Prosesn Bisnis Di Bidang Hukum.docx

MAKALAH PROSES BISNIS DAN SISTEM INFORMASI (Bidang Hukum)

Oleh : NIAR 18.2100.061

JURUSAN AHWAL AL SYAKHSYIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2018

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikm Wr. Wb. Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini tentang “PROSES BISNIS DAN SISTEM INFORMASI”. Makalah ini merupakan salah satu tugas yang di berikan kepada kami dalam rangka pengembangan dasar ilmu bahasa indonesia yang berkaitan dengan kalimat efektif. Selain itu tujuan dari penyusunan makalah ini juga untuk menambah wawasan tentang pengetahuan Bahasa secara meluas. Sehingga besar harapan kami, makalah yang kami sajikan dapat menjadi konstribusi positif bagi pengembang wawasan pembaca. Akhirnya kami menyadari dalam penulisan makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menerima kritik dan saran agar penyusunan makalah selanjutnya menjadi lebih. Semoga laporan ini memberi manfaat bagi banyak pihak. Aamiin. Wassalamu’alikum Wr. Wb.

Parepare, 10 November 2018

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii BAB 1 .................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN.................................................................................................. 1 A.Latar Belakang Masalah ................................................................................... 1 B.Rumusan Masalah ........................................................................................... 1 C.Tujuan Penulisan ............................................................................................. 1 BAB 2 .................................................................................................................. 2 PEMBAHASAN .................................................................................................... 2 A.Pengertian Hukum ............................................................................................ 2 1.Pengertian Hukum menurut para Sarjana Hukum ........................................ 2 B.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai aspek Pengubah Hukum ................ 4 1.Lahirnya teknologi Tinggi.............................................................................. 6 2.Perkembangan Teknologi Informasi dan Kejahatan Korporasi ................... 12 C.Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi ................................ 15 D.Dimensi Politik Hukum Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat .................. 15 1.Politik Hukum di Indonesia ......................................................................... 15 2.Analisis teori-teori Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia ........................................................................................................... 15 E.Eksitensi Hukum dalam hidup Bermasyarakat ................................................ 16 BAB 3 ................................................................................................................ 17 PENUTUP ......................................................................................................... 17 A.Kesimpulan .................................................................................................... 17 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 18

iii

BAB 1 PENDAHULUAN A.Latar belakang Masalah Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia semakin pesat. Ini juga berpengaruh dalam dunia hukum. Di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi juga sudah digunakan di dunia hukum untuk memecahkan suatu kasus. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini kita dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu bukti. Perkembangan teknologi di dunia begitu berkembang cepatsehingga telah merasuk pada kehidupan manusia sehari-hari. Begitupun di Indonesia, produk teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia di Indonesia. Berkembangnya teknologi selalu lebih cepat dari peraturan perundang-undangan. Sehingga menyebabkan, dibuatnya peraturan perundang-undangan semata-mata karena adanya penyimpangan dari masyarakat. Perkembangan dalam masyarakat memang menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Hukum yang stabil dan ajeg akan dapat menjdi ukuran yang pasti pada masyarakat untuk mengukur pebuatan mana yang boleh dan mana yang tidak. Namun demikian hukum yang bersifat diam pada kenyataan yang akan tertinggal jauh oleh kemajuan masyarakat. Maka dari itu diperlukanlah hukum yang bersifat stabil dan eksibel sehingga dapa mengikuti perkembangan tersebut. A. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Hukum? 2. Mengapa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikatakan sebagai aspek Pengubah Hukum? 3. Bagaimana perkembangan Teknologi Informasi dan Hukum Pidana? A. Tujuan Penulisan 1. Dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan Hukum 2. Dapat mengetahui alasan mengapa perkembangan Teknologi Informasi sebagai Aspek Pengubah Hukum 3. Mengetahui perkembangan Teknologi Informasi dalam berbagai bidang Hukum salah satunya yaitu Hukum Pidana

1

BAB 2 PEMBAHASAN A.Pengertian Hukum Defenisi memang berharga, lebih-lebih jika definisi itu adalah hasil pikiran dan penyelidikan sendiri,yakni definisi yang dirumuskan ppada akhir pelajaran. Juga definisi pada permulaan pelajaran ada manfaatnya, karena pada saat itu diberikan sekedar pengertian pada orang yang baru mulai mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Akan tetapi kurang tepat kiranya untuk memberikan deinisi tentang apakah yang dinamakan Hukum itu. Dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum utuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dari segi terbentuknya, hukum itu dapat berupa hukum tertulis, ( statute law, writter law) yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan. Hukum yang berbentuk tertulis biasanya berbentuk kodifikasi dalam jenis hukum tertentu secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajari. Hukum tertulis yang sudah berbentuk kodifikasi adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya. Di samping itu ada juga yang tidak tertulis (unstatute law, unwritten law) yakni hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis. Hukum tertulis berlaku dalam sistem hukum Kontinental (civil law), sedangkan hukum yang tidak tertulis biasanya berlaku dalam sistem Common law. Di Indonesia hukum yang tidak tertulis dikenal dengan hukum Adat. Kapan tepatnya hukum mulai ada tidak dapat dketahui. Apabila ungkapan klasik “ubi societas ius” diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian pertanyaannya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pertanyaan ini pun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah di jumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup masyarakat.

2

Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya.1 (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2008) 1. Pengertian Hukum Menurut Para Sarjana Hukum Hampir semua sarjana hukum memberikan pembatasan Hukum yang berlainan, kata Prof. Van Apeldoorn. Penulis-penulis Ilmu pengetahuan hukum di Indonesia juga sependapat dengan Prof. Van Apeldoorn, seperti Prof. Sudiman Kartohadiprojo, S.H. dan Drs. E. Utrecht, S.H. Dalam buku beliau yang berjudul “Pengantar Tata Hukum di Indonesia” (1956), jilid I pada halaman 1, Pros Sudiman Kartohadipprodjo, S.H. menulis sebagai berikut.”... jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan Hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai permusuhanlah yang dikemukakan”. Sebagai gambaran, Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, S.H.lalu memberikan contoh-contoh tentang definisi Hukum yang berbeda-beda, sebagai berikut: a. Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the of nture”. b. Grotius Law is a rule of moral action obliging to that which is right. c. Hobbes Where are law, properly is the word of him, that by right had command over others. d. Prof. Mr Dr C. Van Vollenhoven Recht is een verschhijnsel in ruztelose wisseweking van stuw en tegenstuw. e. Philip S. James, M.A. Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given State. Masih banyak lagi deinisi Hukum dari para sarjana Hukum lain yang diantaranya dapat diterjemahkan sebagai berikut: a) Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “ De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht”: Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.” 1

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet.X; Jakarta: Kencana, 2017), h. 41.

3

b) Leon Duguit, Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jka dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. c) Immanuel Kant, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Bahkan Prof. Claude du Pasquier dalam bukunya yang berjudul Introduction a ala theorie generalate et a la philosophie du Droit” telah pernah mengumpulkan 17 buah definisi hukum, yang masing-masing definisi menonjolkan segi tertentu dari hukum. Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehinggah tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan entuk hukum itu didaam suatu definisi, seperti kata seorang bekas Guru Besar Universiteit van Indonesia Dr W.L.G. Lemaire dalam bukunya “Het Rechtin Indonesia”. Sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya Hukum itu, bilamana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim, terlebih pula jika kita telah berada di dalam pejara. Akan tetapi walaupun hukum tidak dapat kia liht , namun sangat penting ia bagi masyarakat, karena HUKUM itu mengatur hubungan antara masyarakat seorang dengan yang lain, begitu pula perhubungan antara masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatutur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. Perhubungan itu bermacam macam bentuknya, seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman, perjanjian, pekerjaan dan lain-lain. Semua perhubungan yang beraneka ragam itu dinamakan perhubungan kemasyarakatan yang diatur apa yang disebut Hukum itu. Dan karena lapangan Hukum itu luas sekali, menyebabkan Hukum itu tidak dapat diadakan suatu definisi singkat yang meliputi segala-galanya.2 (Drs. C.S.T. Kansil, 1986) B. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Aspek Pengubah Hukum Cicero mengatakan “ubi societas ibi ius”, di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Pernyataan ini menggambarkan bahwa setiap masyarakat pasti ada hukumnya dan perkembangan masyarakat tersebut 2

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Cet.VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 34.

4

akan memengaruhi pertumbuhan hukum tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan dan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan ternologi. Masyarakat akan beralih dari kehidupan tradisional ke kehidupan baru, bilamana masyarakat tersebut telah berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dewasa ini sudh dikenal dengan singkatan IPTEK. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian tentang duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran. Pengetahuan masuk dalam kategori ilmu bila ada lima unsur yakni berurutan (teratur), berobjek, bermetode, berlaku umum dan bersistem. Yang dimaksud dengan teknologi adalah ilmu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis tertentu dari suatu pengamatan dan studi pemeriksaan atau percobaan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada diri manusia terjaddi atas dua dorongan, yaitu pertama: dorongan yang bersiat praktis, yakni manusia sebagai makhluk yang dapat berfikir, berbudi, berperasaan dan selalu berusaha menjadikan hidupnya lebih aman dan pintarnya lebih tinggi, dorongan inilah yang pada saat akhir membuahkan ilmu terapan atau teknologi. Kedua: dorongan yang bersifat nonpraktis atau teoretis, yakni manusia memiliki sifat ingin tahu dan mengerti sebenar-benarnya bahkan objeknya. Dorongan inilah yang menimbulkan pengetahuan yang disebut ilmu murni atau ilmu pengetahuan. Modal manusia untuk mengembangkan pengetahuannya adalah, pertama: manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi pemikiran tersebut. Kedua: manusia mempunyai kemampuan berfikir menutur suatu alur kerangka berpikir tententu yang disebut penalaran. IPTEK dapat memberikan danpak positif (manfaat) dan negatif (halhal yag buruk) kepada umat manusia. Dari segi positif, IPTEK manfaatnya ada yang berhuungan dengan kebutuhan pokok manusia seperti, sandang, papan, dan pangan, dan ada juga yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti, minyak bumi, batubara, air, hujan, hewan, ternak, tanah, radioaktif, dan ada pula yang berhubungan dengan industri, transportasi dan komunikasi yang apabila dikelola dengan manajemen yang akan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sebaiknya apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan kemudaratan kepada kehidupan manusia, terlebih lagi apabila

5

dipergunakan kepada hal-hal yang buruk, sudah barang tentu akan mendatangkan malapetaka kepada kehidupan manusia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disini aka dibicarakan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan hukum dalam aspek pengubah hukum, mengapa ilmu pegetahuan dan teknologi dapat mengbah hukum, sejauh mana teknologi dapat berperan sebagai aspek pengubah hukum dan bagaimana proses pengubah hukum terjadi sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. masalah-masalah yang sangat berkaitan dengan masalh ini adalah lahirnya teknologi tinggi, cepatnya arus globalisasi, pengaruh global dalam bidang ternologi dan berkmbangnya situs Internet, dan sebagainya. 1. Lahirnya teknologi Tinggi Berbagai perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat termasuk dari segi kehidupan hukumnya. Berikut ii akan diuraikan beberapa perubahan hukum yang disebabkan dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. a. Teknologi kloning Tuhan Yang Maha Kuasa telah menakdirkan manusia untuk menyaksikan banyak sekali bentuk keajaiban didalam kehidupan dunia ini, yang dimulai dari penemuan listrik, mesin uap, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi dibidang biologi yang mencengangkan, yaitu revolusi rekaasa genetika yang telah deberlakukan secara luas di dunia tumbuh-tumbuhan, kemudian secara terbatas tellah diberlakukan pula pada hewan, sehingga timbullah kekhawatiran bahwa revolusi ini akan menyentuh dunia manusia. Sekarang banyak kalangan yang mengkhawatirkan sebab bukan suatu hal yang mustahil, pada suatu saat nanti akan menjadi ancaan buat kehidupan manusia. Kini ancaman yang dikhawatirkan berbagai kalangan manusia dari perkembangan teknologi rekayasa genetika akan mulai menjadi kenyataan dengan ditemuaknnya teknologi kloning yang telah menore prestasi gemilang pada dunia hewan, seiring dengan keberhasilan teknik kloning pada domba Dolli yang terkenal itu. Dolli itu tidak lahir proses perkawinan antara jantan dan betina, atau melalui pembuahan sel telur betina oleh sperma jantan, seperti berlangsungnya secara alami pada makhluk dibumi ini. tetapi pembuahan itu dilaksananakan oleh para pakar dengan mengambil seelor telur dari para domba betina dan mengkosongkannya dari intinya dengan mengangkat intinya secara total, kemudian mereka mengambil sebuh sel hidup yang berasal dari domba itu

6

dan meletakkannya pada tempat inti yang telah diangkat tadi. Maka sel telur itupun berproses membelah diri dan berkembang menjadi banyak, seperti proses yang berlangsung pada sele telur yang dibuahi, setelah diletakkan didalam rahim domba tersebut. Selanjutnya janinpun mulai tumbuh dan berkembang dan sama persis dengan domba asli yang dilakukan teknik kloning padanya, yakni mirip dengan kelahiran kembar apabila keduanya berasal dari satu telur. Dengan teknologi kloning ini, maka dimungkinkan pula untuk menciptakan kopian lain yang sama seperti domb asli yang diambil sel telur darinya, di samping kemungkinan pula untuk menciptakan kloning pada domba-domba yang lain atau kloning-kloning lain yang sama persis dengan domba asli pada tubuhnya, rupanya, warnanya, ukurannya, jenis bulunya, dn sbagainya. Sejak suksesnya teknologi kloning pada hawan domba tersebut, kini kopian atau kloning pada diri manusia, menjadi terbuka lebar untuk diterapkan, yang masalah inilah yang mengkhawatirkan berbagai kalangan diseluruh penjuru dunia. Sebenarnya secara diam-diam teknologi kloning sudah diadakan percobaan pada manusia tanpa publikasi, kalau ini berhasil maka manusia tidak memiliki orang tua sejati. Kloning merupakan rekayasa genetika yang dihasilkan dari penemuan Crick dan Waston atas stuktur molekul DNA pada tahun 1953. Apabila teknologi kloning yang diterapkan pada hewan itu dapat benar-benar mengandung kemaslahatan bagi kepentingan manusia, maka teknologi kloning itu dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang justru lebih besar dari manfaatnya, tentu hal ini tidak dibenarkan. Saat ini telah ditemukan sejumlah tumbuh-tumbuhan yang dilakukan atas dasar rekayasa genetika ternyata lebih besar dari manfaatnya. Tentang ini telah dipublikasikan peringatan agar supaya berhati-hati dalam mengonsumsinya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tubuh manusia. Jika praktik teknologi kloning dapat diterapkan pada manusia maka bagaimana status hukum penerepan teknologi kloning tersebut? Bagaimana status hukum usaha untuk menciptakan teknologi kloning manusia dari orang lain seperti cara yang diterapkan pada domba Dolli? Sekiranya terbuka kemungkinan bagi manusia untuk menciptakan teknologi kloning dari satu orang menjadi sepuluh orang atau malah ratusan makhluk, maka tidak peru lagi membutuhkan orang tuanya, tatapi cukup menggunakan salah satu jenis kelamin, baik dari jenis laki-laki maupun perempuan, dan tidak membutuhkan lagi jenis yang lain. Sehingga dengan cara ini pula manusia akan mampu menciptakan teknologi dari pribad-pribadi genius dari segi pemikiran, yang kuat dari segi fisik, dan yang sehat-sehat dari segi mental dan jumlah berapa saja

7

yang diperlukan dan sebaliknya. Manusia akan terbebas dari manusiayang bodoh, lemah fisik dan kurus –kurus karena kurang gizi. Menurut kaidah yang universal, serta tujuan-tujuannya yang umum, teknologi kloning dilarang dipraktikan pada manusia dan apabila hal ini dipraktikkan maka akan menimbulkan kerusakan kepada kehidupan umat manusia. Beberapa persoalan hukum akan timbul sehubungan dengan penerapan teknologi kloning tersebut, antara lain pertama: apakah embrio yang cacat dari hasil proses teknilogi kloning itu boleh dibuang begitu saja? Kedua: apakah cara produksi secara teknis ini tidak mengubah secara total dasar hidup bersama dengan bertumpuh pada persatuan seorang laki-laki dn seorang perempuan untuk memulai dan membesarkan seorang manusia baru? Ketiga: apakah cara-cara yang dipraktikkan dalam penerapan teknlogi itu boleh dialihkan kepada petugas-petugas laboratorium biasa? Keempat: bagaiamana akibat fisis bagi anggota baru yang sumuanya menjadi kembar identik dengan yang lain (bahkan dengan ibunya sendiri bila nubleus diambil darinya) apabila kelak ia mencapai dewasa? Kelima: apakah akibat-akibat yang akan timbul karena terlepasnya sama sekali fungsi seks dalam prokreasi , dan keenam: apakah manusia hasil-hasil kloning dapat diperdagangkan?. Masalah- masalah tersebut aka menimbulkan hukum baru untuk mengaturnya dan hal ini bukanlah hal yang mudah untuk melaksanakannya. b. Teknologi eugenika dan Inseminasi Buatan Eugenika berasal dari bahasa yunani yang mempunyai arti “kelahiran sempurna”. Kemudian kata ini berkembang dalam bentuk konsep suatu keinginan untuk mempunyai keturunan yang baik dan sempurna, terutama dalam bidang fisik dan genius. Istilah eugenika ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1883 oleh Francis Galton ketika mengetahui kualitas beberapa tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat diperbaiki melalui teknologi tertentu. Pada tahun 1865 ia telah memulai berbagai percobaan di laboratoriumnya untuk memperbaiki kualitas manusia agar manusia yang lahir ke bumi adalah manusia-manusia yang pandai. Usaha sebagaimana tersebut diatas kemudian berkembang dalam konsep eugenika yang meliputi pembuatan pada gen (gene mamping) serta gunting tempel gen. Bahkan telah diusahakan penempelan gen khusus untuk menciptakan manusia-manusia super, dengan cara uji genetik yang memungkinkan dokter mengetahui janin yang ada dalam kandungan betul dalam keadaan sehat atau cacat bawaan atau dari keturunan yang kurang baik. Usaha tersebut berlanjut berupaya upaya

8

pencegahan kehamilan jika salah satu pihak orang tua janin itu menderita kelainan genetik yang dominan, sehingga janin itu tidak perlu lahir ke dunia ini dalam keadaan hidup. Dari sinilah timbul masalah hukum, karena apabila hal ini dibiarkan akan dapat meningkatkan aborsi. Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi yaitu menempatkan sperma laki-laki di dalam vagina wanita tanpa melalui hubungan kelamin secara alamiah, biasanya dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai keturunan. Praktik teknologi reproduksi semacam ini dikenal dengan proses reproduksi dengan “bayi tabung” yang berhasil dipraktikkan pada tahun 1970. Awal dari teknologi bayi tabung ini dari ditemukannya pengawetan sperma manusia. Sperma manusia ini dapat bertahan hidup lama bila dibungkus dalam “glycerol” yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 32ºF. Sperma tersebut dapat dipergunakan meskipun orang yang mempunyai sperma itu telah meninggal dunia dalam waktu yang lama. Sperma tersebut dapat dimasukkan ke dalam vagina wanita mana saja yang memerlukannya, atau berdasarkan perjanjian dari seorang laki-laki yang kebetulan istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat, perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas dianggap suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukum yang berat. Tetapi di beberapa negara bagian lain, perbuatan seperti ini bukan merupakan yang dilarang. Oleh karena itu seorang wanita boleh saja menyewa rahimnya kepada siapa saja yang memerlukan untuk kepentingan pembuahan dan melahirkan seorang bayi. Di Indonesia perbuatan seperti ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di mana dinyatakan bahwa kehamilan diluar secara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya teraktir untuk membantu pasangan suami istri dalam rangka mendapat keturunan dengan ketentuan, pertama: hasil pembuahan sperma atau ovum harus berasal dari suami istri yang bersangkutan, datanmkan dalam rahim istri dimana ovum berasal, kedua: dilakukan oleh tenaga kesehatan yang empunyai keahlian dan mempunyai kewenangan untuk itu, ketiga: dilaksanakan pada sarana kesehatan tertentu. Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, teknologi tinggi dalam reproduksi manusia juga telah berkembang di dunia internasional tentang pembentukan “bank sperma atau sel telur”. Bank sperma atau sel telur dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya baik untuk mmenyimpan maupun untuk mendapatkannya. Orang ynag menyimpan sperma atau sel telur di bank tersebut disebabkan suami atau istri bekerja 9

di tempat yang berbahaya yang dikhawatirkan menyebabkan ia mandu atau suami istri diperintahkan ke medan perag dengan suatu maksud sperma dan sel telur itu dapat dimanfaatkan di kemudian hari atau apabila suami/istri meninggal dunia. Permintaan donor sperma atau sel telur dari bank dapat disebabkan karena kebutuhan dari istri atau suami yang tidak punya keturunan atau untuk mendapat bibit unggul. Dalam masalah inseminasi buatan akan menjadi masalah hukum dan menjadi tidak etis apabila dilakukan dalam kondisi pertama: sperma atau sel telur yang menjadi bahan pembuahan tersebut diambil dari sperma atau sel telur yang berasal dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kedua: apabila dilakukan pebuahan dari sperma donor atau pembuahan dari rahim yang bukan istrinya, baik dengan cara kontrak (sewa) ataupun dengan cara titipan. Hal-hal tersebut harus diatur oleh hukum, baik hukum umum yang berlaku universal maupun hukum agama (khususnya Islam) yang dianut oleh orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Demikian juga dengan masalah bank sperma atau sel telur, permasalahan yang tiimbul dari perbuatan ini adalah pertama: bila si penyimpan (suami atau istri) ternyata salah satunya meninggal dunia lebih dahulu, bisakah sperma atau sel telur itu dijadikan ahli waris yang berhak mendapat bagian harta warisan, kedua: apakah sperma atau sel telur itu digunakan oleh pasangannya atau didonor sebelah orangnya meninggal dunia? Di Perancis, seorang janda muda bernama Corinne Parpalaix dari Marseilles menang dalam suatu kasus di pengadilan untuk mendapatkan sperma suaminya yang telah meninggal dunia. Oleh karena masalah ini juga masalah yang penting sebagai akibat lahirnya teknologi tinggi, maka perlu diatur oleh hukum agar praktik teknologi ini tidak menyimpang dari harkat dan martabat manusia di dunia ini. c. Teknologi Transplantasi Organ Tubuh Manusia Pencangkokan atau lebih dikenal dengan Transplantasi yaitu pemindahan organ tubuh yang masih memiliki daya hidup untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi lagi. Transplantasi organ tubuh yang menjadi pembicara dunia kesehatan saat ini adalah mata, ginjal, dan jantung karena ketiga organ tubuh ini sangat vital bagi manusia. Ada kemungknan di masa yang akan datang sebagai akibat perkembangan limu pengetahuan dan teknologi pencangkokan mungkin dapat dilakukan pada organ-organ tubuh yang lain pada diri manusia. Masjuk Zuhdi membagi tipe donor organ tubuh manusia menjadi tiga tipe dan setiap tipe memiliki permasalahannya sendiri, yaitu:

10

1. Tipe donor dalam keadaan hidup, tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general check up baik terhadap donor maupun terhadap (resipien) untuk mencegah risiko yang timbul. 2. Tipe donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan segera meninggal dunia. Tipe ini memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernapasan khusus agar si penderita dapat brtahan hidup. 3. Tipe donor dalam keadaan mati. Tipe ini memerlukan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menungggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara yuridis, harus diperhatikan pula daya tahan organ yang diambil untuk ditransplatansi. Menurut Nu’aim Yasin ada empat syarat umum agar yang harus dipenuhi dalam mendonor organ tubuh manusia, yaitu: 1. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dan dapat dicegah secara pasti, maksud bahaya apa yang akan terjadi pada orang yang didonor jika tidak dilakukan dengan pendonoran atau pencangkokan. 2. kemungkinan bahaya yang terjadi jika dilakukan pencangkokan. 3. Perbedaan antara bahaya yang diakibatkan bisa diperbandingkan secara jelas dan pasti. 4. Secara realitas tidak mungkin mencegah kedua bahaya itu secara bersamaan. Untuk merealisasikan kaidah dan syarat-syarat umum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan syarat diperbolehkan mendonorkan anggota tubuh untuk kepentingan pengobatan sebagai berikut: Bagaimana sikap para ahli hukum tentang transplantasi organ tubuh manusia, masih diperdebatkan. Para ahli hukum membagi transpalntasi organ tubuh manusia itu menjadi tiga bagian: 1. transpalntasi organ tubuh dari donor dari keadaan sehat dan hidup. 2. transpalntasi organ tubuh orang yang masih hidup tapi dalam keadaaan koma. 3. Tranplantasi dari donor yang sudah meninggal dunia. Masalah–masalah ini masih diperdebatkan oleh para ahli hukum, baik dalam hukum umum dalam suatu negara maupun Islam di berbagai negara di dunia ini. di indonesia, transpalntasi organ tubuh manusia diatur dalam undang-undang kesehatan tahun 1992 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat

11

anatonis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Dalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan bahwa transpalntasi organ tubuh manusia hanya dapat dilaksanakan untuk tujuan kemanusiaan dan larangan untuk tujuan komersial. 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Kejahatan Korporasi Pendidikan dan ilmu pengetahuan mempunyai relasi yang erat, pendidikan dapat menigkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaliknya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat banyak negara yang belum siap dan sempat membuat produk-produk hukum untuk mengantisipasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Untuk mencegah terjadimya kekosongan hukum maka para hakim harus membuat yurisprudensi untuk menjawab segala permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi dewasa ini terutama hak- hal yang menyangkut kejahatan dalam bidang teknologi komputer, internet, dan teknologi informasi lainnya. Menurut Sudikmo mertokusumo kalau perundang-undangan tidakk mempunyai jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum dan pendapat sarjana hukum itu dapat dijadikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika pendapat ahli hukum tidak ditemukan untuk dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara. Maka hakim dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan kontruksi hukum, kalau perlu mengadakan contra legem terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan demikian ia dapat menjawab segala masalh hukum baru yang dihadapi, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada, melainkan ia wajib menggali dan mencari hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu seorang hakim harus memliki profesional yang baik dan memliki pengetahuan yang cukup untuk menafsirkan dan menemukan hukum, karena ia harus mampu sebagai judge made law. Berkaitan dengan teknologi informasi yang berkembnag saat ini sudah banyak putusan hakim yang didasarka kepada penafsiran dan konstruksi hukum, sebab peraturan belum mengaturnya dalam hukum positif indonesia, antara lain:

12

1. Abstacting electricity yaitu orang yang melakukan by pass meter listrik dianggap mengambil dan membaya daya litrik tanpa hak, sehingga perbuatan itu secara teknis dikualifikasi pencurian barang. 2. Pemakaian sistem telpon dan teleks publik dengan maksud itu membayar, ditafsir dan dikonstuksikan sebagai perbuatan tidak jujur (dishonesty) sehingga perbuatan itu dikulifikasikan sebagai tindak pidana penipuan (deception) 3. Pelanggaran penyalagunaan komputer, Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1852 K/Pid/1988 yng menafsirkan barang dalam wujud simbolik atau supersimbolik, dimana pada era teknlogi tinggi sekarang ini telah muncul jenis kekayaan yang bersifat simbolik dan dapat disimpan dalam elektronik. Perbuatan mentrafer sejumlah uang dalam pembukuan elektronik tanpa hak yang sah dianggap perbuatan melawan hukum meskipun menstransfernya dilakukan denga pulsapulsa yang dipindahkan angka-angka, namum pemindahannya itu langsung mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan pemilik simbolik. Pada umumnya kejahatan terhadap teknologi informasi dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama terhadap suatu kegiatan perdagangan dan bisnis yang mempergunakan jasa elektronik, misalnya memalsukan laporan keuangan perusahaan, pengendalian harga yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam perdagangan dan pembuangan limbah industri dengan aksud memperoleh untung yang besar guna memperkaya diri atau sekelompok orang. Kejahatan korporasi ini juga sering disebut denga “mafia”. Kejahatan yang dilakukan berdasarkan korporasi ini tidak diatur dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP), sehingga banyak kejahatan berdasarkan korporasi ini tidak dapat terjaaring oleh penegak hukum, seolah-olah mereka melakukan kejahatan tersebut tanpa ada hukum yang menjeratnya. Sebenarnya hal tersebut tentu tidak adil, karena akibat dari perbuatan tindak pidana korporasi ini sudah cukup banyak menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkena dari dampak kejahatan itu. Sebenarnya kejahatan yang dilakukanberdasarkan tindak pidana korporasi ini tidak diatur secara khususdalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP), sehingga sebagian ahli hukum mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak bisa dipidanakan, akibatnya mereka bebas melakukan kejahatan tersebut tanpa hukum yang menjeratnya. Perbuatan seperti ini dirasakan tidak adil, karena akibat dari perbuata ini sudah cukup banyak orang yang terkena dampak negatif yang merugikan. Memang ada sebagian individu dari pelaku kajahatan korporasi ini yang dipidana karena kejjahatan yang dilakukan. Tetapi itu pun sangat sedikit dan bahkan 13

kebanyakan dari padanya dikenakan sanksi berdasarkan perdata yang berakhir dengan ganti rugi terhadap korban dari kejahatan korporasi ini, seperti membayar ganti rugi karena pencemaran lingkungan akibat limbah beracun. Menurut Susanti Adinugroho dengan berpegang teguh kepada kedudukan badan huku dalam hukm perdata dan ditambah lagi dengan ajaran mengenai pelaku fungsional dalam hukum pidana, maka tidak ada lagi masalah bagi penegak hukum di Indonesia untuk mengajukan pelaku kejahatan tindak pidana Indonesia, sejauh lah itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi. Jika perbuatan pengurus atau pegawai korporasi dapat dibuktikan bahwa dalam lalu lintas masyarakat berlaku ketentuan sebagai perbuatan korporasi yang menjurus kepada perbuatan pidana, maka kepadanya dapat didakwa bahwa yang bersangkutan telah malakukan perbuatan tindak pidana korporasi. Kesalahan mereka (dolus atau culva) harus dianggap kesalahan korporasi.3 (Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, 2005) C. Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan cangkih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan bisnis selanjutnya. Piihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara face of face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.4 (Mahrus Ali, 2011) D. Dimensi Politik Hukum Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat 1. Politik Hukum di Indonesia a. Pada masa penjajahan Ada tiga sistem hukum yang berkembang di Indonesia dengan corak masing-masing, yakni hukum Barat (Belanda), hukum adat dan hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini di mulai diberlakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Sejak semula masuk Belanda 3 4

Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2013), h. 161. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 250.

14

datang ke Indonesia adalah untuk berdagang, lalu kemudian berubah untuk menjajah. b. Pada Masa Kemerdekaan Setelah masa kemerdekaan, segala kebijakan pemerintahan, termasuk bidang tata hukum bersumber dan bermuara dari dan ke UUD 1945. Tetapi tak dapat disangkal bahwa dalam bidang hukum pengaruh kolonialisme masih terlihat.5 (Yaswirman, 2011).

5

Yaswirman, Hukum Keluarga, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 23.

15

BAB 3 PENUTUP A. Kesimpulan Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi . Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia di tuntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya. Perkembangan teknologi saat ini sudah bersifat global, terutama dengan berkembangnya internet. globalisasi yang timbul sudah dari berbagai aspek kehidupan, baik dibidang sosial, iptek, kebudayaan, ekonomi dan nilai budaya-budaya lain. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan,kenyamanan dan kecepatan. Dengan kecepatan internet kita dipermudah untuk melakukan kegiatan dari dalam berbagai hal contoh kecil kita bisa bertransaksi pemesanan tiket pesawat, kereta api,dll. Pemanfaatan teknologi informasi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvesional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar untuk masyarakat maupun negara.

16

DAFTAR PUSTAKA

Drs. C.S.T. Kansil, S. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Mahrus Ali, S. M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S. S. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Yaswirman, P. D. (2011). Hukum Keluarga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

17

DAFTAR INDEX 15 17 10 4 19 16 16 4 17

deception face of face gene mamping instansi iptek korporasi mafia peraturan-peraturan abstrak telekomunikasi

18