Pancasila: Pendidikan

PENDIDIKAN

PANCASILA

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN Pancasila adalah dasar, filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

1. Landasan Pendidikan Pancasila Landasan Historis Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya yang sebagai suatu bangsa yang merdeka a.

Mandiri, serta memiliki suatu prisnsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Jadi secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam se tiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri.

b. Landasan Kultural Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkadung dalam sila-sila pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M Yamin, M Hatta, Soepomo serta tokoh pendiri negara lainnya.

c. Landasan Yuridis Landasan yuridis perkuliahan pendikan Pancasila: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional . Pasal 1 ayat 2 2. SK Dirjen Dikti No. 40/DIKTI/KEP/2006 menjelaskan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila

d. Landasan Filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan filosofis dan ojektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila Tujuan pendidikan Pancasila diartikan sebagai perangkat tindakan intelektual penuh tanggungjawab yang berorientasi pada kompentensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai pancasila dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat.

Adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan pancasila atau apa yang Pancasila bahas. Contoh: sudut pandang moral pancasila, sudut pandang ekonomi pancasila dsb. Objek materia pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan penkajian pancasila baik secara empiris maupun nonempiris. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia . Maka ojek Materianya bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah Pembahasan Pancasila termasuk filsafat pancasila sebagai suatu kajian ilmiah, harus memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai dikemukakan oleh I.R Poedjowijatno dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan yang merinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut: 1.Berobjek Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek yang dibedakan atas objek forma pancasila

2. Bermetode Yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Pada pembahasan pancasila metodenya tergantung pada karakteristik objek forma maupun objek materia. 3. Bersistem Merupakan suatu yang bulat dan utuh serta satu kesatuan antara bagian-bagian itu saling berhubungan baik hubungan interelasi (saling berhubungan) maupun hubungan interdependensi

(saling ketergantugan) pancasila merupakan majemuk tunggal yang merupakan satu kesatuan dan keutuhan ke lima silanya. 4. Bersifat universal Artinya kebenaran tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi dan kondisi maupun jumlah tertentu. 5. Tingkatan pengetahuan ilmiah a. Pengetahuan deskriptif suatu pertanyaan bagaimana.

b. Pengetahuan kausal dengan suatu pertanyaan mengapa. c. Pengetahuan normatif suatu pertanyaan ke mana. d.Pengetahuan essensial dengan suatu pertanyaan apa Lingkup Pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Pancasila Yuridis Kenegaraan meliputi pembahasan Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Sehingga meliputi pembahasan bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara secara resmi baik yang menyangkut norma hukum maupun norma moral dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

D. Beberapa Pengertian Pancasila 1. Pengertian Pancasila secara etimologis Secara etimologis istilah pancasila berasal dari bahasa sansekerta dari India. 2. Pengertian Pancasila secara historis 3. Pancasila secara Terminologis terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas alinea ke empat

DAFTAR PUSTAKA Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010 2. Elly M Setiadi, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005 1.

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA

A. Pengantar Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia sebelum disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius.

B. Zaman Kutai Masyarakat kutai yang membuka sejarah indonesia pertama kali nya menampilkan nilai-nilai sosial politik dan kehutanan dalam bentuk kerajaan, kenduri serta sedekah kepada para brahmana. C. Zaman Sriwijaya Pada abad VII muncullah suatu kerajaan di Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya, di bawah kekuasaan wangsa syailendra . Masa sriwijaya agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Budha yang terkenal di asia dan wangsa ini mencirikan kedatuan.

Pada zaman Sriwijaya cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam satu negara telah tercermin pada kerajaan ini dengan bunyinya “marvuat vanua criwijaya siddhayatra subhiksa” (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur) D. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai

Nasionalisme , telah muncul kerajaan di Jawa tengah dan Jawa timur silih berganti. E. Kerajaan Majapahit Pada masa agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negarakertagama . Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila . Mpu Tantular mengarang buku Sutasoma yang di dalam buku

Itu kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu Bhineka Tunggal Ika yang bunyi lengkapnya Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua artinya: walau berbeda-beda namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki tuhan yang berbeda hal ini menunjukkan adanya toleransi yang positif. F. Zaman Penjajahan Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa portugis yang lama kelamaan merubah konsepnya menjadi penjajahan. Setelah itu bangsa Belanda masuk deng

Mendirikan suatu suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC yang dikenal dengan kompeni. Praktek-prakteknya mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. G. Kebangkitan Nasional Di indonesia mulai timbul kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional 1908 dipelopori oleh dr Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal

Gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. H. Zamn Penjajahan Jepang Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang pemimpin Asia, jepang saudara tua Bangsa indonesia” .Akan tetapi perang melawan sekutu barat nampaknya Jepang semakin terdesak. Agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati -

Terhadap bangsa Indonesia yaitu menjanjikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari. Untuk mendapatkan simpati maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemedekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 1.Sidang BPUPKI I a.Mr Muh Yamin (29 Mei 1945) b.Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

c. Ir Soekarno (1 Juni 1945)

J. Sidang BPUPKI kedua (10-16 Juli 1945) Modus atau persetujuan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. tertuang dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar . K. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI 1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 2. Sidang PPKI

a. b. c. d.

Sidang Sidang Sidang Sidang

Pertama (18 agustus 1945) Kedua (19 Agustus 1945) ketiga (20 Agustus 1945) keempat (22 Agustus 1945)

L. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan dapat mengandung arti sebagai berikut: a. Dari sudut ilmu hukum (secara yuridis) proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010 2. Elly M Setiadi, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa yunani “philein”artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Dan tampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan yang sebelumnya di bawah nauangan filsafat.

Pertama : Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian. 1.Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu konsep , pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme dan lain sebagainya 2.Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat.

Kedua: Filsafat sebagai suatu proses yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan mengunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut: 1.Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisik yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi dan antropologi

2. Epistemologi yaitu yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. 3. Metodologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. 4.Logika yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir yaitu rumus-rumus dan dalildalil berpikir yang benar. 5. Etika yang berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. 6. Estetika yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan

B.Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat . Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubugan, salin bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh . 1. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang bersifat Organis

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur memiliki fungsi masing namun saling berhubungan. Oleh karena sila-sila Pancasila penjelmaan hakikat manusia (monopluralis) yang merupakan suatu kesatuan organis maka silasila pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula.

2.Susunan Pancasila Bersifat Hierakis dan Berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila pancasila dalam urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila dimukanya. 3.Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi .

Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal hierarkis piramidal juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi . Hal ini dimnilai aksudkan dalam setiap sila terkandung keempat sila lainnya atau dengan kata lainnya setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.

C. Kesatuan Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat Secara filosofis pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistomologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme dan sebagainya. 1. Dasar-dasar Antropologis sila-sila Pancasila

Segi filsafat negara bahwa pancasila adalah filsafat dasar negara, adapun pendukung pokok negara ada rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila pancasila secara ontologis memiliki nilai-nilai yang mutlak yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial.

Serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dasar Epismologis Sila-Sila Pancasila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan . Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi

manusia dalam meyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan . Tiga persoalan dalam epistemologi yaitu: pertama tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia dan watak pengetahuan manusia. 3. Dasar aksiologis sila-sila pancasila Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pada hakekatnya juga merupakan suatu kesatuan .

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masingmasing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkisnya.

Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem Hakikat pancasila adalah merupakan nilai adapun sebagai pedoman negara adalah merupakan norma adapun aktualisasi atau pengamalannya adalah merupakan realisasi kongkrit Pancasila.

C. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia

Dasar Filosofis Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila dijelaskan sebagai berikut : pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia , mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. 1.

2.Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai fundamental Negara Nilai-nilai pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara indonesia . Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa indonesia.

D. Inti Sila–sila Pancasila 1. 2. 3.

4.

5.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

B. Pengertian Nilai, Norma dan Moral Pengertian nilai Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang mengikat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri . 2. Hierarki Nilai Segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha menggolonggolongkan nilai tersebut. 1.

Nilai-nilai dikelompokkan menjadi tigamacam: a. Nilai Dasar b. Nilai Instrumental c. Nilai Praktis/praksis 3. Hubungan nilai , norma dan moral Hubungannya memang sangat erat sekali dan kadangkala disamakan begitu saja, namun sebenarnya kedua hal tersebut mempunyai perbedaan .

Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tsb belum memiliki formulasi serta parameter yang jelas dan kongkrit. Apabila nilai instrumen itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka nilai tsb akan menjadi norma moral.

jika nilai instrumental berkaitan dengan sesuatu organisasi atau negara maka nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu arahan: kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan kita nilai instrumental itu dapat ditemukan dalam pasalpasal Undang-Undang Dasar 1945; yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalm sila-sila Pancasila.



Tampa ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 maka nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila belum memberikan makna yang kongkrit dalam praktek ketatanegaraan kita.

C. Etika Politik Etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia sehingga berkait erat dengan bidang pembahasan moral. 1.Pengertian Politik 2. Dimensi Politis Manusia a.Manusia sebagai makhluk individu-sosial b.Dimensi politis kehidupan manusia

3. Nilai-nilai pancasila sebagai sumber Etika politik Pancasila sebagai dasar Negara,

DAFTAR PUSTAKA

1. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010 2. Elly M Setiadi, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

A. Pengertian Asal Mula Pancasila Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologiideologi lain di dunia, namun terbentuknya pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Asal Mula Langsung Menurut Notonegoro asal mula langsung Pancasila adalah sebagai berikut: a. Asal mula bahan (Kausa Materialis) yaitu pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup. b. Asal mula bentuk (kausa formalis) yaitu: sebagaimana termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. c. Asal mula karya (kausa effisien) yaitu: 1.

Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah d. Asal mula tujuan (kausa finalis) yaitu untuk menjadikan sebagai dasar negara. 2. Asal Mula yang Tidak Langsung Yaitu asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. 3.Bangsa indonesia ber-Pancasila dalam Tri Pakara Pancasila yang terwujud dalam tiga asas: Pancasila asas kebudayaan, Pancasila asas religius, Pancasila asas kenegaraan .

B. Kedudukan Pancasila

dan

Fungsi

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa 2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia 3. Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia a. Pengertian Ideologi b. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup c. Ideologi Partikular dan Ideologi Komprehensif 1.

d. Hubungan antara Filsafat dan Ideologi e. Makna Ideologi bagi bangsa dan negara f. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, Dinamis dan terbuka

C.Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar Lainnya di dunia - Ideologi Pancasila - Negara Pancasila

1. 2.

Paham negara persatuan terdapat bhineka tunggal ika Paham Negara kebangsaan a. hakikat bangsa b. Teori kebangsaan - Teori Hans Kohn - Teori Kebangsaan Ernest Renan - Teori Geopolitik oleh Frederich Ratzel - Negara Kebangsaan Pancasila

3. Paham Negara Integralistik 4. Negara pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa a. hakikat Tuhan Yang Maha Esa b. Hubungan Negara dengan agama - Hubungan Negara dengan agama menurut Pancasila - Hubungan Negara dengan agama menurut paham teokrasi a. Negara Theokrasi langsung

-

-

-

b. Negara Theokrasi tidak langsung Hubungan Negara dengan Agama Menurut Sekularisme Negara Pancasila adalah Negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. a. ideologi Liberal

b. Hubungan Negara dengan Agama menurut paham liberalisme. c. Ideologi Sosialisme Komunis d. Hubungan Negara dengan agama menurut paham komusme

DAFTAR PUSTAKA Yogyakarta 1. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma,, 2010 2. Elly M Setiadi, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengantar Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan . Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara.

2. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib hukum Indonesia Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia (rechts orde) atau legal order yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis .

4. Pembukaan UUD 1945 tetap terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 5. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945 6. Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Etis yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 7. Pokok-pokok pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

C. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UndangUndang Dasar 1945 Hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945 , menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya hanya alinea inilah yang menjadi inti sari pembukaan dalam arti yang sebenarnya.

D. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila Hubungan secara formal Dicantumkan Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. 2. Hubungan secara Material Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material 1.

E. Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 Sifat hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak hanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi juga mempertanggungjawabkan Proklamasi, maka hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional korelatif melainkan juga bersifat kausal organis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010 2. Elly M Setiadi, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian Paradigma Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam ilmu pengetahuan adalah Thomas R Khun yang intisarinya adalah suatu asumsiasumsi dasar dan teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan.

B. Pancasila Pembangunan

Sebagai

Paradigma

1. Pancasila sebagai Paradigma pengembangan IPTEK 2. Panacasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM - Pancasila sebagai Paradigma pengembangan Bidang Politik - Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi - Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

-Pancasila

sebagai paradigma pengembangan

Hankam -Pancasila sebagai Paradigma pengembangan kehidupan beragama C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

Ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan terutama dalam praktek –praktek politik yang dihinggapi KKN. Maka itu Bangsa Indonesia melakukan perubahan.

-

-

Gerakan Reformasi a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila b. Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum a. Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan hukum b. Dasar yuridis reformasi hukum c. Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik a. Reformasi atas sistem politik - susunan keanggotaan MPR - susunan keanggotaan DPR - susunan keanggotaan DPRD Tingkat I - susunan keanggotaan DPRD Tingkat II b. Reformasi partai politik - reformasi atas kehidupan politik - Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi -

D. Aktualisasi Pancasila Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

E. Tridarma Perguruan Tinggi a. b. c.

Pendidikan tinggi Penelitian Pengabdian kepada masyarakat

F. Budaya Akademik

G. Kampus sebagai Moral Force Pengembangan Hukum dan HAM

1.

2.

Kampus sebagai sumber pengembangan hukum Kampus sebagai kekuatan moral dalam pengembangan hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

1. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010 2. Elly M Setiadi, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005