PERUSAHAAN MULTINASIONAL (Multinational Enterprises) M. Hawin Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Perusahaan Multinasional (PMN)
Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Ada parent company; Ada subordinate organizations
Parent Company
Perusahaan yang bertindak selaku kantor pusat (head office) bagi perusahaan multinasional dan yang mempunyai dan mengontrol organisasiorganisasi dibawahnya (subordinate organizations/entities)
Subordinate Organizations
Branch: kantor cabang atau unit dari perusahaan. Secara hukum tidak terpisah dari parent company; Agent: orang perseorangan atau perusahaan yang independen yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama parent company; Representative office: kantor dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi ttg parent company. Tidak melakukan bisnis untuk perusahaan parent company; Holding company: perusahaan yang dimiliki oleh parent company untuk mengawasi dan mengkoordinasikan operasi perusahaan-perusahaan subsidiary; Subsidiary: Perusahaan yang dimiliki oleh holding companynya parent company. Tidak seperti branch, subsidiary merupakan badan hukum yang terpisah; Joint venture: suatu asosiasi orang atau perusahaan yang bekerja sama di dalam suatu bisnis. Bisa berbadan hukum.
Perusahaan Multinasional (PMN)
Ada dua kategori besar: National Multinational: mempunyai satu parent company yang berkedudukan di satu negara. International Multinational: mempunyai beberapa parent company yang berkedudukan di beberapa negara
Representative office
Branch
Subsidiary
Kelebihan mempunyai representative office, agency dan branch adalah:
Parent company masih tetap dapat mengontrol langsung operasinya.
Kelemahannya:
Parent menanggung semua risiko investasi di luar negeri; Pajak perusahaan asing ( agent atau branch) di negara tuan rumah sering dikenai pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan lokal;
Maka, akhirnya didirikan subsidiary.
Kelebihan subsidiary: Mengisolir parent dari tanggung jawab tidak terbatas; Subsidiary adalah perusahaan lokal di negara tuan rumah. Oleh karena itu, biasanya mendapat perlakuan pajak yang khusus.
Hukum Yang Mengatur
Untuk parent company: hukum negara dari mana parent company berasal (home state);
Untuk subordinate organization: hukum negara tuan rumah (host state)
Antitrust law Extraterritorial application
National Multinationals Ford Motor Company – domestic and foreign subsidiaries that are mostly wholly owned Ford Motor Co. US Parent
Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 160.
Mitsubishi Group – interrelated domestic and foreign companies Kinyo Kay – Friday Conf Presidents of 26 key Mitsubishi Co Leadership Policy Coordination
Mitsubishi Bank
Mitsubishi Corporation
Cross Shareholders
Mitsubishi Heavy Industry
Intercompany Trade
Mitsubishi Companies Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 160.
International Multinationals with Common Directorates
Unilever – common directors and unified management
UNILEVER, N.V Dutch Parent
EQUALIZATION AGREEMENT
COMMON DIRECTORS Unified management
UNILEVER, N.V British Parent
Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 161.
Royal Dutch/Shell Group – jointly owned holding companies with some common directors and a unified management
Royal Dutch Dutch Parent
60%
40%
Shell Transport British Parent 40%
60% Dutch Holding Company
GROUP Managing Directors Unified Management
British Holding Company
Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 161.
Agfa-Gevaert – jointly owned holding companies with common directors and unified management
AGFA German Parent
50%
50%
GEVAERT Belgian Parent 50%
50% German Holding Company
Common Directors Coordinated Management
Belgian Holding Company
Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 161.
International Multinationals with Jointly Owned Subsidiaries Dunlop Pirelli Union – jointly owned subsidiaries and
coordinated management PIRELLI Italian Parent
Central Committee Coordinated Management
DUNLOP British Parent
Jointly Owned Companies 49%
51%
49% 51% 40% 60%
Former Pirelli Companies
40%
60%
40% 60% 49%
51%
49% 51%
Former Dunlop Companies
Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 163.
VFW/Fokker – single jointly owned holding companies and coordinated management
FOKKER Dutch Parent
VFW German Parent
50%
50% GERMAN HOLDING COMPANY Coordinated CoordinatedManagement Management
German Operating Company
German-held Operating Subsidiaries
Dutch Operating Company
Dutch-held Operating Subsidiaries
Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 163.
AIR AFRIQUE – government controlled enterprise created by treaty CAMEROON
MAURITANIA
IVORY COAST
Coordinated Management
8 OTHERS
AIR AFRIQUE Multiple Nationality – Headquartered in the Ivory Coast BOARD OF DIRECTORS Unified Management
Source: Ray August, International Business Law, Prentice Hall, 1993, p 164.
PIERCING THE COMPANY (CORPORATE) VEIL
Di AS ada beberapa situasi untuk dilakukan “PIERCING THE CORPORATE VEIL”: 1. The controlled company; 2. The Alter Ego company misalnya kekayaan tercampur aduk antara parent company dan subsidiary; 3. Undercapitalization
Dalam UUPT Pasal 3(2): Seorang pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham-saham yang ia miliki kecuali sebagai berikut:
persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Farkar Co. v. Hanson Disc Ltd, US District Court, Sourthern District of New York (1977)
Farkar RA Hanson CO, Inc: Hanson, Inc Hanson, DISC
RAHCO RAHCO DE-30 excavator
Garden contimination case Federal Republic of Germany, District Court of Bonn, 1987, International Law Reports, vol. 80, p. 378
Rusia AES Chernobyl Ukraine Dorver-den-Barme DM 45 Uni Soviet DM 750