Presentasi Bab 9.docx

AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN (Standar Auditing dan Kode Etik Akuntan)

Khaerani Mahdinur Awlia Lina Oktaviani

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2019

STANDAR AUDITING DAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK  Standar Profesional Akuntan Publik merupakan standar auditing yang menjadi kriteria atau pedoman kerja minimum yang memiliki kekuatan hukum bagi para auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.  Standar auditing adalah pengukur kualitas dan tujuan,sehingga jarang berubah, sedangkan prosedur audit adalah metode-metode atau tenik-teknik rinci untuk melaksanakan standar, sehingga prosedur akan dapat berubah-ubah bila lingkungan auditnya berubah.  Standar Auditing dibuat berdasarkan konsep dasar. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarahan dan pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan Menurut Mautz dan Sharaf konsep dasar untuk melahirkan standar auditing yaitu : 

Bukti



Kehati-hatian dalam pemeriksaan



Penyajian atau pengungkapan wajar



Independensi



Etika

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terdiri dari tiga standar yaitu : 

Standar Auditing



Standar Atestasi



Standar Jasa Akuntansi & Review

Hubungan Standar Atestasi dan Standar Auditing Standar auditing merupakan bagian dari standar atestasi yang khusus mengatur mutu jasa akuntan publik yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan historis. Audit atas laporan laporan keuangan keuangan yang disusun disusun berdasarkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indoneisa merupakan satu diantara jasa atestasi yang dapat disediakan oleh kantor akuntan publik kepada masyarakat. Standar Auditing terdiri atas 10 (sepuluh) standar, dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok : A. Standar Umum

1. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai 2. Sikap mental independen 3. Kemahiran profesional dengan cermat & seksama B. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Perencanaan dan Supervisi Audit 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern 3. Bukti Kompeten yang cukup C. Standar Pelaporan 1. Pernyataan kesesuaian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 2. Pernyataan ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum 3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan 4. Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruahan. Etika Profesi (Kode Etik) 

Salah satu cara profesi akuntan publik mewujudkan perilaku profesional salah satunya adalah pengaruh dari pelaksanaan etika profesi yang talah ditetapkan oleh IAI yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia.



Kode etik dibuat dengan tujuan untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik.

Kode etik profesi diperluakan karena alasan-alasan sebagai berikut 

Kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan.



Masyarakat tidak dapat diharapkan mampu menilai kualitas jasa yang diberikan oleh profesi



Meningkatnya kompetisi di antara anggota profesi

situasi tertentu yang dihadapi dalam praktek berkenaan dengan perilaku etika profesional A. Independensi, Integritas, Objektivitas Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independence in fact Independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataanya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. independence in appearance. Independen dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini Upaya memelihara Independensi 

Kewajiban hukum



Standar auditing yang berlaku umum



Standar Pengendalian Mutu



Komite Audit



Komunikasi dengan auditor pendahulu



Penjajagan pendapat mengenai penerapan prinsip akuntansi

Integritas dan Objektivitas Auditor Di dalam menjalankan tugasnya harus dapat mempertahankan integritas dan objektivitas. Harus bebas dari masalah benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain B. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi Terdapat aturan-aturan perilaku bagi akuntan publik yang berkaitan dengan standar teknis yaitu peraturan 201, 202 dan 203. 201 Standar Umum 202 Kepatuhan terhadap Standar 203 Prinsip-prnsip Akuntansi C. Tanggung jawab kepada Klien 301 Informasi Klien yang Rahasia 302 Fee Profesional D. Tanggung jawab kepada Rekan Seprofesi 401 Tanggung jawab kepada rekan seprofesi 402 Komunikasi antar Akuntan Publik 403 Perikatan atestasi

E. Tanggung jawab dan praktik lain 501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan 502 Iklan, Promosi dan kegiatan Pemasaran Lainnya 503 Komisi dan fee referal 504 Bentuk Organisasi dan KAP Sejarah Internasional Standard Auditing (ISA) / Standar Akuntansi (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan pedoman bagi pekerjaan auditor di Indonesia merupakan hasil pengembangan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap awal perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Standar yang dihasilkan oleh komite tersebut diberi nama Norma Pemeriksaan Akuntan. Sebagaimana tercermin dari nama yang diberikan, standar yang dikembangkan pada saat itu lebih berfokus ke jasa audit atas laporan keuangan historis. Perubahan pesat yang terjadi di lingkungan bisnis di awal dekade tahun 90-an, kemudian menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan mutu jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa atestasi, serta jasa akuntansi dan review. Disamping itu, tuntutan kebutuhan untuk menjadikan organisasi profesi akuntan publik lebih mandiri dalam mengelola mutu jasa yang dihasilkan bagi masyarakat juga terus meningkat. Respon profesi akuntan publik terhadap berbagai tuntutan tersebut diwujudkan dalam dua keputusan penting yang dibuat oleh IAI pada pertengahan tahun 1994, yaitu : perubahan nama dari Komite Norma Pemeriksaan Akuntan ke Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan perubahan nama standar yang dihasilkan dari Norma Pemeriksaan Akuntan ke Standar Profesional Akuntan Publik. Penerbitan SPAP per 1 Agustus 1994 seiring dengan perubahan nama standar dari Norma Pemeriksaan Akuntan ke Standar Profesional Akuntan Publik sumber acuan utamanya adalah dari American Institute of Certified Public Accountant Professional Standards (AICPA Professional Standards). Untuk merespon kebutuhan profesi akuntan publik seiring pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia serta perubahan-perubahan radikal yang terjadi di lingkungan bisnis, dalam kurun waktu 1994-1997 Dewan SPAP telah menerbitkan berbagai standar. Selanjutnya, dalam kurun waktu 1997-2000 Dewan SPAP juga menerbitkan berbagai interpretasi standar untuk merespon kebutuhan profesi akuntan publik dalam menghadapi krisis ekonomi dan bisnis yang saat itu dialami oleh Indonesia. Dari pengalaman masa lalu dan antisipasi tren

perubahan pasca krisis ekonomi Indonesia serta memperhatikan perubahan pesat yang terjadi di AICPA Professional Standards sebagai sumber acuan SPAP, Dewan SPAP selama tahun 1999 melakukan perombakan besar atas SPAP per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. SPAP per 1 Januari 2001 tersebut adalah merupakan kodifikasi SPAP terakhir yang masih berlaku sampai dengan saat ini, dengan sedikit penambahan berupa interpretasi-interpretasi yang diterbitkan dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Penambahan terakhir dilakukan pada bulan Februari 2008 dengan penerbitan Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Pada tahun 2004, melalui Konvensi Nasional Akuntan Indonesia telah diputuskan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akan melakukan adopsi sepenuhnya (full adoption) International Auditing and Assurance Standards (ISA) yang dikeluarkan oleh International Auditng Practices Committee (IAPC) dari International Federation of Accountants (IFAC). IFAC adalah organisasi profesi akuntansi sedunai, dengan 163 organisasi anggota di 120 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. Dengan dilakukannya adopsi ISA, maka ISA akan menggantikan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekarang berlaku yang sebagian besar

isinya

diadopsi

dari AICPA

Professional

Standards tahun

1998.

Langkah full

adoption tersebut ditempuh untuk memenuhi tuntutan pesatnya perkembangan dunia usaha dan bisnis yang berimbas pada bidang akuntansi dan auditing. Selain itu, IAI yang telah menjadi full members dari International Federation of Accountant (IFAC), mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan memenuhi butir-butir Statement of Membership Obligation (SMO) yang salah satu diantaranya adalah bahwa semua anggota IFAC diwajibkan untuk tunduk kepada semua standar dan pernyataan lain yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Ada 7 kewajiban anggota IFAC yang disebut dalam SMO dan 5 dari 7 tersebut masuk “wilayah IAPI”, yakni: 

SMO 1 – Membuat dan memublikasi standar pengendalian mutu dan petunjuk bagi KAP untuk mengimplementasikan sistem pengendalian mutu sesuai International Standard on Quality Control (ISQC).



SMO 2 – Berkenaan dengan standar pendidikan bagi akuntan profesional, petunjuk mengenai pendidikan bagi akuntan profesional, dan terbitan mengenai pendidikan bagi akuntan profesional.



SMO 3 – Berkenaan dengan standar pengendalian mutu, auditing, and asurans untuk anggota IAPI.



SMO 4 – Berkenaan dengan kode etik dan pernyataan lainnya yang diterbitkan oleh the Ethis Committee of IFAC.



SMO 6 – Berkenaan dengan investigasi dan penjatuhan sanksi dalam pelanggaran perilaku, termasuk tetapi tidak terbatas pasa, pelanggaran standar dan ketentuan profesional oleh anggota, dan jika diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh KAP.

Adopsi ISA melalui revisi SPAP oleh IAPI adalah dalam rangka menjalankan amanah UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Adopsi ISA ini juga untuk merespon rekomendasi dari World Bank, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan komitmen Indonesia sebagai salah satu anggota dari G-20 yang mendorong setiap anggotanya untuk menggunakan standar profesi internasional. Adopsi ISA dilakukan dengan melakukan revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang selama ini digunakan acuan Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Harapan penerapan ISA ini melalui profesi Akuntan Publik di Indonesia pada saat memberikan jasa asurans maupun non asurans akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap kualitas informasi keuangan di Indonesia. Adopsi ISA merupakan bagian dari globalisasi perekonomian, termasuk globalisasi pasar uang dan pasar modal.

Tahap Risk Assessment

Risk Response

Penjelasan Penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi

Reporting

Merumuskan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh ; membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan audit

Proses audit berbasis ISA merupakan proses audit berbasis risiko yang mengandung tiga langkah kunci seperti yang disajikan pada tabel berikut : 1. Risk Assessment 

Partner dan Tim inti audit terlibat aktif dalam audit plan.



Skeptisisme Profesional dalam upaya mencapai asurans yang layak



Rencanakan auditnya mencakup waktu dalam audit plan akan memastikan tujuan audit dipenuhi.



Diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan



Fokus identifikasi risiko yang relevan



Evaluasi cerdas tanggapan manajemen atas risiko



Profesional Judgment dalam penerimaan klien, develop audit strategy, materiality, develop analytic procedure dan pertimbangan audit khusus yang diperlukan.

2. Risk Response 

Uji Pengendalian/ test of controls



Prosedur Analitikal Substantif



Pendadakan/ Upredictable examination



Management Override



Significant Risks

3. Reporting Jika semua prosedur sudah dilaksanakan dan kesimpulan dicapai, maka: 

Temuan audit dilaporkan kepada manajemen dan TCWG



Opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan auditor dibuat.

International Standards on Audit (ISA) atau Standar Audit

Perkembangan ISA/SA: Standar Audit merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. IPSA berguna untuk memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. 1. Standar Umum 

audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.



auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit



auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya



auditor harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkunganya, termasuk pengendalian internal untuk menilai resiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuagan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya



auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang diaudit

3. Standar Pelaporan 

auditor harus menyatakan dalam laporan audit apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum



auditor harus mengidentifikasi dalam lapran auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan seperti sebelumnya



jika auditor menerapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai maka, auditor harus menyatakanya dalam laporan auditor



auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan

ISA/SA 200 No. 1.

Deskripsi Tujuan Audit

SA baru SA yang ada Memperoleh keyakinan Untuk menyatakan pendapat memadai tentang apakah tentang kewajaran, dalam semua laporan keuangan sebagai hal yang material, posisi suatu keseluruhan bebas dari keuangan, hasil usaha, perubahan salah saji material, baik yang ekuitas, dan arus kas sesuai disebabkan oleh kecurangan dengan Standar Akuntansi maupun kesalahan, dan oleh Keuangan di Indonesia. karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, seusai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan menerbitkan laporan tentang laporan

keuangan dan mengkomunikasikannya berdasarkan temuan auditor.

ISA/SA 210 No. 1.

2.

Deskripsi SA baru Prakondisi untuk suatu Diatur secara audit detail.

Kerangka keuangan ditentukan peraturan undangan

jelas

SA yang ada dan Tidak diungkapkan secara detail dan jelas.

pelaporan Pencantuman dalam yang ketentuan perikatan audit oleh bahwa perundangI. Laporan auditor atas LK akan menambahkan paragraf penekanan suatu hal, untuk menarik perhatian pemakai LK terhadap pengungkapan tambahan (SA 706) II. Kecuali jika auditor disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyatakan opininya atas laporan keuangan dengan menggunakan frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,” sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, opini auditor tidak perlu memasukkan frasa

Diatur dalam SA 623 “Laporan Khusus”. Selain ada paragraf Penekanan Suatu Hal, ada paragraf ke 3, sebelum opini yang : menyatakan basis penyajian dan mengacu ke catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan basis tersebut,

tersebut.

ISA/SA 220 No. 1.

Deskripsi

SA baru Mengatur tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan Prosedur Pengendalian Mutu untuk audit atas laporan keuangan

2.

Tanggung SPM 1 mengatur tanggung jawab atas mutu jawab firm untuk menetapkan audit dan memelihara sistem pengendalian mutu perikatan audit

3.

Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu audit

4.

Konsultasi

Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan ybs Auditor harus memasukkan dalam dokumentasi audit: sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang ditarik dari, konsultasi yang dilakukan selama pelaksanaan perikatan audit

SA yang ada Diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan revivu, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh IAPI dalam SPAP KAP dapat menetapkan tanggung jawab kepada personelnya agar dapat melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya secara efektif Tidak diatur secara detail

Tidak diatur secara jelas keharusan dokumentasi atas konsultasi. SPM menyatakan: KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi

ISA/SA 230 No. 1.

2.

Deskripsi Dokumentasi audit

Folder final

SA baru Diatur sebagai topik tersendiri

SA yang ada Tidak diatur sebagai topik tersendiri, tetapi tersebar pada berbagai SA sesuai dengan prosedur audit masing-masing SA audit Disebutkan secara khusus dan Tidak disebutkan secara detail. Harus diselesaikan tidak khusus lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor

3.

Batas waktu Pada umumnya tidak boleh Tidak disebutkan secara penyimpanan kurang dari 5 tahun sejak khusus batas waktu tanggal yang lebih akhir dari: penuimpanan. SA 339: Auditor harus menerapakan prosedur untuk menjaga Laporan auditor atas laporan memadai keamanan kertas kerja dan keuangan entitas, atau harus menyimpannya dalam Laporan auditor atas laporan periode yang dapat memnuhi keuangan Konsolidasian kebutuhan praktiknya, dan ketentuan-ketentuan hukum Entitas dan Entitas Anak yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen