Ppt Uas_prasita.ppt

VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT) SEBAGAI PRODUK POLITIK Prasita Ayu W 101511133066

Kebijakan pengendalian HIV dan AIDS tersebut mengacu pada kebijakan global Getting To Zeros, yaitu:

Latar Belakang

1.

Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV,

2.

Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS,

3. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA. Serta, Menteri

Kesehatan Republik

Indonesia mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Kemenkes RI, 2016)

2

Voluntary Counseling and Testing (VCT) pertama kali yang dicetuskan

oleh World Health Organization (WHO) pada Oktober 1999 saat 30th Regional

Latar Belakang

Health Ministers’ Conference di Seychelles. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1507 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan dan Testing HIV dan AIDS secara sukarela (Depkes RI, 2005).

3

Pelaksanaan VCT di beberapa pelayanan kesehatan masih terdapat

hambatan seperti masih dijumpai adanya variasi hambatan seperti sikap penolakan

Latar Belakang

informan kesehatan terkait persepsi keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga. Adanya politik dalam kesehatan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai penyelesaian masalah di bidang kesehatan. Seperti kebijakan tentang alokasi pencegahan yang lebih rendah daripada pengobatan.

4

Tinjauan Pustaka Pengertian Politik

⊙ Menurut

Budiarjo (2007) dalam buku DasarDasar Ilmu Politik adalah sebagai berikut: ⊙ “...politik adalah bermacam- macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu...”

5

Tinjauan Pustaka Pengertian Kesehatan Menurut UU Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.

6

Tinjauan Pustaka Pengertian Politik Kesehatan Menurut Bambra (2005), mengemukakan kesehatan merupakan politik karena dalam bidang kesehatan adanya disparitas derajat kesehatan masyarakat.

7

Pengertian HIV dan AIDS AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit dengan karakteristik defisiensi kekebalan tubuh yang berat dan merupakan manifestasi dari virus HIV. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang timbul akibat penurunan kekebalan tubuh. Infeksi ini dapat timbul karena mikroba (bakteri, jamur, virus) yang berasal dari luar tubuh, maupun yang sudah ada dalam tubuh manusia namun dalam keadaan normal terkendali oleh sistem imun (Notoatmodjo, 2007).

“

Gambaran Voluntary Counseling and Testing Voluntary Counseling and Testing (VCT) adalah suatu proses konseling terhadap suatu individu sehingga individu tersebut memperoleh informasi dan dapat memutuskan untuk melakukan tes HIV atau tidak. Pelaksanaan VCT didasari pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, yang menyatakan bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV.

9

“

Peranan Voluntary Counseling and Testing

Gambar 2.1 Peranan layanan VCT pada berbagai aspek layanan kesehatan (UNAIDS, 2000)

10

“

Gambaran Voluntary Counseling and Testing

⊙ Menurut (UNAIDS, 2000), tahapan VCT harus meliputi tiga tahapan berikut yakni: 1. Konseling Pre Test: Merupakan diskusi antara klien dan konselor yang bertujuan untuk menyiapkan klien untuk testing, memberikan pengetahuan pada klien tentang HIV dan AIDS.

2. Tes HIV: Merupakan tes HIV yang dapat dilakukan dengan mendeteksi antibodi HIV. 3. Konseling Post Test: Merupakan diskusi antara konselor dengan klien yang bertujuan menyampaikan hasil tes HIV klien, membantu klien beradaptasi dengan hasil tes

11

Implementasi VCT

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap ODHA pada pasal 41 telah dijelaskan bahwa setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan. setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada ODHA sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer wajib mampu melakukan upaya promotif, preventif, konseling, deteksi dini dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan,

12

Implementasi VCT

PEMBAHASAN

Pada kenyataan, masih adanya bentuk diskriminasi yang biasa dilakukan adalah beberapa dokter ataupun profesi kesehatan lainnya masih merasa takut dalam menangani pasien AIDS. Obatobatan tidak tersedia atau tidak terjangkau harganya, fasilitas tes kesehatan dan perawatan maupun kesediaan dan kemampuan para tenaga kesehatan dan perawatan minim dan terbatas. Masih adanya konselor yang memiliki tugas rangkap.

13

Hambatan VCT

Input Hambatan dalam input pada layanan VCT dapat dilihat dari dua subvariabel yaitu, 1) subvariabel ketersediaan sumber daya manusia, 2) subvariabel ketersediaan sarana dan prasarana. Jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan pedoman pelayanan konseling dan testing HIV dan AIDS secara sukarela tahun 2008.

Hambatan VCT

Proses Hambatan yang dapat terjadi pada proses konseling adalah tidak kembalinya informed consent yang diberikan kepada klien. Mereka menganggap bahwa mereka belum siap melakukan testing HIV akibat pengetahuan HIV klien sebelumnya dan takut untuk mengetahui hasil dari tes.

Hambatan VCT

Output Masih banyak terjadi kasus klien yang tidak kembali setelah konseling pratesting dilakukan. Klien yang tidak kembali tidak bisa diidentifikasi status HIV-nya. Sehingga, dengan adanya klien yang tidak kembali menyebabkan tingkat kejadian HIV yang diaporkan menjadi fenomena gunung es artinya kejadian yang dilaporkan sedikit daripada kejadian sebenarnya.

Keterkaitan Program VCT dengan Politik kesehatan

PEMBAHASAN

Goverment, artinya cara pemerintah dalam mengatur negaranya. Seperti dalam program VCT ini pemerintah seperti Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan jumlah layanan Konseling dan Tes HIV (KTHIV) untuk meningkatkan cakupan tes HIV. Dengan membentuk program VCT yang dapat dilakukan di wilayah pemerintahan maupun swasta.

17

Keterkaitan Program VCT dengan Politik kesehatan

PEMBAHASAN

Public life, artinya mengatur kesehatan dalam masyarakat. Keterkaitan dengan program VCT adalah VCT menjadi titik awal pelayanan dan perawatan yang berkelanjutan dan merupakan tempat mereka datang untuk bertanya, belajar dan menerima status HIV seseorang dengan privasi yang terjaga, yang mampu menjangkau dan menerapkan perawatan dan upaya pencegahan yang efektif.

18

Keterkaitan Program VCT dengan Politik kesehatan

PEMBAHASAN

Power, karena kebijakan mengalami proses produksi, distribusi dan penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaannya. Jadi, program VCT harus menyeluruh berada di dalam fasilitas kesehatan. Peluasan program perlu dilakukan terutama di layanan kesehatan yang banyak melayani pasien dengan masalah TB, IMS, layanan PTRM, LASS bagi penasun, layanan bagi populasi kunci lain (seperti PS, LSL, Waria) dan di KIA, karena pasien-pasien tersebut memiliki risiko tinggi untuk tertular HIV.

19

Program VCT sebagai Produk Politik Program VCT sebagai produk politik dikaitkan dengan unsur health is apolitical adalah sebagai berikut :

⊙ Unequal distribution

Masih belum adanya pemerataan informasi terkait dengan VCT di masyarakat. Untuk masyarakat yang sukarela ingin mengetahui status kesehatan akan biasa saja untuk datang ke VCT. Namun, untuk masyarakat yang terkena HIV dan AIDS akan merasakan stigma sehingga memiliki efek yang signikan dan berbahaya pada transmisi kesehatan dan penyakit dengan menunda pencarian pengobatan . Selain itu, akses VCT di perkotaan lebih mudah daripada di pedesaan karena faktor geografi.Oleh sebab itu, akses VCT menjadi terhambat.

20

Program VCT sebagai Produk Politik

⊙ Health determinant Rendahnya dana pelaksanaan VCT menyebabkan program penanggulangan HIV dan AIDS hanya sebatas promosi misalnya melalui Puskesmas, outreach terhadap populasi kunci masih kurang. Sosialisasi dan penyuluhan tentang HIV dan AIDS atau klinik VCT belum dijalankan oleh Puskesmas, hal ini karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan sosialisai atau penyuluhan HIV dan AIDS dan Klinik VCT. Harusnya baik masyarakat kaya atau miskin tetap dapat melakukan tes dengan bantuan dana pemerintah.

21

Program VCT sebagai Produk Politik

⊙ Organization Adanya suatu upaya terorganisir seperti perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia atau yang disingkat dengan PKVHI adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai perhimpunan pembinaan konselor VCT HIV di Indonesia yang berperan sebagai pemberi layanan konseling HIV di Indonesia yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan maupun Perhimpunan terkait yang memiliki tujuan dalam upaya pengendalian HIV-AIDS.

22

Program VCT sebagai Produk Politik

⊙ Citizenship Perlu adanya setiap warga berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan baik berupa fisik maupun psikologi. Dari hal tersebut Kementrian Kesehatan membuka program VCT. Program ini bertujuan untuk untuk mempromosikan perubahan perilaku yang mengurangi risiko mendapat infeksi dan penyebaran infeksi HIV.

23

Program VCT sebagai Produk Politik

⊙ Globalization Hingga akhir tahun 2017, World Health Organization (WHO) melaporkan terdapat sekitar 36,9 juta orang dengan HIV/AIDS (odha), 940.000 kematian karena HIV, dan 1,8 juta orang terinfeksi baru HIV atau sekitar 5000 infeksi baru per harinya (WHO, 2018). Terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), penanggulangan HIV dan AIDS terdapat pada tujuan butir tiga. Salah satu targetnya adalah mengakhiri epidemi AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat di tahun 2030. Target mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 juga berlaku di Indonesia.

24

Kesimpulan

“

Politik kesehatan adalah pengelolaan kebijakan dalam arti politik mengenai kesehatan untuk mengatur jalannya peraturan kesehatan yang ada di Indonesia. Keterkaitan program VCT sebagai produk politik kesehatan dapat ditinjau dari 5 unsur yaitu unequal distribution, health determinan, organization, citizenship, dan globalization. Pada program VCT dapat dilihat adanya keterkaitan dengan politik kesehatan yaitu: Goverment, dalam program VCT pemerintah seperti Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan jumlah layanan Konseling dan Tes HIV (KTHIV) untuk meningkatkan cakupan tes HIV. Public life, VCT menjadi titik awal pelayanan dan perawatan yang berkelanjutan dan merupakan tempat mereka datang untuk bertanya, belajar, dan menerima status HIV seseorang. Power, program VCT harus menyeluruh berada di dalam fasilitas kesehatan. Program VCT sudah berjalan, namun masih perlu adanya optimalisasi terkait dengan kebijakan yang perlu diterapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan VCT secara benar.

25

Daftar Pustaka

“

Budiarjo, Miriam. (2007). Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Bambra, C., Fox, D., Samuel, A., (2005). Towards a Politics of Health. Health Promotion International, 20(2). Depkes RI. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2005 Tentang Kesehatan; Jakarta Kemenkes RI. (2016). Program Pengendalian HIV AIDS dan PIMS. Petunjuk Teknis Program Pengendalian HIV AIDS dan PIMS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kemenkes RI. (2017). Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016. Kementerian Kesehatan RI KPA. (2007). Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010. Draft Final 040107. Jakarta: Kemenkes. Naco. (2017). Paving the Way for an AIDS Free India. New Delhi: UNAIDS India Notoatmodjo, S. (2007). Pendidikan dan Perilaku kesehatan.Cetakan 2 Jakarta: PT. Rineka Cipta.

26