Ptsn 15

PUTUSAN No. 326 K/Pid.Sus/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama

: DRS. H.M. DARLY YUSUF ;

tempat lahir

: Muara Muntai ;

umur / tanggal lahir : 52 tahun / 3 Januari 1953 ; jenis kelamin

: Laki-laki ;

kebangsaan

: Indonesia ;

tempat tinggal

: Jalan Yos Sudarso II No. 17 RT 16 Desa Sangatta

Utara,

Kecamatan

Sangatta,

Kabupaten Kutai Timur ; agama

: Islam;

pekerjaan

: PNS (mantan Sekretaris DPRD) ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan : 1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2003 sampai dengan tanggal 28 Juli 2003 ; 2. Ditangguhkan sejak tanggal 29 Juli 2003, ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan tanggal 24 Februari 2004 ; 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2004 sampai dengan tanggal 15 Maret 2004 ; 4. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 Maret 2004 sampai sekarang ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa : PRIMAIR : Bahwa ia Terdakwa Drs. H.M. Darly Yusuf, Pegawai Negeri Sipil, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821/060/Mut/VI/2001, secara bersamasama, bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Azhar, SE., Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Abdal Nanang/Ketua DPRD KUTIM serta unsur Pimpinan/Anggota DPRD KUTIM lainnya (yang akan diajukan dalam berkas perkara sendiri), pada hari

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2002 secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta sebagai turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai Sekretaris Dewan mempunyai tugas dan kewenangan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas DPRD dan sebagai dinamisator dan katalisator antara eksekutif dan legislative serta sebagai pengendali administrasi dan keuangan di Sekretariat DPRS Kabupaten Kutai Timur ; -- Bahwa anggaran Sekretariat DPRD dan anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Daftar Isian Kegiatan Rutin Daerah Tahun 2001 sebesar Rp 28.887.833.975,- sedang berdasarkan DIKDA TA 2002 anggaran Sekwan sebesar Rp 11.337.701.600,- dan untuk anggaran DPRD sebesar Rp 18.622.298.400,- semua anggaran tersebut telah ditentukan besarnya dan diatur penggunaannya sebagaimana tertuang di dalam DIKDA tahun 2001 dan 2002 ; -- Bahwa Terdakwa selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Timur, dalam tugasnya sebagai pengendali administrasi dan keuangan di Sekretariat DPRD, dalam tahun anggaran 2001 dan 2002, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut : 1. Bahwa atas permintaan Kas Bon yang diajukan kepadanya atau melalui Bendahara Sekwan dan Bendaharawan DPRD oleh Ketua DPRD Abdal Nanang dan unsur Pimpinan DPRD lainnya serta Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (yang akan diajukan dalam berkas pekara tersendiri), Terdakwa selalu menyetujuinya dengan cara merekomendasikan kas bon tersebut untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemkab KUTIM atau menyarankan agar yang bersangkutan langsung menghubungi Bagian Keuangan Pemkab KUTIM,

padahal

Terdakwa

mengetahui

bahwa

penghasilan

Pimpinan/Anggota Dewan sudah diambil sehingga tidak ada sisa lagi.

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

Sedangkan dalam prosedur pencairan dana Maupun pasal,mata anggaran yang ditentukan dalam DIKDA, tidak diperbolehkan adanya kas bon ; -- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Terdakwa atau setidak-tidaknya bentuk lain selain dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Kepala Bagian Keuangan Pemkab KUTIM (Sdr. Azhar, SE.) selalu menyetujui permintaan yang diajukan Abdal Nanang, unsur Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan tersebut, dengan cara memberikan uang tunai melalui Bendaharwan Pemkab maupun melalui anak buahnya di Bagian Keuangan Pemkab KUTIM, yang menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SP-314/P.W.17/5/2003, tanggal 30 September 2003, adalah sebagai berikut : 1. Abdal Nanang (Ketua Dewan)

Rp 11.435.934.800,-

2. Drs.Bahrid Buseng (Wakil Ketua)

Rp

3.689.182.450,-

3. H. Djuberi (Wakil Ketua)

Rp

2.511.406.000,-

4. Drs. Alek Rohmanu, Phd (Wakil Ketua)

Rp

1.439.760.000,-

5. Drs. Mujiono (Anggota)

Rp

2.397.514.724,-

6. M. Imbran (Anggota)

Rp

1.881.220.487,-

7. Zulkarnaen Siregara (Anggota)

Rp

57.565.818,-

8. H. Ibrahim Baem (Anggota)

Rp

21.050.818,-

9. H. Ardiansyah Sulaiman, MBA (Anggota)

Rp

93.805.000,-

10. H. Mohammad Said, AT. (Anggota)

Rp

41.009.947,-

11. Djamhari, AS (Anggota)

Rp

4.375.000,-

12. Safaruddin (Anggota)

Rp

13. Anwar, T (Anggota)

Rp

7.296.000,-

14. H.S.A Dahrimansyah (Anggota)

Rp

40.800.000,-

15. Amien (Anggota)

Rp

8.000.000,-

16. H. Agiel Suwarno (Anggota)

Rp

34.225.000,-

17. Mastur Jalal, SH. (Anggota)

Rp

118.162.000,-

18. Sukarni Joyo, SH. (Anggota)

Rp

163.223.000,-

19. H.M. Tularno (Anggota)

Rp

100.982.250,-

20. H. Alirman Boeang (Anggota)

Rp

265.714.000,-

21. Zulpadli Max (Anggota)

Rp

11.941.750,-

22. H. Baharuddinhanan, BBA (Anggota)

Rp

29.709.850,-

23. Darmo (Anggota)

Rp

29.743.000,-

24. Arbain Mulu (Anggota)

Rp

107.606.818,-

25. H. Abdulhajar Siang (Anggota)

Rp

4.701.833,-

–

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

Sedang Terdakwa dan Kepala Bagian Keuangan mengetahui dana atau penghasilan Pimpinan/Anggota Dewan sudah tidak mencukupi dibandingkan dengan kas bon yang diberikannya dan cara yang dilakukan tersebut bertentangan dengan prosedur pengeluaran uang yang harus dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan persyaratanpersyaratan yang ditentukan lainnya ; -- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Kabag Keuangan Pemkab KUTIM (Sdr. Azhar, SE.) selalu menyetujui setiap pengajuan anggaran atau Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa walaupun

tanpa ada bukti Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) atas penggunaan anggaran sebagaimana diharuskan dalam ketentuan yang berlaku ; 2. Bahwa tanpa persetujuan Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mengalihkan mata anggara : Untuk Tahun Anggaran 2001 : Pos

1001

Uang Refresentasi

Rp

7.500.000,-

Tunjangan Kesehatan

Rp

27.500.000,-

1006

Tunjangan Komisi

Rp

16.090.000,-

1007

Tunjangan Pamus

Rp

6.250.000,-

1008

Tunjangan Panggar

Rp

13.730.000,-

1009

Tunjangan Fraksi

Rp

10.710.000,-

1011

Uang Duka

Rp

15.000.000,-

1003

10 Honorarium

Rp

16.980.000,-

1003

90 lain-lain, Honorarium

Rp

830.985.000,-

1013

60 Biaya Pendidikan

Rp

718.000.000,-

Jumlah

Rp 1.662.655.000,-

2.2.1 1004

Dialihkan untuk antara lain pembayaran honor-honor Pimpinan/Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Kutai Timur ; Pos

1011

2.2.1 30 1011

Ongkos kantor/pakaian kerja Sopir

10

Rp

10.300.306,-

Rp

31.514.600,-

Rp

53.281.000,-

Lain-lain ongkos Kantor

90 1012

7.900.000,-

Langganan Listrik, Telp dll

60 1011

Rp

Belanja Barang

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

1012

Belanja Barang

50 1012

Rp 35.000.000,Belanjang barang

90 1014

39.433.000,-

Rp

26.950.000,-

Rp

17.650.000,-

Rp

6.927.000,-

Rp

10.000.000,-

Rp

13.401.431,-

Rp

13.235.117,-

Rp

52.813.525,-

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

50 1053

Rp

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

40 1053

8.546.700,-

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

30 1053

Rp

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

20 1053

6.964.000,-

Biaya Pemeliharaan Gedung

10 1053

Rp

Biaya Pemeliharaan Gedung

90 1053

27.500.000,-

Rp 79.492.745,-

80 1051

Rp

Biaya Pemeliharaan Gedung

70 1051

42.200.000,-

Biaya Pemeliharaan Gedung

20 1051

Rp

Biaya Pemeliharaan Gedung

10 1051

15.080.000,.-

Pakaian Dinas

90 1051

Rp Biaya Perpustakaan

30 1016

1.669.500,-

Biaya Perpustakaan

20 1014

Rp

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

90 1054

Biaya Pemeliharaan Inventaris

20

Kantor

Rp

10.000.000,-

Perjalanan Dinas

Rp

5.700.000,-

1071 90 1072

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

10

Perjalanan Dinas tetap

Rp

29.550.000,-

Jumlah

Rp 545.108.924,-

Dialihkan untuk pembayaran pembelian inventaris kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur dan lain-lain ; Pos

1004 10 Uang Lembur

2.2.1 1006 30 Perawatan dan

Rp

20.000.000,-

Rp

48.486.850,-

1014

Pengobatan

Rp 329.600.000,-

1084

Biaya Perpustakaan

Rp

6.116.095,-

1085

Biaya Operasional

Rp

10.000.000,-

1089

Biaya Pameran

Rp

35.250.000,-

1090

Sewa Gedung

Rp

73.545.000,-

1097

Kesejahteraan Pegawai Olahraga

Rp

8.833.500,-

Jumlah

Rp 531.831.445,-

Dialihkan untuk pembayaran perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur : Dan pada akhir tahun 2002 Terdakwa juga mengalihkan sisa mata anggaran yang belum digunakan ke mata anggaran yang lain yaitu : Pos

1003

Honorarium & Vakasi

Rp 266.512.500,-

Perawatan & Pengobatan

Rp

44.404.291,-

1015

Pegawai

Rp

61.232.000,-

1004

Pakaian Dinas

Rp

814.523,-

1011

Uang Lembur

Rp

317.866,-

1012

Ongkos kantor

Rp

1.013.125,-

1013

Pembelian Melelair

Rp

1.552.650,-

1088

Pendidikan Kursus & Rp

444.480,-

Kesejahteraan Pegawai

Rp

3.607.300,-

Jumlah

Rp 379.898.735,-

2.2.1 1006

Job Traning 1090

Pengangkutan barang,

-- Dialihkan ke biaya operasional

Rp 266.512.500,-

-- Dialihkan ke biaya perjalanan Dinas

Rp

44.404.291,-

-- Dialihkan ke biaya perjalanan Dinas

Rp

61.232.000,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

814.523,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

317.866,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

1.013.125,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

1.552.650,-

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

444.480,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

3.607.300,-

-- Bahwa Terdakwa mengalihkan dana mata anggaran tersebut di atas karena dana anggaran Sekretariat DPRD dan anggaran DPRD Tahun Anggaran 2001 dan 2002 tersebut sudah habis dicairkan seluruhnya untuk menutupi kas bon dari Pimpinan/Anggota Dewan Kabupaten Kutai Timur terurai di atas, sedang Terdakwa mengetahui bahwa : a. Penghalihan satu mata anggaran ke mata anggaran lain diperbolehkan jika masih dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran. Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari biaya gaji, tunjangan ke biaya lainnya dalam belanja pegawai atau dari belanja pegawai ke belanja non pegawai, seperti ditentukan dalam Permendagri Nomor 02 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ; b. Pengalihan dana satu mata anggaran ke mata anggaran lain harus ada persetujuan Sekretaris Kabupaten Kutai Timur ; c. Dana yang akan dialihkan harus masih ada (belum digunakan) ; d. Dana sisa anggaran yang belum atau tidak bisa digunakan, harus disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur ; -- Bahwa untuk menutupi perbuatannya terurai di atas, Terdakwa sebagai Sekretaris DPRD Kutai Timur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Administrasi dan Keuangan di Sekretariat DPRD, setelah berkonsultasi dengan Sdr. Azhar, SE. Kabag. Keuangan Pemkab. Kutai Timur, Terdakwa memerintahkan Bendaharawan DPRD dan Bendaharawan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan mata anggaran serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap, tidak sesuai dengan PP No. 84 Tahun 2000, tidak sesuai PP No. 110 Tahun 2000, dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 02 Tahun 1994, dan Sdr. Azhar, SE. (Kabag. Keuangan Pemkab. Kutai Timur) telah menerima, menyetujui dan membenarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak benar tersebut dengan meluluskan anggaran berikutnya ; -- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Kepala Bagian Keuangan (Azhar, SE.) terurai di atas, sesuai laporan hasil perhitungan BPKP perwakilan Proponsi Kalimantan Timur No. : SP-314/P.W17/5/2003, tanggal 30 September 2003, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalami kerugian sejumlah Rp 46.624.714.898,- (empat

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

puluh enam milyard enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 20021 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa Drs. H.M. Darly Yusuf, Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/060/Mut/VI/2001, secara bersamasama, bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Azhar, SE. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Abdal Nanang/Ketua DPRD KUTIM serta unsur Pimpinan/Anggota DPRD KUTIM lainnya (yang akan diajukan dalam berkas perkara sendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam Bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2002 secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta sebagai turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sebagai Sekretaris Dewan mempunyai tugas dan kewenangan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas DPRD dan sebagai dinamisator dan katalisator antara eksekutif dan legislative serta sebagai pengendali administrasi dan keuangan di Sekretariat DPRS Kabupaten Kutai Timur ; -- Bahwa anggaran Sekretariat DPRD dan anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Daftar Isian Kegiatan Rutin Daerah Tahun 2001 sebesar Rp 28.887.833.975,- sedang berdasarkan DIKDA TA 2002 anggaran Sekwan sebesar Rp 11.337.701.600,- dan untuk anggaran DPRD sebesar Rp 18.622.298.400,- semua anggaran tersebut telah ditentukan besarnya

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

dan diatur penggunaannya sebagaimana tertuang di dalam DIKDA tahun 2001 dan 2002 ; -- Bahwa Terdakwa selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Timur, dalam tugasnya sebagai pengendali administrasi dan keuangan di Sekretariat DPRD, dalam tahun anggaran 2001 dan 2002, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut : 3. Bahwa atas permintaan Kas Bon yang diajukan kepadanya atau melalui Bendahara Sekwan dan Bendaharawan DPRD oleh Ketua DPRD Abdal Nanang dan unsur Pimpinan DPRD lainnya serta Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (yang akan diajukan dalam berkas pekara tersendiri), Terdakwa selalu menyetujuinya dengan cara merekomendasikan kas bon tersebut untuk diajukan ke Bagian Keuangan Pemkab KUTIM atau menyarankan agar yang bersangkutan langsung menghubungi Bagian Keuangan Pemkab KUTIM,

padahal

Terdakwa

mengetahui

bahwa

penghasilan

Pimpinan/Anggota Dewan sudah diambil sehingga tidak ada sisa lagi. Sedangkan dalam prosedur pencairan dana Maupun pasal,mata anggaran yang ditentukan dalam DIKDA, tidak diperbolehkan adanya kas bon ; -- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Terdakwa atau setidak-tidaknya bentuk lain selain dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Kepala Bagian Keuangan Pemkab KUTIM (Sdr. Azhar, SE.) selalu menyetujui permintaan yang diajukan Abdal Nanang, unsur Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan tersebut, dengan cara memberikan uang tunai melalui Bendaharwan Pemkab maupun melalui anak buahnya di Bagian Keuangan Pemkab KUTIM, yang menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SP-314/P.W.17/5/2003, tanggal 30 September 2003, adalah sebagai berikut : 1. Abdal Nanang (Ketua Dewan)

Rp 11.435.934.800,-

2. Drs.Bahrid Buseng (Wakil Ketua)

Rp

3.689.182.450,-

3. H. Djuberi (Wakil Ketua)

Rp

2.511.406.000,-

4. Drs. Alek Rohmanu, Phd (Wakil Ketua)

Rp

1.439.760.000,-

5. Drs. Mujiono (Anggota)

Rp

2.397.514.724,-

6. M. Imbran (Anggota)

Rp

1.881.220.487,-

7. Zulkarnaen Siregara (Anggota)

Rp

57.565.818,-

8. H. Ibrahim Baem (Anggota)

Rp

21.050.818,-

9. H. Ardiansyah Sulaiman, MBA (Anggota)

Rp

93.805.000,-

10. H. Mohammad Said, AT. (Anggota)

Rp

41.009.947,-

11. Djamhari, AS (Anggota)

Rp

4.375.000,-

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

12. Safaruddin (Anggota)

Rp

–

13. Anwar, T (Anggota)

Rp

7.296.000,-

14. H.S.A Dahrimansyah (Anggota)

Rp

40.800.000,-

15. Amien (Anggota)

Rp

8.000.000,-

16. H. Agiel Suwarno (Anggota)

Rp

34.225.000,-

17. Mastur Jalal, SH. (Anggota)

Rp

118.162.000,-

18. Sukarni Joyo, SH. (Anggota)

Rp

163.223.000,-

19. H.M. Tularno (Anggota)

Rp

100.982.250,-

20. H. Alirman Boeang (Anggota)

Rp

265.714.000,-

21. Zulpadli Max (Anggota)

Rp

11.941.750,-

22. H. Baharuddinhanan, BBA (Anggota)

Rp

29.709.850,-

23. Darmo (Anggota)

Rp

29.743.000,-

24. Arbain Mulu (Anggota)

Rp

107.606.818,-

25. H. Abdulhajar Siang (Anggota)

Rp

4.701.833,-

Sedang Terdakwa dan Kepala Bagian Keuangan mengetahui dana atau penghasilan Pimpinan/Anggota Dewan sudah tidak mencukupi dibandingkan dengan kas bon yang diberikannya dan cara yang dilakukan tersebut bertentangan dengan prosedur pengeluaran uang yang harus dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan persyaratanpersyaratan yang ditentukan lainnya ; -- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Kabag Keuangan Pemkab KUTIM (Sdr. Azhar, SE.) selalu menyetujui setiap pengajuan anggaran atau Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa walaupun

tanpa ada bukti Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) atas penggunaan anggaran sebagaimana diharuskan dalam ketentuan yang berlaku ; 4. Bahwa tanpa persetujuan Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mengalihkan mata anggara : Untuk Tahun Anggaran 2001 : Pos

1001

Uang Refresentasi

Rp

7.500.000,-

Tunjangan Kesehatan

Rp

27.500.000,-

1006

Tunjangan Komisi

Rp

16.090.000,-

1007

Tunjangan Pamus

Rp

6.250.000,-

1008

Tunjangan Panggar

Rp

13.730.000,-

1009

Tunjangan Fraksi

Rp

10.710.000,-

1011

Uang Duka

Rp

15.000.000,-

2.2.1 1004

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

1003

10 Honorarium

Rp

16.980.000,-

1003

90 lain-lain, Honorarium

Rp

830.985.000,-

1013

60 Biaya Pendidikan

Rp

718.000.000,-

Jumlah

Rp 1.662.655.000,-

Dialihkan untuk antara lain pembayaran honor-honor Pimpinan/Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Kutai Timur ; Pos

1011

2.2.1 30 1011

Ongkos kantor/pakaian kerja Sopir

Rp

27.500.000,-

Rp

6.964.000,-

Rp

8.546.700,-

Biaya Pemeliharaan Gedung Rp

39.433.000,-

Rp

26.950.000,-

Rp

17.650.000,-

Biaya Pemeliharaan Gedung

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

10 1053

42.200.000,-

Rp 79.492.745,-

90 1053

Rp

Biaya Pemeliharaan Gedung

80 1051

15.080.000,.-

Biaya Pemeliharaan Gedung

70 1051

Rp

Biaya Pemeliharaan Gedung

20 1051

1.669.500,-

Pakaian Dinas

10 1051

Rp

Biaya Perpustakaan

90 1051

53.281.000,-

Biaya Perpustakaan

30 1016

Rp

Belanjang barang

20 1014

31.514.600,-

Rp 35.000.000,-

90 1014

Rp

Belanja Barang

50 1012

10.300.306,-

Belanja Barang

10 1012

Rp Lain-lain ongkos Kantor

90 1012

7.900.000,-

Langganan Listrik, Telp dll

60 1011

Rp

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

20 1053

10.000.000,-

Rp

13.401.431,-

Rp

13.235.117,-

Rp

52.813.525,-

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

50 1053

Rp Biaya Pemeliharaan Kendaraan

40 1053

6.927.000,-

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

30 1053

Rp

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

90 1054

Biaya Pemeliharaan Inventaris

20

Kantor

Rp

10.000.000,-

Perjalanan Dinas

Rp

5.700.000,-

Perjalanan Dinas tetap

Rp

29.550.000,-

Jumlah

Rp 545.108.924,-

1071 90 1072 10

Dialihkan untuk pembayaran pembelian inventaris kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur dan lain-lain ; Pos

1004 10 Uang Lembur

2.2.1 1006 30 Perawatan dan

Rp

20.000.000,-

Rp

48.486.850,-

1014

Pengobatan

Rp 329.600.000,-

1084

Biaya Perpustakaan

Rp

6.116.095,-

1085

Biaya Operasional

Rp

10.000.000,-

1089

Biaya Pameran

Rp

35.250.000,-

1090

Sewa Gedung

Rp

73.545.000,-

1097

Kesejahteraan Pegawai Olahraga

Rp

8.833.500,-

Jumlah

Rp 531.831.445,-

Dialihkan untuk pembayaran perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur : Dan pada akhir tahun 2002 Terdakwa juga mengalihkan sisa mata anggaran yang belum digunakan ke mata anggaran yang lain yaitu : Pos

1003

Honorarium & Vakasi

Rp 266.512.500,-

Perawatan & Pengobatan

Rp

44.404.291,-

1015

Pegawai

Rp

61.232.000,-

1004

Pakaian Dinas

Rp

814.523,-

1011

Uang Lembur

Rp

317.866,-

2.2.1 1006

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

1012

Ongkos kantor

Rp

1.013.125,-

1013

Pembelian Melelair

Rp

1.552.650,-

1088

Pendidikan Kursus & Rp

444.480,-

Kesejahteraan Pegawai

Rp

3.607.300,-

Jumlah

Rp 379.898.735,-

Job Traning 1090

Pengangkutan barang,

-- Dialihkan ke biaya operasional

Rp 266.512.500,-

-- Dialihkan ke biaya perjalanan Dinas

Rp

44.404.291,-

-- Dialihkan ke biaya perjalanan Dinas

Rp

61.232.000,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

814.523,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

317.866,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

1.013.125,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

1.552.650,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

444.480,-

-- Dialihkan ke Pembelian

Rp

3.607.300,-

-- Bahwa Terdakwa mengalihkan dana mata anggaran tersebut di atas karena dana anggaran Sekretariat DPRD dan anggaran DPRD Tahun Anggaran 2001 dan 2002 tersebut sudah habis dicairkan seluruhnya untuk menutupi kas bon dari Pimpinan/Anggota Dewan Kabupaten Kutai Timur terurai di atas, sedang Terdakwa mengetahui bahwa : a. Penghalihan satu mata anggaran ke mata anggaran lain diperbolehkan jika masih dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran. Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari biaya gaji, tunjangan ke biaya lainnya dalam belanja pegawai atau dari belanja pegawai ke belanja non pegawai, seperti ditentukan dalam Permendagri Nomor 02 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ; b. Pengalihan dana satu mata anggaran ke mata anggaran lain harus ada persetujuan Sekretaris Kabupaten Kutai Timur ; c. Dana yang akan dialihkan harus masih ada (belum digunakan) ; d. Dana sisa anggaran yang belum atau tidak bisa digunakan, harus disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur ; -- Bahwa untuk menutupi perbuatannya terurai di atas, Terdakwa sebagai Sekretaris DPRD Kutai Timur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Administrasi dan Keuangan di Sekretariat DPRD, setelah berkonsultasi dengan Sdr. Azhar, SE. Kabag. Keuangan Pemkab. Kutai Timur, Terdakwa

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

memerintahkan Bendaharawan DPRD dan Bendaharawan Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan mata anggaran serta tidak didukung dengan bukti yang lengkap, tidak sesuai dengan PP No. 84 Tahun 2000, tidak sesuai PP No. 110 Tahun 2000, dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 02 Tahun 1994, dan Sdr. Azhar, SE. (Kabag. Keuangan Pemkab. Kutai Timur) telah menerima, menyetujui dan membenarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang tidak benar tersebut dengan meluluskan anggaran berikutnya ; -- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Kepala Bagian Keuangan (Azhar, SE.) terurai di atas, sesuai laporan hasil perhitungan BPKP perwakilan Proponsi Kalimantan Timur No. : SP-314/P.W17/5/2003, tanggal 30 September 2003, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalami kerugian sejumlah Rp 46.624.714.898,- (empat puluh enam milyard enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta, tanggal 5 Januari 2005 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. Darly Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiandak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa Drs. H.M. Darly Yusuf dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah segera ditahan, dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 46.629.714.898,-

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

(empat puluh enam milyard enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; 3. Menyatakan barang bukti dokumen/surat-surat berupa : -- SK Bupati Kutim No. 821/060/Mut/VI/2001, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ; -- Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Kutim terhadap Anggaran Rutin DPRD Kutai Timur ; -- Surat Pertanggung Jawaban Keuangan ; -- Permohonan persetujuan Pengalihan Penggunaan Dana Rutin khusus DPRD Kutim ; -- Usulan Revisi kekurangan dana tunjangan khusus Anggota DPRD Kutai TImur ; -- DIKDA Sekretariat Kabupaten Kutai Timur ; -- DIKDA DPRD Kabupaten Kutai TImur Tahun 2002 ; -- SK DPRD Kabupaten Kutai Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutim ; -- SK DPRD Kab. Kutim Nomor : 05 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan terhadap Susunan dan Keanggotaan Pimpinan DPRD Kutim ; -- SK DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor : 07 Tahun 2000 tentang Persetujuann Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutim tahun 2001 ; -- Kep. Sekretariat DPRD Kutim Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Pembelian/Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kutai Timur ; -- SK DPRD Kab. Kutim Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Revisi APBD Kab. Kutim Tahun 2001 ; -- Kep. Sekretariat DPRD Kab. Kutim Nomor : 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Panitia Pembelian/Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kab. Kutim ; -- SK DPRD Kab. Kutim Nomor : 01 Tahun 2002 tentang Rencana Kerja DPRD Kab. KUTIM Tahun Sidang 2002 ; -- SK DPRD Kab. Kutim Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan APBD Kab. Kutim Tahun 2002 ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- SK DPRD Kab. Kutim No. 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Surat Kep. Dewan Nomor : 06 Tahun 2002 tentang Susunan dan Penambahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kutai Timur ; -- SK DPRD Kab. Kutim No. 05 Tahun 2002 tentang Susunan dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kutai Timur ; -- SK DPRD Kab. Kutim No. 03 Tahun 2003 tentang Perubahan surat Keputusan Dewan Nomor : 04 Tahun 2002 tentang Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kutai Timur ; -- SK DPRD Kab. Kutim No. 04 Tahun 2003 tentang Perubahan surat Keputusan Dewan Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Susunan dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kab. Kutim ; -- Kep. DPRD Kab. Kutim Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Rencana Kerja DPRD Kab. Kutim tahun Sidang 2001 ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kutim Nomor : 02 tahun 2001 tentang Susunan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Kutim ; -- Kep. DPRD Kutim Nomor : 02 tahun 2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Gabungan Komisi-Komisi DPRD Kutim ke Kec. Kaliorang, Sangkulirang, Bengalon dan Sangatta ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 04 Tahun 2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD Kutim ke Kab. Bandung dan Sumedang ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 08 tahun 2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang Kunjungan Kerja DPRD Kutim ke Kec. Busang, Ma Ancalong, Ma Bengkali, Telen dan Kongbeng ; -- Kep. Pimpinan DPRD Nomor : 09 Tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD Kutim ke Kab. Tabanan dan Kab. Malang ; -- Kep. DPRD Kab. Kutim Nomor : 10 Tahun 2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kutim Tahun 2001 ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kab. Kutim Nomor : 12 Tahun 2001 tanggal 23 Tahun 2001 tentang Kunjungan Kerja DPRD Kutim ke Kecamatan Muara Wahau, Telen dan Sangatta ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 13 Tahun 2001 tanggal 23 Agustus 2001 tentang Musyawarah Asosiasi Pimpinan DPRD Kab. Kutim ke Mataram ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- Kep. Pimpinan DPRD Kab. Kutim Nomor : 15 Tahun 2001 tanggal 17 September 2001 tentang Pelatihan Workshop Laporan Keuangan Daerah DPRD Kab. Kutim ke Yogyakarta ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kab. Kutim Nomor 16 tanggal 17 September 2001 tentang Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab. Kutim mengenai 29 buah Reperda ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ; -- Kep. Pimpinan DPRD Nomor : 18 tahun 2001 tanggal 19 Oktober 2001 tentang Pelatihan Workshop Peningkatan SDM untuk Legislatif Kab. Kutim ke Malang Jatim ; -- Kep. Pimpinan DPRD Nomor : 19 Tahun 2001 tanggal 2 November 2001 tentang Kunjungan Kerja DPRD Kutim dalam rangka Studi Banding ke Malaysia ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal 25 Januari 2002 tentang Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Kab. Kutim ke Kecamatan Sandaran, Muara Bengkal, Kaliorang, Muara Wahau dan Muara Ancalong ; -- Kep.

DPRD Kutim Nomor : 01 tahun 2001 tanggal 15 Januari 2002

tentang Rencana Kerja DPRD Kutim tahun Sidang 2002 ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 02 Tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Kab. Kutim ke Kecamatan-Kecamatan ; -- Kep. DPRD Kutim Nomor : 03 tahun 2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutim tahun anggaran 2002 ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 03 tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Kutim ke Kab. Jember dan kota Malang Jatim ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 04 tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan No. 6 tahun 2002 tentang Susunan dan Penambahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kutim; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 04 tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelatihan Workshop Peningkatan SDM Tahap II untuk Legislatif Kab. Kutim ke Surabaya Jatim ; -- Kep. Pimpinan DPRD Nomor : 5 Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD Kab. Kutim ke KecamatanKecamatan ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- Kep. DPRD Kutim Nomor 05 tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Susunan dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kutim ; -- Kep. Pimpinan DPRD Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 109 Mei 2002 tentang Reses Anggota DPRD Kab. Kutim masa Persidangan ke I tahun Sidang 2002 ; -- Kep. Pimpinan DPRD Nomor : 07 tahun 2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD Kab. Kutim ke Kab. Kendal Jateng, Bekasi, DKI Jakarta dan kota Bandung Jabar ; -- Kep. P:impinan DPRD Kutim Nomor : 08 tahun 2002 tanggal 03 Juli 2002 tentang Reses Anggota DPRD Kutim masa Persidangan ke II tahun 2002; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim No. 09 tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Reses Anggota DPRD Kutim masa Persidangan III tahun Sidang 2002 ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kab. Kutim Nomor : 10 tahun 2002 tanggal 19 September 2002 tentang Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Kutim ke Yogyakarta, Propinsi Jateng, Kab. Minahasa, Kab. Bitung (Sulut), Kab. Jombang Jatim ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 11 tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke III tahun 2002; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 12 tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD Kutim ke Bogor Jabar ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 13 tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang Orientasi Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD Kutim ke Bandung Jabar ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 14 tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Kunjungan Kerja DPRD Kutim ke Kec. Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Sangkulirang, Sandaran, Bengalon, Kongbeng, Muara Wahau dan Telen ; -- Kep. Pimpinan DPRD Kutim Nomor : 15 tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Orientasi Penyusunan Anggaran Berdasarkan Pendekatan Kinerja DPRD Kab. Kutim di Sangatta ; -- 1 (satu) bundel surat Pertanggung Jawaban untuk DPRD dan Sekretariat DPRD Kutim tahun 2001 mulai bulan Januari sampai Desember 2001 ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- 1 (satu) bundel surat Pertanggung Jawaban DPRD Kutim bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ; -- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban untuk DPRD Kutim mulai Januari sampai Desember 2002 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122938 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019746 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122936 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019744 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122882 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019726 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122886 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019727 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122887 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019728 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122888 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019730 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122889 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019731 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122890 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019732 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122891 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019733 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122892 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019734 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122935 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019743 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122893 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019735 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122894 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019736 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122895 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019737 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122896 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019738 ; -- Kwitansi Premi Asuransi Nomor 0122937 dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia No. 019745 ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- Surat Perjanjian Sound System DPRD Kutim No. 01/UMK-RTN/II/2001, tanggal 19 Februari 2001 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Sound System DPRD Kutim Nomor : 03/UMKRTN/II/2001, tanggal 20 Februari 2001 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Pakaian Dinas untuk Staf, Dinas Satpam dan Pakaian Organisasi Ibu-Ibu Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kutim Nomor : 19/UMPEG/SPJ/SET-DPRD/IV/2002 ; -- Surat Jual Beli Pembelian Kendaraan Roda Dua untuk Staf Sekretariat DPRD Kutim Nomor : 06/UMPEG/SPJ/SET-DPRD/IV/2002, tanggal 25 April 2002 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Infocus, Note Bokk, Printer Laser dan Handycam untuk DPRD Kutim Nomor : 13/UMPEG/SPJB/SETDPRD/V/2002, tanggal 03 Mei 2002 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pembelian Handphone Nokia 8310 untuk Anggota DPRD Kutim Nomor : 07/UMPEG/SPJB/SET-DPRD/IV/2002, tanggal 25 April 2002 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Kursi Ketua Fraksi, Komisi, Sekretariat

Dewan

dan

Almari

arsip

DPRD

Kutim

Nomor

:

14/UMPEG/SPJB/SET-DPRD/V/2002 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pencetakan Kop Surat, Amplop, map DPRD dan Sekretariat DPRD Kutim ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman Gedung DPRD Kutim Nomor : 16/UMPEG?SPJB/SET-DPRD/VII/2002, tanggal 17 Mei 2002 ; -- Surat Jual Beli Pengadaan Jas dan Pakaian Sipil (PSR) untuk Anggota DPRD Kutim Nomor : 08/UMPEG/SPJB/SET-DPRD/VI/2002, tanggal 27 Juni 2002 ; -- Surat Perjanjian Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Luar (PDL) untuk Anggota Dewan DPRD Kutim Nomor : 09/UMPEG/SPJB/SET-DPRD/VI/2002, tanggal 27 Juni 2002 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Pakaian olahraga untuk Anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD Kutim Nomor : 11/UMPEG/SPJB/SETSPRD/VII/2002, tanggal 3 Juli 2002 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Meja Kursi, Lemari, Rak Tempat VCD dan Mesin Pemotong Rumput untuk DPRD Kutim Nomor : 12/UMPEG/SPJB/SET-DPRD/VII/2002, tanggal 3 Juli 2002 ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- Surat Perjanjian Jual Beli Pengadan Kamera Video, HT, Handphone dan Kaset SVHS MP 180 untuk DPRD Kutim Nomor : 15/UMPEG/SPJB/SETDPRD/VII/2002, tanggal 3 Juli 2002 ; -- Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Televisi dan Receiver Parabola Digital untuk kantor DPRD Kutim Nomor : 17/UMPEG/SPJB/SETDPRD/VII/2002, tanggal 8 Juli 2002 ; -- Keputusan Bupati Kutim Nomor : 09.c tahun 2001, tanggal 5 Juli 2001, tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Revisi Anggaran

Rutin

(Murni)

Dinas/Instansi/Lembaga

di

Lingkungan

Pemerintah Kab. Kutim tahun anggaran 2001 beserta lampiran ; -- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 09.b tanggal 3 Januari 2001 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin (Murni) Dinas/Instansi/Lembaga di Lingkungan Pemkab Kutim tahun anggaran 2001 beserta lampiran ; -- Surat Sekretariat DPRD Nomor : 39/Set-DPRD/XII/2001, tanggal 28 Desember 2001 perihal Pengalihan Mata Anggaran Sekretariat DPRD Kutim tahun 2001 beserta lampiran ; -- Surat Sekretariat DPRD Nomor : 39/Set-DPRD/XII/2001, tanggal 28 Desember 2001 perihal Pengalihan Mata Anggaran ; -- Surat Sekretariat DPRD Nomor : 011/Set-DPRD-1/2002, tanggal 6 November 2002 perihal Revisi/Pengalihan Penggunaan Dana tahun 2002; -- Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Kaltim tahun Pemeriksaan 2002 beserta lampirannya ; -- Satu

bundel

Disposisi

Sekretariat

DPRD

sehubungan

dengan

Pengeluaran Anggaran ; -- Buku Kas Umum Daerah Seketariat DPRD dari bulan Januari s/d Desember 2002 terdiri dari Buku Kas Umum Daerah I, Buku Kas Umum Daerah II, Buku Kas umum Daerah III, Buku Kas Umum Daerah IV ; -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPRD Kutim tahun anggaran 2001 dengan kode Nomor 2.2.2.a ; -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (revisi APBD) Sekretariat Dewan Kutim tahun Anggaran 2001 dengan kode nomor 2.2.1 ; -- Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 Pemkab Kutim ; -- Perda Kutim Nomor : 01 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2002 Sekretariat Kab. Kutim ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

-- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2002 Pemkab Kutim ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -- 1 (satu) unit rumah berikut sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso II No. 17 RT 016 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ; -- 1 (satu) unit rumah berikut sebidang tanah di Jl. Anggur/Kebun Sayur No. 10 RT/RW 21, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda ; Dirampas untuk Negara ; 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Sangatta,

No.

28/Pid.B/2004/PN.Sgt, tanggal 6 April 2005, yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama : Drs. H.M. Darly Yusuf terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, sepanjang mengenai perbuatan Mengalihkan Mata Anggaran dalam DIKDA DPRD tahun 2001 dan DIKDA DPRD tahun 2002, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ; 2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Menyatakan barang bukti tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan a). 1 (satu) unit rumah berikut sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso II No. 17 RT 16, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutim dan b). 1 (satu) unit rumah berikut sebidang tanah di Jl. Anggur/Kebun Sayur No. 10 RT/RW 21 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dikembalikan kepada Terdakwa ; 5. Membebankan membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ; Mengingat

akan

akta

tentang

permohonan

kasasi

No.

28/Pid.B/2004/PN.Sgt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2005, Jaksa/

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Sangatta, telah mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 April 2005, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 28 April 2005 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sangatta

pada

tanggal

6

April

2005,

dan

Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2005, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, pada tanggal 28 April 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ; Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

I. Majelis

Hakim

tidak

menerapkan

atau

menerapkan

hukum

tidak

sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 (1) sub a KUHAP ; A. Pertimbangan Hakim yang di dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa yang mengalihkan mata anggaran dalam DIKDA Sekretariat DPRD dan DPRD Tahun Anggaran 2001 dan tahun Anggaran 2002 hanyalah semata-mata untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan, tanpa ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, meskipun hal itu tetap bertentangan/melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1), (2) PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan pelanggaran administratif yang dapat dikenakan tindakan administratif (putusan hal 64) adalah TIDAK BENAR, karena : 1. Dalam ketentuan PERMENDAGRI No. 02 Tahun 1994 Pasal 48 ayat (1) secara jelas dan tegas menyatakan bahwa “pergeseran biaya dapat

dilakukan

hanya

untuk

jenis-jenis

pengeluaran

dalam

lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran, sedangkan pos mata anggaran yang tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 48 ayat (1) PERMENDAGRI No. 02 Tahun 1994 adalah “dari biaya untuk gaji, tunjangan dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai, dari belanja pegawai ke belanja non pegawai” ; 2. Bahwa Surat Permohonan No. 39/SRT-DPRD/XII/2001, tanggal 28 Desember 2001 dan Surat Permohonan No. 011/Set-DPRD-1/2002, tentang Pengalihan Mata Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timut Tahun Anggaran 2001 dan 2002 yang diajukan Terdakwa belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, namun Terdakwa telah merealisasikan penggunaan dana mata anggaran yang dialihkan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi : Saksi 1 : H. Azhar, SE., selaku Kabag Keuangan Pemkab Kutai Timur waktu itu, yang menerangkan pada pokoknya : -- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kabag Keuangan Pemkab Kutai Timur pernah ada pengalihan mata anggaran yakni surat dari Sekretaris

DPRD

Kabupaten

Kutai

Timur

Nomor

39/Set-

DPRD/XII/2001, tangal 28 Desember 2001 dan Nomor 011/SetDPRD-I/2002, perihal pengalihan mata anggaran. Hal ini terjadi karena anggaran dalam DIKDA Tahun 2001 dan Tahun Anggaran

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

2002 tidak tergunakan maka pihak DPRD mengusulkan pengalihan mata anggaran ; -- Bahwa untuk prosedur pengalihan mata anggaran yang terdapat dalam DIKDA khususnya DIKDA DPRD Tahun Anggaran 2001 dan 2002 Sekretariat DPRD membuat surat tentang pengalihan mata anggaran apa saja yang akan dialihkan yang ditujukan ke Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan ; -- Bahwa untuk Surat Permohonan

Pengalihan

Mata

Anggaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 39/Set-DPRD/XII/2001, tanggal 28 Desember 2001 setelah saksi menerima disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 8 Februari 2002 selanjutnya saksi disposisikan ke Sub Bagian Anggaran untuk diteliti, sedangkan untuk Tahun 2002 saksi tidak pernah menemukan Surat Permohonan tersebut ; -- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Permohonan tersebut belum mendapat/ada persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ; -- Bahwa terhadap permohonan yang sudah didisposisikan belum bisa dilaksanakan sebelum ada Surat Persetujuan dari Serketaris Daerah, sedangkan disposisi Sekretaris Daerah dan Kabag Keuangan yang tercantum dalam surat permohonan pengalihan mata anggaran dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur bukan merupakan bentuk persetujuan, namun hanya suatu proses administrasi saja di jajaran Sekretaris Kabupaten Kutai Timur ; -- Bahwa apabila tidak ada persetujuan tentang pengalihan mata anggaran maka dana tersebut akan kembali ke kas Daerah ; Saksi 2 Drs. Rudi Basrun Gamas, M.Sc., menerangkan pada pokoknya : -- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur pada waktu itu tidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Pengalihan Mata Anggaran dalam menjawab surat dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 39/Set-DPRD/XII/2001, tanggal 28 Desember 2001 perihal Pengalihan Mata Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 dan Nomor 011/Set-DPRDI/2002, perihal revisi/pengalihan penggunaan dana Tahun 2002 ; -- Bahwa alasan saksi tidak mengeluarkan surat persetujuan pengalihan mata anggaran karena setelah diteliti dana yang dialihkan tersebut telah dipergunakan dan terhadap surat dari Sekretaris DPRD

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

tersebut, saksi hanya memberikan disposisi tanggal 7 Februari 2002 kepada Kabag Keuangan agar diteliti ; -- Bahwa menurut saksi sebelum Sekretaris Dewan (Terdakwa) membuat

surat

pengalihan

mata

anggaran

telah

terjadi

pergeseran/pengalihan mata anggaran ; -- Bahwa sepengetahuan saksi pos-pos mata anggaran yang dialihkan Sekretaris Dewan (Terdakwa) sebagaimana dalam surat Sekretaris Dewan tersebut di atas sama sekali menyimpang dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam peraturan ; 3. Bahwa di dalam salah satu pos mata anggaran yang dialihkan Terdakwa adalah “uang duka” yang menurut ketentuan uang duka diterima apabila ada anggota Dewan yang meninggal dunia, namun pada kenyataannya Terdakwa mengalihkan dana dalam pos mata anggaran uang duka ke pembayaran honor-honor Anggota Dewan ; 4. Bahwa pertimbangan Hakim bersikap ambivalen (kontradiktif), di satu sisi dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa pengalihan mata anggaran untuk Tahun Anggaran 2001 yang dilakukan Terdakwa dengan surat permohonan tanggal 28 Desember 2001 dan untuk

Tahun

Angaran

2002

yang

dilakukan

dengan

Surat

Permohonan tanggal 6 November 2002 adalah tidak memenuhi persyaratan

waktu

dan

belum

memperoleh

persetujuan

dari

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur sehingga pengalian mata Anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cacat hukum (putusan hal 158) dan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “secara melawan hukum” (putusan hal 166), namun di sisi lain Hakim mempertimbangkan

bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran

administrasi (putusan hal 167). Sehingga apabila perbuatan Terdakwa yang mengalihkan mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2001 dan 2002 tidak sesuai dengan ketentuan (dana telah digunakan baru mengajukan pengalihan mata anggaran) maka hal tersebut telah terjadi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara/daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat diklasifikasikan dalam Tindak Pidana Korupsi, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran administratif dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

B. Majelis Hakim telah mengesampingkan Hukum Pembuktian : -- Majelis Hakim dalam putusannya hanya semata-mata mendasarkan pada alat bukti berupa : 1. Surat yaitu Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2001 dan tahun Anggaran 2002 ; 2. Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 6 Tahun 2003 ; 3. Keputusan DPRD Kabuapten Kutai Timur No. 8 Tahun 2003 ; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasprop Kalimantan Timur di Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur Nomor : BAWASA/10/710/VII/2001, tanggal 21 November 2001 (Putusan No. 159 s/d 160), yang kesemuanya bukti tersebut diajukan oleh Terdakwa, dengan mengesampingkan alat-alat bukti lainnya yaitu : --Hasil

Laporan

Perhitungan

Kerugian

Negara/Daerah

atas

Penyimpangan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2001 dan 2002 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 September 2003 dari BPKP Perwakilan Kaltim ; --Keterangan saksi-saksi dan ahli, dalam menjatuhkan putusan dan dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni salah menafsirkan Hukum Pembuktian karena sebenarnya alat-alat buktinya sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran administrasi dan bukan merupakan tindak pidana, sehinga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ; Sebagai perbandingan dalam perkara/kasus tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Basrani, SE., meskipun tidak sama persis, namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa Basrani, SE., adalah sama yakni masalah pengalihan anggaran dinas ke rekening pribadi, yang mana dana yang telah dialihkan telah diterima oleh yang berhak, namun masalah

pertanggungjawaban

secara

administratif

yang

belum

dilaksanakan oleh Terdakwa Basrani, SE., sehigga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan telah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun sesuai dengan Putusan Majelis Hakim tanggal 5 April 2005 Nomor 95/Pid.B/2004/ PN.Sgt; II. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

1. Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengalihkan Mata Anggaran semata-mata hanya melaksanakan tugas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa hanya melakukan pelanggaran administratif yang dapat dikenakan tindakan administratif sehingga dalam putusannya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; Dengan demikian Hakim telah melampaui batas wewenanya. Oleh karena Undang-Undang telah menentukan beberapa alasan yang menjadi dasar alasan menghapuskan kesalahan Terdakwa disebabkan tindak pidana yang dilakukannya “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya, yaitu sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab III KUHP, Pasal 44 KUHP (pelaku tindak pidana mengalami pertumbuhan cacat jiwa/mental), Pasal 48 KUHP (daya paksa) dan pasal 49 KUHP (pembelaan dalam keadaan terpaksa) ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada butir I dan II di atas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan

Pengadilan

telah

melampaui

batas

wewenangnya,

menyebabkan

melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslagh van alle Rechtvervolging) ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke I-A, B dan II : Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan : Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Dewan (DPRD) dan terbukti mengalihkan mata anggaran untuk Tahun 2001 dan 2002, pengalihan mana bertentangan dengan PP No. 84/2000, PP No. 110 tahun 2000, dan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1999, namun perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam lingkup hukum Administratif ; Bahwa disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut ternyata tidak menimbulkan

kerugian

bagi

Negara,

terbukti

bahwa

dalam

Laporan

pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur untuk Tahun Anggaran 2001 dan 2002 telah diterima oleh DPRD Kutai Timur dengan keputusan DPRD No. 06 Tahun 2002 ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menolak

permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008, oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

Ketua

ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL. ttd/H.M. Zaharuddin, SH.

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Panitera Pengganti Ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.MH. Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH. NIP 040 033 261

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2007