PROFESI ARSITEK
Nama Kelompok : I Made Wahyu Wiguna / 1705521021 Made Yoga Pradnyana / 1705521028 Ida Bagus Ariyudha / 1705521061 Putu Hindita Armapriana Thajani / 1705521066 Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma / 1705521067
UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS TEKNIK PROGAM STUDI ARSITEKTUR 2019
A. PROFESI ARSITEK DAN UNDANG-UNDANG ARSITEK Ketika menyebut kata ‘Arsitek’, yang ada di benak masyarakat awam adalah seseorang yang menggambar denah rumah atau membuat sketsa bangunan.Namun tidak sesederhana itu, Arsitek merupakan sebutan ahli untuk figur yang mampu memadukan Firmitas (kekokohan/ dayatahan), Utilitas (kegunaan), dan Venustas (keindahan) dalam peran utamanya mewujudkan tata ruang dan tata massa yang harmonis guna memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pemahaman Arsitek berdasarkan UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice and Recommended Guidelines adalah seseorang yang memiliki kualifikasi secara profesional dan akademis dan secara umum terdaftar atau memiliki lisensi atau sertifikat untuk melakukan praktik arsitektur di suatu area lokasi serta memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi perkembangan yang adil dan berkelanjutan, kesejahteraan dan ekspresi cultural dari suatu habitat masyarakat dalam bentuk ruang, bentuk dan konteks sejarah. Mengacu dari standar profesionalisme arsitek yang tertuang dalam UIA Accord, untuk menjadi arsitek seseorang minimal telah lulus dari pendidikan arsitektur serta memiliki pengalaman minimum dua tahun kerja praktik/magang yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti proses registrasi, sertifikasi dan lisensi. Pada tanggal 12 Juli 2017, Undang-Undang (UU) Arsitek nomer 6 tahun 2017 akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UU Arsitek ini dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi arsitek, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur serta masyarakat luas sekaligus melengkapi aturan yang sudah dibuat sebelumnya yaitu UU Jasa Konstruksi, UU Bangungan Gedung, dan UU Keinsinyuran. Secara garis besar, Undang-Undang ini membahas mengenai arsitek dan lingkup kerjanya, persyaratan untuk menjadi arsitek, hubungan arsitek dengan masyarakat, pembinaan arsitek, serta tata cara praktek bagi arsitek yang berasal dari luar Indonesia. Dalam UU Arsitek nomer 6 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek dan telah secara sah memiliki Surat
Tanda Registrasi Arsitek (dulunya disebut sebagai Sertifikat Keahlian (SKA) Arsitek) yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Menginduk pada UIA (Union Internationale des Architectes), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) membuat daftar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang arsitek. Kompetensi-kompetensi ini dituangkan di dalam 13 butir Kompetensi Arsitek yang antara lain mensyaratkan pengetahuan mengenai Teknik Arsitektur, pengetahuan mengenai sejarah arsitektur, pengetahuan mengenai dampak lingkungan, serta pengetahuan mengenai manajemen proyek. Berikut ini adalah 13 butir kompetensi yang menjadi standar pemenuhan kualifikasi sertifikasi profesional arsitek. Setiap arsitek yang mengajukan sertifikat baru wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar standar-standar ini, sebagai salah satu bukti pendalaman dan keterlibatannya dalam setiap proyek yang diajukan sebagai tolak ukur. 1.
Perancangan Arsitektur Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis, dan yang bertujuan melestarikan lingkungan (Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements, and which aim to be environmentally sustainable)
2. Pengetahuan Arsitektur Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia (Adequate knowledge of the history and theories of architecture and related arts, technologies, and human sciences) 3. Pengetahuan Seni Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur (Knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design) 4. Perencanaan dan Perancangan Kota Pengetahuan yang memadai tentang perancanaan dan perancangan kota serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam proses perancanaan itu (Adequate
knowledge on urban design, planning, and the skills involved in the planning process) 5. Hubungan antara Manusia, Bangunan dan Lingkungan Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia (Understanding of the relationship between people and buildings and between buildings and their environments, and of the need to relate spaces between them to human needs and scale.) 6. Pengetahuan Daya Dukung Lingkungan Menguasai
pengetahuan
yang
memadai
tentang
cara
menghasilkan
perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan (An adequate knowledge of the means of achieving environmentally sustainable design.) 7. Peran Arsitek di Masyarakat Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial (Understanding of the profession of architecture and the role of architects in society, in particular in preparing briefs that account for social factors) 8. Persiapan Pekerjaan Perancangan Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan (Understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a design project.) 9. Pengertian Masalah Antar-Disiplin Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung (Understanding of the structural design, construction, and engineering problems associated with building design.) 10. Pengetahuan Fisik dan Fisika Bangunan
Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat (Adequate knowledge of physical problems and technologies and of the function of buildings so as to provide them with internal conditions of comfort and protection against climate.) 11. Penerapan Batasan Anggaran dan Peraturan Bangunan Menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan (Necessary design skills to meet building users requirements within the constraints imposed by cost factors and buildign regulations.) 12. Pengetahuan Industri Kontruksi dalam Perencanaan Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses mempadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh (Adequate knowledge of the industries, organizations, regulations, and procedures involved in translating design concepts into buildings and integrating plans into overall planning.) 13. Pengetahuan Manajemen Proyek Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan (Adequate knowledge of project financing, project management and cost control.) Selain harus memiliki 13 kompetensi tersebut, untuk dapat memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek seorang arsitek diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu lulusan pendidikan arsitektur, mengikuti magang selama minimal 2 (dua) tahun penuh dan kemudian mengikuti proses registrasi, sertifikasi dan lisensi. Jadi seperti halnya seorang Sarjana Kedokteran yang harus melalui tahap magang dan uji kompetensi untuk mendapatkan gelar dokternya, seorang yg baru selesai pendidikan
sarjana (S1) Arsitektur tidak bisa lagi menyebutkan atau disebut Arsitek jika belum melalui tahapan-tahapan tersebut. Para lulusan S1 tersebut hanya bisa disebut Sarjana Arsitektur/Sarjana Teknik Arsitektur (bergantung gelar Sarjana dari Perguruan Tinggi masing-masing). Apabila seseorang mengaku sebagai Arsitek namun tidak dapat menunjukkan sertifikat ataupun lisensinya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam berpraktik, ada beberapa tahapan kegiatan yang termasuk dalam lingkup Kerja
Arsitek,
yaitu
perencanaan,
perancangan,
pengawasan,
dan/atau
pengkajian.Tahap perencanaan adalah tahapan dimana seorang arsitek melakukan analisa awal terhadap konsep serta desainnya untuk melihat bagaimana hasil karyanya dapat menjawab permasalahan yang ada. Tahap selanjutnya adalah perancangan, yaitu tahap dimana arsitek mewujudkan perencanaan awalnya menjadi sebuah rancangan yang konkrit dan dapat diwujudkan. Setelah gambar rancangan selesai, tahapan selanjutnya adalah proses pengawasan saat konstruksi dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunannya sesuai dengan rancangan yang sudah ada. Kemudian, tahapan terakhir adalah pengkajian dimana arsitek melakukan evaluasi terhadap hasil rancangannya setelah rancangan tersebut selesai dibangun dan dihuni.
B. ASOSIASI PROFESI ARSITEK Di Indonesia, asosiasi profesi arsitek terbentuk pada 17 September 1959 yang dipicu oleh dikeluarkannya instruksi pemerintah untuk membentuk gabungan perusahaan sejenis. Dimaksudkan selain untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan dunia pengusaha, juga diharapkan dapat menentukan suatu standar kerja bagi para pelakunya. Ikatan Arsitek Indonesia diprakarsai oleh F. Silaban, yang menggalang arsitek senior Indonesia pada masa itu, dan Ir. Soehartono Soesilo yang mewakili arsitek muda pada masa itu. IAI dibentuk atas kesadaran bahwa pekerjaan perancangan berada di dalam lingkup kegiatan profesional (konsultan), yang mencakupi tanggung jawab moral dan kehormatan perorangan yang terlibat.
Sebagai asosiasi profesi tujuan dari IAI adalah untuk : 1. Mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dasar arsitek profesional. 2. Meningkatkan penguasaan arsitek pada pengetahuan dan ketrampilan baru seiring kemajuan teknologi ilmu pengetahuan. 3. Meningkatkan tanggung jawab arsitek pada profesinya sebagai penyedia jasa pada masyarakat 4. Menempatkan arsitek profesional Indonesia dalam tingkat kompetensi yang diakui secara internasional. Terdapat beberapa jenis keanggotaan IAI, antara lain: 1. Anggota Kehormatan (Honorary Members) yaitu seseorang yang dinilai sangat berjasa bagi perkembangan dunia arsitektur di Indonesia. 2. Anggota Profesional (Corporate Members) yaitu para arsitek lulusan D-3 atau sarjana teknik arsitektur (S-1) dan memenuhi persyaratan untuk kualifikasi Arsitek Pratama, Arsitek Madya, atau pun Arsitek Utama; atau ahli yang keahliannya diakui IAI 3. Anggota Biasa yaitu sarjana atau lulusan D-3 arsitektur yang mempraktikkan ilmunya, dan sejalan dengan Kode Etik Profesi Arsitek. 4. Anggota Mahasiswa (Student Members) yaitu para mahasiswa jurusan arsitektur yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi arsitektur tingkat 3 (tiga) atau telah lulus 100 SKS.
C. TAHAPAN KERJA PROFESI ARSITEK Layanan Utama Jasa Arsitek dalam pekerjaan perencanaan dan perancangan Arsitektur akan dilaksanakan dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut: Pekerjaan Tahap ke 1
: Tahap Konsep Rancangan
Pekerjaan Tahap ke 2
: Tahap Pra Rancangan / Skematik Desain
Pekerjaan Tahap ke 3
: Tahap Pengembangan Rancangan
Pekerjaan Tahap ke 4
: Tahap Pembuatan Gambar Kerja
Pekerjaan Tahap ke 5
: Tahap Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi
Pekerjaan Tahap ke 6
: Tahap Pengawasan Berkala.
Pelaksanaan tahapan-tahapan pekerjaan Perancangan dilaksanakan sebagai berikut: 1. Tahap 1 : Tahap Konsep Rancangan (1) Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu ada kejelasan mengenai semua data dan informasi dari pengguna jasa yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar supaya maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna. (2) Pada tahap ini arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis dan pengolahan data yang menghasilkan: a. Program Rancangan yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku. Setelah program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan pengguna jasa, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk konsep rancangan. b. Konsep
Rancangan
yang
merupakan
dasar
pemikiran
dan
pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik struktur, mekanikal, elektrikal, dan atau bidang keahlian lain bila diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek. Setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa konsep ini merupakan dasar perancangan tahap selanjutnya.
2. Tahap 2 : Tahap Prarancangan / Skematik Desain 1) Prarancangan Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar. 2) Sasaran tahap ini adalah untuk: a. Membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek. b. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. c. Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan. d. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Kota dalam rangka perizinan.
3. Tahap 3 : Tahap Pengembangan Rancangan 1) Pada tahap Pengembangan Rancangan, arsitek bekerja atas dasar prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan: a. Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya baik terpisah maupun secara terpadu. b. Bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan nilai ekonomi.
c. Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem bangunan, kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, diagram-diagram sistem, dan laporan tertulis. 2) Sasaran tahap ini adalah: a. Untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu. b. Untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem-sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan.
4. Tahap 4 : Tahap Pembuatan Gambar Kerja 1) Pada tahap Pembuatan Gambar Kerja, berdasarkan hasil Pengembangan Rancangan yang telah disetujui pengguna jasa, Arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam Pengembangan Rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci. 2) Sasaran tahap ini adalah: a. Untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, agar supaya konsep rancangan
yang tergambar dan dimaksud dalam
Pengembangan Rancangan dapat diwujudkan secara fisik dengan mutu yang baik.
b. Untuk memperoleh kejelasan kuantitatif, agar supaya biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan seksama dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangunan dan memenuhi persyaratan yuridis yang terkandung
dalam
dokumen
pelelangan
dan
dokumen
perjanjian/kontrak kerja konstruksi.
5. Tahap 5 : Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi 1) Penyiapan Dokumen Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan Gambar Kerja ke dalam bentuk format Dokumen Pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan Uraian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis pelaksanaan pekerjaan-(RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk Daftar Volume (Bill of Quantity/BQ). Sehingga secara tersendiri maupun keseluruhan dapat mendukung proses: a. Pemilihan pelaksana konstruksi b. Penugasan pelaksana konstruksi c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi d. Perhitungan besaran luas dan volume serta biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas. 2) Pada Tahap Pelelangan arsitek membantu pengguna jasa secara menyeluruh atau secara sebagian dalam: a. Mempersiapkan Dokumen Pelelangan; b. Melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi; c. Membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang; d. Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan; e. Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi; f. Melakukan penilaian atas penawaran tersebut;
g. Memberikan
nasihat
dan
rekomendasi
pemilihan Pelaksanaan
Konstruksi kepada pengguna jasa h. Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Pelaksana Konstruksi 3) Sasaran tahap ini adalah: Untuk memperoleh penawaran biaya dan waktu konstruksi yang wajar dan memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan sehingga Konstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
6. Tahap 6 : Tahap Pengawasan Berkala 1) Dalam tahap ini: a. Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa dan Pelaksana Pengawasan Terpadu atau MK yang ditunjuk oleh pengguna jasa. b. Dalam hal ini, arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan harian atau menerus. c. Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 2) Apabila lokasi pembangunan berada di luar kota tempat kediaman arsitek, maka biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan arsitek ke lokasi pembangunan, wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan dan disepakati bersama sebelumnya. 3) Sasaran tahap ini adalah: a. Untuk membantu pengguna jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan memberikan
pertimbangan-pertimbangan
untuk
mendapatkan
keputusan tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi, khususnya
masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek. b. Untuk membantu Pengawas Terpadu atau MK khususnya dalam menanggulangi masalah-masalah konstruksi yang berhubungan dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek. c. Untuk turut memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan yang dibuat oleh arsitek.
D. HAK MILIK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROFESI ARSITEK 1. Hak Milik a. Hak kepemilikan atas setiap dokumen perancangan yang telah dibuat oleh Arsitek, dalam setiap kondisi akan tetap berada pada Arsitek, termasuk setelah penyelesaian proyek atau setelah pemutusan hubungan kerja, ataupun bila rancangan yang telah diselesaikan tersebut tidak direalisasikan. b. Dokumen Perancangan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan tidak diperkenankan digunakan oleh pengguna jasa untuk proyek lain ataupun ditambahkan pada proyek yang bersangkutan kecuali atas seizin dari arsitek dengan suatu persetujuan tertulis, dan dengan kesepakatan penambahan imbalan jasa atas penggunaan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan imbalan jasa. 2. Hak Perwujudan Rancangan a. Hak perwujudan adalah hak untuk merealisasikan atau mewujudkan suatu rancangan arsitektur menjadi suatu wujud karya arsitektur yang nyata. b. Pengguna Jasa mendapatkan hak perwujudan rancangan sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi kewajiban membayar imbalan jasa atas penugasan untuk pembuatan rancangan arsitektur dan segala sesuatu yang menyangkut penugasan tersebut kepada arsitek.
c. Perwujudan ulang berdasarkan rancangan arsitektur dengan atau tanpa perubahan apapun, wajib memberitahukan dan dengan persetujuan tertulis dari arsitek dan dengan imbalan jasa sesuai ketentuan imbalan jasa perwujudan ulang rancangan arsitektur yang berlaku. 3.
Tanda Nama Arsitek berhak untuk membubuhkan tanda nama arsitek pada gambar arsitektur
4. Hak Dokumentasi dan Hak Penggandaan a. Arsitek memiliki hak dokumentasi termasuk membuat gambar-gambar atau foto-foto maupun rekaman dalam bentuk lainnya baik keadaan di dalam maupun di luar bangunan hasil rancangannya. b. Hanya arsitek yang memiliki hak penggandaan atas gambar-gambar rancangan arsitektur yang dibuatnya. 5. Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak-hak di atas diatur sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten; c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; dan e. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual lainnya.
E. PERHITUNGAN IMBALAN JASA PROFESI ARSITEK
Biaya Bangunan sampai
Kategori Bangunan Khusus
Sosial
1
2
3
< 2,50%
6,50%
7,00%
8,00%
Kurang Rp
200 juta
Rp
200 juta
Mengikuti
2,50%
6,50%
7,00%
8,00%
Rp
2 milyar
Ketentuan dari
2,50%
5,51%
5,90%
6,48%
Rp
4 milyar
Pemerintah
4,78%
5,13%
5,60%
Rp
20 milyar
yang berlaku
4,20%
4,52%
4,92%
Rp
40 milyar
3,71%
4,01%
4,38%
Rp
60 milyar
3,29%
3,58%
3,92%
Rp
80 milyar
2,92%
3,20%
3,52%
Rp
100 milyar
2,60%
2,88%
3,18%
Rp
120 milyar
2,32%
2,59%
2,88%
Rp
140 milyar
2,07%
2,34%
2,62%
Rp
160 milyar
1,86%
2,12%
2,39%
Rp
180 milyar
1,67%
1,98%
2,20%
Rp
200 milyar
1,51%
1,76%
2,03%
Rp
220 milyar
1,37%
1,62%
1,88%
Rp
240 milyar
1,25%
1,51%
1,76%
Rp
260 milyar
1,16%
1,41%
1,67%
Rp
280 milyar
1,09%
1,34%
1,59%
Rp
300 milyar
1,04%
1,29%
1,54%
Rp
500 milyar
1,00%
1,25%
1,50%
Lebih Rp
500 milyar
1,00%
1,25%
1,50%
KATEGORI BANGUNAN (1) Bangunan Khusus Bangunan-bangunan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai oleh Pemerintah sesuai tercantum dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
(2) Bangunan Sosial Memiliki sosial yang tidak bersifat komersial (nonkomersial): a. Masjid, gereja dan tempat peribadatan lainnya, rumah penampungan yatim piatu, bangunan pelayanan masyarakat dengan luas bangunan maksimum 250 m2. b. Bangunan rumah tinggal atau hunian dengan luas maksimum 36 m2.
(3) Bangunan Kategori 1 Memiliki karakter sederhana, kompleksitas, dan tingkat kesulitan yang rendah: a. Tipe Hunian: asrama, hostel b. Tipe Industri: bengkel, gudang c. Tipe Komersial: bangunan-bangunan tidak bertingkat, tempat parkir
(4) Bangunan Kategori 2 Memiliki karakter, kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata a. Tipe Hunian: apartemen, kondominium, kompleks perumahan b. Tipe Industri: gardu pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik
c. Tipe Komersial: bangunan parkir bertingkat, kafetaria, restoran, kantor, perkantoran, rukan, ruko, toko, pusat perbelanjaan, pasar, hanggar, stasiun, terminal, superblok/fungsi campuran d. Tipe Komunitas: auditorium, bioskop, ruang pameran, ruang konferensi, ruang serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, penjara, kantor pelayanan umum e. Tipe Pelayanan Medis: klinik spesialis, klinik umum, rumah jompo f. Tipe Pendidikan: sekolah, tempat perawatan g. Tipe Rekreasi: gedung olahraga, gimnasium, kolam renang, stadion, taman umum
(5) Bangunan Kategori 3 Memiliki karakter khusus, kompleksitas, dan tingkat kesulitan tinggi: a. Tipe Hunian: rumah tinggal privat b. Tipe Komersial: bandara, hotel c. Tipe Komunitas: galeri, ruang konser, museum, monumen, istana d. Tipe Pelayanan Medis: rumah sakit, sanatorium e. Tipe Pendidikan: laboratorium, kampus, pusat penelitian / riset f. Tipe Peribadatan: gereja, klenteng, masjid, dan lain-lain dengan luas lebih dari 250 m2 g. Tipe Lain: kantor kedutaan, kantor lembaga tinggi negara, pemugaran, renovasi, bangunan dengan dekorasi khusus
F. JENIS PROFESI ARSITEK
1. Konsultan Arsitek Mandiri Pekerjaan yang paling diharapkan dan paling umum dicita-citakan oleh mahasiswa arsitektur adalah menjadi seorang arsitek Mandiri yang langsung berhubungan dengan pemilik proyek. Arsitek Mandiri dapat dirikan konsultan sendiri atau bekerja secara freelance. Arsitek freelance tidak terikat kontrak dengan perusahaan lain dan langsung mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada pemilik proyek. Sehingga dalam hal ini arsitek Mandiri bebas mengekspresikan ide-idenya dalam mewujudkan bangunan sesuai dengan harapan pemiliknya.
2. Arsitek Di Biro Konsultan Orang Lain Biro konsultan arsitektur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi desain yang merancang bangunan.
Produk-produknya berupa gambar
rancangan dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, spesifikasi material bangunan, furniture dan artwork, serta soft furnishing untuk mempercantik ruang maupun bangunan. Arsitek yang bekerja di sebuah biro konsultan arsitektur memiliki tugas untuk membuat rancangan sesuai yang diinginkan oleh pihak lain, prinsipal arsitek, maupun pemilik proyek. Di Indonesia ada banyak konsultan arsitek yang saat ini mempekerjakan lulusan arsitek dari berbagai universitas di Indonesia.
3. Pegawai Di Perusahaan Developer Arsitek juga dapat bekerja sebagai pegawai di perusahaan developer. Tugasnya adalah merancang bangunan yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Gaji bagi seorang arsitek di perusahaan ini Tentunya cukup lumayan. Ada banyak perusahaan developer yang terkenal di Indonesia seperti Agung Podomoro, Alam Sutera, Ciputra Group, Lippo Group dan lainnya yang terus berkembang dari waktu ke waktu
4. Bekerja Di Perusahaan Kontraktor Arsitek juga bisa bekerja di perusahaan kontraktor untuk membuat atau melaksanakan pekerjaan proyek. Di perusahaan ini arsitek bisa menjadi perancang maupun pelaksana dan pengawas pekerjaan di lapangan. Arsitek yang bekerja di lapangan juga disebut on-site arsitek yang bertugas untuk memantau pelaksanaan proyek agar sesuai dengan apa yang ada dalam gambar rancangan.
5. Pegawai Di Badan Usaha Milik Negara Hingga saat ini ada banyak Badan Usaha Milik Negara yang membutuhkan jasa dari lulusan arsitektur. Tugas arsitek dalam Badan Usaha Milik Negara adalah untuk menjadi analisis perancangan maupun sebagai pengawas dalam pengembangan sebuah BUMN. Contoh BUMN yang memerlukan tenaga arsitek seperti Angkasa Pura, Pertamina, Brantas dan lain sebagainya.
6. Pegawai Negeri Sipil Untuk PNS ada beberapa lembaga pemerintah yang mengharapkan jasa seorang lulusan arsitektur. Yang paling sering adalah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lembaga ini bertugas untuk mengembangkan dan mengawasi kawasan perumahan rakyat sesuai peraturan yang berlaku.
7. In House Arsitek In-house arsitek adalah sebutan untuk lulusan arsitek yang dikontrak untuk bekerja di perusahaan tertentu dengan tujuan utama mengembangkan atau memelihara properti perusahaan tersebut. Tugas arsitek disini tidak hanya merancang tapi juga mengawasi bangunan milik perusahaan itu. Sebagai contoh adalah In-house arsitek di sebuah resort
hotel yang bertugas untuk menjaga bangunan hotel agar tetap dalam kondisi baik, serta memberikan usulan dalam pengembangan bangunan tersebut.
G. KEMUNGKINAN LAIN PROFESI ARSITEK
1. Seniman Atau 3D Artist Mahasiswa arsitek pasti tidak asing lagi dengan gambar tangan. Namun dengan berkembangnya teknologi, mahasiswa arsitektur masa kini semakin pandai menampilkan gambar presentasinya dalam gambar 3 dimensi yang terlihat realistis. Karena itu lulusan arsitek juga ada yang berpindah profesi menjadi seorang 3D artist yang melayani pembuatan gambar 3D untuk tujuan marketing bagi pemilik proyek maupun untuk sebuah biro konsultan arsitektur.
2. Sebagai Penata Dekorasi Lulusan arsitek tentunya mempelajari apa yang disebut dengan estetika, dan kemampuan ini bisa diandalkan untuk merancang dekorasi panggung, tempat pernikahan dan lain-lainnya.
3. Sebagai Desainer Produk Arsitek juga pandai dalam hal proporsi dan skala sehingga sangat memungkinkan berkeja sebagai desainer produk.
4. Sebagai Kepala Pemerintahan Seorang arsitek tentu juga mengerti dengan tata ruang sebuah wilayah. Juga mengerti akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam prasarana fisik. Sehingga arsitek cocok
juga mengisi jabatan sebagai kepala daerah. Contohnya adalah Ridwan Kamil yang menjadi Walikota Bandung. Beliau dulunya adalah lulusan arsitek dan pada masa pemerintahannya pembangunan di kota bandung lebih digenjot.
DAFTAR PUSTAKA
Yuwono, Ismantoro Dwi, 2018, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan , Jakarta: Media Pressindo https://www.iai-jakarta.org/ (Diakses : 17 Februari 2018, Pukul 20.00 WITA)