Ppt Hukum Pajak.pptx

“ASAS – ASAS PAJAK” Nama Kelompok : - Khairunnisa - Martupa Tulus Pandapotan - Wiwid Sri Handayani - Wan Irwansyah - Sugar Simanjuntak - Zakqia Wardani

Pengertian Pajak Pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayrnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH, Smeeth, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.

Dari definisi-definisi di atas, ternyata terdapat istilah “yang dapat dipaksakan” atau istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.

• Ciri-ciri pajak : 1. Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku 2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah 3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung 4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah 5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara

Macam – macam Pajak • Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.

• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :  Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau  Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

• Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :  Pajak Propinsi - Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

 Pajak Kabupaten/Kota - Pajak Hotel; - Pajak Restoran; - Pajak Hiburan; - Pajak Reklame; - Pajak Penerangan Jalan; - Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; - Pajak Parkir.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu : • Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. • Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.

• Kewajiban wajib pajak Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban :  Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya  Menandatangani sendiri SPT itu  Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.  Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.

• Hak-hak Wajib Pajak  Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :  Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarip atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.  Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.  Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.  Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.  Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.

Asas – asas Pajak 1. Asas rechtsfilosofis Asas ini mencari alasan pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Sehingga asas ini mempertanyakan ”Mengapa dan atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat??

Terhadap pertanyaan dari permasalahan tersebut terdapat beberapa teori yang dapat menjawabnya, yaitu; Teori asuransi, yang menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah, yang mana dalam hal ini pembayar premi asuransi dipersamakan dengan pembayar pajak, yakni pihak tertanggung. Sementara itu negara disamakan dengan pihak penanggung.

Teori kepentingan, yang mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat, karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi.  Teori kewajiban pajak mutlak, yang didasarkan kepada teori Organ dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Lembaga tersebut yang dalam hal ini adalah negara, karena telah memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajibankewajiban, termasuk kewajiban membayar pajak.

Teori daya beli, yang mengibaratkan pajak sebagai pompa yang menyedot dayabeli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain, untuk keejahteraan masyarakat, sehingga pada hakekatnya pajak tidak merugikan rakyat.

Teori pembenaran pajak menurut Pancasila, yang bersifat kekeluargaan dan gotongroyong, memandang pajak tidak lain daripada bentuk sebuah pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan.

2. Asas Pembagian Beban Pajak Pada asas ini memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil, jawaban atas permasalahan tersebut didukung pula oleh beberapa teori yaitu;  Teori daya pikul, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak denga daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut Prof. De Langen, yang dikutip oleh Rochmat Soemitro adalah merupakan kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga.

Prinsip benefit, yang oleh Santoso Brotodihardjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Menurut asas kenikmatan ini, pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah.

3. Asas Pengenaan Pajak Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan siapa/ pemerintah negara mana yang berwenang atau berkempetensi memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa teori sebagai berikut;  Asas negara tempat tinggal/ asas domisili, yang mengandung arti bahwa negara di mana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengenak pajak terhadap orangorang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tidak menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh.

 Asas negara asal, yang mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara.  Asas kebangsaan, yang mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak dan yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.

4. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Yang termasuk ke dalam asas ini yakni; asas yuridis, asas ekonomi dan asas finansial. Asas yuridis, yang mana mengatakan hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karenanya mengenai pemungutan pajak di Negara hukum, segala seuatunya haruslah ditetapkan dalam undangundang.

Asas ekonomis, yang mana menurut asas ini, pemungutan pajak haruslah berfungsi selain dari pada fungsi budgeter juga harus berfungsi mengatur, yakni ; harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan serta jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Asas finansial, yang berkaitan erat dengan fungsi budgeter yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyak ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar hasil yang diperoleh besar, maka biaya pemungutan harus seecil-kecilnya.

5. Menurut Miyatso. Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasinya secara langsung, maka suat pungutan pajak harus memenuhi asasasas sebagai berikut;  Asas legal, yang mana mendasarkan pajak kepada undang-undang. Oleh karena itu, setiap peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam peraturan pemerintah, maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya harus ada referensinya dalam undang-undang.

 Asas kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigius  Asas efesien, dimana pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan  Asas non distorsi, yakni bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi atau kelesuan di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi.  Asas kesederhanaan, dalam hal ini bararti bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus, maupun oleh wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak.  Asas adil, hal tersebut terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan.