengan transaksi. Nanti kalau diperdalam di setiap asersi ini akan memiliki tujuan auditnya sendiri-sendiri. Kapan-kapan mungkin bisa kita bahas.

Tarif pajak UMKM per 1 Juli 2018 resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Dasar hukumnya adalah PP No.23 Tahun 2018 yang menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Nah, teman-teman sudah tahu belum, tarif ini untuk siapa sih? Sifatnya gimana? Oke akuntanmin akan bahas sedikit ya. Pertama, tarif ini untuk Wajib Pajak (WP) yang dikenai PPh final yang berpenghasilan di bawah 4,8M. Yap, batasnya masih sama dengan PP No.46, yaitu sampai dengan 4,8 M. Batasan nilai ini menggambarkan bahwa UMKM adalah target pajak, dan diharapkan sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam system perpajakan. Kedua, tarif PPh final 0,5% ini sifatnya opsional. Wajib Pajak bisa memilih untuk memakai tarif ini atau memilih skema normal (yang mengacu pasal 17 UU No.36 tahun 2008). WP yang memilih skema normal wajib melakukan pembukuan. Sedangkan WP yang memilih tarif 0.5% tidak wajib melakukan pembukuan, hanya pencatatan. Perhitungan pajaknya sangat sederhana yaitu tarif 0,5% dikali dengan peredaran bruto/omzet. Tapi konsekuensinya, ketika UMKM nya rugi, tetap kena pajak, karena yang dilihat adalah omzet, bukan laba/rugi bersih. Bagi yang ingin memilih skema normal, bisa mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak. Ketiga, pengenaan taruf PPh Final 0,5% punya batasan waktu, Maksudnya, tidak selamanya WP dapat memilih opsi tarif 0,5% ini. Apabila sudah mencapai batas waktu, maka WP wajib menggunakan skema normal dan menyelenggarakan pembukuan. Batas waktu tersebut dan peraturan selengkapnya bisa dicek di PP 23 yang bisa diunduh di sini. Nah, sekilas baca saja kita sudah bisa analisis kalau misalnya tujuan Utama PP ini pada ujungnya adalah supaya UMKM menyelenggarakan pembukuan (akuntansi), sehingga pajak yang dibayarkan mencerminkan kondisi UMKM yang sebenarnya. Ini salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dalam negeri ini. Selain itu, penyelenggaraan pembukuan juga membantu UMKM untuk mengetahui kondisi bisnisnya secara lebih baik dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Hai, quiz kali ini kita bahas tentang perpajakan nih. Apakah bayar zakat mengurangi pajak penghasilan kita? Yuk kita simak. Bagi umat muslim, sebagian dari harta adalah hak orang lain. Kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat maal sebesar 2,5% bagi yang aset mengendap setahun yang mencapai nisab (85 gram emas).Nah apakah kalo kita bayar zakat ini dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus kita bayar? jawabannya adalah iya, apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, zakat penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, mengurangi besarnya pajak penghasilan. Hal tersebut dipertegas lagi dalam PP No. 60 Tahun 2010. Nah apa aja sih ketentuan supaya zakat penghasilan bisa mengurang besarnya penghasilan kena pajak? beberapa diantaranya adalah: 1. Dibayarkan oleh wajib pajak seperti yang disebut di atas. 2. Zakat dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. 3. Dibayarkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Untuk daftarnya bisa dicek di sini 4. Melampirkan bukti pembayaran pada SPT Tahunan PPh. Nah jadi sekarang udah bisa nyimpulin belum nih jawabannya apa? Yap, pajak yang dibayar Si Otong itu tidak bisa dijadikan pengurang pajak.Kenapa? Karena dia langsung menyalurkan ke saudara-saudaranya, bukan lembaga yang disahkan. (lihat no.3 di atas). FYI, tingkat pembayaran zakat di Indonesia masih sangat rendah loh. Dengan adanya aturan ini diharapkan pembayaran zakat jadi meningkat. Bahkan, pada 2017 lalu Tarmizi Tohor (pada saat itu menjabat Direktur Pemberdayaan Kemenag RI) mengungkapkan harapannya agar tidak ada lagi alasan muzaki (wajib zakat) yang enggan membayar zakat karena memiliki pandangan bahwa udah bayar zakat pun tetap kena pajak. Lanjutnya, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada kita warga Indonesia lebih takut kepada negara daripada hukum Allah

Hai sobat RepublikAkuntansi! Nggak perlu basa-basi lagi sepertinya kalian sudah hafal kalau hari ini adalah … (hari Senin, min!). Bukan itu maksudnya -_- (hari pembahasan quiz malam Minggu,min!). Nah, tepat sekali! Kali ini akuntanmin bakal bahas quiz malam Minggu kemaren (yang kebetulan bertepatan dengan International Accounting Day, hayo pada tau nggak?!) tentang opini yang diberikan oleh auditor. Sebelum masuk ke jawaban quiz, perlu kita tahu dulu apa saja sih opini yang dapat diberikan auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Ada 4 nih opini yang bisa diberikan: 1. Wajar tanpa pengecualian/unqualified opinion (WTP) 2. Wajar dengan pengecualian/qualified opinion (WDP) 3. Tidak wajar/adverse opinion (TW) 4. Menolak memberikan pendapat/disclaimer opinion (TMP) Wajar tanpa pengecualian Opini ini diberikan auditor apabila laporan keuangan sudah disajikan dengan benar, sesuai dengan standar yang ada, dan tanpa salah saji yang material, sehingga laporan keuangan tersebut sudah aandal untuk dimanfaatkan pemakai guna pengambilan keputusan. Ada beberapa poin yang membuat auditor tidak akan memberi opini wajar tanpa pengecualian, yaitu apabila: a. Laporan keuangan secara material tidak disajikan sesuai standar; b. Ruang lingkup secara material dibatasi oleh klien; c. Auditor tidak independen.

Apabila salah satu saja dari beberapa poin diatas terjadi, maka sudah pasti tidak akan diberi opini wajar tanpa pengecualian. Wajar dengan pengecualian Opini ini diberikan apabila laporan keuangan tidak disajikan sesuai standar dan ruang lingkup dibatasi secara material (poin a dan b), tapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Sederhananya, ada beberapa kesalahan dalam pos-pos tertentu yang sifatnya material nih, tapi kesalahan tersebut tidak berdampak pada pos-pos lain sehingga secara keseluruhan laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar. Keputusan pemakai pun cenderung dipengaruhi hanya jika dilakukan pengambilan keputusan spesifik terkait pos-pos yang salah saji tersebut. Tidak wajar Opini tidak wajar diberikan apabila laporan keuangan tidak disajikan sesuai standar secara material (poin a) dengan tingkat materialitas yang tinggi (sangat material) sehingga memengaruhi laporan keseluruhan secara keseluruhan, atau istilah kerennya:

sangat perfasive. Hal ini akan menyebabkan keputusan pemakai yang didasarkan pada laporan keuangan tersebut sebagian besar atau bahkan seluruhnya akan terpengaruh. Sehingga sangat besar kemungkinan terjadinya misleading. Menolak memberi pendapat Auditor akan memberi opini disclaimer ini apabila ruang lingkup dibatasi oleh klien secara material (poin b) dengan tingkat materialitas yang tinggi sehingga kewajaran secara keseluruhan diragukan. Opini juga diberikan apabila auditor tidak independen (poin c). Disclaimer/menolak memberi pendapat ini berbeda dengan tidak dilakukan audit. Meskipun sama-sama tidak ada opini tentang tingkat kewajaran yang diberikan, tapi opini ini memberi sebuah sinyal akan ketidakwajaran laporan keuangan tersebut. Ada apa nih dengan perusahaan kok gak mau ngasih informasi yang dibutuhin? Kenapa nih perusahaan kok make auditornya yang nggak independen?

Nah, sekarang kita udah tau nih opini apa saja yang dapat diberikan auditor, jadi kira-kira opini apa yang harus diberikan oleh Si Otong selaku ketua tim auditor? Di soal memang tidak dijelaskan seberapa material pembatasan ruang lingkup tersebut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Bisa jadi auditor hanya tidak memperoleh dokumen terkait aset tetap saja. Namun di sini kita bisa pakai asumsi obyektif bahwa, aset tetap merupakan komponen yang sangat vital dalam laporan keuangan perusahaan, terlebih lagi perusahaan manufaktur yang jelas aset tetap sangat vital bagi operasinya. Ketidakwajaran pada aset tetap ini kemungkinan besar sifatnya akan perfasive. Ambil contoh sederhana saja: aset tetap disajikan terlalu rendah, maka beban depresiasi terlalu rendah, efeknya laba terlalu tinggi. Tidak hanya sampai di situ, apabila aset tetap yang digunakan untuk keperluan produksi disajikan terlalu rendah, maka biaya overhead terlalu rendah, biaya yang dilimpahkan ke produk pun terlalu rendah, alhasil gross profit akan terlalu tinggi nantinya. Sehingga bisa dikatakan pembatasan ruang lingkup tersebut bersifat sangat material dan bisa memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi jawaban yang tepat untuk quiz kali ini adalah: Disclaimer/menolak memberi pendapat

Halo sobat RepublikAkuntansi! Kembali lagi ketemu Akuntanmin nih buat bahas quiz malam minggu kemaren ^_^ Quiz kemaren kita bahas soal pajak nih. Sebagai anak akuntansi kita harus paham pajak juga dong. Hayo gimana kemaren jawab apa? Mari kita bahas.

Si otong sudah Kawin, punya 4 orang anak. Namun sayang, istrinya sudah meninggal. Berapa sih PTKP nya? Sebelum kita itung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) si otong, kita harus inget nih kapan sih penentuan status pajaknya? yaitu tanggal 1 Januari tahun pajak tersebut. Misal untuk menetukan berapa sih PTKP tahun 2018, maka penentuan PTKP nya adalah status wajib pajak tersebut waktu tanggal 1 Januari 2018 nih. Di soal tidak diketahui kapan istrinya meninggal, jadi apabila istrinya sudah meninggal sebelum 1 Januari tahun pajak tersebut, maka PTKP nya adalah: 54.000.000 (untuk diri Wajib Pajak pribadi) + 13.500.000 (untuk 3 anaknya) jadi PTKP nya adalah 67.500.000. Kalau istrinya baru meninggal setelah 1 Januari tahun pajak tersebut, maka PTKP nya adalah 54.000.000 (untuk diri Wajib Pajak pribadi) + 13.500.000 (untuk 3 anaknya) + 4.500.000 (untuk Wajib Pajak yang Kawin) = 72.000.000. Jadi, tergantung kapan meninggalnya. Bisa jadi yang menjawab Rp67,5 juta bener, yang jawab Rp72 juta juga bener. Tergantung asumsinya. Asumsi lain di sini adalah istri tidak bekerja. Btw Min, kan anaknya empat, kok yang dijadikan PTKP cuma tiga? Jadi untuk tanggungan, dalam hal ini termasuk anak, maksimal adalah 3 orang untuk satu keluarga. Jadi sekalipun anaknya 20 dan istrinya 4, yang jadi dasar PTKP cuma 3 ^_^. Tanggungan itu bukan hanya anak loh, tapi setiap keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang jadi tanggungan keluarga. Jadi orang tua yang tidak bekerja, bahkan kakek pun, atau kakek buyut, bisa termasuk PTKP nih karena termasuk keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus. Begitu juga mertua juga bisa jadi PTKP juga karena termasuk keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Tapi kalo adik atau kakak,

itu gaboleh, karna bukan dalam garis keturunan lurus, tapi garis ke samping. Begitu kawan, tapi tetap ingat ya, maksimal hanya 3 orang yang bisa dijadikan tanggungan. Supaya lebih mudah ngeliat PTKP, nih kami sajikan tabelnya:

Sumber: Instagram @pajakitumudah Gimana, sudah paham belum? Terus semangat belajar ya sobat RepublikAkuntansi! Sampai ketemu di quiz midweek. Kalo quiz kemaren akuntanmin tutup pakai quote, kuis kali ini akuntanmin tutup pake doa aja ya:

Semoga status pajak kalian para jomblo yang sudah berumur bisa segera beralih dari TK/0 ya, aamiin. ^_^