Proposal Metode Fix.pdf

PROPOSAL TUGAS AKHIR PERANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PERSENTASE KENAIKAN HARGA JUAL PADA PT. AIR MAS PERKASA

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Mata Kuliah Metode Penelitian Bisnis Akademi Manajemen Keuangan

Disusun oleh: Fildzah Gassani

(62160058)

Aditya Wibawa Mukti

(62160053)

Reni Siskasari

(62160149)

Yulita Helmi Yuna

(62160049)

Nurul Aisyah

(62160148 )

Eva Siti Hajar

(62160030)

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERPAJAKAN BINA SARANA INFORMATIKA 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “ Peranan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Persentasi Kenaikan Harga Jual pada PT. Air Mas Perkasa” dengan tepat pada waktunya. Kami sadar bahwa karya ilmiah yang kami buat masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan isi dari karya ilmiah ini. Kami sangat berharap semoga karya ilmiah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan maupun petunjuk bagi seluruh pembaca khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkonstribusi penuh dalam menyelesaikan karya ilmiah Tugas Akhir ini.

Jakarta, 9 April 2018

Tim Penyusun i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................ i Daftar Isi......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 3 1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian .................................................................. 3 1.4 Ruang Lingkup ......................................................................................... 3 1.5 Metode Pengumpulan Data ...................................................................... 4 1.6 Sistematika Penulisan .............................................................................. 5 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pajak ......................................................................................................... 6 2.1.1 Pengertian Pajak .............................................................................. 6 2.1.2 Fungsi Pajak .................................................................................... 7 2.1.3 Pengelompokan Pajak ..................................................................... 8 2.2 Pajak Pertambahan Nilai .......................................................................... 8 2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai ............................................... 8 2.2.2 Objek Pertambahan Nilai ................................................................ 8 2.2.3 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai ..................................................... 9 2.2.4 Barang Kena Pajak ........................................................................ 10 2.2.5 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai ........................................ 11 2.2.6 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai ......................................... 11 2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai ...................................................... 12 2.2.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ........................................... 13 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan umum perusahaan ................................................................... 14 3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan .............................................. 14 3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi ..................................................... 16 DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri, pajak merupakan solusi untuk menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung. Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Seperti tercantum dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, dan dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa segala pajak adalah keperluan negara. Undang-Undang pajak adalah undangundang yang mengatur wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak. Dari sekian pajak yang dibebankan kepada masyarakat, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu transaksi produksi / transaksi jual beli. PPN merupakan pajak tidak langsung (Indirect Tax), karena PPN tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbentuk karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa.

1

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang digunakan pada waktu badan/orang pribadi yang melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Barang kena pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek dagang, paten dll). Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu 10%. Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undangundang Nomor 8 Tahun 1983. Sehubungan dengan pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang berlaku di Indonesia, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perusahaan atau badan terkait dengan pajak pertambahan nilai tersebut. Salah satunya adalah pengaruh PPN terhadap sistem administrasi pada PT. Air Mas Perkasa. PT. Air Mas Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Teknologi dan informasi yang mana perusahaan tersebut menjual berbagai jenis barang kena pajak antara lain Printer, Komputer, Scanner, Laptop, Server dan lain-lain. Dari setiap penjualan barang kena pajak (BKP) PT.Air Mas Perkasa memungut PPN pada setiap transaksi yang terjadi. Dari transaksi penjualan tersebut kita mengetahui betapa pentingnya PPN pada setiap penjualan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu, melihat peranan PPN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual barang pada suatu perusahaan, dengan ini penulis tertarik untuk mengajukan proposal Tugas Akhir dengan judul : “ PERANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PERSENTASE KENAIKAN HARGA JUAL PADA PT. AIR MAS PERKASA”

2

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana PT. Air Mas Perkasa menentukan harga jual barang sebelum dan sesudah PPN? 2. Bagaimana Aspek PPN dalam usaha distribusi barang? 3. Apakah penentuan harga jual sesudah PPN dapat mempengaruhi daya beli konsumen?

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui cara penentuan harga yang dilakukan oleh PT. Air Mas Perkasa. 2. Untuk mengetahui aspek Pajak Pertambahan Nilai dalam usaha distribusi barang. 3. Untuk membuktikan apakah harga jual setelah ditambahkan PPN dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat tentang “Cara menentukan harga jual sebelum PPN agar tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi, sehingga harga jual barang tersebut dapat terus bersaing di pasaran bebas”.



Bagi Perusahaan Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan harga pada barang-barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai.



Bagi Pihak Lain Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta sebagai referensi bagi peneliti lain apabila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

3

1.4 Ruang Lingkup Penelitian Dalam proposal penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah dalam hal pembahasan untuk lebih mengetahui tentang: 1. Untuk mengetahui apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Untuk mengetahui apakah PPN berpengaruh terhadap nilai harga jual barang 3. Untuk mengetahui apakah pengenaan PPN terhadap suatu barang dapat mempengaruhi daya beli konsumen

1.5 Metode Pengumpulan Data Adapun Metode Penelitian Data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1. Tahap persiapan Pada tahap ini, penulis melakukan berbagai persiapan dimulai pengajuan judul, mencari bahan untuk pembuatan proposal, serta melakukan konsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur Pada tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, seperti buku-buku pajak pertambahan nilai, dan peraturan yang membahas tentang perpajakan. 3. Observasi Pada tahap ini penulis melakukan observasi langsung di PT. Air Mas Perkasa. 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu, metode pengumpulan data primer dan data sekunder.  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkompeten memahami permasalahan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai

5. Analisis dan Evaluasi Setelah data yang diperlukan terkumpul secara lengkap, penulis melakukan analisa dan evaluasi sehingga mencapai suatu tujuan.

4

1.6 Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini akan menggambarkan keselarasan isi penulisan tugas akhir ini. Adapun sistematika penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I:

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II:

LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai karakteristik, objek, dan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

pengertian,

BAB III: PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan dan struktur serta tata cara kerja perusahaan. BAB IV: KESIMPULAN DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

5

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 PAJAK Pengertian Pajak (Resmi, 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada kas Negara yang dapat dipaksakan pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang pada prinsipnya tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan sebagai dana yang digunakan untuk pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1 Fungsi Pajak (Resmi, 2016) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 1.Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 6

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya 2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunya fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi seta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur. 1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikarenakan pada saat transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlombalomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah) 2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggisehingga terjadi pemerataan pendapatan. 3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusah terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara 4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry terntentu, sperti industri semen, industri kertas, industri baja dan lainnya, dimaksukan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan) 5. Pengenaan Pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak. 6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 2.1.2 Pengelompokan Pajak Menurut (Resmi, 2016) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

7

1. Menurut Golongan a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul, atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajakdan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak Tidak Langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetaoi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan kedalam harga jual barang atau jasa) 2. Menurut Sifat a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi. Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjulan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 3. Menurut Lembaga Pemungut a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 8

2.2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.(“Belajar Pajak | Direktorat Jenderal Pajak,” n.d.) 2.2.2 Objek Pertambahan Nilai Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam pasal 4 ayat 16C, dan Pasal 16D UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, dan terakhir telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ditetapkan bahwa suatu penyerahan atau pemanfaatan barang atau jasa dapat dikenakan pajak apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Yang diserahkan/dimanfaatkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP); b. Penyerahan/pemanfaatan dilakukan didalam Daerah Pabean; c. Penyerahan/pemanfaatan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan 2.2.3 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terdapat beberapa fungsi Pajak Pertambahan Nilai antara lain: 1) Penerimaan Negara Salah satu fungsi pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (fungsi Budgetair). Begitupula Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak diterapkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai telah cukup berperan sebagai sumber penerimaan 9

utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara lainnya. 2) Pemerataan Beban Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering dikatakan sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak Penghasilan (PPh) karena Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pengecualian subjek pajak, ada subjek pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Dengan adanya PPN, subjek pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang, tanpa terkecuali. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan beban pajak. 3) Mengatur Pola Konsumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi. Yang menjadi pemikul pajak ini adalah konsumen. Oleh Karena itu, PPN dapat disajikan pula untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat diarahkan. 4) Mendorong Ekspor Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0%. 5) Mendorong Investasi Pada sistem Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan/dapat diminta kembali. Pembebasan/pengembalian PPN Barang Modal diharapkan dapat mendorong investasi

2.2.4 Barang Kena Pajak Dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c UU PPN 1984 prarevisi, pengertian Barang Kena Pajak dirumuskan sebagai berikut:

10

“Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini”. Sementara dalam pasal 1 huruf b dan huruf c UU No.8 Tahun 1984 pascarevisi, pengertian Barang Kena Pajak dirumuskan srbagai berikut: “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau wujudnya berupa barang begerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undangundang ini”. Berdasarkan rumusan ini, pengertian barang tidak hanya dimaksudkan sebagai barang berwujud, tetapi juga barang tidak berwujud. Di samping itu, untuk menentukan bahwa barang itu adalah BKP, tidak lagi dikaitkan dengan proses pengolahan (pabrikasi) seperti ketentuan lama. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan yang baru, unsur BKP dapat dirinci sebagai berikut: a. Barang berwujud/tidak berwujud; b. Dikenakan pajak berdasarkan UU PPN1984. Karena tidak dikaitkan lagi dengan proses (pabrikasi) maka rumusan ini membawa konsekuensi, sejak 1 Januari 1995, penyerahan barang bekas (used goods) pada prinsipnya terutang PPN. Pengertian yang luas tentang Barang Kena Pajak tersebut masih dibatasi oleh Pasal 4A UU PPN 1984 yang menentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah akan ditetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984. Dengan demikian maka sejak 1 Januari 1995, pada prinsipnya semua barang dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Sebagai penjabaran dari ketentuan ini, dalam PP Nomor 144 Tahun 2000 telah ditetapkan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan kriteria yang dicantumkan dalam Pasal 4A UU PPN 1984.

11

2.2.5 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000 dan terakhir UU No.42 Tahun 2009.(Sukardji, 2015) Pajak Pertambahan Nilai atau Value Added Tax (VAT) adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan, diantara lain meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landasan Kontinen. Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai menganut system tunggal yaitu sebesar 10%. Artinya, semua jenis transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tarifnya adalah sebesar 10% kecuali untuk ekspor Barang Kena Pajak, yang tarinya sebesar 0%. 2.2.6 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai menggantikan Pajak Penjualan karena memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai adalah: a. Pajak Tidak Langsung adalah pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek pajak yang berbeda. b. Disebut juga pajak konsumsi dikarenakan pemikul beban pajak berakhir pada konsumen akhir. c. Multitahap, maksudnya pajak dikenakan pada tiap mata rantai produksi. Pengusaha menggeser beban pajak kepada pembeli 12

sesuai mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. d. Pajak Objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak. PPN hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif. e. Bersifat Netral, maksudnya pengenaan PPN hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. f. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction) maksudnya dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. 2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tariff 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN. Menurut UU No. 18 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 1, tarif PPN adalah sebagai berikut: 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikkan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dan serendah-rendahnya 5% (lima persen). 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor

2.2.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 13

Menurut pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, penggatian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.

Pajak yang Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

14

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Umum Perusahan 3.1.1

Sejarah dan Perkembangan Umum Perusahaan PT. Air Mas Perkasa merupakan sebuah perusahaan informasi teknologi dan komunikasi yang beralamat di Jl. K.H Zainul Arifin Komplek Ketapang Indah Blok 3 No. 8-9, Jakarta Pusat. PT Air Mas Perkasa berkembang dengan mitra bisnis perusahaan-perusahaan ternama di dunia IT. Mulai eksistensi semenjak tanggal 1 Januari 2008 dengan domisili area di wilayah DKI Jakarta. PT. Air Mas Perkasa dipercaya menjadi Master Dealer untuk Perusahaan IT seperti Brother, Fujitsu, MF Canon, Hawlett Packard, Buffalo dll. PT. Air Mas Perkasa juga bekerjasama dengan Ayooklik.com, sebagai penyedia E-Catalogue dengan kualitas baik dan pengalaman di bidang penyediaan barang serta jasa pemerintah dengan produk-produk yang dijual seperti, Printer, Scanner, Kamera, HP, Server, dll. Dengan perkembaangan PT. Air Mas Perkasa kini sudah memiliki beberapa group di berbagai daerah di seluruh Indonesia seperti, Bali, Banten, Semarang, Surabaya, Pontianak, Riau, Makasar, Padang, Palembang, Yogyakarta, Batam, dan Medan.(“Airmas Group | Your IT and Mobile Partner,” n.d.)

3.1.2

Struktur dan Tata Kerja Organisasi Presiden Direktur Adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Pimpinan tertinggi ini memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan perusahaan yaitu dalam hal, contoh: memimpin direksi, membuat rencana pengembangan perusahaan dalam jangka pendek atau panjang dll. Direktur Utama Adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa. Direktur Finance

15

Merupakan pimpinan yang menjalankan proses pemantauan dan pengambilan keputusan mengenai perihal yang berhubungan dengan keuangan di perusahaan. General Manager Adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. General Manager mempimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manager fungsional. Goverment Sales Manager Tugas dari Goverment Sales Manager adalah mencari dan mendapatkan project-project skala menengah dan besar dan project-project Pemerintahan, lalu membuat analaisa pasar secara spesifik agar tetap bersaing dengan yang lain dll. F & A Manager ( Finance & Administrasi Manager) Finance & Administrasi Manager bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen keuangan dan administrasi, dan mengawasi semua fungsi keuangan dan administrasi. E-Katalog Manager E- Katlog Manager bertanggung jawab untuk semua yang berhubugan dengan katalog untuk produk, disini PT. Air Mas Perkasa bekerjasama dengan LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Ayooklik.com untuk memasarkan produknya.(“Ayooklik | Toko Online Paling Indonesia,” n.d.) Corp Sales Manager Tugas dari Corp Sales Manager yaitu, mengembangkan, membangun dan mengelola basis klien akun perusahaan, mengawasi proses penjualan pada setiap tahap dari penawaran hingga pemenuhan dan tindak lanjut, membuat anggaran bulanan dan perkiraan penjualan dll. Store Finance Manager Tanggung jawab dari Store Finance Manager yaitu memimpin perencanaan dan analisis keuangan, penganggaran, dan peramalan untuk bisnis toko, serta memantau kemajuan bulanan terhadap target dan bekerja dengan prospek bisnis untuk memastikan akuntabilitas. Accounting & Tax Supervisor Acc & Tax Supervisor yaitu bertugas untuk menangani audit pajak, finace dan acc, membuat laporan bulanan, triwulan, 6 bulan, dan laporan bulanan, mebuat rencana modal masa depan perusahaan, urusan peradilan dan lain-lain. 16

IT Service Supervisor Bertugas untuk mengelola teknologi informasi dan sistem informasi, bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer/ aplikasi dalam lingkungan perusahaan, melakukan instalasi, perawatan, dan menyediakan dukungan harian baik untuk jaringan internet, hardware & software, menerima dan memprioritaskan menyelesaikan permintaan bantuan untuk hardware & software, dan lain-lain. Web Developer Adalah seseorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemograman.Pada dasarnya web developer membuat berbagai hal “terjadi” pada sebuat website. Peran Web Developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber aya yang akan digunakan pada sebuah website. Graphic Desain Supervisor Mengelola dan mengawasi staf desain dan mengevaluasi dan meningkatkan produk, mengatur dan meninjau standar desain grafis, meninjau anggaran, faktur, sumber daya untuk memenuhi sasaran.

17

DAFTAR LAMPIRAN

Struktur Organisasi PT. Air Mas Group

18

DAFTAR PUSTAKA

Airmas Group | Your IT and Mobile Partner. (n.d.). Retrieved July 7, 2018, from http://airmasgroup.co.id/ Ayooklik | Toko Online Paling Indonesia. (n.d.). Retrieved July 7, 2018, from https://www.ayooklik.id/ Belajar Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved April 8, 2018, from http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus (9th ed.). Jakarta: Salemba Empat. Retrieved from http://www.penerbitsalemba.com Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai (Revisi). Depok: Rajawali Pers.

19