Properti Investasi: Oleh Kelompok 5

PROPERTI INVESTASI OLEH KELOMPOK 5 : MARIA GRASELA NIO

(171600078)

GAUDENSIA YUSRI

(171600088)

MARIA ELISABETH I.S RITAN

(171600069)

SUMIRASTYA M

(171600165)

NURUL KAMARIA

(171600198)

ADI IRAWAN

(171600085)

Definisi Investasi Suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan.

Investasi Menurut Akuntansi Dalam SAK-ETAP yang di atur oleh IAI (2009:66-67), properti investasi adalah properti dalam bentuk aset berwujud tanah/bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang di kuasai oleh pemilik untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya tetapi tidak di gunakan dalam produksi atau penyediaan barang/jasa atau untuk tujuan administratif, atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Investasi Menurut Perpajakan Sesuai dengan pasal 11 UU PPh nomor 36 tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat di susutkan dan terletak atau berada di indonesia, di miliki dan di pergunakan untuk mendapatkan, mengagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa maanfaat lebih dari satu tahun dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Menurut Aturan Perpajakan penyusutan aset tetap di mulai pada saat tahun pengeluaran, untuk tahun 2000 dan sebelumnya(UU PPh nomor 17 tahun 1983). Sedangkan untuk tahun 2001 (UU PPh nomor 17 tahun 2000) sampai dengan sekarang (UU PPh nomor 36 tahun 2008)penyusutan di mulai pada saat bulan pengeluaran asset tetap tersebut, kecuali apabila aset yang masih dalam proses pengerjaan yaitu pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dengan persetujuan Didjen Pajak, WP di perkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan aset tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan aset yang bersangkutan mulai menghasilkan

Contoh Soal PT Swat (PKP) membeli properti investasi berupa sebidang tanah Kavaling di Bogor seluas 600m². Pembelian dilakukan secara tunai senilai Rp.600.000.000 dari PT Propertindo (PKP) dengan membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000 tanggal 31 Agustus 2008. PPN dipungut oleh PT Propertindo sebesar Rp.500.000. Pelunasan di hadapan Notaris ppat Dr. Parulian, SH.MH. Pada tanggal 5 September 2008. NJOP bumi per m² sebesar Rp.916.000 (A16) dengan NPOPTKP Rp.60.000.000 serta NJOPTKP Rp.5.000.000. BPHTB sebesar 5% dilunasi peling lambat tanggal 5 September 2008 pada bank persepsi dengan menggunakan surat setoran BPHTB (SSB). PPN dipungut oleh PT Propertindo sebesar Rp.59.500.000 . PT Propertindo juga memungut PPnBM sebesar 20% untuk transaksi penjualan tersebut, dengan menggunakan faktur pajak. PPnBM yang dipungut tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan tetapi termasuk biaya yang boleh dikurangkan oleh pajak . Pada tanggal 6 januari 2009 mulai melakukan kegiatan membangun gedung untuk gudang dan kantor yang akan disewakan. Luas seluruh bangunan 650m². Kegiatan yang dilakukan oleh tukang batu dan tukang kayu dibayar secara harian dab diawasi sendiri oleh PT Swat. Dalam bulan januari 2009, perusahaan telah mengeluarkan sebesar Rp.40.000.000 untuk pembelian bahan bangunan dan biaya pekerja. Setiap bula perusahaan menyetorkan PPN atas kegiatan membengun sendiri untuk masa pajak februaari sampai dengan desember 2009, dengan total biaya sebesar Rp.350.000.000. Pada awal tahun 2010, gedung yang telah selesai dibangun tersebut mulai disewakan kepada PT Bintang sebesar Rp.80.000.000. pihak manajemen memutuskan bahwa properti investasi tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun.

Jurnal PT. Swat (PKP) Tanggal

Keterangan

Debit

31-08-08

Properti investasi

6.000.000

Pajak masukan

Kredit

5.00.000

Bank arles

6.500.000

Properti investasi →uang muka + PPnBM Rp5.000.000 + (20% x

Rp5.000.000)

Tanggal

Keterangan

Debit

05-08-08

Properti investasi

741.000.000

Pajak masukan

59.500.000

Bank arles

800.500.000

Properti investasi →sisa harga beli tanah kaveling + BPHTB + PPnBM

=Rp595.000.000 Rp595.000.000)

Kredit

+

[5%x(Rp6.000.000-Rp6.000.000

)]+(20%x

Pada tahun 2008, perusahaan belum melakukan penyusutan atas properti investasi yang dibeli PT SWat karena properti investasi yang dimiliki masih berupa tanah keveling. 31-01-09

Bangunan dalam pelaksanaan

41.600.000

Bank

40.000.000 1.600.000

Utang PPN pasal 16C

*

Utang PPh 21 PPN Pasal 16C= 10% x 40% x Rp40 juta *PPh 21→liat buku bab 11 kewajiban 15-02-09

Utang PPN pasal 16C Bank

1.600.000 1.600.000

Atas pengeluaran untuk pembangunan gedung selama bulan februari sampai desember 2009, PT Swat dikenakan

PPN pasal 16C unutk masa pajak februari-desember 2009 yang telah disetorkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pengeluaran Selain itu juga, perusahaan melaporkan pengenaan PPN Pasal 16C dengan menggunakan SPT masa PPN masa pajak yang sama dengan bulan pengeluaran.

31-12-09

Properti investasi

405.600.000

Bangunan dalam pelaksanaan 14-01-10

Bank arles PPh pasal 4 ayat 2

405.6000.000 80.000.000 8.000.000

Pajak keluaran

8.000.000

Pendapatan sewa 31-01-10

Beban penyusutan properti

80.000.000 4.802.500

Akumulasi penyusutan properti investasi

4.802.500

Perusahaan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk tahun 2009 dan 2010

Sesuai dengan PMK-163/PMK.03/ jo. PER-23/Pj/2012, apabilah kegiatan membangun sendiri dilakukan dengan luas bangunan

200m² atau lebih maka dikenakan PPN membangun sendiri (PPN Pasal 16C) sebesar

10%x20%xjumblah biaya yang dikeluarkan. Hal ini berlaku mulai tanggal 22 November 2012.

Terimakasih