Press Release. Baru.docx

PRESS RELEASE Sam Latuconsina, ST, MT. (Mantan Wakil Walikota Ambon) “Aturan Harus Dipedomani dan Hukum adalah Panglima”

Belakangan ini, maka saya telah melihat berbagai penomena sosial dan kinerja aparatur negara pada Pemerintah Kota Ambon dalam kepemimpinan Walikota Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler sebagai wakil walikota telah

menyulut

kesenjangan

dan

konflik

kepentingan

yang

sangat

kontroversial baik secara internal sesama Aparatur Sipir Negara maupun keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hai ini menjadi perhatian saya karena sesungguhnya kondisi Maluku umumnya dan kota Ambon secara khusus perlu terus menjaga keharmonisan dalam berbagai aktivitas disemua kalangan dan ruang lingkup pemerintah dan masyarakat secara luas sehingga terhindar dari berbagai keresahan sosial dan konflik apapun. Pemerintah kota Ambon adalah pihak yang sangat bertanggung jawab untuk terus menjadi ujung tombak dan pelopor dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan hidup dalam segala bentuk baik dalam lingkup aparatur pemerintah maupun masyarakat kota Ambon secara luas. Namun hal ini belum dapat diperankan oleh Pemerintah Kota Ambon, justru menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan keresahan dan korban atas hak-hak kepegawaian dan keuangan di kalangan birokrasi Pemerintah Kota Ambon. Sebagai orang yang pernah menjadi pemimpin kota tentunya hal ini dirasakan sangat menggelisahkan hati saya. Karena itu baik sebagai warga kota maupun sebagai mantan Wakil Walikota Ambon periode 2011-2016, saya melihat beberapa hal yang terjadi telah keluar dari visi mesi Pemerintah Kota dan semangat berpemerintahan yang baik dalam bingkai orang basuda khusus di Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku. Sesungguhnya saya perlu mengkritisi dan mengingatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam semangat Negara Demokrasi Pancasila dengan terus menjunjung tinggi keberadaban dan prinsip-prinsip kepemimpinan dan pemerintahan yang

baik,

maka

sesungguhnya

saya

telah

mengakui

bahkan

mengucapkan selamat atas kemenangan saudara Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler sebagai walikota dan wakil walikota terpilih sesaat setelah hasil perhitungan cepat diumumkan lewat media. Saya sendiri telah menerima kekalahan saya dalam perhelatan lima tahunan tersebut. Itu berarti bahwa semua urusan persaingan dan pertentangan di masa Pilkada telah berakhir dan tidak ada lagi demdam politik. 2. Bahwa keberlangsungan kelanjutan kepemimpinan di kota Ambon mesti patuh pada prinsip bahwa pemerintahan adalah milih rakyat dan aparatur negara

harus bertanggung jawab

dan bekerja demi kepentingan

kesejahteraan rakyat, dengan mengabaikan semua kepentingan sebagai penguasa dalam hal ini walikota/wakil walikota, sekretaris kota, pimpinan OPD atau kelompok tim sukses dan golongan kepentingan tertentu. 3. Hal yang saya temukan justru walikota Ambon telah melakukan praktek balas dendam politik secara tidak sehat.

Bahwa pada tanggal 29

Desember 2017, walikota Ambon telah memberhentikan 52 (lima puluh dua) orang pejabat yang terdiri dari 5 (lima) Pejabat Tinggi Pratama dan 47 (empat puluh tujuh) Pejabat Administrator dan Pengawas. Beredarnya kabar bahwa keputusan pemberhentian tersebut terkait permainan dendam politik yang diissukan tim sukses dan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dan punya kepentingan sebagai akibat Pemilihan Walikota Ambon Pebruari 2017. Namun sangat disayangkan hal ini dilakukan secara sepihak tanpa bukti dan fakta serta prosedur yang jelas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi saya, ini adalah bentuk penyalagunaan kekuasaan dan pelanggaran administrasi negara karena cacat substansi, cacat prosedur dan cacat kewenangan. Harusnya ketentuan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP. nomor 11 tahun 2017 tentang Menejemen PNS dipelajari secara baik dan dijadikan pedoman. 4. Perlu diingat bahwa dalam sejarah Pemerintahan kota Ambon sampai tahun 2016 tidak pernah terjadi yang namanya pemberhentian pejabat tanpa jabatan baru (non job). Hal ini berarti sebagai pimpinan daerah tidak

memahami kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan

dan

sungguh-sungguh

secara

nyata

telah

menunjukan

kelemahan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwewenang dalam Penataan dan Pengembangan birokrasi Aparatur Sipil Negara, serta mempraktekan keputusan dendam politik dan balas budi kepada orang-orang yang telah berjasa membangun kota dan memiliki konpetensi dan karir birokrasi yang panjang dan mereka telah ada dalam proses pembangunan di pemerintahan sebelum kita penjadi walikota dan wakil walikota. 5. Saya melihat keputusan ini akan menimbulkan konsekuensi perlawan dari pejabat yang merasa dirugikan dan hak-haknya dikebiri karena sikap arogansi kekuasaan yang ditunjukan pimpinan daerah. Jika kemudian mereka mendorong penyelesaiannya dalam rana hukum, artinya bagi saya adalah sesuatu yang dianggap wajar karena hanya hukum yang menjadi panglima dalam penyelesaian sengketa atau praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran. Karena itu sebagai mantan wakil walikota, saya mendukung dan mendorong semua proses yang dilakukan oleh para pejabat yang dirugikan tersebut sebagai akibat dari kebijakan dan keputusan yang bertentangan dengan aturan dan secara sengaja serta terang-terangan berupaya membunuh karil dan karakter mereka. 6. Sangat meris dan tidak terhormat bahwa laksana seorang bapak membunuh anak-anaknya sendiri yang selama ini sudah bekerja keras dan berdarah-darah membantu bapanya membangun rumah yang Namanya Pemerintah Kota Ambon. Justru bapaknya terus mencari-cari berbagai alasan kepada KASN untuk membunuh karakterl dan masa depan karir anaknya sendiri. Sungguh tidak manusiawi pemimpin yang katanya kuat beribadah dan selalu bernyanyi tentang KASIH. Kita ini berpemerintahan dan bukan milik perusahan pribadi. Padahal sudah ada Rekomendasi KASN yang memerintahkan untuk mengembalikan ke dalam jabatan lama atau jebatan yang setara seluruh JPT Pratama dan Pejabat eselon III dan IV. Sebaliknya dengan bangga dan berpoya-poya penuh kemewahan melalukan pelantikan di hari libur kerja di hotel bintang 4 yang bukan wilayah pemerintah kota Ambon. Bahkan yang sangat berbahanya lagi adalah justru Pejabat mantan tipikor terus dilindungi padahal sudah

direkomendasikan KASN dan

disurati kementerian/Lembaga terkait

beberapa kali. ADA APA DENGAN HAL INI ??? Kita Tunggu saja tanggal mainnya ya ….!!!

Demikian yang dapat saya sampaikan untuk semua Pimpinan Media dan wartawan, mendahuluinya saya menyampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2018.

Salam Hormat,

Sam Latuconsina, ST, MT.