Praktik Akuntansi Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.docx

Tugas Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya llmiah Dosen Pengampu: Fuad Hasyim, S.S., M.A. Praktik Akuntansi dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok: 1. Izzatul Jannah 2. Debi Afliandini 3. Lailla Noor Rahmawati

(16312203) (16312235) (16312251)

PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN AJARAN 2016/2017

BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Bank merupakan suatu badan yang tugas utamanya bukan hanya menghimpun uang dari dana pihak ketiga, tetapi juga sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu giro, tabungan, deposito, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, derta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki dampak positif bagi industri perbankan di Indonesia. Perbankan syariah adalah pilihan alternatif bagi umat muslim dikarenakan perbankan syariah menerapkan layanan yang berbeda dari bank konvensional. Layanan yang berbeda tersebut misalnya jaminan operasi perbankan yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan nasabah, perbankan syariah perlu menjaga sistem operasional mereka agar terhindar dari pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Operasional perbankan syariah tersebut telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) yang mengandung peraturan-peraturan dan komponenkomponen perbankan berbasis syariah. Sedangkan, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada 1992 sampai dengan 2002 belum ada institusi keuangan yang mencakup bank syariah dan entitas syariah lainnya yang mempunyai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang teregulasi berdasarkan transaksi dan aktivitas berbasis syariah PSAK 59, produk

pertama DSAK–IAI (Dewan Syariah Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntasi Indonesia), merupakan pengakuan dan eksistensi akuntansi syariah di Indonesia yang diratifikasi pada 1 Mei 2002. Namun hanya berlaku untuk periode yang singkat, yaitu hingga akhir tahun 2003 (Suryanto & Ridwansyah, 2016). Dikarenakan Indonesia adalah negara sekuler, syariah secara keseluruhan tidak ditegakkan oleh negara, namun syariah memiliki arti penting bagi umat Islam di Indonesia

karena

memberikan

norma

yang

membedakan

kewajiban

dan

direkomendasikan dari tindakan-tindakan yang netral, tidak disetujui dan dilarang dalam kehidupan umat Islam (Alfitri, 2007/2008). Sampai dengan saat ini, akuntansi syariah berkembang ke arah yang positif, walaupun begitu masih terdapat isu-isu yang bisa merugikan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena isu tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama dalam sistem akuntansi yang digunakan, maka dengan penulisan jurnal ini, kami berharap adanya respon positif kepada perbankan syariah di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengklasifikasian bank syariah berdasarkan model penerapan akuntansi? 2. Bagaimana sistem penerapan akuntansi dalam kedua model bank syariah tersebut?

1.3. Kajian Teori Definisi Akuntansi Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2012) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang menyediakan tiga aktifitas dasar, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi kepada pihak internal maupun eksternal. Maka dari itu, pencatatan yang dilakukan oleh akuntan pada setiap bank terutama bank

syariah

harus

dipertanggungjawabkan.

transparan

agar

informasi

yang

diberikan

dapat

Definisi Akuntansi Syariah Akuntansi syariah adalah akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-Falah) dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah, dkk sebagai sarana bentuk ibadah (Adnan, 2005). Akuntansi syariah memiliki standar yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS). Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAKS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Definisi Bank Syariah Dalam Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998), berdasarkan kegiatan usahanya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut Sudarsono (2007:27), bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasajasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap syariah dan penerapan tata kelola syariah didorong oleh lembaga regulasi internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) (Hamza, 2013). Beberapa contoh bank syariah yang ada di Indonesia, diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank Syariah BNI, dll. Prinsip-Prinsip Operasi Akuntansi Syariah Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip, diantaranya pertama, Prinsip Persaudaraan (ukhuwah), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong.

Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling berninergi. Kedua, Prinsip Keadilan (‘adalah) artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam Usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta’alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi. Ketiga, Kemaslahatan (maslahah); kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). Keempat, Keseimbangan (tawazun); menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi, dan kelima, Universalisme (syumuliyah) artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil ‘alamin (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 81-82).

BAB II Pembahasan

2.1. Klasifikasi Bank Syariah Berdasarkan Model Penerapan Akuntansi Di Indonesia terdapat dua model penerapan akuntansi dalam bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Unit Usaha Syariah. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan yang dilakukan seperti berfungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah; membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. Kegiatan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 adalah melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; dan menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal. Contoh bank yang tergolong Bank Umum Syariah di Indonesia adalah diantaranya Bank Muamalah dan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kegiatan yang dilakukan Bank Unit Usaha Syariah, diantaranya menghimpun dana

dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 adalah melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Contoh bank yang tergolong Unit Usaha Syariah di Indonesia salah satunya adalah BRI Syariah dan Bank CIMB Niaga. Dengan begitu, diketahui bahwa di Indonesia ada dua model penerapan akuntansi pada bank syariah. Keduanya dibedakan berdasarkan bagaimana proses pembentukannya dan kepada siapa bank syariah tersebut menginduk. Pembentukan atau pendirian sebuah bank syariah telah diatur ketentuannya dalam perundangundangan, salah satu undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian juga, pendirian suatu bank syariah di Indonesia diawasi langsung oleh Bank Indonesia sehingga dapat dipastikan bahwa bank syariah di Indonesia sudah terlindungi oleh hukum dan dapat dijamin seluruh aktifitasnya berlandaskan prinsip-prinsip Islam. 2.2. Sistem Penerapan Akuntansi dalam Kedua Model Bank Syariah Penerapan Akuntansi dalam Bank Umum Syariah dan Bank Unit Usaha Syariah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 20 sampai dengan 28. Pasal tersebut membicarakan tentang macammacam sistem akuntansi yang digunakan disertai dengan akad dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan sistem akuntansi yang digunakan kedua model Bank Syariah tersebut, kami menganalisa bahwa tidak terdapat perbedaan landasan hukum yang membedakan keduanya. Hal ini juga didukung oleh analisa kami terhadap laporan keuangan kedua model Bank Syariah tersebut. Yang mana, dalam hal ini kami menganalisa laporan

keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank CIMB Niaga dari setiap akun yang digunakan dengan cara membandingkan duanya, sebagai berikut: BANK SYARIAH MANDIRI

BANK CIMB NIAGA

Terdapat akun tagihan dan liabilitas spot dan forward. Terdapat perincian piutang, sewa, dan bagi hasil. Terdapat akun tagihan surat berharga dan akseptasi. Aset dan liabilitas bervariasi.

Tidak terdapat akun tagihan dan liabilitas spot dan forward. Tidak terdapat perincian piutang, sewa, dan bagi hasil. Tidak terdapat akun tagihan surat berharga dan akseptasi. Pengklasifikasian aset dan liabilitas tidak begitu kompleks. Terdapat perincian akun simpanan wadiah Tidak terdapat perincian akun simpanan dan investasi non profit sharing. wadiah dan investasi non profit sharing. Terdapat ekuitas Tidak terdapat ekuitas Tabel 1: Perbedaan antara BUS dengan UUS

Dari Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang menunjukkan adanya penyimpangan atas prinsip-prinsip agama Islam. Terbukti bahwa, walaupun kedua bank tersebut berasal dari model Bank Syariah yang berbeda namun keduanya tetap menjalankan akuntansi syariah sebagaimana mestinya. Hal ini juga mengungkap bahwa tidak ada perbedaan pengapliaksian akuntansi syariah yang mendasar antara Bank Syariah yang berdiri sendiri dengan Bank Syariah yang dibentuk oleh Bank Konvensional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah sama-sama berpatokan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip agama Islam.

BAB III Penutup

3.1. Kesimpulan Di Indonesia terdapat dua model penerapan akuntansi pada bank syariah. Keduanya dibedakan berdasarkan bagaimana proses pembentukannya dan kepada siapa bank syariah tersebut menginduk. Pembentukan atau pendirian sebuah bank syariah telah diatur ketentuannya dalam perundang-undangan, salah satu undangundang yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Kedua model Bank Syariah tersebut menerapkan sistem akuntansi yang sama pada laporan keuangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, walaupun terdapat bank syariah yang menginduk pada bank konvensional, namun bank syariah tersebut tetap melaksanakan aktifitas perbankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip agama Islam. Dari kesimpulan ini, kami menghimbau kepada maryarakat umum untuk tidak mengambil kesimpulan negatif kepada bank syariah khususnya pada bank syariah yang dibentuk oleh bank konvensional karena pendirian bank syariah tersebut pada dasarnya sudah memiliki ketentuannya sendiri dan aktivitas perbankannya terpisah antara bank syariah dan bank konvensional.

3.2. Saran Data analisis pada studi ini adalah berdasar pada persepsi pribadi kami yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, diharapkan dalam penulisan karya tulis selanjutnya dapat melakukan analisa yang lebih mendalam dengan mengkaji ulang apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri. (2007/2008). Expanding A Formal Role for Islamic Law in the Indonesian Legal System: The Case of Mu’amalat. Journal of Law and Religion, 23(1), 249-270. Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. Graduate School of Business, 6(3), 226-237. Ikatan Akuntansi Indonesia. (n.d.) Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/syariah

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.) Sejarah Perbankan Syariah. Retrieved from http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/SejarahPerbankan-Syariah.aspx Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. EKONOSIA Kampus Fakultas UII, Yogyakarta, 2007. Suryanto, T., & Ridwansyah, R. (2016). The Shariah financial accounting standards: How they prevent fraud in islamic banking. European Research Studies Journal, 19(4), 140–157. Weygandt, J., Paul Kimmel, dan Don Kieso, 2012, Financial Accounting, IFRS Edition,United States: John Wiley & Sons, Inc. Yaya, Rizal. Abdurahim, Ahim, 2009, Akuntansi Perbankan Syari’ah: Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat.