Hukum Investasi - Dr.hawin

HUKUM INVESTASI Penanaman Modal Asing (PMA) M. Hawin Fakultas Hukum UGM



www.bkpm.go.id

Dua Teori PMA 



The Product Cycle Theory (Teori Siklus Produk) The Theory of Vertical Integration

The Product Cycle Theory Setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase: Pertama, fase permulaan atau inovasi; Kedua, fase perkembangan; Ketiga, fase pematangan/ standardisasi.

The Theory of Vertical Integration Menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi / negara yang berbeda-beda. Tujuan: - Biaya produksi yang rendah - Membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain

Manfaat/Keuntungan (Benefits) PMA n

n n n

n n n

Meningkatkan devisa (foreign exchange) dengan melalui pendapatan dari ekspor Meningkatkan jumlah lowongan kerja Transfer of technology Meningkatkan public revenues melalui perpajakan Links dengan pasar internasional Pembangunan resource lokal Memajukan industri lokal dan produksi, dll.

Dampak Negatif (Costs & Risks) PMA n

n

n n n n

Dominasi asing atas ekonomi dan campur tangan politik Industri/perusahaan lokal (baru) mati Teknologi yang tidak cocok Kerusakan lingkungan Berkurangnya resource lokal Efek negatif sosial

Fungsi Peraturan PMA n

n n

Memaksimalkan benefits dan meminimalkan risks Mendorong PMA Mengontrol PMA

PMA DI INDONESIA 1.

2.

3.

4.

UU No 25 / 2007 tentang Penanaman Modal. (Menggantikan UU No. 1 / 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang dirubah oleh UU No. 11 / 1970 (UUPMA). PP No. 20 / 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing; Peraturan Presiden No. 77/2007 dan Peraturan Presiden No. 111/ 2007 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Dll.

Masalah-masalah yang diatur 1.

2. 3. 4. 5.

Proyek-proyek investasi yang dibolehkan atau diprioritaskan atau tidak dibolehkan Joint venture Bentuk-bentuk insentif / fasilitas. Bentuk/cara kontrol Sistem administrasi peraturan PMA

Performance Requirements  







Penggunaan jumlah minimal local contents Jumlah minimal produksi untuk diekspor. Diperkuat dgn syarat bahwa ekspatriasi keuntungan boleh dgn syarat ada export earnings Penggunaan tenaga lokal (quantity participation) Penggunaan jumlah minimal modal lokal (equity participation) Transfer teknologi (quality participation)

Insentif PMA secara umum 1. Yang menambah keuntungan investor: -

Pembebasan/keringanan pajak Subsidi langsung Grants Pembebasan/keringanan bea masuk perjanjian untuk membeli produk pada harga minimal tertentu.

Insentif PMA 2.

Yang mengurangi risiko bagi investor: -

Jaminan tidak akan ada nasionalisasi kecuali dengan kompensasi yang prompt, adequate and effective. - Jaminan untuk bisa menggunakan forum internasional dalam penyelesaian sengketa. Misal ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes) - Proteksi pasar untuk investor (dengan quata atau tarif bea masuk yg tinggi bagi competing products)

Contoh-contoh insentif PMA 1. Hak transfer dan repatriasi dalam valuta asing:    



 

modal; keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain; dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal; tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; dana untuk pembayaran kembali pinjaman; royalti atau biaya yang harus dibayar; dll.

Contoh-contoh insentif PMA 2. Jaminan tidak ada nasionalisasi kecuali untuk kepentingan negara 3. Jaminan pemberian kompensasi jika terjadi nasionalisasi. Kompensasi sesuai persetujuan para pihak sesuai dengan “azas-azas hukum internasional jang berlaku.” Jadi kompensasi harus “prompt, adequate and effective.”

Contoh-contoh insentif PMA 4. Prosedur penyelesaian sengketa secara khusus yaitu arbitrase. Apakah ada jaminan bisa memakai forum internasional? Apakah bisa menggunakan ICSID?

KONTROL PMA DI INDONESIA 

Penetapan negative list a. Tertutup secara penguasaan penuh. Harus dengan Joint Venture b. Tertutup sama sekali (Diatur dalam PerPres 77 / 2007 dan PerPres No.111 / 2007)

2. Partisipasi tenaga kerja

Kontrol PMA (lanjutan) 3. Partisipasi modal (equity participation). Dengan Joint Venture. 4. Partisipasi kemampuan . Dengan Transfer Technology

Kontrol PMA (lanjutan) 5. Prosedur tertentu: Permohonan kepada Ketua BKPM; Harus mendapat izin.

6. Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usaha. 7. Persyaratan kandungan lokal (local content)

Perbandingan Hal

Dulu (stlh UUPMA)

1. 100% asing

Tdk boleh kec. di daerah terpencil

2. Divestasi

Dlm 20 th, 51% hrs milik lokal

Sekarang (PP 20/1994) Boleh kec. pd sektor infrastruktur Dlm 15 th tetapi jumlah divestasi terserah para pihak asal minimal 5%. b. JV tdk hrs divestasi. a.

3. Jmlh minimal investasi

a.

1 juta USD b. 250.000 USD

Tdk ada minimalnya. Tapi sesuai kelayakan dan kewajaran

4. Status pihak asing

Hrs badan hukum

Bisa juga perorangan

5. Status pihak lokal

WNI atau badan hukum milik Indonesia penuh

Perush. PMA jg boleh kec. pd infrastruktur.

Perbandingan Hal 6. Pendirian anak perush

Dulu Tdk mungkin

Sekarang a.

b.

7. Jangka waktu

30 th. Perpanjangan tdk jelas

8. Pendirian Joint Venture

Minimal 20% hrs milik lokal (dari modal dasar)

Boleh bila perush PMA sdh beroperasi scr komersial Anak perush. Boleh 100% dimiliki oleh asing

30 th stlh komersial. Dpt diperpanjang. 30 th tiap perpanjangan Minimal 5% dari modal disetor hrs milik lokal

Perkembangan Straight Investment (100% Asing) UUPMA

1974

100% boleh kec. unt. infrastruktur

PP 17/92

Tidak boleh

Boleh unt. daerah terpencil

PP 20/94 Boleh kec. unt. infrastruktur

Keharusan Partisipasi Lokal 51% (Indigenization: Indonesianisasi Saham) UUPMA Tdk ada keharusan

SK BKPM/74 10 th setelah ada izin usaha

PP 17/92

PP 20/94

20 th setelah beroperasi secara komersial

Tdk ada keharusan

World Trade Organization (WTO) melaksanakan beberapa perjanjian multilateral: 1. Perjanjian Multilateral di bidang perdagangan barang. Misalnya: - General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) - Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) 2. General Agreement on Trade in Services (GATS) 3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 4. Perjanjian-perjanjian plurilateral di bidang kapal udara sipil, pengadaan pemerintah, dll

Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) 



TRIMs: Kebijakan-kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang. Di dalam Agreement on TRIMs: Negara anggota dilarang membuat TRIMs yang melanggar prinsip National Treatment (Pasal III GATT) dan kewajiban penghapusan restriksi kuantitatif terhadap impor (Pasal XI(1) GATT).

Prinsip National Treatment Article III(4) GATT: “The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use …”

TRIMs yang melanggar prinsip National Treatment: 1. Persyaratan kandungan lokal (local content). 2. Persyaratan pembelian/pemakaian bahan impor yang dibatasi sejumlah atau senilai produk yang akan diekspor (trade balancing requirement)

TRIMs yang melanggar kewajiban penghapusan restriksi kuantitatif terhadap impor 1.

2.

3.

Pembatasan impor bahan baku sampai sejumlah atau senilai produksi lokal yang diekspor. Pembatasan impor dengan pembatasan akses devisa sampai sejumlah devisa yang dihasilkan. Pembatasan ekspor berdasarkan jenis barang, jumlah maupun nilai barang, atau proporsi dengan jumlah/nilai produksi lokal.