Proposal Tesis Ahmad Yani.docx

1

PROPOSAL TESIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITICS PADA PEMILU PILKADA DI PALEMBANG

A.

LATAR BELAKANG Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang

baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Masyarakat Indonesia telah selesai menyelenggaraan pesta rakyat yaitu Pemilu (Pemilihan Umum) pada tanggal 9 April 2014. Pemilu yang diselenggarakan 9 April 2014 merupakan pemilihan para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian Pemilu dimuat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dengan bunyinya yaitu: Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Selain itu tidak sedikit dari caleg berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan dibangunkan rumah ibadah, akan memperbaiki jalanan yang rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat. Hal yang paling parah yaitu dilakukannya money politics oleh caleg. Money politics diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Artinya tindakan money politics itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik money politics dapat disamakan dengan uang sogok alias suap. Menurut Pendapat Rusdjdi Hamka, praktik money politics tidak berbeda dengan suap, haram hukumnya 1. Money politics termasuk tindak pidana dimana terdapat 5 pasal KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2014 ini yang dilanggar adalah Pasal 73 ayat

1

Indra Ismawan, 2009, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, hal. 4.

3

(3) (3) Undang-Undang Pemilu No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa: Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Selanjutnya, Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Secara jelas undang-undang telah mengatur perbuatan money politics termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya. Akan tetapi padanya kenyataannya oleh Mohmammad Mujab dianggap belum efektif. Karena masih banyak kasus praktik money politics yang terjadi di lapangan tapi belum diperkarakan. Undang-Undang Pemilihan Umum belum tegas menindak praktik politik uang karena belum dapat menjerat para caleg secara hukum. 2

2

Mohammad Mujab, 2014, Haram Hukum Money Politik Karena Melanggar UU Negara,dalam http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/haram-hukum-money-politik-karenamelanggar-uu-negara/ diunduh 22 Januari 2018, pukul 10.26 WIB.

4

Seperti apa yang dikatakan oleh Riyas Rasyid penggagas Otonomi Daerah, bahwa money politics seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang memliki 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparatur yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu4. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Palembang. Sebagian besar calon anggota legislatif telah melakukan pelanggaran Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1. Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang

3 Luqman Hakim, 2014, Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang dalam http://www.antaranews.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang. diunduh 22 Januari 2018, pukul 23:20 WIB. 4 Soejono, Soekamto, 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

5

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. 2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota. Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana dan calon legislatif akan mendapat sanksi administratif yang dijelaskan pada Pasal 139 ayat (2) UU RI No. 12 tahun 2003, telah dikemukakan sebelumnya, yang intinya bahwa calon legislatif dilarang memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh calon legislatif akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). B.

RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana bentuk- bentuk money politics pada pemilu pilkada yang terjadi di Palembang ? 2. Bagaimana penanganan kasus money politics yang dilakukan oleh aparat kepolisian ?

C.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dari Penelitian ini : 1. Tujuan Deskriptif (Gambaran) Tujuan deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan identifikasi dan efektivitas hukum , tentang bentuk- bentuk money politics dalam pemilu pilkada yang terjadi di Palembang.

6

2. Tujuan Kreatif (Analisis) Tujuan Kreatif dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai Bentuk Perlindungan penangan kasus money politics yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang terjadi di Palembang. 3. Tujuan Inovatif (Pengembangan/Pembaharuan) Tujuan Inovatif dimaksudkan untuk mengetahui cara Penanggulangan kasus money politics sehingga pemilu pilkada tidak ada kecurangan apapun.

D.

KEGUNAAN/ MANFAAT PENELITIAN Hasil dari penelitian dini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis

maupun praktis. 1. Kegunaan/Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan (dunia akademis), dan penelitian selanjutnya di bidang hukum Pidana. 2. Kegunaan/Manfaat Praktis Sebagai bahan informasi bagi aparat pemerintah agar menimalisasikan money politics dalam pemilu pilkada di Palembang. 3. Kegunaan/Manfaat inovatif Sebagai bahan untuk penanggulangan money politics yan dilakukan oleh aparat kepolisian di Palembang.

7

E.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL 1. Kerangka Teoritis Penulisan tesis ataupun penelitian sangatlah membutuhkan suatu teori

sebagai dasar pemikiran. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.5 Teori yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan pengaturan tentang penegakan hukum pidana terhadap bentuk- bentuk money politics serta cara penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang terjadi di Palembang. a)

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-

nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi 6. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut

5

Paulus Hadisuprapto, 2008, Makalah Metode Penelitian Hukum, disajikan dalam Rangka DIKLAT MPH diselenggarakan Fak.Hukum Univ.Swadaya Gunung Jati Cirebon. 6 ibid

8

mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.7 Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1.

Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstacto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangn pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisisan, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

2.

Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.8 b)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada

beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

7

Titik Triwulan Tutik,2009 Pengantar Ilmu Hukum (cetakan kedua) , Jakarta: Prestasi

8

Yunanto Ari dan Helmi, 2010, Hukum Pidana. Yogyakarta : CV Andi Offse.

Pustaka.

9

1. 2. 3. 4. 5.

faktor hukumnya sendiri faktor penegak hukum faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum faktor masyarakat faktor kebudayaan9 1. Faktor Perundang-Undangan Substansi

hukum,

hukum

diciptakan

oleh

lembaga-lembaga

yang

berwenang, sebagai contoh Undang-undang di buat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali. Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. 1)

Faktor Penegak Hukum

9

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Hukum,(cetakan ketiga) Jakarta: Rajawali Press.

Yang

Mempengaruhi

Penegakan

10

Struktur hukum dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang di sampaikan oleh bagirmanan bahwa penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga pemasyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya. 2)

Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana Faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum membutuhkan sarana-

prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar- benar dimanfaatkan untuk itu.

11

3)

Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian

di

dalam

masyarakat.

Oleh

karena

itu,

masyarakat

dapat

mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 4)

Faktor Kebudayaan Budaya hukum masyarakat tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang

lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

2.

Kerangka Konseptual

12

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan natara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.10 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum11 . a. Penegakan hukum Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Karena itu, PK Sejahtera bertekad untuk memelopori tegaknya supremasi hukum di Indonesia, dimana:

(1) pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hukum; 10

Ibid, hlm.132. Shahrul Machmud. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Graha ilmu. Yogyakarta. Hal. 132 11

13

(2) setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum; (3) kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum; dan (4) keadilan terjangkau oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan tanggung

jawab

pemerintah

untuk

menjaga

ketertiban.

PK

Sejahtera

berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi

penegakan

hukum

tersebut.

Korupsi

dan

penyalahgunaan

kewenangan telah merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang rutin, pengadaan barang dan jasa, hingga perumusan kebijakan publik diwarnai dengan gejala penyelewengan. Korupsi legislatif dan pimpinan daerah menjadi fenomena yang makin banyak ditemukan. Virus korupsi yang semula terpusat, bersama dengan penyelenggaraan otonomi daerah kini menyebar ke seluruh wilayah dan pelosok negeri, termasuk pula proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif penuh dengan aroma politik uang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak aspiratif, anggota legislatif atau pejabat eksekutif yang terpilih tidak representatif, dan pelayanan publik yang diberikan tidak optimal. Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang,

14

sehingga membuat perekonomian negara terkendala berat. Bahkan, virus KKN menyebar hingga lembaga-lembaga hukum dan penegak keadilan.12 b. Tindak Pidana Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.13 c. Money Politics Suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.14

12 https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/ diakses pada tanggal 11 Januari 2019 Pukul 11.09 WIB 13 Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakrta : Rineka Cipta, cetakan delapan,. 14 https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang diakses pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB

15

d. Pemilu Pilkada Dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: 1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten 3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota 15

F.

METODE PENELITIAN

1.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan gejalagejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.16 Penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

2.

Metode Pendekatan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

15

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia diakses pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB 16 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 10

16

hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.17 G. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pemahaman mengenai penulisan secara keseluruhan yang dirinci sebagai berikut: I.

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan yang

diselidiki, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika penulisan. II.

TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi pemahaman mengenai penanggulangan hukum, tindak pidana

monry politics, bentuk – bentuk money politics yang dilakukan dalam pemilu pilkada di Palembang. III.

METODE PENELITIAN Bab ini memuat tentang metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini

yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai di dalam penelitian antara lain

17

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.13.

17

memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data. IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti

yaitu mengenai bentuk money politics dalam pemilu pilkada serta penanganan untuk mencegah terjadinya money politics pada pemilu pilkada di Palembang. V.

PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dan menguraikan kesimpulan dan saran-

saran penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin lebih banyak mengetahui tentang bentuk- bentuk money politics yang terjadi pada pemilu pilkada serta pengananan langsung oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya money politics pada pemilu pilkada di Palembang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Pada Pemilu Pilkada Di Palembang”.

18

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

BUKU Indra Ismawan, 2009, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo. Soejono, Soekamto, 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta. --------------------, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum,(cetakan ketiga) Jakarta: Rajawali Press.

Penegakan

--------------------, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. ----------------------- dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Paulus Hadisuprapto, 2008, Makalah Metode Penelitian Hukum, disajikan dalam Rangka DIKLAT MPH diselenggarakan Fak.Hukum Univ.Swadaya Gunung Jati Cirebon. Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana(cetakan delapan), Jakrta : Rineka Cipta. Shahrul Machmud. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Graha ilmu. Yogyakarta Titik Triwulan Tutik,2009, Pengantar Ilmu Hukum (cetakan kedua) , Jakarta: Prestasi Pustaka. Yunanto Ari dan Helmi, 2010, Hukum Pidana. Yogyakarta : CV Andi Offse.

WEBSITE Mohammad Mujab, 2014, Haram Hukum Money Politik Karena Melanggar UU Negara,dalam http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/haramhukum-money-politik-karena-melanggar-uu-negara/ diunduh 22 Januari 2018, pukul 10.26 WIB.

19

Luqman Hakim, 2014, Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang dalam http://www.antaranews.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilubelum-tegas-tindak-politik-uang. diunduh 22 Januari 2018, pukul 23:20 WIB. https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/ diakses pada tanggal 11 Januari 2019 Pukul 11.09 WIB https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang diakses pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia diakses pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB UNDANG- UNDANG Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.